Sinkronisasi Program/Kegiatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Adat dan Budaya Lokal BIDANG KETAHANAN MASYARAKAT MUKIM.

Presentasi berjudul: "Sinkronisasi Program/Kegiatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Adat dan Budaya Lokal BIDANG KETAHANAN MASYARAKAT MUKIM."— Transcript presentasi:

1 Sinkronisasi Program/Kegiatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Adat dan Budaya Lokal BIDANG KETAHANAN MASYARAKAT MUKIM DAN GAMPONG BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 2013

2 I. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPM ACEH
(QANUN NOMOR 5 TAHUN 2007) TUGAS POKOK : Melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang pemberdayaan masyarakat FUNGSI : Pelaksanaan urusan ketatausahaan badan. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang. Penyelenggaraan tugas di Bidang Pemberdayaan Masyarakat, termasuk pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota. Pelaksanaan, Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian terhadap penyelenggaraan tugas di Bidang pemberdayaan masyarakat. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pemberdayaan masyarakat. Pembinaan unit pelaksanaan teknis Badan 2

3 II. LATAR BELAKANG Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemerintahan Gampong Sebagian Besar Masih Belum Dapat Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat; Banyaknya Jumlah Gampong Di Aceh Saat Ini Gampong Yg Tersebar Di 755 Kemukiman Di 23 Kab/Kota, Sedangkan Yg Ideal Adalah S/D Gampong; Dalam Rangka Percepatan Pembangunan, Penanggulangan Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat, Penciptaan Lapangan Kerja Dan Penguatan Pemerintahan Gampong Di Aceh, Pemerintah Aceh Bersama Pemerintah Kabupaten/Kota Telah Mengalokasikan ADG dan BKPG; Masih Belum Terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Di Kecamatan Dan Gampong; 3

4 III. PERMASALAHAN TERBATASNYA ANGGARAN KAB/KOTA, TERUTAMA UTK KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN ADAT ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT; MASIH BANYAK UU, PP, DAN PERMENDAGRI BELUM DIIMPLEMENTASIKAN DLM MENDUKUNG PROGRAM/ KEGIATAN SEBAGAIMANA KETENTUAN YANG BERLAKU; KURANGNYA DUKUNGAN PEMERINTAHAN KAB/KOTA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS ADAT DAN BUDAYA LOKAL; MASIH BLM JELASNYA TUPOKSI BERKAITAN DGN PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN ADAT ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DITINGKAT SKPK SEBAGAIMANA MKSD PERMENDAGRI NO 52 THN 2007; BELUM TERBENTUKNYA POKJA PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN ADAT ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DI KAB/KOTA; BELUM PERNAH DISAMPAIKANNYA LAPORAN KEGIATAN BPM KAB/KOTA BERKAITAN DENGAN PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN ADAT KE PEMERINTAH PROVINSI (BPM ACEH), SEBAGAIMANA KETENTUAN YANG BERLAKU, SEHINGGA DATA YG DIBUTUHKAN UTK PENGAMBILAN KEBIJAKAN SGT MINIM DAN TDK MAMPU MENGAKOMODIR KEBUTUHAN KAB/KOTA;

5 PROGRAM/KEGIATANTAHUN 2013 BIDANG KETAHANAN MASYARAKAT MUKIM DAN GAMPONG

6 IV. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

7 UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERARTI MEMAMPUKAN DAN MEMANDIRIKAN.
V. KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT : Pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya memiliki dua makna : Meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai program Agar kondisi kehidupan masyarakat mencapai tingkat kemampuan yg diinginkan  MAJU Meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pemberian wewenang dalam pengambilan keputusan Membangun diri dan lingkungan secara mandiri UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERARTI MEMAMPUKAN DAN MEMANDIRIKAN.

8 VI. SCHEDULE KEGIATAN NO KEGIATAN RENCANA KETERANGAN 1 RAKER PMT-AS
2 S/D 4 SEPT 2013 2 RAKORDA POKJANAL POSYANDU 1 S/D 3 Juli 2013 TELAH DILAKSANAKAN 3 BBGRM X DAN HKG PKK KE 41 30 APRIL 2013 4 WORKSHOP MUSRENBANG-GAMPONG 2 S/D 4 SEPT S/D 6 SEPT 2013 (2 Angkatan) 5 RAKOR PEMBERDAYAAN ADAT 19 S/D 21 AGUST 2013 6 RAKOR PENGUATAN KELEMBAGAAN HIV/AIDS PROV. 21 S/D 23 AGUST 2013 7 FASILITASI SISTEM INFORMASI POSYANDU (SIP) DI DAERAH 8 SUPERVISI PENGUATAN KELEMBAGAAN AIDS di KAB/KOTA SEPT-OKT 2013

9 VII. PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS)
Tujuan : Meningkatkan kecukupan asupan gizi peserta didik melalui makanan tambahan Meningkatkan ketahanan fisik dan kehadiran peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar Meningkatkan kesehatan, pengetahuan dan perilaku peserta didik serta partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan dan pengadaan pangan lokal Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya perbaikan gizi peserta didik, produksi pertanian, pendapatan masyarakat dan kesejahteraan keluarga Sasaran : Peserta didik, orang tua peserta didik, guru dan komite sekolah

10 VIII. RANGKAIAN Kegiatan PMT-AS, meliputi
1. PEMBENTUKAN TIM PMT-AS PROVINSI 2. PERMINTAAN DATA TK/RA DARI KAB/KOTA SE ACEH 3. PERMINTAAN NAMA PETUGAS PENDAMPING PMT-AS KAB/KOTA 4. VERIFIKASI DAN IDENTIFIKASI CALON PENERIMA BANTUAN PMT-AS 5. PELAKSANAAN RAKER PMT-AS 6. PESERTA KEPALA BPM ATAU KABID YG MENANGANI, KEPALA SEKOLAH TK/RA DAN LINTAS SEKTORAL. 7. PENGADAAN ALAT MASAK PMT-AS 8. PEMBINAAN MELALUI : PEMBERIAN JUKNIS, PEDOMAN UMUM, MONITORING DAN EVALUASI 8. PELAPORAN

11 IX. POSYANDU : Pelaksanaan Rakorda Pokjanal Posyandu Tujuan :
Mereview program/kegiatan pokjanal posyandu Prov. dan Kab/Kota, ajang berbagi pengalaman utk meningkatkan dan memperbaiki kinerja pokjanal posyandu baik di tingkat provinsi maupun kab/Kota Menyamakan persepsi antara pemerintah aceh dgn kab/Kota terhadap program/kegiatan pokjanal posyandu Sasaran : Meningkatnya kemampuan pengurus pokjanal posyandu dlm rangka mengembangkan posyandu Meningkatnya kapasitas dan kinerja pokjanal posyandu baik di tingkat Prov. Maupun Kab/Kota

12 X. BBGRM Tingkat Nasional, di Kalimantan Selatan telah dilaksanakan pd tgl 30 Mei 2013 Tingkat Provinsi, telah dilaksanakan pd Tgl 30 April 2013 Di Gampong Lamblang Manyang Kec. Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Tujuan : Utk meningkatkan peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan melalui kegiatan gotong royong dlm pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan hasil-hasil pembangunan di Gampong

13 XI. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASY. DALAM MEMBANGUN GAMPONG
KEGIATAN: PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG WORKSHOP MUSRENBANG GAMPONG : Tujuan : Terfasilitasinya penyusunan RKP di 80 Gampong Se Aceh; Peserta memahami dan mengetahui kerangka hukum musrenbang, Tujuan dan luaran musrenbang, Tahapan Pra-musrenbang, tahapan pelaksanaan musrenbang dan tahapan pasca musrenbang Gampong; Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perencanaan Pembangunan Gampong Peserta : Keuchik dari Gampong Lokasi penerima Bantuan PMT-AS Se Aceh 2 angkatan (80 orang) Pelaksanaan : Direncanakan 2 S/D 6 SEPT 2013

14 XII. RAKOR DAN SOSIALISASI PEMBERDAYAAN ADAT
Peserta : Pejabat BPM, Unsur MAA, Unsur Disbudpar Kab/Kota Pejabat Pemerintah Aceh (unsur Bappeda, MAA dan BPM) Pelaksanaan : Tgl 19 SD 21 September 2013 Gelar Adat dan Budaya tingkat Nasional di Bandung Jawa Barat (bln oktober 2013)

15 XIII. FASILITASI GAMPONG PILOT PROJECT ADAT DAN BUDAYA NUSANTARA (PABN)
1. KABUPATEN PIDIE JAYA - PROGRAM LANJUTAN (TAHAP II) - 5 GAMPONG - SELEKSI FASILITATOR DAERAH 2. KABUPATEN ACEH BESAR - Identifikasi 8 Calon Gampong Pilot Project Di Kab. Aceh Besar (telah dilakukan bersama Ditjend PMD, BPM ACEH DAN Kab ACEH BESAR PD TGL 18 APRIL2013), TUJUANNYA: - menentukan 4 calon lokasi Gampong Pilot Project;menyeleksi dan menetapkan Fasilitator Daerah utk Pendampingan di Gampong Pilot Project)

16 PROGRAM/KEGIATAN APBN TAHUN 2013 BIDANG KETAHANAN MASYARAKAT MUKIM DAN GAMPONG

17 XIV. FASILITASI PEMBERDAYAAN ADAT DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT
A. FASILITASI PENGUATAN KELEMBAGAAN HIV/AIDS 1. RAKOR PENGUATAN KELEMBAGAAN HIV/AIDS PROVINSI 2. SUPERVISI PENGUATAN KELEMBAGAAN HIV DAN AIDS DIKAB/KOTA 3. PELAPORAN B. FASILITASI PENGUATAN SISTEM INFORMASI POSYANDU (SIP) DI DAERAH

18 1. RAKOR PENGUATAN KELEMBAGAAN HIV/AIDS PROVINSI
Tujuan :- Utk merumuskan, menyusun, mensinergikan berbagai program kebijakan dari lintas sektor, terkait dalam upaya menanggulangi HIV dan AIDS secara komprehensif dan terpadu dalam perspektif pemberdayaan masyarakat sebagai kebijakan pemerintah Daerah Sasaran Pelaksanaan : - Pemerintah Kab/Kota, sebanyak 25 org - Transport Lokal - Konsumsi dan Akomodasi (ditanggung Panitia)

19 2. SUPERVISI PENGUATAN KELEMBAGAAN HIV DAN AIDS DIKAB/KOTA
Tujuan : Untuk mengetahui kemajuan dan permasalahan pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten/Kota yang meliputi keseluruhan aspek implementasi program,mekanisme penyaluran dan pencairan dana serta perkembangannya; SASARAN : PELAKSANAAN MELIPUTI: - Kelembagaan KPA Kab/Kota; - Pemberdayaan Masyarakat dlm rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah ;

20 KONSEP

21 KONSEP

22 Sasaran meliputi: Teknis pelaksanaan dana dekonsentrasi;
3. PELAPORAN Tujuan : - Agar tersedia informasi serta data Akurat dan jelas akan keberhasilan yg telah dicapai dan kendala-kendala yg muncul dlm upaya penanggulangan HIV dan AIDS; Sasaran meliputi: Teknis pelaksanaan dana dekonsentrasi; Outcome pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dana dekonsentrasi; Rekomendasi dan Kesimpulan;

23 B. FASILITASI PENGUATAN SISTEM INFORMASI POSYANDU (SIP) DI DAERAH
DILAKUKAN MELALUI KOORDINASI DAN PENGUATAN SEKRETARIAT POKJANAL POSYANDU , DGN TUJUAN: OPTIMALISASI PEMANFAATAN PERANGKAT KERAS DAN LUNAK SISTEM INFORMASI POSYANDU SEBAGAI PIRANTI MANAJEMEN POKJANAL/POKJA POSYANDU DLM MENGANALISIS DATA KEGIATAN-KEGIATAN YG DILKSNKAN OLEH POSYANDU; PESERTA : - 23 ORG DR KABUPATEN/KOTA (PJBT YG MEMBIDANGI POSYANDU (BPM); - 5 ORG DARI POKJANAL PROVINSI (UNSUR SKPA YG MENANGANI, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, BIDANG KESEHATAN, BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, BIDANG KELUARGA BERENCANA, DAN TP-PKK)

24 TERIMA KASIH