LANGKAH-LANGKAH IMPLEMENTASI RKAT 2012 1. MELAKUKAN PENELAHAAN LEBIH LANJUT TERHADAP RKAT 2012 MASING-MASING UNTUK MEMASTIKAN : PROGRAM DAN KEGIATAN 

Presentasi berjudul: "LANGKAH-LANGKAH IMPLEMENTASI RKAT 2012 1. MELAKUKAN PENELAHAAN LEBIH LANJUT TERHADAP RKAT 2012 MASING-MASING UNTUK MEMASTIKAN : PROGRAM DAN KEGIATAN "— Transcript presentasi:

1 LANGKAH-LANGKAH IMPLEMENTASI RKAT 2012 1. MELAKUKAN PENELAHAAN LEBIH LANJUT TERHADAP RKAT 2012 MASING-MASING UNTUK MEMASTIKAN : PROGRAM DAN KEGIATAN  SESUAI DENGAN KEBIJAKAN LEMBAGA DAN DAPAT DICAPAI SESUAI DENGAN KETERSEDIAAN SUMBER DAYA YANG DIMILIKI. PAGU ANGGARAN  CUKUP TERSEDIA UNTUK MENCAPAI ATAU MENGHASILKAN OUTPUT YANG AKAN DICAPAI SINKRONISASI JADWAL DAN KEGIATAN  ANTARA KEGIATAN SATU DAN LAINNYA TIAK TUMPANG TINDIH ATAU TERLALU MENUMPUK PADA PERIODE BULAN TERTENTU. MENGEMBALIKAN DANA  TIDAK TERJADI DENGAN ALASAN YANG TIDAK JELAS DAN TIDAK RASIONAL. KEGIATAN RUTIN  JANGAN TERLEWAT ATAU TIDAK TERANGGARKAN. KEPATUHAN USULAN  (1) USULAN PENCAIRAN HARUS SESUAI JADWAL DAN PAGU YANG DITETAPKAN  (2) USULAN AKAN DITOLAK BILA TIDAK SESUAI  (3) TANGGAL MAKSIMAL USULAN PENCAIRAN BULAN BERIKUTNYA SUDAH MASUK TANGGL 24 PADA BULAN BERJALAN.

2 2. PENGAMBILAN, PENGGUNAAN UANG, DAN KAS KEAMANAN DAN KENYAMANAN DALAM PENGAMBILAN UANG  PERHATIKAN EDARAN DANA DIGUNAKAN TEPAT GUNA DAN TEPAT SASARAN DANA KAS  TIDAK LEBIH DARI RP 10 JUTA 3. PERTANGGUNGJAWABAN TEPAT WAKTU (TIDAK LEBIH DARI 30 HARI)  USULAN PENCAIRAN BERIKUTNYA AKAN DITOLAK APABILA DANA YANG DITERIMA SEBELUMNYA BELUM DIPERTANGGUNGJAWABKAN. PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN TERINTEGRASI DENGAN PERTANGGUNGJAWABAN/LAPORAN KINERJA KEGIATAN; DIBUAT DALAM BENTUK LAPORAN TERTULIS DAN BERBASIS WEB. KETIADAAN SALAHSATUNYA, AKAN MENYEBABKAN DITOLAKNYA PENCAIRAN USULAN ANGGARAN UNTUK BULAN BERIKUTNYA. PERTANGGUNGJAWAN HARUS SESUSAI DENGAN YANG DIUSULKAN MELALUI DUK  KETIDAK SESUAIAN AKAN BERAKIBAT PENOLAKAN DAN MENYULITKAN PENCATATAN. PEMBIAYAAN SETIAP KOMPONEN TIDAK MELEBIHI STANDAR YANG DITETAPKAN.

3 1. TINGKAT UNIVERSITAS KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)  REKTOR PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)  PEMBANTU REKTOR BIDANG KEUANGAN SUMBERDAYA DAN USAHA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  (1) PPK PENGADAAN BARANG DAN JASA; (2) PPK GAJI DAN HONORARIUM  AKAN DITETAPKAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA  AKAN DITETAPKAN PEJABAT PENGUJI TAGIHAN  AKAN DITETAPKAN PENGELOLA ANGGARAN

4 BENDAHARA PENGELUARAN  AKAN DITETAPKAN BENDAHARA PENERIMAAN  AKAN DITETAPKAN BENDAHARAPEMBANTU PENGELUARAN  AKAN DITETAPKAN UNTUK RUPIAH MURNI DAN PNBP PENERIMA UANG MUKA KERJA CABANG (PUMKC) PUSAT/UNIVERSITAS  AKAN DITETAPKAN PEMBUAT DAFTAR GAJI (PDG) PUSAT  AKAN DITETAPKAN

5 2. DI TINGKAT UNIT KERJA PEJABAT PENANDA TANGAN SPM  DEKAN/DIREKTUR SPs/KETUA LEMBAGA/ DIREKTUR KAMPUS DAERAH/DIREKTUR DIREKTORAT/KEPALA BIRO PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/ATASAN LANGSUNG PUMKC  PEMBANTU DEKAN II/ASDIR II/SEKRETARIS LEMBAGA/SEKRETARIS KAMPUS DAERAH/ORANG ATAU PEJABAT TERTENTU DI LINGKUNGAN UNIT KERJA LAIN (BILAN DIPERLUKAN). PENERIMA UANG MUKA KERJA CABANG (PUMKC)  AKAN DITUNJUK

6 INFORMASI LAIN 1. SEDANG DALAM PROSES PENYELESAIAN PENYUSUNAN APLIKASI USULAN PENCAIRAN ANGGARAN  DAPAT DIKERJAKAN LEBIH CEPAT DAN AKURAT 2. ON LINE  INTRA NET 3. PETUGAS VERIFIKASI DI DIREKTORAT KEUANGAN DAPAT LANGSUNG MELIHAT PADA APLIKASI. 4. PERUBAHAN HASIL VERIFIKASI DAPAT DILIHAT LANGSUNG OLEH PETUGAS DI UNIT KERJA 5. FORM-FORM KELENGKAPAN USULAN TERSEDIA DI DALAM APLIKASI 6. AKAN ADA PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI 7. AKAN ADA PERUBAHAN AKUN  MENYESUAIKAN DENGAN AKUN BLU

7