Reformasi Birokrasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Inspektur

Presentasi berjudul: "Reformasi Birokrasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Inspektur"— Transcript presentasi:

1 Reformasi Birokrasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Inspektur
Kementerian PP - PA Disampaikan dalam Rapat Tim Kecil Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian PP - PA Jakarta, 24 Oktober 2014 1

2 Gambaran Umum Reformasi Birokrasi
2

3 Jalan Menuju Good Governance
3

4 Strategi Reformasi Birokrasi Nasional
4

5 4 Intermediate Goals Reformasi Birokrasi s.d. 2014
Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Pemerintahan yang terbuka dan berbasiskan ICT SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif Pemerintahan yang partisipatif 5

6 Business Process Reformasi Birokrasi
6

7 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
MENCIPTAKAN BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI: bersih dari KKN dan politisasi kompeten terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban melayani masyarakat dan dunia usaha/investasi. 9 Program percepatan Reformasi Birokrasi berisi langkah-langkah perbaikan birokrasi untuk pencegahan korupsi Birokrasi bersih akan menyelamatkan keuangan negara Anggaran infrastruktur akan bertambah 7

8 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
RENCANA AKSI Evaluasi dan Penataan Organisasi K/L dan Pemda; b. Evaluasi dan Penataan Jabatan Struktural Eselon III, IV dan V pada unsur pelaksana dan penunjang (pelaksanaan secara selektif dan bertahap); c. Evaluasi LPNK; d. Evaluasi LNS Lanjutan; e. Evaluasi UPT (Unit Pelaksana Teknis) Eselon II. 1 Program Penataan Struktur Birokrasi 8

9 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
RENCANA AKSI Analisis dan pemetaan jabatan di K/L dan Pemda; b. Kebijakan minus growth (penerimaan CPNS lebih kecil dari jumlah PNS yang pensiun setiap tahun); c. Kebijakan Pembatasan dan/atau pengurangan Belanja pegawai; d. Monitoring dan Evaluasi Redistribusi/Realokasi PNS; e. Kebijakan Pemberian Pensiun Dini secara Sukarela. 2 Program Penataan Jumlah, dan distribusi PNS

10 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
RENCANA AKSI Kebijakan Seleksi CPNS melalui: Kerjasama dengan Konsorsium PTN (Perguruan Tinggi Negeri) untuk seleksi CPNS; Penggunaan Computer Assisted Test (CAT) untuk seleksi CPNS. b. Kebijakan Promosi PNS: Penguatan Assesment Center untuk promosi jabatan dan diklat (penjenjangan dan/atau fungsional). c. Kebijakan Pengisian Lowongan jabatan secara terbuka antar instansi baik tingkat nasional maupun regional. 3 Program Sistem Seleksi CPNS dan Promosi PNS secara Terbuka;

11 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
RENCANA AKSI Penetapan Standar Kompetensi jabatan; Mutasi dan Rotasi sesuai kompetensi secara perodik; b. Peningkatan Kemampuan PNS berbasis kompetensi dengan membangun Sistem Nasional Diklat PNS berbasis kompetensi; Sertifikasi Kompetensi Profesi; Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negeri; g. Pengukuran Kinerja individu; h. Penguatan Jabatan Fungsional : Penambahan Jumlah Jabatan Fungsional; Penetapan Pola Karier Jabatan Fungsional; Peningkatan Kemampuan Jabatan Fungsional; dan Peningkatan Tunjangan Jabatan Fungsional. 4 Program Profesionalisasi PNS

12 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
RENCANA AKSI e-Office; e-Planning; e-Budgetting; e-Procurement; e-Performance. 5 Program Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (E-Government);

13 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
RENCANA AKSI Peningkatan Pelayanan Perizinan: a.1. Kejelasan Biaya dan Persyaratan Perizinan. a.2. Penyederhanaan Deregulasi Perizinan: Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Pembatasan waktu pengurusan izin. b. Penguatan Budaya Pelayanan Prima melalui: Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan (melalui implementasi UU tentang Pelayanan Publik dengan pembentukan perwakilan Komisi Ombudsman di daerah-daerah); Pemeringkatan Pelayanan Publik seluruh K/L dan Pemda; Survei IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); Pengelolaan Pengaduan Masyarakat. 6 Program Peningkatan Pelayanan Publik;

14 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
RENCANA AKSI Pelaporan Harta Kekayaan PNS: Perluasan Wajib lapor; Sebagai dasar dalam kenaikan pangkat dan promosi jabatan; Kebijakan pengelolaan keuangan negara: Larangan pemindahan keuangan ke rekening pribadi; Penertiban pembuatan rekening untuk penampungan sementara (Escrow Account); Whistle blower system; Penguatan PPATK; Penguatan Peranan APIP dalam pengawasan dan pencegahan korupsi; Pelaporan secara komprehensif dan diintegrasikan (beberapa jenis pelaporan yang sekarang ada, dalam kajian untuk diintegrasikan); Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan dari instansi pemerintah (SAKIP). 7 Program Peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur

15 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
RENCANA AKSI Perbaikan Struktur Penggajian; Pemberian Tunjangan Berbasis Kinerja secara bertahap: Remunerasi melalui pelaksanaan reformasi birokrasi secara substansial (ada keinginan kuat untuk melakukan perubahan); Remunerasi berdasarkan kinerja individu. Penyempurnaan Sistem Pensiun; Peningkatan jaminan Kesehatan bagi aparatur dan pensiunan. 8 Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri; RENCANA AKSI Kebijakan Efisiensi Penggunaan Fasilitas Kedinasan; Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja; Pendayagunaan fasilitas pemerintah yang ada; Efisiensi perjalanan dinas. 9 Program Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kerja PNS

16 Gambaran Umum Evaluasi RB
16

17 Dasar Hukum Pelaksanaan Evaluasi RB
Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun Peraturan Menteri PAN dan RB No. 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun Peraturan Menteri PAN dan RB No. 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah 17

18 meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja
Tujuan Pelaksanaan Evaluasi RB 1 meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja 2 mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 3 meningkatkan kualitas pelayanan publik 18

19 Interpretasi Nilai Hasil Evaluasi RB
19

20 Nilai Indeks RB Kementerian PP-PA (1/2)
No. Komponen Penilaian Nilai Maksimal Nilai Capaian % Capaian A Pengungkit 1 Manajemen Perubahan 5,00 3,47 69,40% 2 Penataan Peraturan Perundang-undangan 2,71 54,20% 3 Penataan dan Penguatan Organisasi 6,00 2,17 36,17% 4 Penataan Tatalaksana 3,17 63,40% 5 Penataan Sistem Manajemen SDM 15,00 6,61 44,07% 6 Penguatan Akuntabilitas 2,65 44,17% 7 Penguatan Pengawasan 12,00 4,18 34,83% 8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 3,64 60,67% Sub Total Komponen Pengungkit 60,00 28,60 47,67% 20

21 Nilai Indeks RB Kementerian PP-PA (2/2)
No. Komponen Penilaian Nilai Maksimal Nilai Capaian % Capaian B Hasil 1 Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi 20,00 13,06 65,30% 2 Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN 10,00 6,96 69,60% 3 Kualitas Pelayanan Publik 7,38 73,80% Sub Total Komponen Hasil 40,00 27,40 68,50% Indeks Reformasi Birokrasi 100,00 56,00 56,00% Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PP – PA adalah sebesar 56,00 dengan kategori “CC”

22 Berbagai Upaya yang Telah Dilakukan (1/2)
1. Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Nilai AKIP dengan predikat ”B” Survei Internal Kapasitas Organisasi 3,10 skala 0 – 5 Penataan Manajemen SDM, melalui: menyusun perencanaan kebutuhan pegawai sesuai analisa jabatan dan beban kerja menerapkan sistem informasi kepegawaian yang dapat diakses oleh seluruh pegawai proses penerimaan pegawai secara transparan, objektif, akuntabel, dan bebas KKN 2. Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN Program Penguatan Pengawasan; Nilai Survei Persepsi Korupsi Kementerian PP-PA sebesar 3,04

23 Berbagai Upaya yang Telah Dilakukan (2/2)
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan angka 2,95 skala 0 -4; Peningkatan Kualitas Pelayanan melalui Serangkaian Program Reformasi Birokrasi

24 Area for Improvements Kementerian PP-PA
1 Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi: Melibatkan pimpinan organisasi secara langsung dan berkelanjutan pada saat perencanaan kinerja dan dlm melakukan pemantauan pencapaian kinerja instansi secara berkala; Meningkatkan kapasitas sumber daya dalam menangani akuntabilitas kinerja, antara lain SDM yang memahami penerapan sistem AKIP; Mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja menjadi berbasis elektronik; Menerapkan Penetapan Kinerja Individu yang diselaraskan dengan kinerja organisasi dan disesuaikan dengan indikator kinerja individu level diatasnya, untuk selanjutnya dijadikan dasar untuk pengembangan karier individu dan pemberian tunjangan kinerja;

25 Area for Improvements Kementerian PP-PA
1 Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi: Menindaklanjuti hasil evaluasi organisasi terhadap pemetaan peraturan per-UU-ngan, dengan melakukan revisi terhadap peraturan per-UU-ngan yang belum harmonis; Melakukan pengisian jabatan Pimpinan Tinggi melalui seleksi terbuka secara nasional; Melanjutkan pelaksanaan assesment kepada seluruh pegawai berdasarkan standar kompetensi yang telah ditetapkan; Menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan dengan membentuk agent of change ataupun role model; Menjaga kesinambungan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan menyusun Road Map Reformasi Birokrasi yang melibatkan seluruh pimpinan dan unit organisasi.

26 Area for Improvements Kementerian PP-PA
2 Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN: Memperkuat kebijakan penanganan gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, dan penanganan pengaduan masyarakat, serta menetapkan kebijakan WBS; Penilaian risiko organisasi dan kegiatan pengendalian agar dilakukan di seluruh unit kerja; Segara mencanangkan Zona Integritas dan menetapkan unit kerja yang akan dikembangkan menuju WBK dan WBBM.

27 Area for Improvements Kementerian PP-PA
3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Mengembangkan pelayanan berbasis Teknologi Informasi; Meningkatkan minat masyarakat dalam penggu-naan layanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak melalui berbagai inovasi pelayanan, terutama untuk meminimalisir pelanggaran hak anak; Menerapkan sistem punishment (sanksi)/reward (penghargaan) bagi pelaksana layanan serta pem-berian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar untuk meningkatkan pelayanan.

28 RENCANA TINDAK ATAS REKOMENDASI HASIL EVALUASI RB 2014
RTL POKJA Melibatkan pimpinan organisasi secara langsung dan berkelanjutan pada saat perencanaan kinerja dan dlm melakukan pemantauan pencapaian kinerja instansi secara berkala. Mengintegrasikan seluruh aplikasi untuk membangun sistem pengambilan keputusan Membangun mekanisme perencanaan kinerja melalui SIPPA (Sistem Informasi Perencanaan Program dan Anggaran); Pimpinan Unit Kerja melakukan monitoring kinerja melalui aplikasi SIMONA; Menyusun SOP perencanaan dan anggaran di Unit Kedeputian; Membangun mekanisme rapat rutin dengan memanfaatkan informasi dari SIPPA dan SIMONA

29 RENCANA TINDAK ATAS REKOMENDASI HASIL EVALUASI RB 2014
RTL POKJA Meningkatkan kapasitas sumber daya dalam menangani akuntabilitas kinerja, antara lain SDM yang memahami penerapan sistem AKIP Sosilalisasi perpres 29/2014 tentang Sistem Akip; Penyusunan pedoman laporan kinerja; Capacity building Mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja menjadi berbasis elektronik Membangun aplikasi pengukuran kinerja Menerapkan Penetapan Kinerja Individu yang diselaraskan dengan kinerja organisasi dan disesuaikan dengan indikator kinerja individu level diatasnya, untuk selanjutnya dijadikan dasar untuk pengembangan karier individu dan pemberian tunjangan kinerja Sosialisasi PP tentang penetapan kinerja individu

30 RENCANA TINDAK ATAS REKOMENDASI HASIL EVALUASI RB 2014
RTL POKJA Menindaklanjuti hasil evaluasi organisasi terhadap pemetaan peraturan per-UU-ngan, dengan melakukan revisi terhadap peraturan per-UU-ngan yang belum harmonis Melanjutkan analisis/telaah peraturan per-uu-ngan yang belum harmonis, belum responsif gender dan anak; Melanjutkan advokasi untuk masuk kedalam prolegnas Melakukan pengisian jabatan Pimpinan Tinggi melalui seleksi terbuka secara nasional. Mempersiapkan pelaksaan open bidding bagi pimpinan tinggi Melanjutkan pelaksanaan assesment kepada seluruh pegawai berdasarkan standar kompetensi yang telah ditetapkan. Melakukan assesment kepada seluruh pegawai; Sosialisasi strategi pengembangan SDM

31 ..lanjut.. REKOMENDASI RTL POKJA
Menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan dengan membentuk agent of change ataupun role model Membentuk dan melaksanakan agent of change ataupun role model Menjaga kesinambungan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan menyusun Road Map Reformasi Birokrasi yang melibatkan seluruh pimpinan dan unit organisasi Evaluasi pelaksanaan road map Penyusunan road map (melihat perpres 81/2010 dan komponen rinci penilaian RB)

32 ..lanjut.. REKOMENDASI RTL POKJA
Memperkuat kebijakan penanganan gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, dan penanganan pengaduan masyarakat, serta menetapkan kebijakan WBS Sosialisasi Permenpppa 1/2014 tentang gratifikasi, permenpppa 2/2014 tentang penanganan benturan kepentingan dan WBS; Penyusunan kebijakan WBS; Penilaian risiko organisasi dan kegiatan pengendalian agar dilakukan di seluruh unit kerja. Sosialisasi 5 unsur SPIP; Capacity building penilain risiko dan kegiatan pengendalian

33 ..lanjut.. REKOMENDASI RTL POKJA
Segara mencanangkan Zona Integritas dan menetapkan unit kerja yang akan dikembangkan menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani). Menyusun rencana pencangan zona integritas; Menyusun rencana usulan WBK Mengembangkan pelayanan berbasis Teknologi Informasi Pengaduan masyarakat Seputar Perempuan dan Anak (Serempak); Meningkatkan minat masyarakat dalam penggu-naan layanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak melalui berbagai inovasi pelayanan, terutama untuk meminimalisir pelanggaran hak anak Reviu SOP pengaduan masyarakat Menerapkan sistem punishment (sanksi)/reward (penghargaan) bagi pelaksana layanan serta pem-berian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar untuk meningkatkan pelayanan Membangun nilai-nilai luhur (values) : Adil, setara, ramah/peduli,

34 Terima Kasih 34