POKOK BAHASAN: GAMBARAN APBN/APBD 2012 PERAN APIP KONDISI APIP

Presentasi berjudul: "POKOK BAHASAN: GAMBARAN APBN/APBD 2012 PERAN APIP KONDISI APIP"— Transcript presentasi:

1 POKOK BAHASAN: GAMBARAN APBN/APBD 2012 PERAN APIP KONDISI APIP GAMBARAN IACM UPAYA MENINGKATKAN LEVEL APIP STRATEGI PENGEMBANGAN KAPABILITAS APIP

2 Gambaran APBN/APBD 2012

3 Instruksi/Arahan Presiden RI pada Raker Pemerintah Tahun 2012 “Tahun Peningkatan Kerja & Prestasi“
di Istana Negara, Kamis, 19 Januari 2012 dihadiri seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga dan Gubernur Penghematan Belanja Rutin Belanja Rutin dialihkan ke Belanja Modal dan Infrastruktur 1. Efisiensi APBN/APBD Program Pengentasan Kemiskinan, Program Pendidikan, Kesehatan & UKM Penetapan progran-program tersebut bertujuan untuk pengentasan kemiskinan 2. Fokus Program “Jangan main-main dengan mark-up!” BPK dan BPKP diminta untuk mengawasi 3.Pencegahan KKN dan Mark-Up PBJ (pengadaan barang & jasa) “Jangan dibiarkan pemerintah/pemda yang ragu-ragu, apalagi sampai dibiarkan utk melanggar hukum”. K/L agar memberikan konsultansi yang memadai 4. Penindakan & Pencegahan Sama Pentingnya

4 7. Cegah & bersihkan politik uang
Prosedur dipermudah dan proses dipercepat Untuk mempermudah calon investor untuk masuk ke daerah 5. Kemudahan Pemberian Perizinan Usaha Usaha pertambangan yang merusak lingkungan agar ditertibkan, Pencegahan pemberian ijin yang tidak semestinya. 6. Penertiban Usaha Pertambangan Untuk memerangi biaya politik yang tinggi & politik uang dalam Pilkada. “Partai butuh biaya dan logistik untuk pilkada tapi jangan melanggar hukum” 7. Cegah & bersihkan politik uang Daerah/Pusat harus siap atasi bencana BNPD hrs proaktif sebelum BNPB turun membantu. 8. Tanggap Bencana Penyerapan angg. yg rendah (APBN/D) mengakibatkan rakyat tidak mendapatkan manfaat pembangunan. Perlu perbaikan dan koordinasi, agar penyerapan anggaran optimal 9. Penyerapan Anggaran Instruksi kepada Menkeu & UKP4 untuk mengumumkan posisi anggaran pemerintah kepada rakyat Posisi anggaran pusat/daerah dapat diketahui secara berkala 10. Keterbukaan Informasi Posisi Anggaran Pemerintah

5 UU No.22/2011 Tentang APBN 2012 Pendapatan Negara (Rp 1.311,4T)
Belanja Negara (Rp 1.435,4 T) Penerimaan Pembiayaan (Rp124,0T) PNBP (penerimaan negara bukan pajak) (Rp278,0T) Penerimaan Bea & Cukai (Rp118,4T) Penerimaan Pajak (Rp914,2T) Belanja Daerah (Rp470,4T) Belanja Pusat (Rp965,0T)

6 APBN TAHUN 2012 BELANJA NEGARA Rp1.435,4T BELANJA PUSAT Rp965,0T Membangun Infrastruktur Pendorong Pertumbuhan Ekonomi (Rp123,4T) u/ Perhubungan, Pemukiman, Irigasi, Energi & Lainnya Meringan kan Beban dan Menyejaht erakan Rakyat (Rp688,4T ) untuk : 1. Layanan Pendidika n Murah & Terjangka u Rp290,0T 2. Penanggu langan Kemiskin an Rp99,2T 3. Layanan Kesehata n Murah Rp48,0T 4. Ketahana n Pangan Rp 42,3T 5. Subsidi Rp 208,9T Mewujudkan Suasana Aman Tentram & Kepastian Hukum Bagi Kehidupan Rakyat dan Dunia Usaha ((Rp102,7T) u/ Pertahanan Negara dan Keamanan & Ketertiban BELANJA DAERAH Rp470,4T Meningkat 3x dari Rp150,6T (Tahun 2005) menjadi Rp470,4T (2012)

7 Belanja Pusat ke Daerah Rp416,8T
TOTAL APBN 2012 KE DAERAH Rp887,2T (61,8%) Belanja Pusat Rp548,2T Belanja Pusat ke Daerah Rp416,8T Belanja Daerah Rp470,4T

8 ALOKASI DANA APBN KEPADA PEMERINTAH DAERAH
No Uraian Tahun 2009 2010 2011 (APBN P) 2012 RAPBN 1 DBH 76,13 92,18 96,77 98,50 2 DAU 186,41 203,57 225,53 269,53 3 DAK 24,71 20,95 25,23 26,11 4 OTSUS 9,53 9,10 10,42 11,78 5 PENYESUAIAN 11,81 18,91 54,55 58,44 6 Jumlah Dana Transfer 308,59 344,71 412,50 464,36 7 Total APBN 937,38 1.042,11 1.320,75 1.418,50 8 % Dana Transfer Thd APBN 32,92 33,08 31,23 32,74 (Trilyun) Rata-rata 32% APBN Menuntut Akuntabilitas Pemerintah Daerah Sumber: Data Pokok APBN dari Kementerian Keuangan

9 TITIK KRITIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN APBD
Proses Permasalahan Musrenbang Tidak mempertimbangkan indikator ekonomi/pembangunan (mis.kemiskinan, pengangguran, & kecukupan pangan) Setiap tahun lebih pada membuat list kegiatan fisik Arah pembangunan tidak selalu sejalan dengan RKPD dan RPJMD Kebijakan belanja fisik secara umum dirumuskan berdasarkan usulan dari bawah

10 Proses Alokasi Anggaran
TITIK KRITIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN APBD Proses Permasalahan Proses Alokasi Anggaran Sekitar 53,88% merupakan biaya birokrat (belanja personil, barang dan jasa, serta SPPD). Alokasi dana sebesar 53,88% tersebut adalah objek penyalagunaan anggaran (penggunaan anggaran tidak sesuai ketentuan) 46,12% merupakan Belanja Modal (Pada kasus-kasus tertentu belanja modal tersisa hanya 25%)

11 Proses Penyerapan Anggaran
TITIK KRITIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN APBD Proses Permasalahan Proses Penyerapan Anggaran Penyerapan Anggaran Rendah PPTK dan Panitia gamang karena terlalu banyaknya intervensi LSM, aparat hukum, wartawan, anggota DPRD Penentuan calon pemenang terlebih dahulu sebelum proses tender (baik PL maupun lelang) Potensi KKN, pengaturan/rekayasa tender, kecenderungan mark-up, suap, dll dari proses pengadaan yang tidak baik

12 IIA - Organizational Governance: Guidance for Internal Auditors
PERAN APIP IIA - Organizational Governance: Guidance for Internal Auditors memberikan penilaian yang obyektif dan independen atas kelayakan struktur tatakelola dan keefektifan kinerja dari aktivitas tertentu dari organisasi/instansi pemerintah (watchdog, konsultan, quality assurance); bertindak sebagai katalisator perubahan, memberikan saran atau mendorong perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan struktur dan praktek tatakelola (catalysts for change).

13 TUGAS DAN FUNGSI APIP PP No. 60 Tahun 2008
APIP melakukan pengawasan intern melalui: Audit, terdiri atas: a. Audit Kinerja b. Audit dengan Tujuan Tertentu Review Evaluasi Pemantauan Kegiatan Pengawasan Lainnya

14 PERAN APIP PERAN APIP Pasal 11 PP No. 60 Tahun 2008
memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemer intah (assurance activities); memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (anti corruption activities); dan memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (consulting activities).

15 AUDITOR PROFESIONAL dan KOMPETEN
MEMILIKI KOMPETENSI KEAHLIAN AUDITOR YANG TERSERTIFIKASI MELALUI PROGRAM SERTIFIKASI JFA Pasal 51 MEMENUHI KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT Pasal 52 & 53 MELAPORKAN HASIL PENUGASAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PEMANGKU KEPENTINGAN Pasal 54 MELAKSANAKAN TUGAS SECARA INDEPENDEN DAN OBYEKTIF Pasal 56

16 BREAKING NEWS ...............? Kebocoran Anggaran Negara Mencapai
Rp 82,3 T sampai Rp 411 T per tahun!!! Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Agus Rahardjo mengatakan, belum sehatnya proses pengadaan selama ini menyebabkan keuangan negara mengalami "kebocoran” antara 10 hingga 50 persen.“ Jumlahnya bervariasi, antara persen, bahkan ada yang lebih,“ Berdasarkan hasil riset Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Bank Dunia pada 2001, tingkat kebocoran anggaran pemerintah dalam proyek pengadaan barang dan jasa sekitar 10% sampai 50%.

17 BREAKING NEWS ? KPK saat ini menangani kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan sedikitnya 17 gubernur (52%) dan 158 (30%) bupati/wali kota se- Indonesia......??? Detik.Com/Selasa, 08 Maret :43 WIB

18 CORRUPTION PERCEPTION INDEX
Sejak tahun 1995, Transparansi Int. (TI) setiap tahun menerbitkan peringkat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) “penentuan tingkat korupsi, yang ditentukan oleh penilaian ahli dan hasil survei , pada skala dari 10 (sangat bersih) ke 0 (sangat korup)”). "( ) RANK COUNTRY / TERRITORY 2011 2010 2009 1 New Zealand 9.5 9.3 9.4 5 Singapore 9.2 8 Australia 8.8 8.7 60 Malaysia 4.3 4.4 4.5 75 China 3.6 3.5 80 Thailand 3.4 86 Sri Lanka 3.3 3.2 3.1 95 India 100 Indonesia 3.0 2.8 112 Vietnam 2.9 2.7 120 Iran 2.2 2.3 129 Philippines 2.6 2.4 143 Rusia 2.1 182 North Korea 1.0 -

19 ??? UNIT MANA YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCEGAH KORUPSI
PERTANYAANNYA ADALAH….. UNIT MANA YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCEGAH KORUPSI ???

20 Perkembangan Opini LKPD Periode 2005 - 2010
BREAKING NEWS ? Perkembangan Opini LKPD Periode Rincian Tahun 2010

21 BREAKING NEWS ...........? Jembatan 'Indiana Jones' Ditutup,
Anak SD Kini Naik Perahu Chazizah Gusnita - detikNews ;Selasa, 24/01/ :43 WIB

22 ??? UNIT MANA YANG MEMBERIKAN KONSULTASI & ASISTENSI
PERTANYAANNYA ADALAH…. UNIT MANA YANG MEMBERIKAN KONSULTASI & ASISTENSI ???

23 (Internal Audit Capability Model)
4. IACM (Internal Audit Capability Model)

24 EVALUASI TATA KELOLA APIP MENGGUNAKAN IA-CM ?
Internal Audit Capability Model (IA-CM) adalah suatu kerangka kerja yang mengindentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik yang dikembangkan oleh IIA, Menggambarkan jalur evolusi organisasi sektor publik dalam mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi ke arah profesional. Suatu alat untuk melakukan dukungan (advocacy) fungsi-fungsi internal audit kepada pimpinan Menunjukkan langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat dan efektif.

25 Pusat Pembinaan Auditor
TINGKATAN IA-CM LEVEL 5 Optimizing APIP menjadi agen perubahan APIP mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern LEVEL 4 Managed APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern LEVEL 3 Integrated APIP mampu menjamin proses sesuai peraturan,mampu mendeteksi terjadinya korupsi LEVEL 2 Infrastructure APIP belum dpt memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan mencegah korupsi LEVEL 1 Initial Pusat Pembinaan Auditor

26 ARTI LEVEL 1 APIP belum mampu untuk memberikan assurance bahwa program atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemda telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. APIP belum mampu mencegah Korupsi APIP belum mampu memberikan assurance atas efisiensi dan efektivitas program/kegiatan Pemda.

27 ARTI LEVEL 2 APIP mampu mencegah, menghalangi, dan mendeteksi tindakan ilegal atau pelanggaran terhadap kebijakan yang ditetapkan, prosedur, atau persyaratan kontrak. APIP mampu memberikan kepastian bahwa area, proses, atau sistem pada objek audit  beroperasi sesuai dengan otoritas yang relevan / sesuai  kriteria. APIP memberikan nilai tambah dengan mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan pencapaian tujuan organisasi dan  efektivitas  operasi.

28 5. Peningkatan LEVEL

29 APIP YANG IDEAL Pasal 11 PP 60/2008 Pusbin JFA 29

30 Jumlah Key Process Area (KPA)
6 Elemen Yang Dinilai Jumlah KPA 1. Peran dan Layanan APIP 5 2. Pengelolaan SDM 10 3. Praktek Profesional 7 4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja 5. Budaya dan Hubungan Organisasi 6. Struktur Tata Kelola  Jumlah Key Process Area (KPA) 41 LEVEL 1 – 2 10 Milestone KPA LEVEL 2 – 3 14 LEVEL 3 – 4 9 LEVEL 4 – 5 8 Jumlah 41

31 MATRIKS IACM

32 TIPS UNTUK PENINGKATAN LEVEL KAPABILITAS APIP (1)
Melakukan self assessment kapabilitas APIP dibantu Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur(bagi yang belum) Memahami level kapabilitas berdasarkan AOI hasil assessment kemudian menyusun Rencana Aksi Peningkatan Kapabilitas Buat Rencana Pengembangan SDM Menyusun Formasi Auditor Rekrut auditor yang kompeten (Asesmen/TPA/Psikotes-bakat dan minat) Pola karir – mutasi/penempatan – hubungan kerja Susun pengembangan SDM melalui diklat (teknis) berkelanjutan 4. Buat rencana/pengawasan yang prioritas /strategis : Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan Keuangan-target WTP Peningkatan Pelayanan Masyarakat

33 TIPS UNTUK PENINGKATAN LEVEL KAPABILITAS APIP (2)
Pembuatan SOP setiap kegiatan APIP Penerapan Standar Audit dan Kode Etik (sesuai Permenpan No. 4 & 5 /2008) secara konsisten Anggaran yang cukup memadai untuk operasional dan pengembangan SDM Adanya pengendalian mutu atas pelaksanaan proses bisnis/tata laksana pengawasan intern mulai perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut Adanya Piagam Audit Pengawasan Intern (internal audit charter) sebagai bentuk dukungan/ komitmen Pimpinan K/L/Pemda sehingga APIP berperan optimal dan dapat akses tanpa batas pada aset, keuangan dan pegawai