PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL (PMU)

Presentasi berjudul: "PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL (PMU)"— Transcript presentasi:

1 PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL (PMU)
PENTINGNYA PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL (PMU) Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 23 Juli 2012 1

2 Melalui upaya percepatan tersebut, sasaran nasional APK pendidikan menengah sebesar 97% diperkirakan tercapai pada tahun Namun sebaliknya, bila tanpa upaya percepatan maka sasaran nasional tersebut diperkirakan baru akan tercapai pada tahun Dengan demikian, penyelenggaraan PMU perlu segera dimulai. Beberapa prinsip dasar pelaksanaan PMU adalah (a) mutu yang terjaga, tidak berkurang karena adanya penambahan daya tampung, (b) perimbangan SMA – SMK sesuai potensi dan kebutuhan daerah, (c) pemerataan distribusi layanan pendidikan menengah untuk menjangkau yang tidak terjangkau, (d) peningkatan kebekerjaan (employability) lulusan (khususnya SMK), dan (e) pencapaian target APK di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota secara bertahap. Strategi pencapaian PMU mencakup 4 komponen utama, yaitu (i) satuan pendidikan, (ii) pendidik dan tenaga kependidikan, (iii) peserta didik dan (iv) sistem pembelajaran. Perencanaan kebutuhan PMU antara lain meliputi sarana pendidikan, dan pendidik dan tenaga kependidikan yang didasarkan pada jumlah dan distribusi penduduk usia pendidikan jenjang menengah di tingkat kabupaten/kota. Selanjutnya, dalam skenario pencapaian sasaran PMU ini telah diidentifikasi perkiraan kebutuhan anggaran; pembagian peran antara Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat; serta perimbangan komposisi SMA dan SMK sesuai dengan potensi daerah. Dengan memperhatikan asumsi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,5% per tahun dan anggaran pendidikan yang meningkat, maka dimungkinkan dukungan anggaran untuk penyelenggaraan Pendidikan Menengah Universal mulai tahun 2013. Ringkasan Eksekutif D alam rangka menjaga kesinambungan pendidikan sebagai konsekuensi logis keberhasilan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, memanfatkan priode bonus demografi, mendukung tercapainya target MP3EI, memperkuat daya saing bangsa, serta menyongsong 100 tahun Indonesia merdeka, Pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk mempersiapkan Pendidikan Menengah Universal (PMU), yaitu pendidikan menengah yang mencakup SMA, MA dan SMK. PMU pada dasarnya merupakan pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan menengah yang bermutu. Tujuan utama PMU adalah meningkatkan kualitas penduduk Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa, peningkatan kehidupan sosial politik serta kesejahteraan masyarakat. Sasarannya adalah pada tahun angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah sekurang- kurangnya mencapai 97%. Selama lima tahun terakhir angka partisipasi kasar (APK) pendidikan jenjang menengah terus mengalami peningkatan, yaitu dari 52,20% pada tahun 2005/2006 menjadi 70,53% pada tahun 2010/2011. Namun demikian, disparitas APK jenjang menengah antar wilayah masih relatif tinggi, pertumbuhan APK setiap tahunnya relatif kecil, dan dibandingkan dengan APK negara- negara Asia lainnya, APK Indonesia masih relatif tertinggal. Oleh karena itu, penyelenggaraan PMU menjadi sangat penting untuk melakukan percepatan peningkatan akses dan mutu, penurunan disparitas antar wilayah, serta sekaligus penguatan daya saing bangsa. 02

3 Daftar Isi A B C D E F Halaman 4 6 15 20 26 38 43 Pengertian
Pentingnya Pendidikan Menengah Universal (PMU) 6 C Tujuan, Sasaran, Manfaat & Skema Program 15 D Kondisi Pendidikan Menengah Saat Ini 20 E Rencana Implementasi PMU 26 F Skenario Pencapaian PMU 38 Lampiran 43

4 A Pengertian

5 Pendidikan Menengah Universal (PMU)
Wajib Belajar Diamanatkan oleh Undang-Undang Wajib diikuti oleh semua penduduk usia sekolah Dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah Sanksi bagi yang tidak mengikuti Pendidikan Menengah Universal (PMU) Pendidikan menengah yang meliputi SMA,MA, dan SMK Pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara RI untuk mengikuti pendidikan menengah yang bermutu Difasilitasi oleh Pemerintah untuk menampung semua penduduk usia sekolah Pembiayaan ditanggung bersama oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat Sanksi relatif longgar bagi yang tidak mengikuti

6 Pentingnya Pendidikan Menengah Universal
B Pentingnya Pendidikan Menengah Universal

7 Pentingnya Pendidikan Menengah Universal
1 Memanfaatkan Bonus Demografi Indonesia Sebagai Modal Sumberdaya Manusia 2 Menjaga kesinambungan dan konsekuensi logis keberhasilan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. 3 Wajib belajar memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi, daya saing, kesehatan, dan pendapatan 4 Mendukung pencapaian target MP3EI dan menjawab tantangan persaingan global yang membutuhkan SDM berpendidikan 5 Pendidikan menengah memiliki kontribusi positif terhadap kehidupan bersosial dan berpolitik 6 Usia lulus SMP/Sederajat masih belum layak bekerja, sehingga bila tidak sekolah akan memiliki dampak sosial yang kurang baik

8 Modal Sumber Daya Manusia Dependency Ratio semakin kecil (2010-2035):
Adanya Bonus Demografi..merupakan modal dasar bagi peningkatan produktivitas ekonomi dan pengembangan pasar domestik... 100 tahun kemerdekaan "Bonus Demografi" Sumber: Menko Perekonomian Dependency Ratio semakin kecil ( ): Usia produktif semakin besar (Bonus Demografi ~ Demographic Dividen), kesempatan dan potensi meningkatkan produktivitas semakin tinggi, semakin tinggi tingkat kesejahteraan. Akan tetapi kalau tidak dikelola dengan baik akan menjadi Bencana Demografi~ Demografic Disaster. Kualitas SDM sebagai kata kunci, Pendidikan dan Kesehatan sebagai peran kunci. 8 8

9 Kesinambungan APK SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Tahun 2010
APK SMA/MA/SMK Masih terdapat selisih APK 28% antara SMP/Sederajat dengan SMA/Sederajat ≈ 3,5 juta siswa APK SM/MA?SMK Nasional sebesar 70.53% APK SD/MI Nasional sebesar % APK SMP/MTs Nasional sebesar 98.20% APK SMP/MTs Nasional sebesar 98.20%

10 Korelasi Positif dengan Pertumbuhan Pendapatan
Wajib Belajar vs PDB per Kapita Wajib Belajar vs GCI Indonesia (diatas rata-rata) Y = , ,5 x r = 0,93 (Koef. Korelasi) Y = 2,27 + 0,22 x r = 0,96 (Koef. Korelasi) Indonesia (dibawah rata-rata) Wajib belajar adalah data terkini yang diambil dari nation master PDB per kapita adalah data terkini yang diambil dari data statistik world bank Nilai indeks GCI diambil dari The Global Competitiveness Report

11 Mengapa koefisien korelasi (r) wajib belajar terhadap IPM total 0.99?
Korelasi Positif dengan IPM Total (Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan) Wajib Belajar vs IPM Pendidikan Wajib Belajar vs IPM Total Mengapa koefisien korelasi (r) wajib belajar terhadap IPM total 0.99? Indonesia (dibawah rata-rata) Indonesia (dibawah rata-rata) Hal ini menunjukan bahwa wajib belajar memiliki multiplier effects yang sangat kuat terhadap ekonomi, daya saing dan kesehatan Y = 0,23 + 0,052 x Y = 0,43 + 0,019 x r = 0,99 (Koef. Korelasi) r = 0,97 (Koef. Korelasi) Wajib belajar adalah data terkini yang diambil dari nation master 2. Nilai indeks Pendidikan diambil dari Human Development Report 2011

12 B.4 Pentingnya SDM Berpendidikan dalam Mendukung MP3EI dan Menghadapi Tantangan Persaingan Global COUNTRY Mean years of schooling Duration of Compulsory Education Gross National Income (GNI) per capita (USD/year) Indonesia 5,8 9 3.716 India 4,4 3.468 Singapore 8,8 6 52.569 Malaysia 9,5 13.685 Philippines 8,9 7 3.478 Japan 11,6 32.295 Korea Rep. 28.230 China 7,5 7.476 Thailand 6,6 7.694 Sumber data : Human Development Report 2011 UNDP MP3EI (6 Koridor Ekonomi)

13 Manfaat Sosial dan Ekonomi dari Pendidikan
B.5 Manfaat Sosial dan Ekonomi dari Pendidikan Kriteria Tidak Lulus SMA Lulusan SMA/K Lulusan Diploma-2 Lulusan Universitas Perbandingan Gaji (Internasional, OECD) 80 100 125 170 Perbandingan Gaji (Nasional, Kemnakertrans) 50 130 190 Tingkat Kesehatan (%) 60 75 - 82 Minat Berpolitik (%) 33 48 63 Rasa saling Percaya (%) 41 52 Sumber: OECD, Highlight of Education At Glance, 2010, Kemnakertrans 2011

14 Gaji Rata-rata per Bulan Berdasarkan Jenjang Pendidikan
dalam rupiah Pekerja Berdasarkan Jenjang Pendidikan Gaji rata-rata / bulan ≤ SD/MI/Paket A SMP/MTs/Paket B SMA/SMK/MA/Paket C Diploma I/II/III/Akademi Universitas Sumber: Data Gaji Bulan Februari 2011, Kemnakertrans ( … Usia lulus SMP/Sederajat masih belum layak bekerja karena kompetensinya rendah dan gaji rata-ratanya jauh di bawah gaji rata-rata pekerja di Indonesia : Rp …..

15 Tujuan, Sasaran, Manfaat & Skema Program
C Tujuan, Sasaran, Manfaat & Skema Program

16 Tujuan dan Sasaran Tujuan Sasaran
Meningkatkan kualitas penduduk Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa, peningkatan kehidupan sosial politik serta kesejahteraan masyarakat. Sasaran Pada tahun 2020 angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah sekurang-kurangnya mencapai 97%, melalui : Ketersediaan Tempat (dalam jarak terjangkau) Ketersediaan Waktu (bagi yang sudah bekerja) Keterjangkauan Biaya Keterjagaan Kualitas Kepastian bagi yang berminat Keterbukaan bagi semua

17 Manfaat 1: Peningkatan Tingkat Pendidikan dan Kompetensi Tenaga Kerja
BOS Efektif Wajar 9 Tahun Sukses Semua Siswa sampai SMA/K/MA Input Calon Mahasiswa di PT Naik Tidak ada Tambahan Naker ≤ SMA/K/MA Lulusan PT ↑  Naker Lebih Kompetitif Naker lulusan SMA/K/MA ↑  Naker Lebih Kompetitif Kebijakan PMU 44% 20% SMA/MA : SMK: Diploma I/II/III: 16% SMP/MTs : ≤ SD/MI : ≥ S1/D4 : 10% 4% 6% 2015 19.5% 21% 8% 2025 Pendidikan (BPS) 50,4% (49,5%) 19,1% (19,1%) 14,7% (14,7%) 8,2 8,2% (8,7%) 2,8% (3%) 4,8% (5%) 2010 (Perkiraan) Catatan: (..) tahun 2011

18 Manfaat 2 : Peningkatan IPM
... Peningkatan APK jenjang menengah sebesar 30 persen akan berkontribusi terhadap meningkatnya harapan lama sekolah (HLS) penduduk Indonesia sekitar 1 tahun. Kondisi ini akan berdampak penting terhadap perbaikan IPM....

19 Skema Program PMU Meningkatkan IPM Penyiapan Sarana Prasarana
Tujuan Meningkatkan RLS (25 Tahun Keatas) Meningkatkan HLS Menggairahkan Pendidikan Vokasi Bagi yang sudah Bekerja Sasaran Penuntasan Pendidikan Menengah Universal [97% Penduduk Usia Pendidikan Menengah] Penuntasan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus [3% Penduduk Usia Pendidikan Menengah] Pelaksanaan Paket C Vokasi Program Penyiapan Sarana Prasarana Penyiapan PTK Pendidikan Vokasi di SMK Malam dan BLK Penyiapan Anggaran

20 Kondisi Pendidikan Menengah Saat ini

21 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah
Tahun 2010/2011 Perkembangan APK Dikmen 2005/ /2011 (Persen) Rata-Rata Nas APK SM 70,53 % Distribusi APK Dikmen Kabupaten/Kota 2010/2011 (235 Kab/Kota) (262Kab/Kota)

22 Distribusi APK Pendidikan Menengah menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2010/2011 dan Sasaran Prioritas Jakarta Timur, DKI Jakarta Selatan, DKI Kota Yogya, DI Yogyakarta Kota Balikpapan, Kaltim 262 Kab/ Kota Rata-rata Nasional = 70,53% APK (%) PRIORITAS 2 (240 Kab/Kota) 235 Kab/ Kota PRIORITAS 1 (71 Kab/Kota) Sampang, Jatim Manggarai Timur, NTT Tanah Tidung, Kaltim Labuhanbatu Utara, Sumut Sorong, Papua Barat Kabupaten/Kota

23 Profil Pendidikan SMA dan SMK
Jumlah Sekolah Siswa SMK SMA 54% 52% 59% 57% 54% 55% 46% 48% 41% 43% 46% 45% Penjenjangan Pendidikan Menengah

24 Kualifikasi Akademik Guru Pendidikan Menengah
% Guru SMA/K Berkualifikasi ≥ S1/D4 Guru SMA/K Berdasarkan Kualifikasi KUALIFIKASI JENJANG SMA SMK TOTAL 6.588 6.936 13.524 D1 952 941 1.893 D2 1.621 1.144 2.765 D3 12.694 14.262 26.956 S1/D4 S2 8.044 4.500 12.544 S3 90 34 124 Rata-rata Nasional: 92 % Sumber data : Data NUPTK Tahun 2011

25 ...pendidikan menengah universal
harus segera dimulai untuk memanfaatkan momentum bonus demografi, mendukung pencapaian target MP3EI dan menyongsong 100 tahun Indonesia Merdeka...

26 Rencana Implementasi PMU

27 Rencana Implementasi PMU
Prinsip Dasar Implementasi PMU 1 Skenario Percepatan APK Pendidikan Menengah 3 Sasaran Program dan Anggaran PMU Tahun 4 Target Pencapaian PMU per Provinsi Alur Pikir Perencanaan Kebutuhan PMU 2 5 Strategi Pencapaian PMU 6

28 Prinsip Dasar Implementasi PMU
1 Mutu yang terjaga, tidak berkurang karena adanya penambahan daya tampung 2 Perimbangan SMA – SMK sesuai potensi dan kebutuhan daerah 3 Pemerataan distribusi layanan pendidikan menengah untuk menjangkau yang tidak terjangkau 4 Peningkatan kebekerjaan (employability) lulusan (khususnya SMK) 5 Pencapaian target APK di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota secara bertahap.

29 E.2.1 Alur Pikir Perencanaan Kebutuhan PMU Proyeksi 2013-...
... Perencanaan Kebutuhan PMU didasarkan pada jumlah dan distribusi penduduk usia pendidikan jenjang menengah di tingkat kabupaten/kota Proses Pengambilan Putusan Taktis Optimasi distribusi: penyimpangan minimum Optimasi penggabungan: utilisasi maksimum Penduduk Usia Sekolah: Jumlah dan Sebaran Kebutuhan USB/RKB: Jumlah dan Sebaran Standar Pelayanan Minimal Target Peserta Didik: Jumlah dan Sebaran Target APK Kebutuhan PTK Minimal: Jumlah dan Sebaran Kebutuhan PTK Ideal: SNP Proyeksi Tambahan Peserta Didik: Jumlah dan Sebaran Tambahan USB/RKB: Jumlah dan Sebaran Tambahan PTK Minimal: Jumlah dan Sebaran Tambahan PTK Ideal: Jumlah dan Sebaran Peserta Didik Unit Sekolah Pendidik - Tenaga Kependidikan Kondisi 2011 Putusan Strategis Kebutuhan Anggaran (Investasi dan Operasi) Standar Biaya Tambahan Anggaran (Investasi dan Operasi) Anggaran SNP (Standar Nasional Pendidikan); APK (Angka Partisipasi Kasar); USB (Unit Sekolah Baru); RKB (Ruang Kelas Baru)

30 Alur Pikir Perencanaan Kebutuhan PMU
Nasional Provinsi Kabupaten/Kota

31 Skenario Percepatan APK Pendidikan Menengah
z APK 97,0% (2020) (2040) Program Percepatan Reguler ...menyiapkan generasi 100 tahun kemerdekaan 2045, generasi mendatang minimal lulusan menengah.. .... Melalui upaya percepatan, sasaran nasional APK pendidikan menengah sebesar 97% diperkirakan tercapai pada tahun Namun sebaliknya, bila tanpa upaya percepatan maka sasaran nasional tersebut diperkirakan baru akan tercapai pada tahun

32 Framework PMU Jumlah Penduduk Usia Sekolah setiap Provinsi Target APK
Proyeksi Jumlah Penduduk Usia SM Nasional Target Jumlah Peserta Didik Nasional Target APK Nasional Provinsi Kab/Kota Target Jumlah Peserta Didik setiap Provinsi Jumlah Penduduk Usia Sekolah setiap Provinsi Proyeksi Jumlah Penduduk Usia SM per Kab/Kota Target Jumlah Peserta Didik setiap Kabupaten/Kota Proyeksi Jumlah Penduduk Usia SM Per Provinsi Kebutuhan Anggaran Operasional Per Kab / Kota Kebutuhan USB per Kecamatan Kebutuhan RKB per Kecamatan Kebutuhan Guru per Kecamatan Kebutuhan Sistem Pembelajaran dengan Potensi Ekonomi Lokal per Kab/ Kota Potensi Ekonomi Lokal Kondisi dan Sebaran SM Eksisting Per Kab/Kota Kondisi dan Sebaran Penduduk Usia SM Per Kab/Kota Proporsi SMA-SMK Per Kab/Kota Proporsi SM Negeri dan Swasta Per Kab/Kota Per Kecamatan Per Provinsi Framework PMU

33 E.4.1 Skenario Percepatan APK Pendidikan Menengah APK SMA/SMK/MA
NO JUMLAH PENDUDUK 2010 JUMLAH 1 PENDUDUK USIA 16-18 13,169,628 2 SISWA USIA 16-18 9,288,539 PMU : APK >97% akan tercapai pada tahun 2020

34 Sasaran Program PMU Tahun 2013-2020
E.4.2 Sasaran Program PMU Tahun Catatan : Kebutuhan Sasaran dan Anggaran PMU tersebut mencakup untuk SMA, dan SMK 1 USB terdiri dari 6 RKB dan Ruang Penunjang Lainnya (R. Kepsek, R. Guru, R. Perpustakaan, R. Lab IPA/RPS, WC Guru dan Siswa) Sasaran untuk Sistem Pembelajaran meliputi Kurikulum dan Pendidikan Karakter, Bahan Pembelajaran , Pendidikan Kewirausahaan, Penyelarasan dan Sistem Evaluasi

35 Kebutuhan Anggaran PMU Tahun 2013-2020
Catatan : Kebutuhan Sasaran dan Anggaran PMU tersebut mencakup untuk SMA, dan SMK 1 USB terdiri dari 6 RKB dan Ruang Penunjang Lainnya (R. Kepsek, R. Guru, R. Perpustakaan, R. Lab IPA/RPS, WC Guru dan Siswa) Sasaran untuk Sistem Pembelajaran meliputi Kurikulum dan Pendidikan Karakter, Bahan Pembelajaran , Pendidikan Kewirausahaan, Penyelarasan dan Sistem Evaluasi

36 Target Pencapaian PMU per Provinsi

37 Strategi Pencapaian PMU
Pendidikan Menengah Universal (PMU) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Peserta Didik BOS SM Penyediaan Distribusi Kualifikasi Sertifikasi Pelatihan Karir dan Kesejahteraan Penghargaan dan Perlindungan Satuan Pendidikan Ruang Belajar lainnya Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) Bantuan Siswa Miskin Sist. Pembelajaran Sistem Evaluasi Penyelarasan Kewirausahaan Bahan Pembelajaran (termasuk yang berbasis TIK) Kurikulum + Pendidikan Karakter Rehab Ruang Kelas Asrama Guru dan Siswa Beasiswa BOP Paket C Manajemen dan kultur sekolah Peralatan Pendidikan Pengembangan Bakat dan Minat

38 F Skenario Pencapaian Pendidikan PMU

39 Pengembangan Pendidikan Menengah Universal
Pengembangan PMU Pengembangan Pendidikan Menengah Universal Model Pendataan dan Perhitungan APK Berbagi Pembiayaan antara Pemerintah, Pemda dan Masyarakat Model Sekolah Menengah Atas /Kejuruan

40 Pengembangan PMU

41 Model Berbagi Pembiayaan Pemerintah-Pemda-Masyarakat
(dalam persen) No Jenis Biaya Pemerintah Pemda Masyarakat 1 Biaya Investasi Sarana/Prasarana 2 Biaya Operasional Sekolah (BOS) 10 3 Bantuan Siswa Miskin (BSM) 0 - 40 4 Gaji Pendidik dan Tenaga Kependidikan - 100 (PNS) (Non PNS) 5 Tunjangan Profesi, Fungsional dan Khusus 6 Biaya Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi

42 Model Sekolah No Kriteria Ukuran Sekolah Kecil Sedang Besar 1
3-6 kelas 9-27 kelas >27 Kelas 2 Jumlah Sekolah Banyak Sedikit 3 Jarak ke Sekolah Dekat Jauh 4 Perbandingan Jumlah Siswa terhadap Jumlah Guru (Rasio Siswa Guru) 5 Pemenuhan Persayaratan Jam Mengajar Minimal bagi Guru Sulit Mudah 6 Efisiensi Biaya Operasional Rendah Tinggi 7 Variasi Mata Pelajaran Pilihan 8 Tanah Lapang (dengan catatan tanah yang disediakan untuk sekolah dengan 24 kelas adalah 4 kali lebih luas dari untuk sekolah dengan 6 kelas) Sempit Luas

43 LAMPIRAN

44 Percepatan PMU di Propinsi Jawa Timur
5 Percepatan PMU di Propinsi Jawa Timur

45 Skenario Percepatan APK Pendidikan Menengah Propinsi Jawa Timur
APK SMA/SMK/MA NO JUMLAH PENDUDUK 2010 JUMLAH 1 USIA NASIONAL 13,169,628 2 USIA PROPINSI PMU : APK >97% akan tercapai pada tahun 2018

46 Sasaran Program PMU Tahun 2013-2020 Propinsi Jawa Timur
Catatan : Kebutuhan Sasaran dan Anggaran PMU tersebut mencakup untuk SMA, dan SMK 1 USB terdiri dari 6 RKB dan Ruang Penunjang Lainnya (R. Kepsek, R. Guru, R. Perpustakaan, R. Lab IPA/RPS, WC Guru dan Siswa) Sasaran untuk Sistem Pembelajaran meliputi Kurikulum dan Pendidikan Karakter, Bahan Pembelajaran , Pendidikan Kewirausahaan, Penyelarasan dan Sistem Evaluasi

47 Kebutuhan Anggaran PMU Tahun 2013-2020 Propinsi Jawa Timur
Catatan : Kebutuhan Sasaran dan Anggaran PMU tersebut mencakup untuk SMA, dan SMK 1 USB terdiri dari 6 RKB dan Ruang Penunjang Lainnya (R. Kepsek, R. Guru, R. Perpustakaan, R. Lab IPA/RPS, WC Guru dan Siswa) Sasaran untuk Sistem Pembelajaran meliputi Kurikulum dan Pendidikan Karakter, Bahan Pembelajaran , Pendidikan Kewirausahaan, Penyelarasan dan Sistem Evaluasi

48 Terima Kasih