Rancangan RPJMN Terkait Kelautan dan Perikanan

Presentasi berjudul: "Rancangan RPJMN Terkait Kelautan dan Perikanan"— Transcript presentasi:

1 Rancangan RPJMN 2015-2019 Terkait Kelautan dan Perikanan
Oleh: Sri Yanti Wibisana Direktur Kelautan dan Perikanan Surabaya, 19 November 2014

2 PENDAHULUAN 3 Indonesia yang dituju adalah Indonesia yang:
Memiliki kedaulatan pangan, energi dan pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan; Menikmati peningkatan kesejahteraan berkelanjutan; Warganya berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakatnya memiliki keharmonisan antarkelompok sosial, antarsektor ekonomi dan antarwilayah Menjadi Poros Maritim Dunia 3

3 SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA
Wilayah perairan Indonesia termasuk paling aman di dunia bagi semua aktifitas di laut; Industri perkapalan tumbuh dan berkembang Cara pemanfaatan sumber daya alam di laut dan kawasan pesisir mengedepankan prinsip yang beriringan antara produktifitas dan kelestarian Budaya pesisir Indonesia yang tumbuh sebagai peradaban yang menonjol di mata dunia Ada kesungguhan untuk melakukan pemulihan ekosistem laut yang rusak dan memelihara yang masih utuh

4 PENGELOLAAN SUMBER DAYA
PULAU-PULAU KECIL NO LOKASI Jumlah PPK JUMLAH PPK TERLUAR 1 Sumatera 5.277 34 2 Jawa-Bali 1.171 6 3 Kalimantan 1.061 4 Sulawesi 2.500 14 5 Nusa Tenggara+Maluku+Papua 7.495 KBI 6.448 40 KTI 11.056 52 Total 17.504 92 2 Pokja Perpres no.78/2005  ekonomi (KKP) & pemerintahan (Kemendagri); koordinator Polhankam Sumber: KKP

5 KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
SISTEM ZONASI Zona Inti Perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan; penelitian; dan pendidikan Zona Perikanan Berkelanjutan Penangkapan ramah lingkungan; budidaya ramah lingkungan Zona Pemanfaatan pariwisata dan rekreasi Zona Lainnya Perlindungan, rehabilitasi 2013 : 15,78 juta ha  Target 2020 : 20 juta ha No Kawasan Konservasi Jumlah Kawasan Luas (Ha) A Inisiasi Kemenhut (TNL, TWAL, SML, CAL) 32 4,694,947.55 B Inisiasi KKP dan Pemda (TNP, SAL, TWP, KKPD) 76 11,089,181.97 Jumlah Total 108 15,784,129.52

6

7 PENYUSUNAN RPJMN Rancangan Teknokratis RPJMN dan Rancangan Teknokratis Renstra K/L telah selesai disusun Saat ini sedang disusun Rancangan RPJMN (tahap III). K/L juga menyiapkan Rancangan Renstra K/L. Rancangan Teknokratis RPJMN Rancangan Rancangan Akhir Visi – Misi Presiden  Nawa cita, Quick win Musrenbang RPJMN dan Sidang Kabinet Arahan RPJPN Aspirasi Masyarakat

8 Rancangan RPJMN VISI Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong

9 RANCANGAN RPJMN - NAWA CITA
AGENDA PEMBANGUNAN RT - RPJMN RANCANGAN RPJMN - NAWA CITA 1 PEMBANGUNAN EKONOMI Kami akan menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara - Mengamankan kepentingan dan keamanan maritim Indonesia, khususnya batas negara, kedaulatan maritim, dan sumber daya alam 2 PEMBANGUNAN PELESTARIAN SDA, LH Kami akan membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya 3 PEMBANGUNAN POLHUKHANKAM Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan 4 PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Kami akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya 5 PEMBANGUNAN WILAYAH Kami akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia 6 PEMBANGUNAN KELAUTAN Kami akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional 7 Kami akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik  Kedaulatan pangan, Kedaulatan energi, Pengembangan ekonomi maritim dan kelautan 8 Kami akan melakukan revolusi karakter bangsa 9 Kami akan memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

10 Prioritas RPJMN 2015-2019 arahan Bapak Menteri PPN/Ka.Bappenas
Prioritas Sektoral Kedaulatan Pangan Energi (terutama listrik) Kemaritiman Pariwisata Prioritas Wajib dengan sendirinya Pendidikan Kesehatan Perumahan Prioritas Kewilayahan Keseimbangan antar wilayah (fokus ke arah timur) Membangun dari desa, pinggiran Perlu dilakukan sinkronisasi : Prioritas sektoral dan prioritas wajib dengan prioritas wilayah

11 SASARAN POKOK RANCANGAN RPJMN 2015-2019 (al.) Sasaran Pokok /Indikator
Baseline 2014 Sasaran 2019 EKONOMI MAKRO Pertumbuhan ekonomi 5,5 % (perkiraan) 6-8 % Penurunan Kemiskinan 11,25 % Maret 2014 5-6% KETAHANAN PANGAN Produksi Ikan (diluar Rumput laut) 12,4 juta ton 18,7 juta ton PEMBANGUNAN KELAUTAN Peningkatan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau kecil terluar 5 pulau 31 pulau Peningkatan dan pengembangan jumlah kapal perintis 15 unit 75 unit Luas kawasan konservasi laut 15,7 juta ha 20 juta ha LINGKUNGAN Emisi Gas Rumah Kaca 15,5% 26% Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 63,0-64,0 66,5-68,5 Slide - 11

12 Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif
Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara Menguatnya diplomasi maritim untuk mempercepat penyelesaian perbatasan Indonesia dengan 10 negara tetangga, menjamin integritas wilayah NKRI, kedaulatan maritim dan keamanan/kesejahteraan pulau-pulau terdepan, dan mengamankan sumber daya alam dan ZEE. Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Mengembangkan dan menetapkan Tata Kelola dan Kelembagaan Kelautan untuk mendukung perwujudan negara maritim Meningkatkan keamanan laut dan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan terpadu Memperkuat Jatidiri Sebagai Negara Maritim

13 Memperkuat Jatidiri Sebagai Negara Maritim
Strategi Dalam Rangka Memperkuat Jatidiri Sebagai Negara Maritim Memperkuat Jatidiri Sebagai Negara Maritim Meningkatkan operasi pengamanan dan keselamatan di laut dan perbatasan, pos pengamanan pulau terluar; Menyelesaikan penataan batas maritim Melaporkan data geografis sumber daya kelautan ke PBB dan penamaan pulau; Menyempurnakan sistem penataan ruang nasional dengan memasukan wilayah laut sebagai satu kesatuan dalam rencana penataan ruang nasional/regional Menyusun Rencana Aksi Pembangunan Kelautan dan Maritim Pembentukan Badan Keamanan Laut Mengintensifkan penegakan hukum dan pengendalian Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing serta kegiatan yang merusak di laut.

14 PENINGKATAN KEDAULATAN PANGAN
Sasaran terkait Perikanan : Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri Produksi ikan (diluar rumput laut) 18,7 juta dan garam 3,3 juta ton di tahun 2019. Pengembangan integrasi Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) kedalam Sistim Logistik Nasional. Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun di tahun 2019. Terwujudnya perbaikan sistem manajemen Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) untuk menjaga keberlanjutan kelimpahan stok sumberdaya ikan.

15 PENINGKATAN KEDAULATAN PANGAN (lanjutan)
Arah Kebijakan terkait Perikanan : Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri, melalui : Ekstensifikasi dan Intensifikasi Usaha Perikanan untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Gizi Penguatan Faktor Input dan Sarana Prasarana Pendukung Produksi Penguatan keamanan produk pangan perikanan Pengembangan Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya, Petambak Garam, dan Pengolah/Pemasar Produk Ikan Peningkatan Kualitas Distribusi Pangan dan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pangan. Peningkatan Kualitas Distribusi Pangan dan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pangan, melalui Penguatan advokasi terkait diversifikasi konsumsi. Mitigasi Gangguan Terhadap Ketahanan.

16 PENGEMBANGAN EKONOMI MARITIM DAN KELAUTAN
Termanfaatkannya sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir Pengembangan wisata bahari dan pulau-pulau kecil, Peningkatan kesejahteraan masyarakat di 31 pulau-pulau kecil terluar, Peningkatan keamanan (eksistensi) di 61 pulau kecil terluar lainnya,Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya sebesar juta ton pada 2019 (termasuk rumput laut) untuk peningkatan ekonomi masyarakat (secara spesifik dijabarkan dalam Isu Strategis Ketahanan Pangan), dan Pengembangan komoditas andalan kelautan lainnya. Terwujudnya TOL LAUT Dalam upaya meningkatkan pelayanan angkutan laut serta meningkatkan konektivitas laut pengembangan 75 unit kapal perintis dan 100 lintas subsidi perintis angkatan laut, peningkatan kapasitas pelabuhan, peningkatan industri maritim dan perkapalan Terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya hayati laut luasan kawasan konservasi laut 20 juta Ha (2019), pengelolaan 35 kawasan konservasi, dan pemulihan 85 kawasan pesisir. Terwujudnya SDM dan IPTEK kelautan yang berkualitas dan meningkatnya wawasan dan budaya bahari Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan, Pengembangan IPTEK kelautan dan wawasan serta budaya bahari

17 PENGEMBANGAN EKONOMI MARITIM DAN KELAUTAN (Lanjutan)
Arah Kebijakan : Percepatan Pengembangan Ekonomi Kelautan Inventarisasi dan Evaluasi Potensi Sumber Daya Kelautan; (2) Pengembangan Industri Kelautan, (3) Pengembangan TOL LAUT Dalam mendukung Konektivitas dan Sistem Logistik, (4) Pengembangan Kawasan dan Potensi Baru. Meningkatkan dan Mempertahankan Kualitas, Daya Dukung dan Kelestarian Fungsi Lingkungan Laut Pengelolaan kawasan konservasi, rehabilitasi kawasan pesisir, pengawasan dan penegakan hukum. Meningkatkan Wawasan dan Budaya Bahari, serta Penguatan Peran SDM dan Iptek Kelautan Upaya Revitalisasi dan Penguatan Wawasan dan Budaya Bahari dan meningkatkan dan menguatkan peran SDM dan Iptek di bidang kelautan Meningkatkan Harkat dan Taraf Hidup Nelayan dan masyarakat pesisir Peningkatan produksi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

18 TERIMA KASIH Slide - 18