DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH

Presentasi berjudul: "DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH"— Transcript presentasi:

1 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH
KEBIJAKAN DAN PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN 2014 Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta, 2014 ©bagren dikmen 2014

2 AGENDA 1 2 3 4 5 6 Pengantar Pendidikan Menengah Universal (PMU)
Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2014 4 Penyaluran Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tahun 2014 5 Tunjangan guru Pendidikan Menengah tahun 2014 6 Pengadaan Buku Kurikulum 2014

3 1 Pengantar

4 ....Indonesia’s economy has enormous promise...
.... Indonesia’s recent impressive economic performance is not widely understood .... Perlu dipersiapkan social engineering Perlu peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan Sumber: Archipelago Economy: Unleashing Indonesia’s Potential (McKinsey Global Institute, 2012) 4

5 Tren Permintaan terhadap Tenaga Terampil di Negara Maju
.... Permintaan terhadap tenaga terampil di negara maju terus meningkat .... Demand for Skilled and Unskilled Workers, reflected in employment rates, Sumber: Yidan Wang, Education in a Changing World: Flexibility, Skills, and Employability 5

6 2 Pendidikan Menengah Universal (PMU)

7 Pendidikan Menengah Universal (PMU)
Wajib Belajar Diamanatkan oleh Undang-Undang Wajib diikuti oleh semua penduduk usia sekolah Dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah Sanksi bagi yang tidak mengikuti Pendidikan Menengah Universal (PMU) Pendidikan menengah yang meliputi SMA,MA, dan SMK Pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara RI untuk mengikuti pendidikan menengah yang bermutu Difasilitasi oleh Pemerintah untuk menampung semua penduduk usia sekolah Pembiayaan ditanggung bersama oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat Sanksi relatif longgar bagi yang tidak mengikuti

8 Pentingnya Pendidikan Menengah Universal
1 Memanfaatkan Bonus Demografi Indonesia Sebagai Modal Sumberdaya Manusia 2 Menjaga kesinambungan dan konsekuensi logis keberhasilan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. 3 Wajib belajar memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi, daya saing, kesehatan, dan pendapatan 4 Menjawab tantangan persaingan global yang membutuhkan SDM berpendidikan 5 Pendidikan menengah memiliki kontribusi positif terhadap kehidupan bersosial dan berpolitik 6 Usia lulus SMP/Sederajat masih belum layak bekerja, sehingga bila tidak sekolah akan memiliki dampak sosial yang kurang baik

9 PERCEPATAN PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PENDIDIKAN MENENGAH NASIONAL
z APK 97,0% (2020) (2040) Program Percepatan Reguler ...menyiapkan generasi 100 tahun kemerdekaan 2045, generasi mendatang minimal lulusan menengah.. .... Melalui upaya percepatan, sasaran nasional APK pendidikan menengah sebesar 97% diperkirakan tercapai pada tahun Namun sebaliknya, bila tanpa upaya percepatan maka sasaran nasional tersebut diperkirakan baru akan tercapai pada tahun

10 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah
Tahun 2011/2012 Perkembangan APK Dikmen 2005/ /2012 (Persen) Distribusi APK Dikmen Kabupaten/Kota 2011/2012 Rata-Rata Nas APK SM 76,44 % (235 Kab/Kota) (262Kab/Kota) (256 Kab/Kota) (241 Kab/Kota)

11 Distribusi APK Pendidikan Menengah menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2011/2012 dan Sasaran Prioritas Pasuruan, Jatim Klungkung, Bali Sungai Penuh, Jambi 256 Kab/ Kota Rata-rata Nasional = 76,44% APK (%) PRIORITAS 2 (196 Kab/Kota) 241 Kab/ Kota Puncak Jaya, Papua Labuanrbatu Selatan, Sumut Tana Tidung, Kaltim PRIORITAS 1 (45 Kab/Kota) Kabupaten/Kota

12 TARGET PENCAPAIAN APK DIKMEN

13 Kondisi Akses Pendidikan Menengah Per Kecamatan
Sumber: Dapodikmen 2013 Aceh 271 16 Sumut Kaltim 122 12 Malut 386 35 Sulut 100 14 Kep. Riau Riau Gorontalo 131 23 Sulteng 55 4 Kalbar 152 6 129 32 55 20 162 12 Kalteng Pabar 118 14 64 103 Papua Babel 120 11 111 307 41 5 61 7 158 18 Jambi 213 11 Sulbar Sultra Sumbar 101 23 Sumsel 133 12 188 16 Sulsel Maluku 44 2 DKI Jakarta 272 32 Jateng 79 11 Bengkulu 543 30 191 23 Kaltim Lampung 152 2 592 34 76 2 693 19 Banten 56 1 113 3 221 75 Jabar D.I Jogja Jatim Bali NTB NTT Keterangan: 5853 947 Total Kecamatan di seluruh Indonesia berjumlah kecamatan Jumlah Kecamatan yang belum memiliki SM/MA = 13,93% Jumlah Kecamatan yang memiliki SM/MA = 86,07% Permendikbud 80 tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal pasal 4 mengamanatkan disetiap wilayah kecamatan minimal terdapat satu sekolah jenjang pendidikan menengah.

14 Strategi Pencapaian PMU
Pendidikan Menengah Universal (PMU) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Peserta Didik BOS SM Penyediaan Distribusi Kualifikasi Sertifikasi Pelatihan Karir dan Kesejahteraan Penghargaan dan Perlindungan Satuan Pendidikan Ruang Belajar lainnya Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) Bantuan Siswa Miskin Sist. Pembelajaran Sistem Evaluasi Penyelarasan Kewirausahaan Bahan Pembelajaran (termasuk yang berbasis TIK) Kurikulum + Pendidikan Karakter Rehab Ruang Kelas Asrama Guru dan Siswa Beasiswa BOP Paket C Manajemen dan kultur sekolah Peralatan Pendidikan Pengembangan Bakat dan Minat

15 3 Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

16 Skenario pendanaan pendidikan SM berdasarkan PP. No 48 Tahun 2008
Biaya Pengelolaan Pendidikan (Investasi) Biaya Investasi SDM Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan Biaya Investasi Sarana dan Prasarana Lahan Bangunan Peralatan Biaya di Satuan Pendidikan (Operasional) Biaya Operasi Personalia Gaji & Tunjangan Guru dan Tenaga Kependidikan Biaya Operasi Non Personalia ATK Daya & Jasa Pembinaan Siswa/Ekskul Bahan Habis Pakai Biaya Pribadi Peserta Didik Buku & Alat Tulis Pakaian & Perlengkapan Akomodasi & Transportasi Uang Saku Kursus Tambahan BG Sarpras BOS SM BOS SM 16 BSM

17 Sasaran dan Besaran Dana BOS SM
Sasaran program BOS SM tahun 2014 di seluruh Indonesia sebagai berikut: SMA : Siswa SMK : Siswa Satuan biaya (unit cost) program BOS SM sebesar Rp. 1 Juta per Siswa/Tahun BOS SM disalurkan dengan ketentuan Siswa Kelas X dan XI langsung dibayar sekaligus 1 tahun, sedangkan Siswa Kelas XII hanya dibayar 6 bulan. 17

18 Tujuan BOS SM Umum Khusus Membantu biaya operasional sekolah
program BOS SM bertujuan untuk mewujudkan layanan pendidikan SM yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat dalam rangka mendukung Rintisan Program Pendidikan Menengah Universal. Umum Khusus Membantu biaya operasional sekolah Mengurangi angka putus sekolah SM Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) siswa SM Mewujudkan keberpihakan pemerintah (affimative action) bagi siswa miskin SM dengan membebaskan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) tagihan biaya sekolah bagi siswa miskin Memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi siswa miskin SM untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu

19 Konsep Fee Waive & Discount Fee Untuk Sekolah Dengan Kondisi Tingkat Ekonomi Siswa Homogen
Garis kondisi ideal yang diharapkan, dimana seluruh siswa terpenuhi biaya pendidikannya dengan BOS SM Jumlah Siswa SM Menuju Bos SM dengan unit cost yang lebih mencukupi, sehingga dapat memenuhi tagihan biaya pendidikan di sekolah untuk seluruh siswa 19

20 Jangkauan Bos SM saat ini
Konsep Fee Waive & Discount Fee Untuk Sekolah Dengan Kondisi Tingkat Ekonomi Siswa Heterogen / Bervariasi Jangkauan Bos SM saat ini Menuju Bos SM dengan unit cost yang lebih mencukupi, sehingga dapat memenuhi tagihan biaya pendidikan di sekolah untuk seluruh siswa (meliputi seluruh kategori tingkat ekonomi siswa) Jumlah Siswa SM Garis kondisi ideal yang diharapkan, dimana seluruh siswa terpenuhi biaya pendidikannya dengan BOS SM 20

21 Persiapan Pencairan Dana BOS-SM
DIREKTORAT TEKNIS Finalisasi juknis BOS 2014 Perizinan pembukaan rekening penampung ke Kemkeu Penerbitan SK Sekolah Penerima BOS. Pemilihan Bank Penyalur. Penyerahan data penerima BOS ke Bank penyalur BANK PENYALUR Pembukaan rekening penyalur Pembukaan rekening sekolah penerima (jika bank penyalurnya berbeda) DIREKTORAT TEKNIS Penerbitan SPM Pencairan SP2D (27 Jan) DIREKTORAT TEKNIS Mengirim surat ke Bank penyalur bahwa BOS sudah bisa dicairkan KEMDIKBUD Membuat surat edaran bersama tentang penyaluran dana BOS bagi daerah/kabupaten tidak memiliki kantor cabang BANK PENYALUR Dana BOS mulai ditransfer ke rekening Sekolah 30 Jan 17 20 21 24 28 JANUARI Ket: BOS SMA BOS SMK realisasi SP2D tanggal 28 Jan, SMA 1,9 T dan SMK 2,1 T 21

22 4 Penyaluran Bantuan Siswa Miskin (BSM) Dikmen Tahun 2014

23 Penentuan Kuota, Sasaran, dan Pemanfaatan BSM
Penentukan Kuota BSM Tahun anggaran 2014 memperhatikan: A. Siswa Kelas X, XI, XII tahun ajaran 2013/2014 Data KPS yang sudah disalurkan tahun 2013, Data FUS SMA/SMK yang sudah disalurkan tahun 2013, setelah berkoordinasi dengan TNP2K. Siswa kelas X dan XI dibayarkan Rp. 1,0 juta sedangkan siswa kelas XII hanya diberikan Rp. 0,5 juta. B. Siswa Baru Kelas X tahun ajaran 2014/2015 KPS dan FUS SMA/SMK yang diusulkan tahun 2014 Siswa baru kelas X menerima Rp. 0,5 juta, dibayarkan semester satu tahun ajaran 2014/2015. Sasaran BSM: - SMA: Siswa - SMK: Siswa Pemanfaatan BSM digunakan untuk Membantu biaya pribadi siswa dalam mengikuti pendidikan di sekolah seperti: Pembelian perlengkapan belajar siswa Transportasi siswa ke sekolah

24 Penyaluran Tunjangan Guru Dikmen
5 Penyaluran Tunjangan Guru Dikmen Tahun 2014

25 PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI GURU TAHUN 2014
TRANSFER DAERAH (Kabupaten/Kota) PUSAT (DIT. P2TK) GURU PNS DAERAH 1 X GAJI POKOK GURU BUKAN PNS PNS Binaan Propinsi 1 X GAJI POKOK INPASSING 1 X GAJI POKOK BELUM INPASSING Rp

26 PERSYARATAN TUNJANGAN PROFESI MENURUT PP 74 TAHUN 2008
Memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi Guru oleh Departemen; Memenuhi beban kerja sebagai Guru; Mengajar sebagai Guru mata pelajaran dan/atauGuru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimilikinya; Terdaftar pada Departemen sebagai Guru Tetap; Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas.

27 SASARAN TUNJANGAN PROFESI GURU JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN 2014
STATUS PEGAWAI SASARAN 2013 PREDIKSI LULUSAN 2013 SASARAN 2014 PNS 20.419 BUKAN PNS 49.680 12.181 61.861 JUMLAH 32.600

28 SASARAN TUNJANGAN GURU JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH MELAUI PUSAT
TAHUN 2013 TAHUN 2014 SASARAN ANGGARAN PUSAT TUNJANGAN PROFESI BUKAN PNS 49.680 61.861 SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL NON PNS 41.603 31.575 TUNJANGAN KHUSUS 6.187 6.469 GURU BANTU 2.662  JUMLAH

29 SASARAN TUNJANGAN GURU JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH MELAUI TRANSFER DAERAH
TAHUN 2013 TAHUN 2014 SASARAN ANGGARAN TRANSFER DAERAH CARRY OVER *)  - TUNJANGAN PROFESI PNSD Jumlah *carry over menunggu hasil audit BPKP

30 6 Pengadaan Buku

31 MEKANISME PENGADAAN BUKU MELALUI DANA BOS
Kemdikbud mengajukan usulan e-katalog berupa HET per buku kurikulum 2013 berdasarkan Pendekatan Wilayah (Zona) kepada LKPP 1 LKPP menetapkan dan melakukan : Informasi harga dan Spesifikasi Buku Kurikulum 2013 (harga sudah termasuk biaya pengiriman ke sekolah). Kontrak Payung dengan penyedia Buku Kurikulum 2013 Penerbitan Katalog Buku Kurikulum 2013 Penyiapan mekanisme E-Purchasing 2 Penyedia yang telah ditetapkan harus membuka perwakilannya di daerah untuk memudahkan sekolah dalam pembelian Buku kurikulum 2013 4 Sekolah baik secara sendiri-sendiri maupun berkelompok membeli langsung buku kurikulum 2013 ke penyedia yang telah ditetapkan dalam e-katalog LKPP terdekat dengan menggunakan dana BOS. 3 Penyedia Buku Kurikulum 2013 Siswa dan Guru menerima Buku Kurikulum 2013 dan menggunakannya untuk pembelajaran di Sekolah. Berdasarkan Surat Edaran LKPP Nomor 1 Tahun 2013 perihal Pengadaan Barang atau Jasa dengan Sistem e-purchasing

32 MEKANISME PENGADAAN BUKU MELALUI APBD (DAK & Non DAK)
Kemdikbud mengajukan usulan e-katalog untuk berupa HET buku kurikulum 2013 berdasarkan Pendekatan Wilayah (Zona) kepada LKPP 1 2 LKPP menetapkan dan melakukan : Informasi harga dan Spesifikasi Buku Kurikulum (harga sudah termasuk biaya pengiriman ke sekolah. Kontrak Payung dengan penyedia Buku Kurikulum 2013 Penerbitan Katalog Buku Kurikulum 2013 Penyiapan mekanisme E-Purchasing Penyedia Buku kurikulum 2013 yang telah ditetapkan melakukan penggandaan dan mendisribusikan buku tersebut ke sekolah-sekolah yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota 4 Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota melakukan pengadaan langsung Buku Kurikulum 2013 kepada penyedia sesuai dengan E-Katalog yang sudah ditetapkan oleh LKPP dengan menggunakan dana APBD (DAK atau Non DAK) 3 Penyedia Buku Kurikulum 2013 5 Siswa dan Guru menerima Buku Kurikulum 2013 dan menggunakannya untuk pembelajaran di Sekolah. Berdasarkan Surat Edaran LKPP Nomor 1 Tahun 2013 perihal Pengadaan Barang atau Jasa dengan Sistem e-purchasing

33 Alur Proses Pengadaan Buku Melalui e Katalog
KEMENDIKBUD LKPP Penyedia Barang/Jasa Surat Permohonan Usulan E-Catalogue Diskusi Rencana Proses: Identifikasi kebutuhan, analisa pasar, supply chain management, logistic management Pemaketan Penyusunan HPS Penyusunan Draft framework contract Proses Lelang itemized secara terpusat melalui LPSE LKPP Pendaftaran/Registrasi Penyampaian Penawaran Harga Melakukan Verifikasi pcalon pemenang Penetapan Pemenang Jawab Sanggah Penyampaian Sanggah (apabila ada keberatan) Permendikbud/Juknis tentang kewajiban sekolah membeli buku ke penyedia terpilih Proses dan penandatangan Framework Contract oleh Kepala LKPP Tayang E-Catalogue ( Pihak Sekolah membeli/memesan melalui e-purchasing atau dilakukan secara “off line” E-Purchasing

34 Contoh Perbandingan Harga Buku Siswa Kelas X SMA dan SMK
(10 dari 74 Regional) dalam rupiah 34

35 Daftar Harga Buku Siswa Mapel (1/12)
dalam rupiah

36 Daftar Harga Buku Siswa Mapel (2/12)
dalam rupiah

37 Daftar Harga Buku Siswa Mapel (3/12)
dalam rupiah

38 Daftar Harga Buku Siswa Mapel (4/12)
dalam rupiah

39 Daftar Harga Buku Siswa Mapel (5/12)
dalam rupiah

40 Daftar Harga Buku Siswa Mapel (6/12)
dalam rupiah

41 Daftar Harga Buku Siswa Mapel (7/12)
dalam rupiah

42 Daftar Harga Buku Siswa Mapel (8/12)
dalam rupiah

43 Daftar Harga Buku Siswa Mapel (9/12)
dalam rupiah

44 Daftar Harga Buku Siswa Mapel (10/12)
dalam rupiah

45 Daftar Harga Buku Siswa Mapel (11/12)
dalam rupiah

46 Daftar Harga Buku Siswa Mapel (12/12)
dalam rupiah

47 Daftar Harga Buku Guru Mapel (1/2)
dalam rupiah

48 Daftar Harga Buku Guru Mapel (2/2)
dalam rupiah

49 Daftar Harga Buku Agama (1/2)

50 Daftar Harga Buku Agama (2/2)

51 Tahapan Pembelian Buku Oleh Sekolah
Melihat harga buku di Mengisi formulir pemesanan buku dan mengirimkan ke Dinas Kab/kota PENYEDIA BUKU Menandatangani Kontrak Payung dengan LKPP Menerima copy ready buku DINAS KAB/KOTA Berkoordinasi dengan penyedia dan sekolah perihal pengiriman buku Memastikan buku diterima oleh sekolah sesuai dengan spesifikasi PENYEDIA BUKU Mengirimkan buku sampai ke sekolah PENYEDIA BUKU Konfirmasi pesanan buku melalui Aplikasi e-purchasing Melaksanakan pencetakan buku DINAS KAB/KOTA Meneruskan pesanan buku melalui Aplikasi e-purchasing Memastikan semua sekolah di wilayahnya telah memesan buku SEKOLAH Memeriksa dan menerima buku sesuai pesanan Menandatangani kwitansi dan membayar langsung kepada penyedia sejumlah harga buku beserta harga materai pada saat buku diterima oleh sekolah PEMESANAN PENCETAKAN PENGIRIMAN 3 – 28 Mei 1 Mei – 20 Juni 14 Mei – 1 Juli Buku Sampai di sekolah mulai 1 Juni 60 (enam puluh) masa pekerjaan sesuai isi kontrak payung

52 Diagram Pembelian Buku Kurikulum 2013
e-katalog 1 2 Menyiapkan data oplah buku Mengunduh surat pesanan ( Mengisi dan mengirimkan surat pesanan ke penyedia melalui dinas Menunjuk petugas admin pemesanan buku Meminta User ID ke LPSE setempat Menerima formulir pesanan dari sekolah Melatih kepala sekolah pengisian pesanan SEKOLAH DINAS KAB/KOTA 6 Melakukan login Aplikasi Memasukkan Data oplah pesanan Mengirimkan surat pesanan 7 3 Menerima dan memeriksa kesesuian spesifikasi buku Membuat BAST buku Menanda-tangani Kwitansi Membayar sesuai harga pesanan e-purchasing lkpp.go.id/e-purchasing) 5 Login Cek pesanan buku Mencetak buku sesuai pesanan Penyedia Mengirim buku ke sekolah beserta kwitansi pembayaran Dinas Kab/kota mengoordinasikan/ menjadwal pengiriman 4 PENYEDIA

53 Permendikbud Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pembelian Buku Kurikulum 2013
Sekolah harus menyampaikan Surat Pemesanan buku mulai tanggal 3 Mei dan paling lambat 28 Mei 2014 Buku yang dipesan sekolah harus sesuai dengan jumlah siswa, guru kelas, guru mata pelajaran, dan judul buku, serta buku cadangan di perpustakaan sebanyak 5% untuk SD, SMP dan 10% untuk SMA, SMK Sekolah tidak diperbolehkan membeli buku selain buku yang disediakan oleh pihak penyedia buku yang menjadi pemenang lelang yang ditetapkan LKPP Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengkoordinasikan pemesanan buku secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam seminggu melalui online/offline oleh Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menginformasikan kepada sekolah tentang waktu pengiriman buku Sekolah wajib membayar langsung kepada penyedia buku sejumlah harga buku buku kurikulum 2013 beserta harga materai sesuai pesanan yang diterima oleh sekolah

54 Format BAST Buku Kurikulum 2013

55 Alamat Penyedia Sekolah Menengah

56 TERIMA KASIH