HUBUNGAN AGAMA POLITIK

Presentasi berjudul: "HUBUNGAN AGAMA POLITIK"— Transcript presentasi:

1 HUBUNGAN AGAMA POLITIK
&

2 ORDE BARU Indonesia bukan negara sekuler dan bukan negara teokrasi
Pengelolaan pemerintahan tidak didasarkan pada agama tertentu Indonesia tidak memisahkan secara tajam antara agama dan negara (separation of religion and state) Pada titik tertentu relasi antara negara dan agama ada titik singgug (Departemen Agama, Pengakuan 5 agama)

3 Latar belakang elit peguasa “PRIYAYI ABANGAN”
Kecenderungan sekulerisasi dengan pelarangan asas partai pada agama tertentu, harus berasaskan Pancasila) Agama tidak dijadikan sebagai fakta politik melainkan sebagai fakta kultural Latar belakang elit peguasa “PRIYAYI ABANGAN”

4 PASCA ORBA Politik aliran (1950-an) muncul kembali (resurgence)
Ditandai dengan munculnya parpol-parpol yang berbasis agama (Demokratisasi) Konstruksi negara demokrasi liberal pada dasarnya merupakan bagian dari proses modernisasi (Apter,1965)—pemisahan antara negara dan agama Illiberal democracy jika ada titik singgung anatara negara dan agama di negara demokrasi liberal

5 Golkar PDI PKP/I PKPB PDI P PNBK PPP PBR
KEBANGKITAN PARTAI BERBASIS AGAMA PPP Partai Persatuan PBR Golkar PKP/I PKPB PDI PDI P PNBK

6 Cliford Geertz (1960)—politik aliran (santri, abangan, priyayi)
Santri: Masyumi, NU Abangan: PNI dan PKI Parpol-parpol bercorak Islam: PPP, PKB, PAN, PBB, PK (S), PSII, Partai Masyumi

7 Pembagian Partai berdasarkan cara pandang memahami relasi Islam dan Politik (Greg Fealy)
Formalist Islamic Parties (PPP,PBB,PKS) Pluralist Islamic Parties (PKB,PAN) Lebih rinci lagi: Pluralist Islamic Parties (PKB, PAN) Moderate Formalist Islamic (PPP) Radical Formalist Islamic Parties (PKS, PBB)

8 Adanya modernisasi ternyata agama dan politik tidak berjalan linier
Adanya modernisasi ternyata agama dan politik tidak berjalan linier. Modernisasi tidak berarti adanya penanggalan agama di dalam kehidupan seseorang maupun kelompok. Di negara barat (sekuler) peran agama masih cukup penting dan belakangan munculnya konservatisme dalam beragama. Peter L Berger (1960’an penganut sekularisasi)----secularization theory is essentially mistaken.

9 Penguatan Partai Politik Islam di Indonesia (Bahtiar Efendy)----an indicator that for (many) muslims---an perhaps for (many) others political practitioners as well---islam can fungtion as a political resource. Islam tidak saja dipahami sebagai sebuah nilai-nilai yang diperjuangkan di arena politik. Islam juga berfungsi sebagai instrumen untuk memperjuangkan dan mempertahankan kekuasaan. Sejak 1980-an muncul gerakan Islam di perkotaan yang berpusat di masjid-masjid kampus.

10 Islamisasi kultural---pengaruh revolusi Iran 1979
Islamisasi kultural---pengaruh revolusi Iran Pemahaman bahwa sebuah kekuatan politik berbasis pada agama bisa menjadi alternatif yang efektif (Zachariy Abuza). Gerakan ini merupakan fondasi cepat merebaknya partai-partai Islam pasca Soeharto. Gerakan ini menguat sebagai alternatif untuk menghindari represivitas. Orde Baru runtuh gerakan ini cepat menjadi partai-partai politik atau minimal memberi dukungan bagi munculnya partai-partai yang ebrcorak Islam. NU-PKB, MU—PAN.

11 Pemilu 1999 dan 2004 masih dimenangkan oleh partai yang berbasis nasionalis. Pemilu 1999—PDI Perjuangan (33,7%), PKB (12,6%), PPP (10,7%) . Pemilu Partai Golkar (21,6%). Penyebab: pergulatan dalam penggunaan simbol-simbol budaya (agama) di dalam politik masih terbatas pada kelompok masyarakat tertentu (elit). Sedangkan pemilih bisa membedakan wilayah politik dan agama tidak harus satu.

12 Ya Tidak DI/NII JI MMI FPI FKAWJ/LJ HTI Sumber: Fealy (2004:107)
Kelompok Syariah Komprehensif Negara Islam Khalifah Demokrasi DI/NII Ya Tidak JI MMI FPI FKAWJ/LJ HTI Sumber: Fealy (2004:107)

13 PARADOK DEMOKRASI Jonathan Fox (2006) terdapat relasi antara negara dan agama di 152 negara, bahwa relasi tersebut mengalami penguatan pada John L Eposito dan John O Voll (1996) di negara-negara berpenduduk muslim, penggunaan simbol-simbol agama di dalam politik berkaitan dengan upaya untuk menjatuhkan pemerintahan yang otoriter dan bercorak sekuler, dengan demikian GERAKAN ITU BERKEMBANG SEIRING TUNTUTAN DEMOKRASI.

14 FREED ZAKARIA (2003:17) : a political system market not only by free an fair election but also by the rule of law, separation of power, and the protection basic liberties of speech, asembly, religion, and property Pemimpin/politisi jika mengabaikan nilai-nilai dasar di dalam kebebasan yang seharusnya dijunjung tinggi di dalam berdemorkasi di dalam menjalankan pemerintahan (illeberal democracy)

15 Demokrasi bukan sekedar angka (memperoleh dukungan terbanyak) tetapi bagaimana penghargaan terhadap nilai-nilai dasar yang ada di dalamnya. Adanya paradoks semacam itu terjadi karena makna demokrasi telah direduksikan semata-mata sebagai instrumen untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan PKS memiliki 2 agenda 1. agenda publik (membangun pemerintahan bersih, baik, anti korupsi) 2. agenda privat ( membangu Islam puritan dan penerapan syariah).

16 Bahtiar Effendy (2001:109) Islam tidak kompatibel dengan demokrasi karena adanya cara pandang yang bercorak monolitik terhadap Islam. Ada 2 arus besar pemikiran politik Islam 1. Islam harus menjadi landasan dalam bernegara, menjadi konstitusi (kedaluatan di tangan Tuhan) 2. Islam diletakkan dalam kerangka yang substantif, tidak menuntut secara tegas tentang negara. Cara pandang kedua ini bisa berjalan dengan demokrasi modern. (keadilan, persamaan, partisipasi)