DEMOKRASI dan Pendidikan Demokrasi (2)

Presentasi berjudul: "DEMOKRASI dan Pendidikan Demokrasi (2)"— Transcript presentasi:

1 DEMOKRASI dan Pendidikan Demokrasi (2)
Ratna Damayanti

2 Sejarah Perkembangan Demokrasi di Indonesia
 Periode 1945 – 1959 Demokrasi Parlementer  Periode 1959 – 1965 Demokrasi Terpimpin  Periode 1966 – 1998 Demokrasi Pancasila era Orde Baru  Periode 1999 – sekarang Demokrasi Pancasila era Reformasi

3 OTOSENTRISITAS DEMOKRASI
PROGRAM PEMERINTAH UNTUK OTOSENTRISITAS RAKYAT PEMILU: REKRUTMEN POLITIK LEGISLATIF OLEH PILKADA:REKRUTMEN EKSEKUTIF DARI PERDA: DPRD

4 PRAKSIS DEMOKRASI FOR THE PEOPLE BY FROM PERDA: DPRD
HAM: SOS, EK, POL, HUK, AG, DIK,DLL PROGRAM PEMERINTAH FOR HAM:POLITIK, HUKUM THE PEOPLE PEMILU: REKRUTMEN POLITIK LEGISLATIF BY HAM: POLITIK, HUKUM PILKADA:REKRUTMEN EKSEKUTIF FROM PERDA: DPRD HAM: SOS, EK, POL, HUK, AG, DIK, DLL

5 Sebagai sistem kenegaraan (USIS, 1995) DEMOKRASI sbg sistem yg memiliki 11 pilar atau soko guru:
1. Kedaulatan rakyat 2. Pemerintahan berdasar persetujuan dari yg diperintah 3. Kekuasaan mayoritas 4. Hak-hak minoritas 5. Jaminan HAM 6. Pemilihan yg bebas dan jujur 7. Persamaan didepan hukum 8. Proses hukum yg wajar 9. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional 10. Pluralisme sosial, ekonomi dan politik 11. Nilai nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama dan mufakat

6 Sanusi (1998) mengidentifikasi 10 pilar DEMOKRASI konstitusional menurut UUD 45
1. Demokrasi yg berketuhanan yang maha esa 2. Demokrasi dg kecerdasan 3. Demokrasi yg berkedaulatan rakyat 4. Demokrasi dg rule of law 5. Demokrasi dg pembagian kekuasaan negara 6. Demokrasi dg HAM 7. Demokrasi dg pengadilan yg merdeka 8. Demokrasi dg otonomi daerah 9. Demokrasi dg kemakmuran 10. Demokrasi yg berkeadilan sosial

7 10 pilar DEMOKRASI PANCASILA menurut UUD 45 ( Sanusi, 1998)
DEMOKRASI YANG BER-KETUHANAN YANG MAHA ESA DEMOKRASI DENGAN KECERDASAN DEMOKRASI YANG BERKEDAULATAN RAKYAT DEMOKRASI DENGAN RULE OF LAW DEMOKRASI DENGAN PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA DEMOKRASI DENGAN HAK AZASI MANUSIA DEMOKRASI DENGAN PERADILAN YANG MERDEKA DEMOKRASI DENGAN OTONOMI DAERAH DEMOKRASI DENGAN KEMAKMURAN DEMOKRASI YANG BERKEADILAN SOSIAL

8 Demokrasi (USIS) VS Demokrasi (Sanusi) KESESUAIAN PERBEDAAN
Demokrasi berdasarkan ketuhanan YME Kekhasan demokrasi indonesia TEODEMOKRASI (Maududi & kaum Muslim)

9 TEODEMOKRASI (Maududi & kaum Muslim) : Demokrasi dalam kontek kekuatan Tuhan Yang Maha Esa
DEMOKRASI UNIVERSAL (Usis, 1998) : demokrasi yang bernuansa sekuler

10 TUJUAN DAN FUNGSI DEMOKRASI PANCASILA
Tujuan : untuk menetapkan bangsa Indonesia dalam mengatur dan sikap demokrasi yang seharusnya. Fungsi : Menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara Menjamin tetap tegaknyanegara Ind. Sesuai cita-cita Proklamasi 17 Agst 1945

11 Lanjutan fungsi Demokrasi
3) Menjamin tetap tegaknya NKRI yang menggunakan sistem konstitusional 4) Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila 5) Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antar lembaga negara

12 PEMILU sbg wujud Demokrasi
TUJUAN PEMILU Untuk mendukung atau mengubah personil dalam lembaga legislatif b. Adanya dukungan mayoritas dalam menentukan pemegang eksekutif untuk jangka waktu tertentu c. Rakyat melalui perwakilan secara periodik dapat mengkoreksi atau mengawasi eksekutif.

13 SISTEM PEMILU Sistem distrik satu daerah pemilihan memilih satu wakil
Sistem proporsional sistem perwakilan berimbang satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil. Sistem gabungan

14 Pemilihan Umum pasal 22 E UUD 1945
Pemilihan Umum dilaksanakan sec. langsung, umum, bebas,rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden dan DPRD. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik

15 Pemilihan Umum pasal 22 E UUD 1945
(4) Peserta pemilihan umum untuk anggota DPD adalah perseorangan (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pelihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (6) Ketentuan lebih lanjut diatur dengan undang-undang.

16 Pemilu 2004 di Indonesia Sistem gabungan
Sistem proporsional dengan daftar calon terbuka  memilih DPR 2. Sistem distrik berwakil banyak  memilih DPD.

17 Syarat pilih aktif 1. Berusia 17 tahun/ sudah /pernah kawin 2. WNI
3. Terdaftar sbg pemilih 4. Tidak terganggu ingatannya Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

18 Syarat pilih pasif WNI berusia 21 tahun/ lebih Bertakwa kpd Tuhan YME
Berdomisili di NKRI Cakap dlm membaca, berbicara dan menulis dlm bhs. Indonesia Berpendidikan serendah-rendahnya SMA atau sederajat Setia kepada Pancasila, UUD 45 dan cita-cita Proklamasi

19 Lanjutan syarat hak pilih pasif
7. Tidak sedang dicabut hak pilihnya 8. Tidak sedang menjalani pidana penjara yang mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ancaman 5 tahun atau lebih. Sehat jasmani dan rohani Terdaftar sebagai pemilih.

20 Syarat partai politik untuk menjadi peserta pemilu
Diakui keberadaaannya sesuai dengan UU no. 31/2002 tentang partai politik Memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 dr seluruh jumlah propinsi. 3. Memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 dr seluruh jumlah kabupaten/kota di provinsi 4. Memiliki sekurang-kurangnya 1000 orang anggota parpol yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota parpol. Pengurus mempunyai kantor tetap. Mengajukan nama dan tanda gambar partai politik pada KPU.

21 Masyarakat Madani (Civil Society)
Madani = adab, beradab Sebuah tatanan masyarakat sipil yang mandiri dan demokratis Masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani dan memaknai kehidupannya. Masyarakat yang setiap individu atau kelompoknya mampu berinteraksi dengan negara secara independen (Einsenstadt)

22 Menurut Mohammad AS Hikam :
Masyarakat madani adalah wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisir dan bercirikan : Kesukarelaan (voluntary) Keswasembadaan (self generating) Keswadayaan ( self supporting ) Kemandirian yang tinggi terhadap negara Keterikatan pada nilai-nilai hukum yang disepakati bersama

23 Masyarakat madani merupakan manifestasi tertinggi sistem demokrasi dan secara moral masyarakat madani berada dalam posisi yang lebih superior dari negara (Lockean) Konsep dari masyarakat madani lebih berbentuk jaringan kerja yang tidak hanya terdiri dari civil society organizations tetapi juga mengikutsertakan partai politik, lembaga-lembaga agama, pranata adat dan sektor-sektor individual, seperti para pemimpin informal dan tokoh-tokoh agama.

24 KARAKTERISTIK MASYARAKAT MADANI
Unsur-unsur pokok yang harus dimiliki masyarakat madani : 1. Wilayah publik yang bebas ( free publik sphere) 2. Demokrasi 3. Toleransi 4. Pluralisme 5. Keadilan Sosial

25 Implementasi dari jaringan kerja masyarakat madani
Proses demokratisasi melalui perluasan partisipasi rakyat dlm proses pembuatan kebijakan publik Prinsip pemerintahan yang baik Pemerintahan distribusi kesejahteraan Prinsip nonkekerasan untuk mengatasi masalah-masalah sosial.

26 KONSEP DAN PRAKSIS DEMOKRASI DALAM MASYARAKAT MINANGKABAU
CADIK CANDAKIO ULAMA Bulat air Karena Pembuluh Bulat kata mufakat KPTS; MUFAKAT PENGHULU ADAT

27 Sebuah negara dikatakan mampu memformat bentuk masyarakat madani jika dalam pelaksanaan pemerintahannya mengembangkan semangat KETERBUKAAN DAN KEBEBASAN pada : Organisasi sosial dan politik yang memiliki kemandirian yang tinggi. Media massa Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politiknya.

28 BUDAYA POLITIK Orientasi masyarakat terhadap suatu sistem politik
Suatu sistem nilai bersama masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijaksanaan publik untuk masyarakat seutuhnya. Dalam setiap masyarakat, terdapat budaya politik yang menggambarkan pandangan mereka mengenai proses politik yang berlangsung di lingkungannya sendiri.

29 Faktor-faktor yang mempengaruhi budaya politik
Tingkat pendidikan WN Tingkat ekonomi Reformasi politik/ political will Supremasi hukum Media komunikasi yang independen

30 APA CIVIC CULTURE DAN POLITICAL CULTURE?
PERANGKAT IDE DIWUJUDKAN DLM REPRESENTASI BUDAYA UNTUK MEMBENTUK IDENTITAS KEWARGANEGARAN ADAPTASI PSIKOSOSIAL CARA BERPIKIR KHAS DAN TERPOLA UNTUK MENJALANKAN KEHIDUPAN POLITIK DAN EKONOMI KONTEKS SOSIOPOLITIS

31 POLITICAL CULTURE DAN CIVIC CULTURE
Partikular-terbatas POLITICAL CULTURE (Negara, Lembaga Politik) COMUNITARIAN CULTURE (Keluarga, suku, etnis, kelompok, daerah) Makro - Nasional CIVIC VIRTUE CIVIC CULTURE (Individu, Warga) Psikososial

32 DEMOCRACY IS NOT INHERRITED,
(DEMOKRASI TIDAKLAH DIWARISKAN DENGAN SENDIRINYA) DEMOKRASI PENDIDIKAN DEMOKRASI BUT IT IS LEARNED (TETAPI DITANGKAP DAN DICERNA MELALUI PROSES BELAJAR)

33 PENDIDIKAN NASIONAL BERTUJUAN
UNTUK BERKEMBANGNYA POTENSI PESERTA DIDIK AGAR MENJADI MANUSIA YANG BERIMAN DAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, BERAKHLAK MULIA, SEHAT, BERILMU, CAKAP, KREATIF, MANDIRI,DAN MENJADI WARGA NEGARA YANG DEMOKRATIS DAN BERTANGGUNG JAWAB (Pasal 3 UU RI 20 tahun 2003 ttg Sisdiknas)

34 BAGAIMANA STRATEGI AKADEMIK DASAR PKn?
NILAI-NILAI PANCASILA SBG CORE VALUES P E N D I K A TENTANG DEMOKRASI MELALUI PROSES DEMOKRATIS UNTUK MEMBANGUN DEMOKRASI WATAK DAN PERADABAN BANGSA YANG BERMARTABAT

35 Model Pemecahan Masalah Sosial YANG CERDAS, PARTISIPATIF,
BAGAIMANA PENERAPAN PENDIDIKAN DEMOKRASI DALAM PENDIDIKAN MASYARAKAT? BUILDING DEMOCRACY (MEMBANGUN DEMOKRASI) DOING DEMOCRACY (MELAKUKAN DEMOKRASI) KNOWING DEMOCRACY (TAHU DEMOKRASI) Model Pemecahan Masalah Sosial terkait ide, nilai, konsep, prinsip,instrumentasi, dan praksis demokrasi WARGANEGARA YANG CERDAS, PARTISIPATIF, DAN BERTANGGUNG JAWAB

36 KOMPETENSI WARGANEGARA
MAMPU MEMBUAT KEPUTUSAN MELALUI PROSES YANG DEMOKRATIS SECARA BERNALAR & BERTANGGUNGJAWAB