Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Presentasi berjudul: "Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan"— Transcript presentasi:

1 Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemeriksaan BPK Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Negara Dr. Rochmadi Saptogiri, MM, Ak Auditor Utama Keuangan Negara III 12 Sept 2014 Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

2 Agenda Gambaran Umum Pemeriksaan Keuangan Negara
Catatan Atas Pemeriksaan Tahun 2014 Implementasi Akuntansi Akrual 2015

3 Gambaran Umum Pemeriksaan Keuangan Negara

4 Pemeriksaan Keuangan Negara
identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi Proses independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan Kualitas Proses kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi (tingkat keyakinan tinggi) Output pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara Lingkup

5 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Jenis Pemeriksaan Uraian Pemeriksaan Keuangan Pemeriksaan Kinerja Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Obyek Pemeriksaan Laporan Keuangan Kebijakan, Program, Kegiatan, Tusi Asersi (Hal yang Diperiksa) Kriteria Pemeriksaan SAP Berbagai Sumber Sasaran Pemeriksaan Kewajaran Penyajian LK sesuai dengan SAP Aspek Ekonomi, Efisiensi dan Efektivitas Kesesuaian Asersi dengan Kriteria Output Pemeriksaan Opini, SPI, Kepatuhan Temuan, Kesimpulan, Rekomendasi Kesimpulan Contoh LKPP, LKKL, LKPD, LK BI, LK BUMN, LK BLU Pelayanan Publik, Pengelolaan Program, Pelaksanaan Tupoksi Investigatif, SPI, Hal-hal lain di bidang keuangan

6 Opini Laporan Keuangan
Tidak Material (X < TE) Material (TE<X<PM) Sangat Material dan Pervasif (X>PM) Ketidaksesuaian dengan Standar Akuntansi WTP WDP TW Pembatasan Lingkup Pemeriksaan TMP

7 Kontribusi Pemeriksaan BPK
Perbaikan Sistem Keuangan Negara Penyelamatan Keuangan Negara/Daerah Tren Peningkatan Kualitas Opini LK Pemerintah Tren Peningkatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Penertiban pengelolaan asset Negara/daerah Restrukturisasi organisasi entitas pemeriksaan

8 Catatan Atas Pemeriksaan Tahun 2014

9 Tren Perkembangan Opini LK
Opini LKKL / LKBUN Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 WTP 42 50 61 62 65 WDP 24 25 17 22 19 TMP 7 2 3 TW - Jumlah Entitas 73 77 80 87 Opini LKKL/ LKBUN Opini LKPD Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 WTP 13 15 34 67 120 WDP 323 330 341 349 319 TMP 118 111 121 100 78 TW 31 48 26 8 6 Jumlah Entitas 485 504 522 524 523 Opini LKPD

10 Upaya Perbaikan Oleh Pemerintah
Perbaikan mekanisme rekonsiliasi penerimaan perpajakan. Perbaikan mekanisme penetapan dan penagihan PBB Migas. Perbaikan sistem penganggaran. Perbaikan pencatatan piutang pajak. Upaya Perbaikan Perbaikan pengelolaan aset tetap. Perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan hibah langsung. Peningkatan konfirmasi dan rekonsiliasi saldo utang luar negeri. Perbaikan kebijakan perhitungan selisih kurs.

11 Permasalahan Yang Mempengaruhi Opini (1)
Pengelolaan aset tetap Piutang bukan pajak pada BUN Selisih nilai belanja antara BUN dengan KL Pengelolaan belanja bantuan sosial Ketidakpatuhan pengadaan barang dan jasa Pencatatan dan pelaporan persediaan Pencatatan dan pelaporan piutang bukan pajak OPINI LKPP/LKKL/ LKBUN 2013

12 Permasalahan Yang Mempengaruhi Opini (2)
Ketidakpatuhan dalam pengadaan barang dan / jasa belanja barang dan belanja modal. Kelemahan dalam pengelolaan kas daerah Kelemahan dalam pengelolaan persediaan Kelemahan dalam pengelolaan Aset Tetap dan Aset Lain-Lain Kelemahan dalam pengelolaan investasi permanen dan investasi nonpermanen; dan OPINI LKPD 2013

13 Implementasi Akuntansi Akrual 2015

14 Tantangan dan Kendala Penyiapan sistem aplikasi akuntansi terlambat
Kapasitas SDM pengembang dan pelaksana terbatas Ketersediaan Infrastruktur TI belum memadai Parlemen masih lebih concern pada kas daripada akrual Komitmen pimpinan entitas masih focus pada opini BPK Sistem penganggaran masih menggunakan basis kas Kewenangan setiap daerah membangun sistem aplikasi sendiri

15 Dampak Bagi BPK Penambahan beban kerja pemeriksa karena jenis LK bertambah Penyesuaian metodologi pemeriksaan terkait materialitas, sampling dan perumusan opini Kemungkinan penurunan opini BPK karena kelemahan sistem yang baru Kebutuhan training bagi pemeriksa untuk substansi akuntansi dan audit Dampak Perlunya uji coba pemeriksaan LK atas parallel run LK berbasis akrual dimasa transisi Integrasi jenis pemeriksaan kinerja dan PDTT untuk mendukung audit LK Dukungan pemeriksaan atas sistem aplikasi akuntansi berbasis akrual Kebutuhan untuk penyusunan LK BPK juga berbasis akrual sebagai leading by example

16 Ekspektasi BPK Tahun 2014 merupakan tahun terakhir penerapan akuntansi berbasis kas Tahun 2015 Pemerintah dapat menerapkan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual Pemerintah menuntaskan rekomendasi BPK terkait perbaikan laporan keuangan yang berbasis kas menuju akrual Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk minimalisasi penurunan opini TA 2015

17 Persiapan Bagi Pemerintah
Komitmen pimpinan dan pegawai Kebijakan dan manual akuntansi Pengembangan aplikasi akuntansi Sarana dan prasarana Kompetensi SDM Operator Uji coba Penerapan Evaluasi Implementasi

18 Pihak Terkait Counterpart Pemerintah dan BPK
Penentu kebijakan entitas Pusat Kementerian Keuangan Penentu kebijakan entitas daerah Kementerian Dalam Negeri Pelaksana di Pusat Kementerian/Lembaga Teknis pelaksana di daerah Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Penyusun SAP dan derivatif-nya Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Pemantauan SPIP dan pereviu LKPP Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Counterpart Pemerintah dan BPK Badan Akuntabillitas Keuangan Negara

19 Kontribusi BPK Konstitusional Situasional
Pemberian pertimbangan atas rancangan SAP akrual dan derivatif-nya Pemberian pertimbangan atas rancangan SPIP di lingkungan TI Pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan berbasis akrual piloting Pemeriksaan kinerja upaya Pemerintah dalam mengimplementasikan akrual Pemeriksaan pengembangan aplikasi akuntansi (IT Audit) Konstitusional Koordinasi dan komunikasi formal dan informal dengan stakeholder Sosialisasi dan pelatihan atas permintaan stakeholder terkait akuntansi akrual dan pemeriksaan keuangan negara Penerbitan Better Practice Guide terkait tata kelola implementasi sistem Penyempurnaan metodologi pemeriksaan yang mengakomodasi implementasi akrual Peningkatan kompetensi pemeriksa dalam substansi akuntansi dan metodologi audit Situasional

20 SEKIAN TERIMA KASIH