OVERVIEW PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Presentasi berjudul: "OVERVIEW PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA"— Transcript presentasi:

1 OVERVIEW PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

2 SIKLUS PKN Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan/perbendaharaan
Penatausahaan/akuntansi Pemeriksaan Pertanggungjawaban

3 POKOK BAHASAN Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Anggaran
Pengelolaan Aset dan Utang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

4 PERENCANAAN (SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL)

5 TUJUAN SPPN menjamin adanya koordinasi diantara pelaku pembangunan, baik ditingkat pusat, pusat dengan daerah maupun antar daerah; menjamin terciptanya intergrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

6 TAHAP PERENCANAAN penyusunan rencana; penetapan rencana;
pengendalian pelaksanaan rencana; dan evaluasi pelaksanaan rencana.

7 JENIS PERIODE Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 20 tahun
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 5 tahun Rencana Strategis Kementerian / Lembaga Rencana Kerja Pemerintah tahunan Rencana Kerja Kementerian / Lembaga

8 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Penjabaran Tujuan Nasional kedalam: Visi; Misi; Arah Pembangunan Nasional;

9 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun visi, misi, dan program Presiden ke dalam strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program prioritas Presiden, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal Muatan Pedoman RPJP Nasional Jangka Waktu Penetapan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kepala negara dilantik Ditetapkan dengan Peraturan Presiden

10 Rencana Kerja Pemerintahan (RKP)
Rencana Pembangunan Tahunan Memuat : Rancangan kerangka ekonomi Rencana Kerja Pemerintah Prioritas pembangunan dan kewajiban dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun Rencana kerja yang terukur dan pendanaannya Ditetapkan dengan Peraturan Presiden

11 PENGANGGARAN

12 ANGGARAN rencana keuangan mendatang yang berisi pendapatan dan belanja; gambaran strategi pemerintah dalam pengalokasian sumber daya untuk pembangunan; alat pengendalian; instrumen politik; dan disusun dalam periode tertentu

13 PRINSIP PENGANGGARAN Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran
Disiplin Anggaran Keadilan Anggaran Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Disusun dengan pendekatan kinerja

14 Anggaran Berbasis Kinerja
mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan dituangkan dalam program dan kegiatan untuk mencapai kinerja tahunan integrasi dari rencana kinerja tahunan (Renja)/operasional Renstra dan anggaran tahunan

15 Faktor Keberhasilan ABK
Kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi Fokus penyempurnaan administrasi secara terus menerus Sumber daya yang cukup untuk usaha penyempurnaan tersebut (dana, waktu dan orang) Penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) Keinginan yang kuat untuk berhasil

16 Perencanaan Kinerja aktivitas analisis dan pengambilan keputusan ke depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa mendatang membantu pemerintah mencapai tujuan yang sudah diidentifikasikan dalam rencana stratejik, termasuk pembuatan target dan ukuran kinerja indikator kinerja: masukan, keluaran, hasil

17 Target Kinerja tingkat kinerja yang diharapkan dicapai terhadap suatu indikator kinerja dalam satu TA dan jumlah pendanaan yang telah ditetapkan Kriteria : Spesifik, dapat diukur, dapat dicapai (attainable), realistis, kerangka waktu pencapaian (time frame) jelas, menggambarkan hasil atau kondisi perubahan yang ingin dicapai

18 Faktor Penetapan Target Kinerja
Memiliki dasar penetapan sebagai justifikasi penganggaran yang diprioritaskan pada setiap fungsi/bidang pemerintahan Memperhatikan tingkat pelayanan minimum yang ditetapkan terhadap suatu kegiatan tertentu. Kelanjutan setiap program, tingkat inflasi, dan tingkat efisiensi menjadi bagian yang penting dalam menentukan target kinerja. Ketersediaan sumber daya dalam kegiatan tersebut: dana, SDM, sarana, prasarana pengembangan teknologi, dan lain sebagainya. Kendala yang mungkin dihadapi di masa depan

19 Standar Analisis Belanja
dasar pengukuran kinerja keuangan menilai kewajaran beban kerja dan biaya setiap program atau kegiatan manfaat antara lain: mendorong setiap unit kerja untuk lebih selektif dalam merencanakan program dan atau kegiatannya, menghindari adanya belanja yang kurang efektif dalam upaya pencapaian kinerja, mengurangi tumpang tindih belanja dalam kegiatan investasi dan non investasi.

20 Standar Biaya harga satuan unit biaya yang berlaku
diperbaharui setiap tahun anggaran baru

21 RKA-KL pendekatan penyusunan: KPJM, terpadu dan berdasar prestasi kerja memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya

22 APBN terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
anggaran pendapatan merupakan estimasi anggaran belanja merupakan batas tertinggi yang diperkenankan anggaran pembiayaan merupakan sumber/penggunaan defisit/surplus diklasifikasikan berdasar fungsi, organisasi dan jenis belanja

23 PELAKSANAAN ANGGARAN

24 Pendelegasian Kewenangan dalam Pelaksanaan Anggaran

25 SISTEM PENERIMAAN Azas Bruto basis kas
disetor ke Rekening Kas Umum selambat-lambatnya pada hari berikutnya

26 PELAKSANAAN ANGGARAN APBN PERPRES RINCIAN APBN DIPA PESANAN KOMITMEN
VENDOR VERIFIKASI BARANG/JASA PEMBAYARAN

27 KEWENANGAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN/BELANJA
Menteri Teknis Pengguna Anggaran/Barang Menteri Keuangan Selaku BUN Pengurusan Administratif (Administratief Beheer) Pengurusan Komtabel (Comptabel Beheer) PEMBUATAN KOMITMEN PENGUJIAN & PEMBEBANAN PERINTAH PEMBAYARAN PENGUJIAN PENCAIRAN DANA

28

29 PENGELOLAAN ASET DAN UTANG

30 Kas & Setara kas Aset Keuangan & Utang Piutang & Utang Persediaan
Investasi Persediaan ASET PEMERINTAH Berwujud Aset Tetap Aset Non keuangan Dapat Diidentifikasi Tidak Berwujud SDA Tidak dapat diidentifikasi SDM dll

31 CAKUPAN Pengelolaan kas Pengelolaan piutang Pengelolaan investasi
Pengelolaan barang milik negara Pengelolaan utang Pengelolaan keuangan BLU

32 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBN

33 HUBUNGAN KONTRAK PRINSIPAL–AGEN: SOLUSI
Y T P E M R I N T A H Ketentuan Undang-Undang P R I N S A L L E M B A G P R W K I N A G E N Rencana Anggaran / Kerja Akuntansi Pelaporan Auditing AKUNTABILITAS

34

35 PEMERIKSAAN

36 Lingkup Pemeriksaan Pemeriksaan KN :
1. Pemeriksaan atas pengelolaan KN 2. Pemeriksaan atas tanggung jawab KN Pelaksana : BPK Bila UU mentetapkan pemeriksaan dilakukan oleh akuntan publik, LHP wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan (termasuk disampaikan ke lembaga perwakilan)

37 Jenis Pemeriksaan Pemeriksaan keuangan: pemeriksaan atas LK
Pemeriksaan kinerja: pemeriksaan atas pengelolaan KN yang terdiri dari pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas Pemeriksaan dengan tujuan tertentu : a. pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan b. pemeriksaan investigatif c. Pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah