1 PSAP NO. 04 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Oktober 2007.

Presentasi berjudul: "1 PSAP NO. 04 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Oktober 2007."— Transcript presentasi:

1 1 PSAP NO. 04 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Oktober 2007

2 2 BAB I PENDAHULUAN A.Latar Belakang CaLK disusun untuk menghindari kesalahpahaman pengguna yang beragam dalam memaknai LRA, Neraca, dan LAK B.Tujuan Pembelajaran Tujuan Umum: Memberi pemahaman tentang arti penting dan relavansi CaLK untuk menciptakan pelaporan yang memadai Tujuan Khusus: Memberi pemahaman tentang penyusunan CaLK dengan mengacu pada paragraf-paragraf PSAP 04 C.Deskripsi Singkat CaLK tidak terstruktur, tetapi berpotensi menjelaskan LRA, Neraca, dan LAK sehingga dapat dengan mudah dibaca oleh pengguna umum yang awam akuntansi tetapi penyusunan CaLK sangat dipengaruhi subjektivitas tentang seberapa banyak informasi yang dianggap memadai D.Metode Pembelajaran Metode andragogik yang meminta interaksi antara instruktur dengan peserta didik

3 3 BAB II PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN YANG MEMADAI A.Asimetri Informasi Keuangan Negara Kenyataan bahwa para pengguna laporan keuangan yang tidak hadir dalam pengurusan transaksi dan pencatatan sehari-hari memungkinkan asimetri informasi dengan dua kemungkinan konsekuensi negatifnya. B. Insentif bagi Penyajian Laporan Keuangan yang Memadai  pembentukan harga pasar surat berharga melalui pemberian sinyal  lebih bersesuaian dengan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi sebagai bagian dari good governance. C. Catatan atas Laporan Keuangan sebagai Wujud Penyajian Laporan Keuangan yang Memadai  Perubahan anggaran yang penting selama periode  Kinerja keuangan entitas pelaporan  Dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi  Informasi lainnya yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan  Informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan.

4 4 BAB III LANGKAH-LANGKAH PENYAJIAN CALK (1) A. Ketentuan Umum 8. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Masalah: Ada perbedaan kemampuan kalangan yang melek ’akuntansi’ dan kaum awam dalam memahami secara pragmatik, semantik dan bahkan logik, seluruh makna yang disampaikan lewat ’bahasa’ akuntansi dalam bentuknya yang terstruktur seperti dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas baik secara sendiri-sendiri maupun dalam kaitan satu sama lain. 9. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Sumber kesalahpahaman utama yang berkaitan dengan orientasi basis akuntansi ini mungkin dapat dilihat pada pemaknaan pendapatan atau belanja 10. Untuk itu, diperlukan pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan dalam bentuk CaLK

5 5 12. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Bab I Pendahuluan 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 1.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 1.4. Sistematika penyajian Catatan atas Laporan Keuangan Bab II Ekonomi Makro 2.1. Ekonomi Makro 2.2. Kebijakan Keuangan 2.3. Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal dan Moneter 2.4. Indikator Pencapaian Kinerja Program Entitas Pelaporan Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Fiskal dan Moneter 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Fiskal dan Moneter 3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja Bab IV Ikhtisar pencapaian kinerja program entitas pelaporan 4.1. Ikhtisar realisasi pencapaian sasaran kinerja program entitas pelaporan 4.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja BAB III LANGKAH-LANGKAH PENYAJIAN CALK (2)

6 6 Bab V Kebijakan Akuntansi 5.1. Entitas pelaporan 5.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 5.3 Basis pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 5.4. Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Rekening-rekening Akuntansi Bab VI. Penjelasan Rekening-rekening Laporan Keuangan 6.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Rekening Laporan Keuangan 6.1.1 Pendapatan 6.1.2 Belanja 6.1.3 Pembiayaan 6.1.4 Aset 6.1.5 Kewajiban 6.1.6 Ekuitas Dana 6.1.7 Komponen-komponen Arus kas 6.2. Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Pelaporan yang Menggunakan Akuntansi Berbasis Akrual Penuh. Bab VII Penjelasan atas Informasi non Keuangan Bab VIII Penutup Lampiran BAB III LANGKAH-LANGKAH PENYAJIAN CALK (2)

7 7 C. Penyusunan CaLK sesuai Pragaraf-paragraf PSAP 04 C. Penyusunan CaLK sesuai Pragaraf-paragraf PSAP 04 13. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai (a)Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro ini, misalnya, dapat diisi dengan berbagai penjelasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penyusunan APBN/APBD seperti asumsi makro yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah dan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Bagian kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro ini dapat dituangkan dalam Bab II Bagian 2.1 Pencapaian Target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target dapat disajikan sebagai bagian 3.1 dan 3.2 dari Bab III (b)Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan; Bagian ini bisa memakan halaman yang cukup banyak, mengingat berbagai pengungkapan berupa angka absolut atau grafik perkembangan pos-pos anggaran seperti penerimanan negara, belanja, defisit anggaran, pembiayaan yang mencakup penerimaan pembiayaan luar negeri atau pembayaran cicilan pokok utang Luar Negeri akan memerlukan pejelasan yang cukup panjang. Seluruh penjelasan rinci tentang ini dapat dimuat dalam Bab III juga. BAB III LANGKAH-LANGKAH PENYAJIAN CALK (3)

8 8 C. Penyusunan CaLK sesuai Pragaraf-paragraf PSAP 04 13. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai (c) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan- kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; Dasar penyusunan laporan keuangan diisi dengan berbagai rujukan berupa pasal-pasal dari atau seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara pada umumnya dan akuntansi pemerintahan pada khususnya. Penjelasan ini dituangkan dalam Bab I Bagian 1.2 Selain memuat dasar hukum, standar ini juga dapat menjadi dasar bagi pemuatan uraian mengenai pendekatan penyusunan Laporan Keuangan. Pendekatan ini dapat dimuat dalam bagian pendahuluan Bab I sebagai Bagian 1.3. (d) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; Sebagian besar informasi keuangan lainnya yang relevan seringkali hanya bisa mengungkapkan makna pragmatis, semantik dan logiknya jika disimbolkan dalam bahasa yang naratif. Penjelasan naratif serupa hal-hal di atas dijabarkan dalam penjelasan yang dapat dimuat dalam Bab V, VI, atau VII BAB III LANGKAH-LANGKAH PENYAJIAN CALK (4)

9 9 C. Penyusunan CaLK sesuai Pragaraf-paragraf PSAP 04 13. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos- pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai (e) Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas; Suatu Pemda yang telah menerapkan pendapatan berbasis akrual penuh akan mungkin mencatat sejumlah pihutang atas ketetapan pajak yang belum menghasilkan kas bagi kas negara /daerah pada tahun berjalan. Praktik ini jelas tidak serupa dengan praktik yang mungkin akan dianut sebagian besar pengguna akuntansi pemerintah ini, yang hanya mencatatkan pendapatan pajak saat Surat Ketetapan Pajak sudah disertai dengan Surat Setoran Pajak ke Kas Negara. Dengan demikian penyimpangan ini sebisa mungkin diungkapkan. Pengungkapan ini dapat dilakukan dalam Bab VI Bagian 6.2. (f) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan BAB III LANGKAH-LANGKAH PENYAJIAN CALK (5)

10 10 C. Penyusunan CaLK sesuai Pragaraf-paragraf PSAP 04 Penyajian Informasi tentang Kebijakan Fiskal/ Keuangan, Ekonomi Makro, Pencapaian Target Undang- Undang APBN/Peraturan Daerah APBD, Berikut Kendala dan Hambatan yang Dihadapi dalam Pencapaian Target 17. Untuk membantu pembaca Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana perkembangan posisi dan kondisi keuangan/fiskal entitas pelaporan serta bagaimana hal tersebut tercapai Sebagai contoh, jika surplus anggaran dalam Laporan Realisasi Anggaran cukup besar, CaLK diharapkan dapat memberi penjelasan tentang apa yang membuat pendapatan menjadi jauh lebih besar daripada anggaran atau sebaliknya yang membuat belanja jauh lebih kecil daripada anggaran. 18. Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, entitas pelaporan harus menyajikan informasi mengenai perbedaan yang penting posisi dan kondisi keuangan/fiskal periode berjalan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran, dan dengan rencana lainnya Bagian 2.1 yang memuat kriteria ekonomi makro, misalnya dapat ditunjukkan dengan uraian naratif mengenai kebijakan fiskal dan moneter serta prognosa kondisi ekonomi makro yang diharapkan. Bagian 2.2. menguraikan kebijakan ekonomi makro seperti contoh berikut: Diupayakan tingkat inflasi ditekan hingga tidak mencapai dua digit sedangkan untuk menggalakkan investasi pelonggaran tingkat bunga SBI akan diupayakan pada saat yang tepat. BAB III LANGKAH-LANGKAH PENYAJIAN CALK (6)

11 11 C. Penyusunan CaLK sesuai Pragaraf-paragraf PSAP 04 20. Kondisi ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBN/APBD berikut tingkat capaiannya. Indikator ekonomi makro tersebut antara lain Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, harga minyak, tingkat suku bunga dan neraca pembayaran.. Bagian ini diungkapkan dalam Bagian 2.3 BAB III LANGKAH-LANGKAH PENYAJIAN CALK (7)

12 12 C. Penyusunan CaLK sesuai Pragaraf-paragraf PSAP 04 20. Kondisi ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBN/APBD berikut tingkat capaiannya. Indikator ekonomi makro tersebut antara lain Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, harga minyak, tingkat suku bunga dan neraca pembayaran. Bagian ini diungkapkan dalam Bagian 2.3 BAB III LANGKAH-LANGKAH PENYAJIAN CALK (8)

13 13 C. Penyusunan CaLK sesuai Pragaraf-paragraf PSAP 04 Selanjutnya pada Bagian 2.4, CaLK sebisanya memuat ringkasan indikator kinerja program hingga ke sasarannya. Format seperti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LKKIP) dapat dipertimbangkan sebagai format yang komprehensif tetapi cukup ringkas dalam mengakomodasi rencana stratejik suatu entitas pelaporan. Bagian ini diungkapkan dalam Bagian 2.4 BAB III LANGKAH-LANGKAH PENYAJIAN CALK (9)

14 14 C. Penyusunan CaLK sesuai Pragaraf-paragraf PSAP 04 21. Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disahkan oleh DPR/DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya Bagian ini diungkapkan dalam Bagian 3.1 BAB III LANGKAH-LANGKAH PENYAJIAN CALK (10)

15 15 C. Penyusunan CaLK sesuai Pragaraf-paragraf PSAP 04 21. Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disahkan oleh DPR/DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya Bagian hambatan dan kendala diungkapkan dalam Bagian 3.2 Perubahan pada perkiraan pendapatan negara dan hibah didasarkan oleh adanya perubahan pada harga rata-rata minyak mentah Indonesia di pasar dunia yang membaik dan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat yang melemah. Kedua faktor perubahan in diperkirakan akan meningkatkan penerimaan migas dalam jumlah yang signifikan. Namun pada saat yang sama, beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) akan membengkak BAB III LANGKAH-LANGKAH PENYAJIAN CALK (11)

16 16 C. Penyusunan CaLK sesuai Pragaraf-paragraf PSAP 04 27. Pencapaian kinerja keuangan yang telah ditetapkan dijelaskan secara obyektif dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Keberhasilan pencapaian kinerja dapat diketahui berdasarkan tingkat efisiensi dan efektivitas suatu program. Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan keluaran ( output ) dengan masukan ( input ). Sedangkan efektivitas diukur dengan membandingkan hasil ( outcome ) dengan target yang ditetapkan. Seluruh paragraf 25 sampai dengan 28 adalah penjelasan yang sangat terkait dengan sistem akuntabilitas kinerja sebagaimana dulu dikenal dalam pelaporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dikenal dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999. Dengan demikian, uraian mengenai pencapaian kinerja ouput dan outcome program ini, menurut Struktur CaLK alternatif ini, dapat dituangkan dalam Bab IV, Bagian 4.1. Lalu, dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah BAB III LANGKAH-LANGKAH PENYAJIAN CALK (12)

17 17 C. Penyusunan CaLK sesuai Pragaraf-paragraf PSAP 04 27. Pencapaian kinerja keuangan yang telah ditetapkan dijelaskan secara obyektif dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Keberhasilan pencapaian kinerja dapat diketahui berdasarkan tingkat efisiensi dan efektivitas suatu program. Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan keluaran ( output ) dengan masukan ( input ). Sedangkan efektivitas diukur dengan membandingkan hasil ( outcome ) dengan target yang ditetapkan. Bagian ini diungkap kan dalam Bagian 4.1 BAB III LANGKAH-LANGKAH PENYAJIAN CALK (13)

18 18 C. Penyusunan CaLK sesuai Pragaraf-paragraf PSAP 04 27. Pencapaian kinerja keuangan yang telah ditetapkan dijelaskan secara obyektif dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Keberhasilan pencapaian kinerja dapat diketahui berdasarkan tingkat efisiensi dan efektivitas suatu program. Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan keluaran ( output ) dengan masukan ( input ). Sedangkan efektivitas diukur dengan membandingkan hasil ( outcome ) dengan target yang ditetapkan. Uraian Penjelasan Hambatan dan Kendala pada Bagian 4.2 Pada tahun 2005 BPKP dapat menghasilkan temuan dari pemeriksaan sebesar 3% dari nilai temuan tahun lalu tetapi dari 10 instansi yang disasar untuk menyajikan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah, hanya dua yang sudah berhasil. Pencapaian 3% nilai temuan disebabkan bahwa adanya asumsi bahwa risiko salah urus dalam manajemen keuangan pemerintahan masih cukup besar sedangkan jumlah instansi yang mampu menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP karena sebagian besar asistensi masih berlangsung dan hasilnya baru terukur pada tahun-tahun berikutnya. BAB III LANGKAH-LANGKAH PENYAJIAN CALK (14)

19 19 C. Penyusunan CaLK sesuai Pragaraf-paragraf PSAP 04 29. Pembahasan mengenai kinerja keuangan harus: (a) Meliputi baik hasil yang positif maupun negatif; (b) Menyajikan data historis yang relevan; (c) Membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan; (d) Menyajikan informasi penjelasan lainnya yang diyakini oleh manajemen akan dibutuhkan oleh pembaca laporan keuangan untuk dapat memahami indikator, hasil, dan perbedaan yang ada dengan tujuan atau rencana. Kinerja keuangan yang dimaksud dalam paragraf 29 sampai dengan 33 di atas, selain berupa posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana juga berupa berbagai kinerja lain yang berdimensi keuangan seperti realisasi penerimaan dan belanja. Dalam struktur CaLK alternatif, penjelasan kinerja keuangan seperti ini dimasukkan dalam tambahan Bab III, Bagian 3.1. BAB III LANGKAH-LANGKAH PENYAJIAN CALK (15)

20 20 C. Penyusunan CaLK sesuai Pragaraf-paragraf PSAP 04 34. Dalam menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan, entitas pelaporan harus mengungkapkan dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi. Beberapa rujukan yang paling umum dan karenanya paling mengikat sebagai dasar hukum penyajian laporan keuangan adalah, antara lain tetapi tidak terbatas pada: 1. Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 2. Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. Pasal yang mengangkut pertanggungjawaban dari Undang-undang tentang APBN dan Perda APBD 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2003 tentang 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Penjelasan ini dimuat dalam Bab I bagian 1.2 dari struktur CaLK alternatif. BAB III LANGKAH-LANGKAH PENYAJIAN CALK (16)

21 21 C. Penyusunan CaLK sesuai Pragaraf-paragraf PSAP 04 47. Pengungkapan entitas pelaporan yang membentuk suatu laporan keuangan untuk tujuan umum akan sangat membantu pembaca laporan untuk dapat memahami informasi keuangan yang disajikan pada laporan keuangan. Walaupun sudah disinggung dalam Bagian 1.3, uraian ringkas mengenai entitas pelaporan dapat diulang pada Bagian awal dari Bab V ini. Dengan demikian bagian 5.1 akan lebih memperjelas domisili dan bentuk hukum suatu entitas dan jurisdiksi tempat entitas tersebut berada serta seluruh unit kerja yang terkait dalam penyajian laporan keuangan yang diuraikan dalam CaLK ini. BAB III LANGKAH-LANGKAH PENYAJIAN CALK (17)

22 22 C. Penyusunan CaLK sesuai Pragaraf-paragraf PSAP 04 48. Walaupun Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan telah menyarankan penggunaan basis akuntansi tertentu untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah, pernyataan penggunaan basis akuntansi yang mendasari laporan keuangan pemerintah semestinya diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Khusus mengenai basis akuntansi, Struktur CaLK alternatif ini memberi ruang bagi penjelasannya di dalam Bab V Bagian 5.2. Mengingat secara umum PP 24 tahun 2005 menganjurkan pemakaian basis akuntansi kas menuju akrual maka bagian ini akan berisi uraian mengenai penerapan basis kas dan basis akrual. Akan tetapi, bagian ini pun akan menjadi tempat bagi penjelasan tentang pemakaian basis akrual penuh, jika memang hal itu sudah diterapkan. Sebagai contoh, penjelasan mengenai basis akuntansi ini adalah sebagai berikut.  Basis akuntansi dalam pencatatan realisasi APBN/D yaitu basis kas,  Basis akuntansi dalam pencatatan dan penyajian Neraca, dalam hal ini aset, kewajiban, dan ekuitas dana, yaitu basis akrual. BAB III LANGKAH-LANGKAH PENYAJIAN CALK (18)

23 23 C. Penyusunan CaLK sesuai Pragaraf-paragraf PSAP 04 49. Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis–basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut. Mengenai basis pengukuran ini dijelaskan dalam Bagian 5.3 dari Bab V Struktur CaLK alternatif ini. Isinya lebih merupakan sorotan-sorotan tertentu atas berbagai pengukuran yang mungkin tidak lazim karena berbagai keadaan yang terkait atas elemen Laporan Akuntansi.  Sebagai contoh, kenyataan bahwa pemerintah Indonesia baru memulai penertiban sistem akuntansinya sementara aset yang dikuasai pemerintah ada yang sudah diperoleh sejak zaman penjajahan memungkinkan hilangnya referensi mengenai nilai aset. Oleh karena itu, akan terdapat kemungkinan pada bab ini penjelasan mengenai berbagai metode pengukuran nilai aset yang dilaporkan.  Aset tetap yang sudah tidak terdapat bukti pendukung perolehannya diukur dengan nilai wajar sedangkan aset tetap yang masih terdapat bukti pendukung perolehannya diukur dengan nilai perolehannya BAB III LANGKAH-LANGKAH PENYAJIAN CALK (19)

24 24 C. Penyusunan CaLK sesuai Pragaraf-paragraf PSAP 04 50. Dalam menentukan perlu tidaknya suatu kebijakan akuntansi diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan manfaat pengungkapan tersebut dalam membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. Contoh penjelasan mengenai kebijakan akuntansi yang mencakup pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas dana adalah sebagai berikut: Pengakuan Pendapatan pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara/Daerah Pengakuan Pendapatan pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara/Daerah Pengakuan Belanja pada saat kas dikeluarkan dari Kas Umum Negara/Daerah Pengakuan Belanja pada saat kas dikeluarkan dari Kas Umum Negara/Daerah Pengakuan Pembiayaan pada saat kas diterima pada/ keluar dari Kas Umum Negara/Daerah Pengakuan Pembiayaan pada saat kas diterima pada/ keluar dari Kas Umum Negara/Daerah Jenis-jenis sumber daya/kekayaan yang dapat dikelompokkan sebagai aset secara umum dan aset secara khusus yang terdiri dari aset lancar, investasi, aset tetap, dana cadangan. Selain itu, dalam bagian ini pun diuraikan cara penilaiannya. Jenis-jenis sumber daya/kekayaan yang dapat dikelompokkan sebagai aset secara umum dan aset secara khusus yang terdiri dari aset lancar, investasi, aset tetap, dana cadangan. Selain itu, dalam bagian ini pun diuraikan cara penilaiannya. Pengakuan aset tetap yang perolehannya setelah tanggal 1 Januari tahun 200x didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu: Pengakuan aset tetap yang perolehannya setelah tanggal 1 Januari tahun 200x didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:  Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus rupiah), dan  Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) BAB III LANGKAH-LANGKAH PENYAJIAN CALK (20)

25 25 C. Penyusunan CaLK sesuai Pragaraf-paragraf PSAP 04 55. Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan lainnya serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lain. Pengungkapan-pengungkapan lain yang paling perlu diuraikan dalam CaLK adalah penjelasan mengenai rekening-rekening atau pos-pos akuntansi. Penjelasan ini bisa jadi merupakan bagian yang paling panjang dibandingkan dengan yang lain. Dalam Struktur CaLK alternatif, pengungkapan penjelasan-penjelasan per pos atau rekening akuntansi ini dimuat dalam Bab VI. BAB III LANGKAH-LANGKAH PENYAJIAN CALK (21)

26 26 C. Penyusunan CaLK sesuai Pragaraf-paragraf PSAP 04 Penjelasan-penjelasan per pos atau rekening akuntansi ini dimuat dalam Bab VI. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN A. PENDAPATAN A.1. Realisasi Pendapatan (Pada bagian ini diuraikan jenis pendapatan yang masuk ke kas negara melalui satke- satker Kementerian Negara/Lembaga, berikut penyebab terlampuinya anggaran atau tidak tercapainya target, jika ada. Berikut adalah contoh pengungkapan pendapatan pada Kementerian yang menerima pendapatan perpajakan dan pendapatan nonpajak). Pendapatan terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan pajak selama periode ini adalah sebesar Rp atau % dari anggarannya. Realisasi penerimaan pajak yang berada (pilih salah satu sesuai dengan kondisi yang ada). BAB III LANGKAH-LANGKAH PENYAJIAN CALK (22)

27 27 C. Penyusunan CaLK sesuai Pragaraf-paragraf PSAP 04 Tabel.2 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Kode Jenis Bel. Uraian Jenis Belanja Anggaran Setelah Revisi Realisasi Belanja Persentase 1 2345=(4/3)x100% 51Belanja PegawaiRp. ………….% 52Belanja BarangRp. ………….% 53Belanja ModalRp. ………….% 57Belanja Bantuan SosialRp. ………….% Dst Rp. ………….% JumlahRp ………….% BAB III LANGKAH-LANGKAH PENYAJIAN CALK (23)

28 28 C. Penyusunan CaLK sesuai Pragaraf-paragraf PSAP 04 I.PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA A.KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada per sebesar Rp merupakan saldo kas pada bendahara pengeluaran. Jumlah di atas merupakan saldo kas/bank dari penerimaan uang persediaan yang belum dipertanggungjawabkan secara definitif kepada Kas Negara pada tanggal neraca. Terdiri dari : Tabel. 6 Daftar Kas Bendahara Pengeluaran No.Uraian Eselon IJumlah 1Rp. 2 JumlahRp. (rincian seperti di atas diuraikan secara lengkap terutama untuk periode akhir tahun anggaran, jika setelah tanggal 31 Desember 200x saldo kas di bendaharawan telah disetorkan, diungkapkan Eselon I yang telah melakukan penyetoran). BAB III LANGKAH-LANGKAH PENYAJIAN CALK (24)

29 29 C. Penyusunan CaLK sesuai Pragaraf-paragraf PSAP 04 58. Entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan berbasis akrual atas pendapatan dan belanja harus mengungkapkan pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual dan menyajikan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas. BAB III LANGKAH-LANGKAH PENYAJIAN CALK (25)

30 30 C. Penyusunan CaLK sesuai Pragaraf-paragraf PSAP 04 58. Entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan berbasis akrual atas pendapatan dan belanja harus mengungkapkan pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual dan menyajikan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas. BAB III LANGKAH-LANGKAH PENYAJIAN CALK (26)

31 31 C. Penyusunan CaLK sesuai Pragaraf-paragraf PSAP 04 64. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti: (a) Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan; (b) Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru; (c) Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca; dan (d) Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan. (e) Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah. Komitmen atau kejadian kontinjensi yang perlu disajikan adalah berbagai kejadian, yang umumnya berkaitan dengan litigasi atau penuntutan atau penggugatan yang menjadikan pemerintah sebagai pihak tergugat. Keberatan atas ketetapan pajak, tuntutan restitusi pajak, atau aksi masal untuk menuntut ganti rugi, adalah contoh-contoh populer untuk kejadian kontinjensi. Sepanjang tuntutan ini belum mampu menghasilkan kemungkinan nilai restitusi atau ganti rugi yang harus dibayar oleh negara secara meyakinkan maka kejadian ini cukup diungkapkan secara naratif dengan atau tanpa menyebut potensi kerugian yang ditimbulkan. Kejadian kontinjensi yang berkemungkinan mendatangkan keuntungan bagi pemerintah, atas dasar kehati-hatian tidak perlu dicatatkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. BAB III LANGKAH-LANGKAH PENYAJIAN CALK (27)

32 32 TERIMA KASIH