Munandar, A (2007) Kebijakan dan Pengelolaan Ekowisata. IPB

Presentasi berjudul: "Munandar, A (2007) Kebijakan dan Pengelolaan Ekowisata. IPB"— Transcript presentasi:

1 Munandar, A (2007) Kebijakan dan Pengelolaan Ekowisata. IPB
# 2: Elemen-elemen dalam Proses Policy-Making Ekowisata Hand-out kuliah Kebijakan dan Pengelolaan Ekowisata, PS PSL, SPs IPB, Bogor, April 2007 Aris Munandar Pendahuluan Kebijakan ekowisata merupakan outcome dari proses pembuatan kebijakan yang merefleksikan interaksi interests dan values para pelaku (actors) dalam mempengaruhi dan menentukan proses-proses perencanaan, pengembangan dan kebijakan Kebijakan publik dalam ekowisata meliputi action, inaction, decision dan non-decicions yang berimplikasi pada pertimbangan pilihan alternatif-alternatif Munandar, A (2007) Kebijakan dan Pengelolaan Ekowisata. IPB

2 Munandar, A (2007) Kebijakan dan Pengelolaan Ekowisata. IPB
# 2: Elemen-elemen dalam Proses Policy-Making Ekowisata Hand-out kuliah Kebijakan dan Pengelolaan Ekowisata, PS PSL, SPs IPB, Bogor, April 2007 Aris Munandar Pendahuluan Kebijakan ekowisata merupakan outcome dari proses pembuatan kebijakan yang merefleksikan interaksi interests dan values para pelaku (actors) dalam mempengaruhi dan menentukan proses-proses perencanaan, pengembangan dan kebijakan Kebijakan publik dalam ekowisata meliputi action, inaction, decision dan non-decicions yang berimplikasi pada pertimbangan pilihan alternatif-alternatif Munandar, A (2007) Kebijakan dan Pengelolaan Ekowisata. IPB

3 Elemen dalam proses pembuatan kebijakan ekowisata (Hall, 2003)
The policy environment Power arrangement Values Institutional arrangement The policy arena Interest group Specific policy issues Demand Decisions Outputs Significant individuals Institutions Outcomes Institutional leadership Institutional arrangement Values Power arrangement Munandar, A (2007) Kebijakan dan Pengelolaan Ekowisata. IPB

4 Munandar, A (2007) Kebijakan dan Pengelolaan Ekowisata. IPB
Lingkungan Kebijakan Power arrangement Eksekutif: kementerian, komisi, badan Legislatif dan produk legislasinya Yudikatif Institutional arrangement (industri) Institusi ~ pembuat keputusan yang membantu mewujudkan outcome …. dengan cara lebih mengongkritkan solusi dari sekedar memberi alternatif Dalam jangka panjang suatu institutional arrangement akan mengerucut menjadi policy Munandar, A (2007) Kebijakan dan Pengelolaan Ekowisata. IPB

5 Munandar, A (2007) Kebijakan dan Pengelolaan Ekowisata. IPB
Values “a cultural concept, and is related to human beings perceive things” “a relative measure or indicator or human welfare, mainstream economic apply” Value dalam pengembangan ekowisata  relevan dengan pengertian pertama, yaitu bagaimana perencana/pengembang/pengelola mempersepsi ekowisata yang dikembangkan atau dikelolanya, berhubungan dengan form dan function Munandar, A (2007) Kebijakan dan Pengelolaan Ekowisata. IPB

6 Munandar, A (2007) Kebijakan dan Pengelolaan Ekowisata. IPB
Values dalam pengembangan (Lynch, 1981 dan Simonds, 1983)  landscape development [termasuk ekowisata] Value normatif: ekspresi simbolik, efisiensi/ mekanistik, keseimbangan homeostatik (policy: subsidi silang) dan keamanan Value analis dan advokat: B/C ratio, kecukupan dan konservasi Value utopian: partisipasi atau inclusiveness, pemberdayaan, self-sufficiency, social stability, meta-criteria seperti keadilan, equal access dll. Munandar, A (2007) Kebijakan dan Pengelolaan Ekowisata. IPB

7 Munandar, A (2007) Kebijakan dan Pengelolaan Ekowisata. IPB
Value memori masa lalu dan nilai-nilai artistik: curiousity, pleasant memory Value ilmu-ilmu sosial: community development, mobility, pengendalian sosial yang efektif Value perencana dan designers: keteraturan menurut formula (order), clarity, perencana sebagai form-giver, memberi pengalaman, terkelola (manageability)  skala pengelolaan Munandar, A (2007) Kebijakan dan Pengelolaan Ekowisata. IPB

8 Munandar, A (2007) Kebijakan dan Pengelolaan Ekowisata. IPB
Policy Arena Interest group Asosiasi industri Indigenous community ~ interes terhadap community development, terhadap nilai-nilai lokal NGO Institution dan Institutional leadership Pemerintah dan industri Provider pendidikan dan latihan ekowisata Munandar, A (2007) Kebijakan dan Pengelolaan Ekowisata. IPB

9 Munandar, A (2007) Kebijakan dan Pengelolaan Ekowisata. IPB
Individual significant Politician Local leader Environmental leader Petugas/operator Specific Policy Issues Proses pembuatan kebijakan  memerlukan analisis kebijakan Contoh analisis kebijakan ekowisata internasional (see Megan Eppler Wood, 2004) oleh badan pembuat kebijakan membuat (1) tipe-tipe kebijakan, (2) tool kebijakan untuk setiap tipe kebijakan dan (3) policy actions. Skala policy issue: lokal hingga global Munandar, A (2007) Kebijakan dan Pengelolaan Ekowisata. IPB

10 Munandar, A (2007) Kebijakan dan Pengelolaan Ekowisata. IPB
Beberapa contoh produk policy  strategy Australia (The National Ecotourism Strategy, NES) “ Australia will have an ecologically and culturally sustainable ecotourism industry that will be internationally competitive and domestically viable. Ecotourim in Australia will set an international example for environmental quality and cultural authenticity while releasing an appropriate return to the Australian community and conservation of the resource” Queensland Ecotourism Plan (QEP)  key objectives 2.1. Pengelolaan dan perlindungan lingkungan 2.2. Pengembangan industri Munandar, A (2007) Kebijakan dan Pengelolaan Ekowisata. IPB

11 Munandar, A (2007) Kebijakan dan Pengelolaan Ekowisata. IPB
2.3. Pengembangan infrastruktur 2.4. Community development New Zealand  Maori-operated Whale Watch Kaikoura Fiji dan Samoa  mempunyai strategi mirip Australia USA dan Kanada  kebijakan dan perencanaan pada level sub-national Munandar, A (2007) Kebijakan dan Pengelolaan Ekowisata. IPB