KEBIJAKAN PANGAN DAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL

Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN PANGAN DAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL"— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN PANGAN DAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL
Oleh: Prof. Dr. Ir. Achmad Suryana, MS Kepala Badan Ketahanan Pangan – Kementerian Pertanian Disampaikan pada: Simposium Nasional dan Temu Alumni Fakultas Pertanian UNSRI Palembang, 27 Oktober 2012

2 POKOK BAHASAN Kebijakan Umum Permasalahan dan Tantangan
Kebijakan Ketahanan Pangan RUU tentang Pangan

3 I. KEBIJAKAN UMUM

4 Peran Strategis Sektor Pertanian
Memainkan peran strategis sebagai lokomotif perekonomian nasional karena kontribusinya yang sangat nyata: Penyediaan pangan 245 juta penduduk Penyediaan bahan baku industri Penyumbang PDB Penghasil devisa negara Penyediaan lapangan pekerjaan Peningkatan pendapatan petani, dan Pelestarian lingkungan hidup

5 Secara empiris sebagai katup pengaman saat krisis ekonomi
Peran strategis…(lanjutan) Secara empiris sebagai katup pengaman saat krisis ekonomi Secara socio-historis sebagai landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan Berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan, jaring pengaman sosial, dan pemerataan hasil pembangunan Andalan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, termasuk salah satu andalan penghasil energi terbarukan.

6 Visi Pertanian Terwujudnya pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, ekspor, dan kesejahteraan petani

7 STRATEGI PEMBANGUNAN PERTANIAN 2010-2014
7

8 Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman. SUMBER KALORI, PROTEIN, VITAMIN, ZAT GIZI MIKRO/MINERAL bagi seseorang untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif

9 Posisi Pangan dalam Pembangunan Nasional
Pangan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi pemenuhannya tidak dapat ditunda tidak dapat disubtitusi dengan bahan lain Pangan adalah bagian dari budaya yang merupakan hasil adaptasi antara manusi dan lingkungan; Sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas; Pilar utama bagi pembanguan nasional yang berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik.

10 Pengertian Kedaulatan Pangan:
Hak negara dan bangsa yang secara mandiri: menentukan kebijakan pangan menjamin hak atas pangan rakyat memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem usaha pangannya sesuai dengan potensi sumber daya lokal Kemandirian Pangan: Kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beranekaragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.

11 untuk hidup sehat, aktif, produktif, dan berkelanjutan
Pengertian..(lanjutan) Ketahanan Pangan: Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau; untuk hidup sehat, aktif, produktif, dan berkelanjutan

12 masyarakat yang sehat, aktif, dan produktif , secara berkelanjutan
Kerangka Pikir Pembangunan Pangan Kedaulatan Pangan perseorangan dan masyarakat yang sehat, aktif, dan produktif , secara berkelanjutan Ketahanan Pangan Kemandirian Pangan Keamanan Pangan Landasan / ruh Ukuran kinerja Outcome

13 SDM yang tangguh (sehat, aktif, produktif) Pemanfaatan (Konsumsi)
Sistem Ketahanan Pangan Nasional Kebijakan Ekonomi dan Pangan Kebijakan Otonomi dan Desentralisasi KETAHANAN PANGAN SDM yang tangguh (sehat, aktif, produktif) Sumberdaya Lahan Air SDM Teknologi Kelembagaan Budaya Ketersediaan Keterjangkauan Pemanfaatan (Konsumsi) Pasar Pangan DN/LN Lingstrat LN & DN: Penduduk, Perubahan Iklim, Kinerja Ekonomi, Dinamika Pasar Pangan, Shock/Bencana

14 II. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

15 A. Permasalahan Pangan Global
Penyediaan dan Produksi Pangan Perubahan iklim global. Penurunan kapasitas produksi Ketidakpastian panen Ketidakseimbangan produksi dan stok pangan antar kawasan, yaitu US, Eropa vs Afrika. Ketidakseimbangan penguasaan dan kemampuan menerapkan teknologi produksi dan pengolahan pangan antar kawasan. Degradasi kualitas lahan dan air serta kerusakan lingkungan. 15 15

16 Permintaan dan Konsumsi Pangan
A. Permasalahan…(lanjutan) Permintaan dan Konsumsi Pangan Jumlah penduduk dunia terus bertambah, terutama di Afrika dan Asia. Kompetisi pemanfaatan komoditas pangan antara food-feed-fuel. Pasar dan Harga Pangan Trend harga pangan yang terus meningkat dan lebih bergejolak (volatile). Pasar pangan internasional yang tidak menentu (unreliable) karena tiap negara cenderung mendahulukan ketahanan pangan domestiknya secara berlebihan pada saat krisis pangan. 16 16

17 PERKEMBANGAN INDEKS HARGA PANGAN DAN SEREALIA DUNIA TH 2000 – 2012
Sumber Data: FAO (2012)

18 PRODUKSI,STOK DAN PERDAGANGAN SEREALIA DUNIA (2001 – 2012)
Sumber Data: FAO (2012)

19 Perkembangan Jumlah Penduduk Dunia
: 6,9 milyar : 7,0 milyar : 8,3 milyar : 9,1 milyar Perlu tambahan produksi pangan global sekitar 70% - 100% di tahun 2050 (dari kondisi saat ini) Jumlah Penduduk Rawan Pangan 2011 Dunia : 1,02 milyar orang (15,8 %) Asia & Pasifik : 462 juta 19 19

20 Cukupkah produksi pangan saat ini?
Rata-rata Ketersediaan Energi/Kapita/Tahun Dunia (2007) : Kkal Standard (2011) : Kkal Permasalahan utama penyediaan pangan terletak pada: Ketimpangan distribusi pangan antar negara dan antar daerah (Eropa & Amerika vs. Asia & Afrika) Ketimpangan daya beli masyarakat Pemborosan pangan (budaya dan kebiasaan makan) 20 20

21 B. Permasalahan Pangan Nasional
Laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi (periode = 1,49 per tahun) dengan jumlah penduduk yang besar. Jumlah penduduk miskin dan rawan pangan masih relatif tinggi (12.4 dari total penduduk). Ketergantungan konsumsi beras dalam pola konsumsi pangan yang masih tinggi (konsumsi beras 139,15 kg/kapita/th). Konversi lahan pertanian masih tinggi dan tidak terkendali (sekitar ha/th) serta degradasi kesuburan lahan. Kompetisi pemanfaatan dan degradasi sumber daya air semakin meningkat. Infrastruktur pertanian/pedesaan masih kurang memadai (jaringan irigasi yang rusak 52).

22 Permasalahan ..... (lanjutan)
Prasarana dan sarana transportasi pangan belum memadai, sehingga meningkatkan biaya distribusi/ pemasaran pangan. Sebaran produksi pangan yang tidak menentu, baik antar waktu (panen raya dan paceklik) ataupun antar daerah (di Jawa surplus, di Papua dan Papua Barat defisit). Sering kali tidak sinkronnya waktu antara pola tanam/produksi pangan dan pola pembiayaan melalui APBN/APBD. Beberapa daerah di Indonesia rawan bencana alam, mengakibatkan frekuensi rawan pangan lokal sangat tinggi.

23 TANTANGAN Penerapan pembangunan pertanian yang berkelanjutan mengantisipasi perubahan iklim; Perbaikan dan pembangunan infrastruktur pertanian (jaringan irigasi, sarana jalan dan perluasan lahan pertanian) Penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pengembangan sistem perbenihan dan perbibitan nasional Pengembangan sistem pembiayaan pertanian yang berpihak kepada petani. Penguatan kelembagaan ekonomi petani dan pemantapan kelembagaan penyuluhan. Kampanye nasional penganekaragaman pangan Peningkatan koordinasi integrasi, dan sinkronisasi antarsektor, karena pembangunan pangan multi-sektor.

24 III. KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN

25 Strategi Pembangunan Ketahanan Pangan
Pendekatan jalur ganda (twin-track approach), yaitu: Memprioritas pembangunan ekonomi berbasis pertanian dan pedesaan untuk menyediakan lapangan kerja dan pendapatan; Memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan melalui pemberian bantuan langsung agar tidak semakin terpuruk serta pemberdayaan agar mereka semakin mampu mewujudkan ketahanan pangannya secara mandiri.

26 KEBIJAKAN OPERASIONAL (2010-2014)
Ketersediaan Pangan Pencapaian surplus beras 10 juta ton dan swasembada jagung, kedele, gula, daging sapi pada tahun 2014 antara lain: rehabilitasi irigasi dan pencetakan sawah subsidi input (pupuk, benih) jaminan harga output (HPP) perlindungan dari gagal panen diseminasi teknologi dan revitalisasi penyuluhan Impor pangan pokok dilakukan bila produksi domestik dan cadangan pangan tidak memenuhi (the last resort) 26

27 kebijakan promosi dan proteksi
KEBIJAKAN .... (lanjutan) Ketersediaan Pangan (lanjutan) Penyediaan beragam pangan berdasarkan potensi sumberdaya dan budaya lokal dengan pendekatan efisiensi dan proteksi. kebijakan promosi dan proteksi pemberdayaan petani dan pelaku usaha sepanjang rantai nilai (value chain) Menyediakan cadangan beras nasional yang cukup untuk mengatasi gejolak pasokan dan harga. cadangan beras pemerintah yang memadai sekitar 2 juta ton cadangan beras dan pangan lain Pemda Prop, Kab/Kota lumbung pangan masyarakat 27

28 Versi Revisi (September 2012) Rata-rata Pertumbuhan/Tahun ()
KEBIJAKAN .... (lanjutan) Target Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Lima Komoditas Pangan Utama 2011 – 2014 Versi Revisi (September 2012) (Juta Ton) Komoditas Sasaran Rata-rata Pertumbuhan/Tahun () 2010 2011 2012 2013 2014 Padi 1) 66,47 65,72 6) 67,82 6) 72,06 6) 76,57 6) 3,64 Jagung 2) 18,33 17,61 18,86 19,83 20,82 3,33 Kedelai 3) 0,91 0,84 1,10 2,00 2,70 35,02 Gula 2,69 2,23 2,66 2,82 3,10 4,53 Daging Sapi 4) 0,42 0,45 0,52 0,55 0,58 8,48 KET : 1) GKG, 2) Pipilan Kering (PK), 3) Biji Kering, 4) Karkas 5) Rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun ( ) 6) Angka produksi padi tahun 2011 – 2014 mengalami penyesuaian sesuai Direktif Presiden. 28

29 Keterjangkauan Pangan
KEBIJAKAN .... (lanjutan) Keterjangkauan Pangan Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok sepanjang tahun dan pangan strategis pada periode khusus/tertentu (Ramadan, Lebaran, Natal, Tahun Baru). Pembelian domestik. Operasi pasar. Penyaluran pangan dengan sasaran penerima tertentu (temporer). Kebijakan impor/ekspor. Kebijakan fiskal. Memperlancar distribusi pangan ke seluruh wilayah Nusantara (konektivitas, pengembangan jaringan, dan sistem transportasi). 29

30 KEBIJAKAN .... (lanjutan) Keterjangkauan Pangan (lanjutan) Melaksanakan penyaluran pangan bagi masyarakat rawan pangan kronis/warga miskin. saat ini berupa program Raskin (ke depan perlu diperluas menjadi Pangkin) Pemberian bantuan pangan untuk masyarakat rawan pangan transien akibat bencana alam, sosial, dan ekonomi. 30

31 Konsumsi Pangan dan Gizi
KEBIJAKAN .... (lanjutan) Konsumsi Pangan dan Gizi Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan : Perubahan pola pikir ke arah pola konsumsi B2SA (beragam, bergizi, seimbang dan aman), Optimalisasi pemanfaatan lahan perkarangan / KRPL (kawasan rumah pangan lestari), Penguatan UKM (usaha kecil mikro) dalam bisnis pangan olahan berbasis tepung-tepungan, Perbaikan gizi keluarga dan kelompok khusus (bumil, busui, balita, kelompok khusus rawan pangan) Pengembangan, pengawasan, dan penanganan keamanan pangan olahan dan segar. 31

32 IV. RUU TENTANG PANGAN

33 Cakupan Pengaturan RUU tentang Pangan
SISTEM KETAHANAN PANGAN Ketersediaan Pangan (Bab IV) Produksi pangan dalam negeri Cadangan pangan nasional Ekspor pangan Impor pangan Penganekaragaman pangan Penanganan krisis pangan Keterjangkauan Pangan (Bab V) Distribusi Pemasaran Perdagangan Stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok Bantuan pangan

34 Cakupan Pengaturan .... (lanjutan)
Konsumsi Pangan dan Gizi (Bab VI) Konsumsi pangan Pengnekaragaman konsumsi pangan Perbaikan gizi INDUSTRI DAN PERDAGANGAN PANGAN Keamanan Pangan (Bab VII) Sanitasi pangan Pengaturan bahan tambahan pangan Pengaturan pangan produk rekayasa genetik Pengaturan iradiasi pangan Penetapan standar kemasan pangan Pemberian jaminan keamanan dan mutu pangan Jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan Label dan Iklan Pangan (Bab VIII)

35 Cakupan Pengaturan .... (lanjutan)
SISTEM PENUNJANG Perencanaan (Bab III) Sistem Informasi Pangan (Bab X) Litbang Pangan (Bab XI) Kelembagaan (Bab XII) Peran Serta Masyarakat (Bab XIII) PENGAWASAN DAN PENINDAKAN Pengawasan (IX) Penyidikan (Bab XIV) Ketentuan Pidana (Bab XV)

36 TERIMA KASIH