SEKRETARIS JENDERAL RAPAT KERJA TINGKAT PUSAT, JAKARTA 2-3 MARET 2015

Presentasi berjudul: "SEKRETARIS JENDERAL RAPAT KERJA TINGKAT PUSAT, JAKARTA 2-3 MARET 2015"— Transcript presentasi:

1 SEKRETARIS JENDERAL RAPAT KERJA TINGKAT PUSAT, JAKARTA 2-3 MARET 2015
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SEKRETARIS JENDERAL PERSIAPAN KERJA TAHUN 2015 : DALAM HARMONISASI DAN AKSELERASI PEMBANGUNAN UNTUK RAKYAT TN. Taka Bonerate

2 BAGAIMANA STATUS TATA KELOLA HUTAN?
2009 2014 KAWASAN HUTAN YANG SUDAH DITETAPKAN 12% 58,8% LAJU DEFORESTASI 0,83 juta ha/tahun 0,61 juta ha/tahun JUMLAH HOT SPOT Rerata titik Rerata titik LUAS HUTAN DAN LAHAN KRITIS 30,1 juta ha 27,2 juta ha PRODUKSI KAYU Hutan alam 4,8 juta m3 Hutan alam 5 juta m3 Hutan tanaman 19 juta m3 Hutan tanaman 26,67 juta m3 Hutan rakyat 3,2 juta m3 Hutan rakyat 3,93 juta m3 PRODUKSI INDUSTRI PRIMER Kayu gergajian 0,7 juta m3 Kayu gergajian 1,18 juta m3 Pulp 4,7 juta ton Pulp 5,42 juta ton Veneer 0,7 juta m3 Veneer 0,9 juta m3 Kayu lapis 3,0 juta m3 Kayu lapis 3,2 juta m3 PRODUKSI HHBK Sutera alam ,66 ton Sutera alam sebesar ton Lebah madu 1.931,62 ton Lebah madu ton Rotan ton Rotan ton EKSPOR KAYU US$ US$ ,74 PNBP Rp. 2,39 trilyun Rp. 3,3 trilyun PDB Harga berlaku Rp.44,952 Trilyun Harga Berlaku Rp. 56,994 Trilyun Harga konstan Rp. 16,793 Trilyun Harga konstan Rp. 17,442 Trilyun

3 CAPAIAN RPJMN 2010-2014 : PRIORITAS NASIONAL
FOKUS PRIORITAS INDIKATOR CAPAIAN STATUS PERUBAHAN IKLIM Peningkatan hasil rehabilitasi seluas ha per tahun Target : 2,5 juta ha Capaian : 3,5 juta ha tercapai Penekanan laju deforestasi secara sungguh-sungguh Angka : 0,83 juta ha/tahun Angka : 0,61 juta ha/tahun PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN Penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan sebesar 20% per tahun Angka 2009 : titik Angka 2014 : titik Penghentian kerusakan lingkungan di 11 Daerah Aliran Sungai yang rawan bencana mulai 2010 dan seterusnya Target : 11 DAS Capaian : 11 DAS PENANGGULANGAN BENCANA Penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi resiko serta penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan di 33 provinsi Target : 33 provinsi Capaian : 33 provinsi

4 CAPAIAN RPJMN 2010-2014 : PRIORITAS BIDANG
INDIKATOR CAPAIAN STATUS PENGELOLAAN SDA DAN LH UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI Fokus : peningkatan produksi dan produktivitas untuk memenuhi ketersediaan pangan dan bahan baku industri dari dalam negeri Produksi kayu 50,20 juta m3 tercapai Nilai ekspor kayu US$ 6,078 milyar Volume ekspor kayu sebesar 3,25 juta m3 Luas penetapan areal kerja untuk pembangunan HKm dan HD 1,74 juta ha Luas hutan rakyat yang dibangun ha PNBP di sektor kehutanan Rp. 3,3 trilyun Fokus : prioritas peningkatan nilai tambah, daya saing, dan pemasaran produk pertanian,perikanan dan kehutanan Produksi kayu olahan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu 24,29 juta m3

5 CAPAIAN RPJMN 2010-2014 : PRIORITAS BIDANG
INDIKATOR CAPAIAN STATUS PENGELOLAAN SDA DAN LH UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP Fokus : prioritas peningkatan kapasitas masyarakat pertanian, perikanan dan kehutanan Jumlah kerjasama kemitraan sebanyak 50 kerjasama tercapai Penyelenggaraan Diklat Aparatur Kemenhut dan SDM kehutanan lainnya sebanyak orang Fokus : pemantapan kawasan hutan Penataan batas km Operasionalisasi KPH 120 unit Fokus : konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan Populasi spesies prioritas utama yang terancam punah meningkat sebesar 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat Areal konflik yang diselesaikan seluas ,70 ha Fokus : peningkatan fungsi dan daya dukung DAS Jumlah KBR yang dibangun unit Sumber benih baru seluas ha Fokus : pengembangan penelitian dan iptek sektor kehutanan teknologi dasar dan terapan silvikultur, pengolahan hasil hutan, konservasi alam dan sosial ekonomi guna 25 judul

6 STRATEGI PEMBANGUNAN RPJMN 2015-2019
NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA Membangun untuk manusia dan masyarakat Mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan pembangunan ekologi yang berkelanjutan Memulihkan dan menjaga keseimbangan antar sektor, antar wilayah dan antar kelompok sosial dalam pembangunan Mewujudkan perekonomian yang inklusif, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, dan keuanggulan sumberdaya manusia 3 DIMENSI PEMBANGUNAN DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN PENDIDIKAN KEDAULATAN PANGAN ANTAR KELOMPOK PENDAPATAN KEDAULATAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN KESEHATAN KEMARITIMAN ANTAR WILAYAH PERUMAHAN PARIWISATA DAN INDUSTRI KONDISI PERLU KEPASTIAN HUKUM KEAMANAN DAN KETERTIBAN POLITIK DAN DEMOKRASI TATA KELOLA DAN RB QUICK WIN DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA

7 BAGAIMANA KEDEPAN? 13 PROGRAM, 96 KEGIATAN RANTAI NILAI
INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP MENINGKAT BERADA PADA SELANG 66,5 - 68,5 KONTRIBUSI SUMBERDAYA HUTAN PADA PDB NASIONAL MENINGKAT DIBANDING BASIS DATA TAHUN 2014  MENINGKATKAN KUALITAS UDARA (beban pencemaran udara turun) MENINGKATKAN KUALITAS AIR (BOD, KRS, baku mutu naik kelas II) MENINGKATKAN TUTUPAN HUTAN (rehabilitasi di dalam KPH, HKm, HD, HTR, HR) RANTAI NILAI KINERJA KEMENTERIAN MENINGKATKAN EKSPOR KAYU (Eksport kayu meningkat sebesar US$ 32,5 ditahun 2019) MENINGKATKAN EKSPOR HASIL HUTAN SELAIN KAYU (Eksport TSL sebesar Rp. 25 Trilyun) MEMPERTAHANKAN HUTAN KONSERVASI, PRODUKSI DAN LINDUNG (Pengelolaan 50 TN dan operasionalisasi 600 KPH) MENURUNKAN DEGRADASI HUTAN (Kawasan hutan dipertahankan diakui secara legal dan aktual, mengelola hutan produksi-lindung-konservasi, luas dan frekuensi kebakaran-penebangan-perambahan turun setiap tahun, jumlah klaim tenurial turun setiap tahun) MENINGKATKAN LUAS TUTUPAN HUTAN DI LUAR KAWASAN HUTAN (ekosistem esensial dan bernilai konservasi tinggi meningkat setiap tahun) MENINGKATKAN KESIAPSIAGAAN DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM DI SEJUMLAH KOTA DAN KECAMATAN (Jumlah kota/kab yang menerapkan skenario akibat dampak perubahan iklim) MENINGKATKAN AKSES PENGELOLAAN HUTAN KEPADA MASYARAKAT (Luas area terkait akses masyarakat untuk mengelola HKm, HR, HD, hutan adat, HTR serta kemitraan seluas 12,7 juta ha) KESEIMBANGAN EKOSISTEM DAN SUMBERDAYA ALAM MENINGKAT SETIAP TAHUN  KINERJA UNIT KERJA ESELON I PELAYANAN : SEKRETARIAT JENDERAL PELAYANAN : INSPEKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN B3 PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI PENGENDALIAN KERUSAKAN DAS DAN HUTAN LINDUNG KONSERVASI SDA DAN EKOSISTEM PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM SEMI PELAYANAN : PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENEGAKAN HUKUM PERENCANAAN INTERNALISASI, EFISIENSI, EFEKTIF DAN BERKEADILAN LINGKUNGAN YANG BAIK DAN SEHAT SDA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

8 BAGAIMANA KINERJA 2015? Indeks kualitas udara minimal 81
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR CAPAIAN 2015 PROGRAM 1. INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP MENINGKAT BERADA PADA SELANG 66,5 - 68,5 Indeks kualitas udara minimal 81 PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN Indeks kualitas air minimal 55 Indeks tutupan lahan minimal 62 PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG Persentase timbulan sampah yang terkelola sebesar 18% atau 13,5 juta ton PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN B3 Persentase tingkat konsumsi bahan perusak ozon jenis HCFC dari 403,9 ODP ton di tahun 2013 turun sebesar 10% PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM 2. KONTRIBUSI SUMBERDAYA HUTAN PADA PDB NASIONAL MENINGKAT DIBANDING BASIS DATA TAHUN 2014 Jumlah produksi kayu bulat dari hutan alam dan hutan tanaman minimal 31,6 juta m3 PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN USAHA KEHUTANAN Nilai eksport produk kayu sebesar US$ 6,95 miliar Nilai eksport pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar serta bioprospecting minimal sebesar Rp. 5 trilyun

9 BAGAIMANA KINERJA 2015? SASARAN STRATEGIS 2015-2019
INDIKATOR CAPAIAN 2015 PROGRAM 3. KESEIMBANGAN EKOSISTEM DAN SUMBERDAYA ALAM MENINGKAT SETIAP TAHUN Persentase peningkatan populasi dari 25 spesies terancam punah sesuai red list IUCN sebesar 2% KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM Jumlah KPH yang terbangun dan beroperasi sebanyak 109 KPH di hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi non taman nasional PLANOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN Luas areal yang dikelola masyarakat dalam bentuk HKm, HD, HTR, hutan adat dan hutan rakyat serta kemitraan seluas 2,54 juta ha PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN Jumlah kelompok tani desa hutan yang meningkat kapasitasnya dari tingkat pemula ke tingkatan madya sebanyak 600 unit PENINGKATAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM Jumlah pelanggaran hukum lingkungan dan kehutanan menurun 10% dari basis data tahun 2014 PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Persentase kawasan hutan yang ditetapkan minimal sebesar 65% Jumlah das yang nilai BOD dan koefisien regim sungai nya turun sebanyak 5 das PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1% dari kedalaman danau sebanyak 1 danau Presentase penurunan jumlah hot spot di sumatera, kalimantan dan sulawesi sebesar 2% dari batas toleransi PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM

10 BAGAIMANA KINERJA 2015? SASARAN STRATEGIS 2015-2019
INDIKATOR CAPAIAN 2015 PROGRAM SASARAN PENGUNGKIT : MEMPERTAHANKAN WTP, MENINGKATKAN NILAI SAKIP Nilai SAKIP kementerian minimal 70 point PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR BIDANG LHK Opini WTP untuk laporan kementerian DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA Sebanyak pegawai kementerian meningkat kompetensinya PENINGKATAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM Persen capaian paket iptek untuk meningkatkan produktivitas hutan dan kualitas lingkungan sebesar 20% PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

11 PROGRAM DAN ANGGARAN 2015 PROGRAM Rp. Milyar
1. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA 1.120,316 2. PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR BIDANG LHK 63,634 3. PLANOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN 510,525 4. KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM 1.547,011 5. PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG 1.088,273 6. PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN USAHA KEHUTANAN 570,449 7. PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN 126,009 8. PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN B3 133,290 9. PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM 153,483 10. PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN 308,158 11. PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 212,431 12. PENINGKATAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM 444,447 13. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI 389,805

12 APA PERAN YANG PERLU DITINGKATKAN?
Memenuhi kinerja Kementerian Menyiapkan mekanisme perbaikan administrasi Mendekatkan keterkaitan antara perbaikan administrasi dengan kinerja tapak PERTANYAAN PENTING : JIKA LAPORAN KEUANGAN SEMAKIN BAIK KUALITASNYA, APAKAH HUTAN SEMAKIN LESTARI?

13 NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA
STRATEGI PEMBANGUNAN NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA Membangun untuk manusia dan masyarakat Mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan pembangunan ekologi yang berkelanjutan Memulihkan dan menjaga keseimbangan antar sektor, antar wilayah dan antar kelompok sosial dalam pembangunan Mewujudkan perekonomian yang inklusif, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, dan keuanggulan sumberdaya manusia 3 DIMENSI PEMBANGUNAN DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN PENDIDIKAN KEDAULATAN PANGAN ANTAR KELOMPOK PENDAPATAN KEDAULATAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN KESEHATAN KEMARITIMAN ANTAR WILAYAH PERUMAHAN PARIWISATA DAN INDUSTRI KONDISI PERLU KEPASTIAN HUKUM KEAMANAN DAN KETERTIBAN POLITIK DAN DEMOKRASI TATA KELOLA DAN RB QUICK WIN DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA

14 TERIMA KASIH TN. Taka Bonerate

15 BAGAIMANA CARA MENDEKATKAN KETERKAITAN ANTARA PERBAIKAN ADMINISTRASI DENGAN KINERJA TAPAK?
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BERDASARKAN KONDISI TAPAK KINERJA MENUNJUKKAN PERUBAHAN DI TINGKAT TAPAK DENGAN BASIS DATA YANG JELAS MENDEKATKAN KETERKAITAN ANTARA PERBAIKAN ADMINISTRASI DENGAN KINERJA TAPAK PLANNING ORGANIZING ACTUATING CONTROLING MEMBANGUN SISTEM PEMANTAUAN DAN EVALUASI BERBASIS TEKNOLOGI DAN SPASIAL MENGORGANISASIKAN KEGIATAN PADA KESATUAN LOKUS, SEHINGGA TERLIHAT SINERGITAS DAN PERUBAHAN YANG INGIN DILAKUKAN MEMENUHI KINERJA DENGAN ORIENTASI HASIL