Pada Dialog Nasional Forum Wartawan Koperasi (FORWAKOP) Jakarta, 28 Juli 2009 1 KEBIJAKAN KUR UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN UMKM Disampaikan oleh CHOIRUL.

Presentasi berjudul: "Pada Dialog Nasional Forum Wartawan Koperasi (FORWAKOP) Jakarta, 28 Juli 2009 1 KEBIJAKAN KUR UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN UMKM Disampaikan oleh CHOIRUL."— Transcript presentasi:

1 Pada Dialog Nasional Forum Wartawan Koperasi (FORWAKOP) Jakarta, 28 Juli 2009 1 KEBIJAKAN KUR UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN UMKM Disampaikan oleh CHOIRUL DJAMHARI, Ph.D Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Negara Koperasi dan UKM

2 Besar 4.527 unit Menengah 120.000 unit Kecil: 2,017 Juta unit Mikro 47,702 Juta unit PDB:Rp 2.121,3 T (53,6%) Investasi: Rp 462,01 T (46,9%) Tenaga kerja:91,8 juta org (97,33%) Sumber: BPS 2008 STATISTIK UNIT BISNIS DI INDONESIA Total jumlah UMKM 51,2 Juta atau 99,98 % dari total unit bisnis 2

3 3 20042008 (per september) Koperasi aktif93.402108.966 Modal sendiri (Rp. Juta)11.989.45121.973.936 Modal dari luar (Rp. Juta)16.897.05224.697.110,73 Anggota Koperasi27.523.053,226.814.780 Tenaga Kerja288.589363.222 Volume usaha Koperasi (Rp. Juta)37.649.091,0462.252.170,96 PERTUMBUHAN KOPERASI

4 4 Pemihakan, dalam arti ada upaya bersungguh-sungguh dalam membela dan melindungi kepentingan UMKM Pelibatan, yang menjadikan UMKM sebagai subjek dan pelaku yang dapat terlibat secara aktif Pengorganisasian, yang dapat mensinergikan berbagai sumber daya produktif yang dimiliki UMKM Penguatan, agar usaha UMKM semakin tumbuh, berkembang dan berdaya saing Pemandirian, yaitu membangkitkan semangat berwirausaha secara mandiri, tidak tergantung pada pihak manapun

5 5 PERBEDAAN SUDUT PANDANG KUR ANTARA BANK DAN DEBITUR ParameterPandangan BankPandangan Debitur 1.Tujuan dan Targeta.Membuka akses Permodalan bagi UMKM b.Mencari UMKM /Debitur Potensial untuk diarah menjadi nasabah kredit komersial Program Pemerintah untuk membiayai UMKM 2.Sumber DanaDana pihak ketiga, yaitu para penabung Deposan, dan Lembanga Keuangan Depository Dana Pemerintah dari APBN/Penyertaan Modal negara (PMN) 3.Persyaratana.Debitur yang usahanya layak tapi tidak bankable b.Mempunyai pengalaman berusaha 6 bulan Usaha Baru disemua sektor dengan atau tanpa pengalaman berusaha 4.Pelaksanaana.KUR telah menjangkau wilayah/sentra kegiatan ekonomi, semua sektor b.Penetapan persetujuan/kelayakan KUR sepenuhnya merupakan hak perbankan a.Layanan terbatas diwilayah Jawa, Bali dan di kota-kota besar b.Bank enggan memberikan info tentang KUR c.Petugas Bank kurang menguasai aspek- aspek KUR 5.Jaminana.Sesuai dengan aturan Credit Landing (bassel II) b.Kelayakan proyek itu sendiri c.Sebagai cara untuk mendeteksi tingkat keseriusan dan karakter debitur d.Hanya dalam keadaan memaksa, asset jaminan dilikuidasi (piutang subrogasi) Syarat untuk kredit harus berupa jaminan fisik (Tanah, bangunan, BPKB dll) 6.Suku Bungaa.Untuk mengcover biaya operasional bank b.Sumber pendapatan/keuntungan c.Merupakan refleksi biaya a.Tidak terlalu dipersoalkan. Yang lebih penting adalah kemudahan pelayanan b.Refleksi dari resiko 7. NPLa.Diusahakan rendah. Perlu dilakukan restrukturisasi jika masih prospektif b.Dimungkinkan tambahan kredit (Suplesi) a.NPL langsung diklaim ke perusahaan penjaminan sebagai pengelola dana penjaminan pemerintah b.Kredit akan dihapus dan beban dibayar pemerintah

6 Prospek KUR Nasional Sumber : Riset PT PNM dan UKM Center FE UI, 2009 Status Kredit PerbankanPersen Perlu Kredit64% Tidak Perlu Kredit36% Jumlah100% Status Kredit PerbankanPersen Telah Menerima Kredit31% Kredit Tidak Disetujui22% Belum Pernah Berhubungan dengan Bank47% Jumlah100%

7 Responden Adakah Pembinaan dari Bank Pelaksana Tidak JawabYaTidak Non KUR98.48%0.001.52% Mikro0.88%18.82%80.31% Ritel1.01%22.22%76.77% All11.25%17.36%71.38% Persepsi Debitur terhadap Suku Bunga Sumber : Riset PT PNM dan UKM Center FE UI, 2009.

8  Siklus Perputaran Produk (Product Life Cycle).  Terbatasnya akses dan jangkauan layanan (jumlah dan sebaran kantor cabang/unit pelayanan terbatas. Demikian pula ketersediaan sarana IT. Jumlah karyawan yang kompeten juga terbatas).  Menciptakan iklim kompetisi (suku bunga, kualitas layanan).  Masih banyak UMKM (feasible tapi tidak bankable) yang belum terlayani. Dari 51,2 juta UMKM, baru terlayani sekitar 18 juta.  Perlunya partisipasi bank lain, karena memiliki core bisnis dan pengalaman sektoral yang beragam.

9  Konsentrasi ke mikro, dipilih bank yang berpengalaman.  Dilarang melakukan retro aktif.  Melibatkan LKM terpilih melalui linkage program (dengan KSP/USP, BMT, Baitul Qirot, dsb).  Penyempurnaan dan konsistensi aturan, termasuk peningkatan kesiapan perusahaan penjamin.  Penciptaan skim alternatif (KUR generasi baru).

10  Kredit Investasi 19.66%  Kredit Modal Kerja 40.84%  Kredit Konsumsi 37.80%

11 NoKelompok BankMKMTotal Kredit % UMKM Terhadap Total Kredit 1 Bank Persero247,807,847491,162,63550.45% 2 Bank Swasta Nasional285,476,688534,408,79653.42% 3 Bank Asing24,757,182172,480,90514.35% 4 Bank Pemerintah Daerah 97,568,015107,324,69190.91% DATA BAKI DEBET KREDIT MKM DAN TOTAL KREDIT PERBANKAN MENURUT KELOMPOK (POSISI MEI 2009) Sumber : Bank Indonesia (Biro Pengembangan BPR dan UMKM-DKBU, 2009.

12 12