KEBIJAKAN MONETER & PERBANKAN DI INDONESIA

Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN MONETER & PERBANKAN DI INDONESIA"— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN MONETER & PERBANKAN DI INDONESIA
DR. DARMIN NASUTION Presentasi pada “Indonesian Economic Briefing” 10 Mei 2012 New York

2 Permasalahan Terkini : Ekonomi Makro
Two Way Capital Flows Krisis Eropa Ekonomi AS Ekspor Ekonomi China Nilai Tukar Rupiah Freight & Income Transfer Current Account Balance Impor Non-Migas BI Konsumsi & Investasi Kesinambungan Fiskal? Impor BBM Harga BBM Tidak Naik Harga Minyak Dunia Defisit Fiskal Beban Subsidi Harga BBM Naik Inflasi

3 HANYA DUA DARI TIGA YANG BISA DICAPAI !
“MACROECONOMIC TRILEMMA” / “IMPOSSIBLE TRINITY” (TERKAIT NILAI TUKAR, SISTEM DEVISA, DAN KEBIJAKAN MONETER): HANYA DUA DARI TIGA YANG BISA DICAPAI ! 21 Juni 2005 telah beralih ke managed floating Stabilitas Nilai Tukar (Fixed Exchange Rate) Fixed Exchange Low and stable Low and stable Rate System + Fixed Exchange inflation inflation Open CA Rate System + CA Restriction Abundant Abundant Hong International International Kong China Reserve Reserve Low External Debt Open Capital Account (Free Capital Mobility) Kebijakan Moneter Efektif (Monetary Policy Independence) Free Float Exchange Rate + Open Capital Account US, Japan, New Zealand, S. Korea, etc. Developed Financial Hedged External Market Transactions

4 Permasalahan Terkini : Sektor Keuangan
Pasar Obligasi Investor Asing (30%) Nilai Tukar Mudah Tertekan Harga obligasi Volatile Investor Domestik Net Interest Margin Bank Tinggi Sk Bunga Kredit Tinggi Deposito Bank Sk Bunga Deposito Tinggi Investor domestik traumatic dengan jatuhnya harga obligasi pada th 2005 Deposito 77% bertenor bulan Pembiayaan Bank lebih ke jk Pendek Struktur Pendanaan Bank Pemilik dana besar menuntut bunga tinggi Special Rate & Cash Back Struktur suku bunga deposito tidak rasional (no-time value of money)

5 Risiko Peningkatan Defisit
Asesmen Kebijakan BBM Sumber Risiko Fiskal 5 Berbagai risiko internal dan eksternal dapat menimbulkan risiko fiskal …. Konsumsi BBM bersubsidi Subsidi Energi Risiko Perubahan Kebijakan BBM Subsidi Internal Lifting Minyak Revenue Sumber Risiko Fiskal Risiko Perubahan Asumsi Makro Risiko Peningkatan Defisit Ekonomi Global Ekspor, & Daya Beli Harga Minyak Subsidi Energi Eksternal Nilai Tukar Subsidi Energi Risiko Pembiayaan Capital Reversal SUN Yield

6 Risiko & Tantangan Ekonomi Nasional
6 Saat ini perekonomian makro dihadapkan pada permasalahan yang kompleks, bersumber baik dari sisi internal maupun eksternal. Ekspektasi Inflasi Inflasi “Timing” Kebijakan Kenaikan Harga BBM Internal Konsumsi BBM PDB Rencana Pembatasan Konsumsi BBM Issue Fiskal Risiko & Tantangan Nilai Tukar Ekonomi China Ekspor Harga Minyak Impor Eksternal Krisis Eropa Two Way Capital Flows Ekonomi AS

7 Tantangan Perbankan Nasional
7 Di sektor perbankan, tantangan nyata adalah perlunya peningkatan daya saing dalam rangka menyongsong penerapan MEA 2020……. . Tantangan : Meningkatkan Daya Saing Perbankan Nasional Lingkungan Eksternal Tuntutan bagi Perbakankan Nasional Integrasi Sektor Keuangan ASEAN 2020 Harmonisasi Regulasi Qualified ASEAN Banks Capacity Building Infrastruktur SSK Mampu bersaing dgn bank ASEAN di dalam negeri Mampu melakukan ekspansi ke negara ASEAN

8 Arsitektur Perbankan Perlu Pengaturan Tantangan Perbankan Nasional 8
Struktur Perbankan Pengaturan Pengawasan Industri Infrastruktur Perlindungan Nasabah Peningkatan Ketahanan Perbankan Kompetisi yang sehat Peningkatan daya saing dan efisiensi Peningkatan fungsi Intermediasi Kompleksitas produk dan aktivitas Sebaran jaringan kantor Permodalan Governance Tantangan Ketahanan Perbankan Daya Saing & Efisiensi Intermediasi & kontribusi pada perekonomian Tujuan

9 Policy Mix Respon Kebijakan Bank Indonesia Moneter
9 Bauran kebijakan (policy mix) terus dikalibrasi sesuai tantangan yang dihadapi, dan diterapkan memperhitungkan timing dan sequencing yang tepat. 1. Suku Bunga Kebijakan (BI Rate) Kebijakan Moneter dan Nilai Tukar 2. Penyesuaian Struktur Suku Bunga Jangka pendek (sk bunga instrument moneter) 3. Pembelian SBN di pasar sekunder Policy Mix Dual Intervention 4. Stabilisasi Nilai Tukar (Intervensi) 5. Six Months Holding SBI (Capital Flows Management) Kebijakan Makroprudensial 6. Giro Wajib Minimum (Likuiditas & Prudensial ) 7. Loan to Value Ratio (Prudensial) 8. ULN Jk Pendek Bank (Capital Flows & Prudensial) 9. Memperkuat Strategi Komunikasi 10. Pengendalian Inflasi dari sisi pasokan (TPI-TPID)

10 Respon Kebijakan Bank Indonesia Moneter
10 1. Kebijakan Repatriasi Devisa Hasil Ekspor & ULN Implementasi Januari 2012 Kebijakan Struktural Koordinasi , antara lain : Infrastruktur pasar Penguatan basis investor domestik Channeling capital inflows ke sektor produktif 2. Pendalaman Pasar Keuangan Protokol Manajemen Krisis (PMK) BANK INDONESIA Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Krisis PMK - Nilai Tukar Protokol Manajemen Krisis NASIONAL PMK - Perbankan Protokol Manajemen Krisis (PMK) KEMENKEU PMK – Pasar SBN

11 Respon Kebijakan Bank Indonesia Perbankan
11 Enforcement ketentuan : Mewajibkan Rencana Bisnis Bank (RBB) mencantumkan target-target peningkatan efisiensi dan penurunan suku bunga kredit pada level yang wajar EFISIENSI BI telah melakukan kajian mengenai : Praktikk pemberian tingkat bunga dana pihak ketiga (DPK) di atas tingkat bunga LPS Praktik pemberian hadiah bagi nasabah. KETAHANAN PERBANKAN Meningkatkan kehati-hatian bank dalam pembiayaan sektor konsumsi (KPR dan KKB)...melalui kebijakan LTV dan Down Payment Penguatan permodalan agar bank siap mengantisipasi perubahan siklus bisnis ke depan (utk meng-cover risiko) Melanjutkan kebijakan perlindungan nasabah BI telah melakukan kajian ”kepemilikan bank per pihak” dan ”multi-license” sejalan dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha bank.

12 MENDORONG PERAN INTERMEDIASI
Respon Kebijakan Bank Indonesia Perbankan 12 Melanjutkan upaya perluasan akses perbankan (financial inclusion) kepada masyarakat, terutama pedesaan Memfasilitasi pembiayaan di berbagai sektor potensial bekerjasama dengan berbagai instansi pemerintah Inisiatif pembentukan Bank infrastruktur Mengkaji berbagai hambatan pembiayaan sektor-sektor yang tingkat pertumbuhan kreditnya rendah Kajian perluasan program sertifikasi tanah MENDORONG PERAN INTERMEDIASI

13 AKHIR PRESENTASI

14 Tantangan di Sektor Keuangan
LAMPIRAN 14 Tantangan di Sektor Keuangan Mobilisasi dan penyaluran dana di sektor keuangan belum efektif dan efisien bagi kesinambungan pembangunan ekonomi nasional …..

15 Tantangan Perbankan Nasional
15 Penguatan ketahanan perbankan antara lain dilakukan melalui perbaikan tata kelola bank (good corporate governance)….. Tantangan : Memperkuat Ketahanan Perbankan Nasional Paska Krisis Global 2008 Sebelum Krisis 1997 Kegagalan penerapan good corporate governance pada industri perbankan di beberapa negara mendorong reformasi sektor keuangan dan perbankan dengan mengacu pada “Basel Committee on Banking Supervision” (BCBS) Beberapa kasus bank yang dilikuidasi mayoritas bank yang dimiliki pemegang saham perorangan atau merupakan grup. Pemilik bank memanfaatkan bank sebagai sumber dana bagi kepentingan usaha group Paska Krisis 1997 Kinerja perbankan membaik, namun masih terdapat beberapa kasus bank bermasalah, sebagian besar dikarenakan : Campur tangan pemilik bank Rendahnya kapabilitas pemilik bank perorangan sehingga mempengaruhi kondisi bank secara keseluruhan. Perlunya perbaikan tata kelola (governance) perbankan nasional. Kebijakan Paska Krisis 1997 Lebih mengarah pada proses liberalisasi Besarnya kebutuhan modal perbankan, dalam rangka proses rekapitalisasi Mengandalkan keberadaan mitra asing dan calon investor dari asing