Policy Brief Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Presentasi berjudul: "Policy Brief Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)"— Transcript presentasi:

1 Policy Brief Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Wihana Kirana Jaya, PSEKP UGM

2 Latar Belakang Institutional Limbo BUMD
Perlunya identifikasi bentuk organisasi perusahaan daerah yang sesuai dengan otonomi daerah UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sudah tidak sesuai untuk penyelenggaraan BUMD saat ini.

3 Tujuan Studi best practice pengelolaan BUMD di berbagai negara
Mengkaji peranan BUMD bagi perekonomian Pemerintah Daerah Kajian terhadap peraturan perundangan tentang BUMD

4 Metodologi Menggabungkan kajian literatur, analisis data primer dan sekunder Menggunakan pendekatan New Institutional Economics

5 LEVEL NIE Embedded ness: informal institutions, customs,
Tradition, norms, religion Social theory (L1) Economics of Property rights/ Positive political Theory (L2) Institutional environment: Formal rules of the game-esp. property (polity, judiciary, bureaucracy) Governance: Play of the game-esp. contract (aligning governance Structures with transactions) Transaction cost Economics (L3) Neoclassical Economics/ Agency theory (L4) Resource allocation and employment (prices and quantities; incentive alignment)

6 Masalah Ekonomi Kelembagaan BUMD
Sesuai prediksi NIE di dalam kondisi transisi terjadi rules of the game yang berubah, tidak pasti, limbung, Menyebabkan seluruh pemain tidak mengenal insentif baru dan membangun sistem monitoring. Ketidakpastian ini menyebabkan ketidakjelasan siapa pelaku principal siapa pelaku agen, sehingga mendorong perilaku adverse selection dan moral hazard. .

7 Studi Literatur Pengelolaan BUMD di Berbagai Negara
Perlunya pengaturan mekanisme kepemilikan BUMD Perlunya pengaturan untuk mengurangi korupsi dan intervensi oleh Pemerintah Daerah Perlunya ketentuan sumber pemodalan BUMD dan pengelolaan utang BUMD Perlunya ketentuan tentang sistem peningkatan kompetensi SDM BUMD Perlunya dukungan kerjasama dengan pihak ketiga Kejelasan pengaturan kewenangan pemerintah pusat dan daerah sehingga tidak tumpang tindih

8 .....Studi Literatur Pengelolaan BUMD di Berbagai Negara
BUMD beroperasi dengan dasar hukum yang jelas dan didukung oleh mekanisme penegakannya. Perlunya prosedur operasi standar efisien Perlu kebijakan tentang peta jalan BUMD menuju privatisasi pelayanan publik. Pengaturan tentang peran Pemerintah Daerah sebagai regulator dalam pelayanan publik untuk melindungi kepentingan publik Kerjasama antar daerah yang berbagi sumber daya agar pelayanan publik lebih efisien dan efektif

9 Tinjauan Peraturan Perundang-Undangan Tentang BUMD
UU No. 5 Tahun 1962 sudah tidak relevan dan kurang mampu mengakomodasi penyelenggaraan BUMD dan justru membuka celah salah kelola dan penyimpangan Ketentuan UU No. 5 Tahun 1962 yang perlu direvisi: Dasar dan tatacara pendirian BUMD Bentuk BUMD yang memaksimalkan profit dan yang memaksimalkan pelayanan publik Kerjasama dengan pihak ketiga Mekanisme kepemilikan dan pengambilan keputusan BUMD Pengangkatan dan kewenangan direksi Perencanaan jangka panjang dan pendek perusahaan Pertanggungjawaban dan pengawasan BUMD Kepegawaian Kebijakan manajemen peningkatan kinerja BUMD: restrukturisasi dll.

10 Kesimpulan Analisis Profil BUMD di Indonesia
Perbandingan Rasio BUMD/PAD Provinsi di Indonesia, 2004 0,73 9,63 6,61 4,26 2,27 4,70 1,72 4,57 2,46 0,00 5,59 9,02 5,55 2,96 3,67 6,01 6,67 0,74 8,99 0,99 6,19 1,29 3,14 7,44 1,10 7,30 1,50 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 Nanggore Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Maluku Maluku Utara Papua (%) BUMD/PAD

11 .....Kesimpulan Analisis Profil BUMD di Indonesia
Jumlah Kabupaten/Kota di Indonesia Menurut Nilai Rasio Laba BUMD/PAD (dalam %) 2,65 7,96 69,50 19,89 3,45 11,67 68,17 16,71 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2003 2004 Lebih dari 20% antara 10%-20% Kurang dari 10% Tidak ada

12 .....Kesimpulan Analisis Profil BUMD di Indonesia
BUMD belum mampu memberikan kontribusi ke PAD pada sejumlah daerah karena merugi atau daerah tidak memiliki BUMD Peranan BUMD bagi Pemerintah Daerah tingkat Provinsi masih kecil. Provinsi masih bertumpu pada pajak daerah dan retribusi Hingga 2004, terdapat peningkatan rasio laba BUMD terhadap PAD Provinsi dan Kabupaten/Kota

13 Studi Lapangan BUMD di Provinsi DIY
Profesionalisme yang rendah menyebabkan BUMD kurang berani mengambil resiko Ketidakjelasan payung badan pemerintah menyebabkan permasalahan birokrasi Intervensi Pemerintah Daerah yang berlebihan terhadap BUMD Infrastruktur yang belum siap untuk berubah bentuk badan hukum menjadi Perumda ataupun Perseroda BUMD tidak didukung oleh Pemerintah Daerah dan pihak swasta. Tuntutan fungsi sosial BUMD menyebabkan BUMD tidak fokus terhadap misi utamanya

14 .....Kesimpulan dari Studi Lapangan BUMD di Provinsi DIY
Beberapa solusi yang disarankan terhadap pengelolaan BUMD adalah: Perlunya redefinisi BUMD agar menjadi perusahaan yang mendukung perekonomian daerah. Perlu peningkatan daya saing berfokus pada peluang pasar dan mekanisme pasar. Peningkatan kerjasama dengan Pemerintah Daerah yang terkait Peningkatan kualitas SDM secara keseluruhan Penetapan peraturan yang mendukung kegiatan operasional BUMD Optimalisasi Badan Pengawas

15 Rekomendasi RUU BUMD 2006 RUU BUMD 2006 melalui revisi dan penambahan telah mengakomodasi bidang-bidang pengelolaan BUMD Beberapa aspek dalam RUU BUMD 2006 yang perlu dikaji lebih jauh antara lain (1) Kajian privatisasi dan restrukturisasi yang mencakup grand strategy reformasi BUMD, (2) Hasil kajian peranan BUMD dapat dijadikan acuan pemerintah pusat untuk membina dan meningkatkan kemampuan daerah dalam penyelenggaraan BUMD Perlu adanya sosialiasi dan pembinaan dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah tentang pengelolaan BUMD. Sosialisasi dan pembinaan dapat dilakukan dalam training dan workshop. Berbagai ketentuan tentang BUMD harus didukung oleh Peraturan Daerah Perbaikan dan peningkatan sistem informasi BUMD dengan sistem informasi berbasis e-BUMD.