Upload presentasi
Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu
Diterbitkan olehYuyud Chiie Telah diubah "9 tahun yang lalu
1
PERDAGANGAN DAN PEMBANGUNAN FAIR TRADE FOR ALL
2
PENDAHULUAN AKHIR ABAD 20, LIBERALISASI PERDAGANGAN JADI MANTRA POLITIK PARA PEMIMPIN NEGARA MAJU. DALAM BUKUNYA, STIGLITZ KATAKAN BAHWA PERDAGANGAN ADALAH KEKUATAN POSITIF BAGI PEMBANGUNAN. MESKI DEMIKIAN, LIBERALISASI PERLU DIKELOLA SECARA HATI-HATI – PEKERJAAN JAUH LEBIH KOMPLEKS DARI PRESKRIPSI SEDERHANA DALAM WASHINGTON CONSENSUS.
3
LANJUTAN… NEGARA BERKEMBANG ANGGOTA WTO SKEPTIS DENGAN HASIL NEGOSIASI DALAM TIAP PUTARAN PERDAGANGAN. NEGARA MAJU SELALU SAJA MANFAATKAN SUPERIORITASNYA UNTUK HASILKAN KEPUTUSAN SEPIHAK. BEBERAPA ISU: PENGURANGAN PROTEKSI TEKSTIL SERTA REDUKSI SUBSIDI DAN CAKUPAN TARIF PADA BARANG PERTANIAN DI NEGARA MAJU.
4
LANJUTAN… SETELAH BERAKHIRNYA PUTARAN PERDAGANGAN, NEGARA BERKEMBANG TIDAK SADAR AKAN ONGKOS (COST) KEWAJIBAN YANG HARUS DIPIKUL, DAN BAHWA LIBERALISASI DI NEGARA MAJU DI LUAR DARI EKSPEKTASINYA.
5
PERDAGANGAN: BAIK UNTUK PEMBANGUNAN CONTOH: RESTORASI MEIJI DI JEPANG. RESTORASI MEIJI DI JEPANG DI AWAL ABAD 20 ADALAH HASIL KOMBINASI FAKTOR INTERNASIONAL DAN DOMESTIK. INSTITUSI POLITIK DIBANGUN, DAN DENGAN CEPAT MENGADOPSI TEKNOLOGI BARAT SEPANJANG MISI IWAKURA KE EROPA DAN AMERIKA PADA 1870-AN. SISTEM PENDIDIKAN BARU DIBANGUN UNTUK SEMUA ANAK MUDA, MENGIRIMKAN PELAJAR KE AMERIKA DAN EROPA, DAN MENEKANKAN ILMU MODERN, MATEMATIKA, TEKNOLOGI, DAN BAHASA LUAR NEGERI.
6
LANJUTAN… PEMERINTAH BANGUN REL KA, MEMPERBAIKI JARINGAN JALAN, DAN REFORMASI SEKTOR FINANSIAL. PELUANG PERDAGANGAN JUGA MENJADI VITAL. MESIN, PERLENGKAPAN TRANSPORT, DAN BARANG KAPITAL LAIN DIIMPOR DARI BARAT SEBAGAI PERTUKARAN AKAN BAJU, MAINAN ANAK, DAN PRODUK JEPANG LAINNYA.
7
LANJUTAN… JUGA, PERDAGANGAN INERNASIONAL MEMAINKAN PERAN PENTING DALAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DI AMERIKA UTARA DAN NEGARA MACAN ASIA (INDIA DAN CHINA) DI PARUH KEDUA ABAD 20.
8
LANJUTAN… SAAT INI, HAMPIR SETIAP NEGARA MENJATUHKAN KEBIJAKAN RESTRIKSI PERDAGANGAN DAN PAJAK. SEJAK PD II, NEGARA-NEGARA MENGURANGI TARIF DAN RESTRIKSI PERDAGANGAN. BEBERAPA NEGARA MAJU MENYOKONG LIBERALISASI PERDAGANGAN. MEREKA MENEGOSIASI REDUKSI TARIF DAN ELIMINASI SUBSIDI BARANG DALAM KERANGKA “COMPARATIVE ADVANTAGE”, NAMUN CENDERUNG MEMBUKA PASARNYA DAN MENGELIMINIR SUBSIDINYA DALAM SEKTOR LAIN DIMANA NEGARA BERKEMBANG PUNYA KEUNGGULAN.
9
LANJUTAN… AKIBATNYA SEKARANG, KITA MENYAKSIKAN SEBUAH REJIM PERDAGANGAN INTERNASIONAL, YANG DALAM BANYAK HAL, TIDAK MENGUNTUNGKAN NEGARA BERKEMBANG. JIKA NEGARA MAJU INGIN MENDORONG PEMBANGUNAN DALAM PUTARAN DOHA, HARUSNYA DIKURANGI TARIF DAN SUBSIDI PADA BARANG DAN JASA YANG MENJADI KEUNGGULAN NEGARA BERKEMBANG.
10
KESUKSESAN DARI ASIA TIMUR KESUKSESAN DIAWALI DENGAN JEPANG, KEMUDIAN DIIKUTI OLEH KOREA SELATAN, TAIWAN, HONGKONG DAN SINGAPUR. KEMUDIAN THAILAND, INDONESIA DAN MALAYSIA. TERAKHIR ADALAH CHINA.
11
LANJUTAN… JEPANG DAN NEGARA LAIN DI ASIA TIMUR MENOLAK 2 PROPOSISI KLASIK. PERTAMA, KESUKSESAN DI ASIA TIMUR MENUNJUKKAN TIDAK PERLU ADA KETIMPANGAN (INEQUALITY) DEMI PROSES PERTUMBUHAN (GROWTH). PADAHAL TEORI KLASIK PERCAYA BAHWA TABUNGAN (SAVING) TINGGI ADA HANYA MELALUI KETIMPANGAN (LEWIS 1955).
12
LANJUTAN… KEDUA, TAHAP AWAL DALAM PEMBANGUNAN TIDAK DIKAITKAN DENGAN PENINGKATAN DALAM KETIMPANGAN (KONTRA KUZNETS) BUKTINYA, PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN DI MALAYSIA DAN THAILAND DARI 50% DI TAHUN 1960- AN MENJADI KURANG DARI 20% DI AKHIR ABAD 20.
13
LANJUTAN… NAMUN KEBIJAKANNYA BERBEDA- BEDA. KOREA & JEPANG FOKUS PADA KORPORASI DOMESTIK BERSKALA BESAR SERTA MEMBATASI INVESTASI LUAR NEGERI (FOREIGN DIRECT INVESTMENT/FDI). SEBALIKNYA, SINGAPURA & MALAYSIA MEMBUKA PELUANG BAGI INVESTASI LN SERTA MEMBUKA BERBAGAI KLUSTER AKTIVITAS. FDI MENCAPAI LEBIH DARI 30% GDP PADA TAHUN 1992.
14
LANJUTAN… SEKALIPUN ADA PERBEDAAN KEBIJAKAN, MEREKA PUNYA KEUMUMAN. DIANTARANYA: TINGGINYA ANGKA INVESTASI MODAL FISIK DAN MANUSIA, PESATNYA PERTUMBUHAN TINGKAT PRODUKTIVITAS PERTANIAN, DAN MENURUNNYA ANGKA FERTILITAS.
15
LANJUTAN… DI ERA RESTORASI MEIJI DI PERTENGAHAN ABAD 19, PEMBANGUNAN SANGAT SENTRALISTIS DENGAN SLOGAN ‘SHOKUSAN-KOGYO’ (INDUSTRIALISASI) DAN ‘FUKOKU- KYOHEI’ (SEBUAH NEGARA YANG MAKMURI DENGAN KEKUATAN ANGKATAN PERANG).
16
LANJUTAN… NAMUN DALAM KONTEKS MODERN, INTERVENSI PEMERINTAH SELEKTIF. MISALNYA DI JEPANG, PEMERINTAH MENGGIATKAN INDUSTRI BERAT. BAJA, ALUMINIUM, MOBIL, INDUSTRI GALANGAN KAPAL, ELEKTRONIK DAN SEMI- KONDUKTOR, MENDAPAT DUKUNGAN LUAS DARI PEMERINTAH. PEMERINTAH PERLUAS KREDIT BAGI PERUSAHAAN BESAR UNTUK MENDORONG INVESTASI.
17
LANJUTAN… DI BANYAK NEGARA, KEBIJAKAN PERDAGANGAN TIDAK SEMATA IKUTI PRESKRIPSI PERDAGANGAN BEBAS. PEMERINTAH MENGAMBIL KEBIJAKAN DUA JALUR (TWO-TRACK POLICY): PROTEKSI INDUSTRI YANG BELUM SIAP BERKOMPETISI SECARA INTERNASIONAL SERTA PROMOSI BAGI INDUSTRI SIAP-EKSPOR. MISALNYA MENYIAPKAN KREDIT MELALUI BANK, MEMBATASI KOMPETISI DARI IMPORT, MEMBATASI KOMPETITOR DOMESTIK BARU, DAN MENGEMBANGKAN INSTITUSI YG MEMASARKAN BARANG EKSPOR.
18
LANJUTAN… TIDAK TEPAT BAGI SISTEM PERDAGANGAN DUNIA UNTUK MEMBATASI KEMAMPUAN NEGARA BERKEMBANG UNTUK MENGGUNAKAN BAIK KEBIJAKAN PERDAGANGAN MAUPUN INDUSTRINYA UNTUK MENDORONG PROSES INDUSTRIALISASI.
19
AMERIKA LATIN & KEB. SUBTITUSI IMPOR SETELAH PD II, NEGARA AMERIKA LATIN MENERAPKAN STRATEGI YANG CUKUP BERBEDA DARI ASIA NEGARA TIMUR. SEPERTI BANYAK NEGARA BERKEMBANG, NEGARA AMERIKA LATIN IKUTI PENGALAMAN NEGARA MAJU, DENGAN SEBUAH STRATEGI PERTUMBUHAN YANG SENTRALISTIS. NEGARA BERKEMBANG JUGA MENYAKSIKAN KEBIJAKAN ‘BIG BANG’ DALAM INDUSTRIALISASI DI UNI SOVIET DI MASA STALIN SEPANJANG ERA 1930-AN.
20
LANJUTAN… KESUKSESAN INDUSTRI DAN EKONOMI SOVIET YANG SENTRALISTIS KEMUDIAN MEYAKINKAN BANYAK NEGARA BERKEMBANG BAHWA PEMERINTAH PUNYA PERAN YANG BESAR DALAM MENGELOLA PROSES INDUSTRIALISASI.
21
LANJUTAN… PENGAMATAN INI DIDUKUNG OLEH PARA EKONOM PEMBANGUNAN YANG PERCAYA BAHWA SEBETULNYA PROBLEM MENDASAR DALAM NEGARA BERKEMBANG ADALAH PROBLEM STRUKTURAL DAN MEMERLUKAN INTERVENSI PEMERINTAH YANG CUKUP RADIKAL UNTUK MENGATASINYA.
22
LANJUTAN… ARTHUR LEWIS (1955) MENYATAKAN BAHWA PEMBANGUNAN EKONOMI MEMERLUKAN KOORDINASI SEBAB “SETIAP SEKTOR HARUS TUMBUH DALAM RELASI YANG BENAR ANTARA SATU DENGAN LAINNYA ATAUKAH MEREKA TIDAK DAPAT TUMBUH SAMA SEKALI”. IA MENDUKUNG PENGELOLAAN PROSES INDUSTRIALISASI YANG TERJADI DALAM BANYAK SEKTOR UNTUK MENCAPAI ‘BALANCED GROWTH’.
23
LANJUTAN… EKONOM YANG LAIN BERPENDAPAT BAHWA PROBLEM KETERBELAKANGAN HANYA DAPAT DIATASI DENGAN INVESTASI BERSKALA BESAR (BIG PUSH) PADA BANYAK SEKTOR YANG MENGUATKAN SATU SAMA LAIN. PAUL ROSENSTEIN-RODAN (1961) MENGATAKAN BAHWA UPAYA PEMBANGUNAN EKONOMI YANG TERLALU SEMPIT PADA BEBERAPA SEKTOR SAJA HANYA AKAN MENIMBULKAN PROBLEM KETIDAKCUKUPAN PERMINTAAN YANG AKAN MENGHAMBAT PERTUMBUHAN.
24
LANJUT HAL. 24.
25
FAIR TRADE: MYTH, REALITY AND ALTERNATIVES
26
What is free trade? Free trade is the absence of artificial barriers to the free flow of goods and services between countries. Five types of barrier to trade in goods and services: Free trade is the absence of artificial barriers to the free flow of goods and services between countries. Five types of barrier to trade in goods and services: Natural barriers: transport and communications costs, physical distance, geographical impediments (mountainous terrain, etc.). Natural barriers: transport and communications costs, physical distance, geographical impediments (mountainous terrain, etc.). Cultural barriers: language, traditions, negative attitudes to trading or foreign contacts and divergent commercial practices. Cultural barriers: language, traditions, negative attitudes to trading or foreign contacts and divergent commercial practices. Market barriers: imperfect competition, market-sharing tactics, monopolistic or oligopolistic strategic trading Market barriers: imperfect competition, market-sharing tactics, monopolistic or oligopolistic strategic trading Policy barriers: tariffs (customs duties); quotas or import licensing; subsidies to local production; import bans; export promotion schemes; and a wide range of ‘non-tariff ’ barriers Policy barriers: tariffs (customs duties); quotas or import licensing; subsidies to local production; import bans; export promotion schemes; and a wide range of ‘non-tariff ’ barriers Service regulations: trade in services is said to be constrained by national regulations such as bans or limits on entry of foreign providers (banks, insurance companies etc), restrictions on the operations of foreign providers or limits on the movement of foreign service personnel. Service regulations: trade in services is said to be constrained by national regulations such as bans or limits on entry of foreign providers (banks, insurance companies etc), restrictions on the operations of foreign providers or limits on the movement of foreign service personnel.
27
Free Trade: Five Myths Free trade is usually defined as the absence of government restrictions upon the cross-border flows of goods or services, with minor regulation allowed, although as a result of the growing trade obsession discussed above, an increasing number of policies are now being deemed trade-restrictive and slated for liberalisation or abolition
28
five myths of Free Trade: five myths of Free Trade: 1.trading is anciently integral to human nature; 2.free trade, free markets and private initiative are best for most exchange; 3.‘comparative advantage’ is the best basis for all exchange of goods and services; 4.trading and free trade have, on balance, overwhelmingly net positive benefits for all concerned; 5.the amount of trading has gradually increased over time, indicating inevitable globalism.
Presentasi serupa
© 2024 SlidePlayer.info Inc.
All rights reserved.