Pendekatan & Level Pelayanan Publik

Presentasi berjudul: "Pendekatan & Level Pelayanan Publik"— Transcript presentasi:

1 Pendekatan & Level Pelayanan Publik
Pertemuan 3

2 Pengantar Pendekatan (approach) merupakan suatu cara pandang untuk menjelaskan fenomena tertentu (a way of looking at and then explaining a particular phenomenon). Pendekatan juga didefinisikan sebagai sistem analitik untuk mengkaji suatu fenomena atau gejala (Apter, 1996). Sebagai suatu sistem analitik, pendekatan memberikan suatu kerangka konseptual dan teoretik dalam memandang dan menjelaskan suatu gejala sekaligus juga memiliki metode tersendiri dalam melakukan analisis gejala tersebut. Karena itu, pendekatan juga mencakup segala hal yang berkaitan dengan pengumpulan dan seleksi bukti yang diikuti dengan penyelidikan dan analisis terhadap hipotesis tertentu. Dapat disimpulkan bahwa pendekatan merupakan suatu cara pandang untuk menjelaskan fenomena tertentu yang di dalamnya mencakup kerangka konseptual dan metode analisis data.

3 MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK
POSITIONING Public Service Management On Public Administration NEG. MAJU PUBLIC SERVICE SPATIAL NEG. BERKEMBANG DEVELOPMENT ADMINISTRATION STUDI ADMINISTRASI SUBTANTIF/ APPROACH ADMINISTRATION FOR PUBLIC POLITICAL MANAJERIAL LEGAL MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK

4 Pendekatan Manajerial
Struktur Organisasi Dalam upaya memaksimumkan pencapaian nilai, pendekatan manajerial tradisional mengajukan struktur organisasi yang secara universal diidentifikasi sebagai birokrasi (yang sering disinonimkan dengan inefisien). Birokrasi menekankan pada kebutuhan untuk pembagian pekerjaan tenaga kerja yang memungkinkan para pegawai untuk dispesialisasikan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Pimpinan Hierarki menciptakan suatu rantai kewenangan untuk mengelola (manage) dan mengkoordinasikan pekerjaan yang dibagi menurut prinsip spesialisasi. Selanjutnya, Pimpinan hierarki mendelegasikan program dan fungsi tertentu untuk ditugaskan pada unit-unit organisasi spesifik. Kewenangan yang tumpang tindih akan menimbulkan konflik.

5 Pendekatan Manajerial
Pandangan Individual Pendekatan manajerial tradisional terhadap Administrasi Publik mengedepankan suatu pandangan individu-individu. Pendekatan tradisional jarang menganggap/mempertimbangkan anggota publik menjadi pelanggan. Dalam perkembangan selanjutnya dipengaruhi oleh padangan Max Webber (1864 – 1920) memunculkan Pergerakan Manajemen Saintifik (the Scientific Management Movement). Para pekerja disesuaikan/diibaratkan dengan mesin; dimana mesin tidak diatur untuk menyesuaikan dengan seorang pekerja individual secara fisik, mental, sosial, dan tabiat emosional.

6 Pendekatan Manajerial
Pandangan Kognitif (sejarah pemikiran) Pendekatan manajerial tradisional menekankan suatu metode saintifik dalam pembangunan/pengembangan pengetahuan. Dalam prakteknya, pembahasan Administrasi Publik sebagai suatu ilmu pengetahuan telah memajukan suatu upaya pengembangan generalisasi tentang perilaku administrasi. Hal tersebut meliputi formulasi hipotesis yang dapat diuji secara empiris. Data dikumpulkan, diagregasi, dan dianalisis secara statistik. Orientasi dasarnya adalah deduksi; pengetahuan terdiri dari generalisasi yang secara statistik dapat diuji kebenarannya yang dapat diaplikasikan, dengan sikap hati-hati, untuk kasus-kasus spesifik.

7 Pendekatan Manajerial
Anggaran/Pembiayaan (Budgeting) Komitmen pendekatan manajerial tradisional terhadap nilai-nilai efisiensi, ekonomi, efektivitas, dan ilmu pengetahuan membawanya pada sistem anggaran yang rasional yang lebih diinginkan. Sebagai sistem yang menekankan pada kebutuhan untuk membangun pertimbangan efektivitas biaya dalam formulasi anggaran. Secara ideal, pada pendekatan ini, bagaimana mengalokasikan dana diantara sejumlah besar fungsi pemerintah dan pada tingkatan apa dapat ditentukan dengan proyeksi “bang for the buck (membanting untuk melawan atau memberi semangat)” atau manfaat pada biaya.

8 Pendekatan Manajerial
Pengambilan Keputusan Pendekatan manajerial tradisional cenderung pada pengambilan keputusan rasional. Secara esensial bahwa dalam pembuatan keputusan Administrasi Publik harus mempertimbangkan semua alternatif yang masuk akal secara komprehensif dan memilih satu yang paling efektif dari sisi biaya. Berdasarkan pada keahlian atau kepakaran ilmu pengetahuan, termasuk para ahli ilmu sosial, pendekatan ini tidak menyukai partisipasi publik yang luas.

9 Pendekatan Politik Struktur Organisasi
Administrasi Publik diorganisir dengan nilai-nilai politik, yakni representasi, responsif, dan akuntabilitas yang cenderung menjadi ganjil/tidak tetap dibandingkan dengan pendekatan manajerial bagi organisasi. Pendekatan politik menekankan perluasan dan keuntungan pluralisme politik dengan Administrasi Publik. Pandangan Individual Pendekatan politik terhadap Administrasi Publik cenderung mengagregasi individu- individu ke dalam suatu kelompok masyarakat (sosial), ekonomi atau politik yang luas.

10 Pendekatan Politik Pandangan Kognitif (sejarah pemikiran)
Pendekatan politik memandang ilmu pengetahuan sebagai suatu jalan yang sesuai dalam membangun atau mengembangkan pengetahuan aktual. Pembiayaan/Anggaran (Budgeting) Perspektif politik Administrasi Publik memandang pembiayaan atau anggaran sebagai politik dibandingkan bisnis dan dokumen-dokumen. Alokasi-alokasi merupakan statement formal dari bagaimana sistem politik mengatur/mempengaruhi nilai-nilai yang bersaing, tidak perlu bagaimana uang akan digunakan secara paling efektif atau yang paling memberikan kepuasan kepada pelanggan/konsumen.

11 Pendekatan Politik Pembuatan/Pengambilan Keputusan
Pendekatan politik cenderung menyukai suatu model incremental dalam pengambilan/pembuatan keputusan yang sering disebut dengan “muddling through”, yang mengasumsikan bahwa pluralisme politik, keterbatasan rasionalisasi, dan tekanan waktu dan sumberdaya pada para Administrator Publik merupakan kendala yang signifikan dalam pengambilan atau pembuatan keputusan.

12 Pendekatan Legal Struktur Organisasi
Struktur yang lebih disenangi dari pendekatan hukum bagi Administrasi Publik adalah prosedur lawan atau yang berlawanan (adversary procedure), yang melibatkan hakim dan juri sebagai wasit. Percobaan hukum diibaratkan seperti menjaga anak burung sampai bisa terbang (the full-fledged judicial trial) merupakan model struktur yang paling jelas. Pandangan Individual Pendekatan hukum menekankan pada prosedur yang sesuai dengan proses, hak-hak substantif (yang sesungguhnya), dan keadilan yang memperhatikan individu sebagai seseorang yang unik dalam berbagai keadaan yang spesifik.

13 Pendekatan Legal Pandangan Kognitif (sejarah pemikiran)
Pendekatan hukum menyukai keputusan hakim sebagai metode pembangunan/pengembangan pengetahuan. Fakta dibangun melalui prosedur lawan atau yang berlawanan dan aturan-aturan kesaksian/bukti yang memeriksa dengan teliti informasi yang dapat dipertimbangkan oleh pembuat/pengambik keputusan. Pembiayaan/Anggaran (Budgeting) Pendekatan hukum dalam memandang pembiayaan/anggaran menekankan integritas konstitusi dan kebutuhan untuk melindungi hak-hak walaupun hal tersebut melatih mereka menjadi seorang minoritas yang tidak disukai (unpopular minority).

14 Pendekatan Legal Pembuatan/Pengambilan Keputusan
Pembuatan keputusan hukum secara umum bersifat incremental. Fakta dari setiap kasus yang baru dievaluasi dalam menerangi penerapan prinsip- prinsip hukum yang diturunkan dari keputusan-keputusan sebelumnya. Incremental: berkembang sedikit demi sedikit secara teratur.

15 Pendekatan Manajerial dalam Pelayanan Publik
Dalam Struktur Organisasi menunjukkan adanya upaya memaksimumkan pencapaian nilai, pendekatan manajerial mengajukan struktur organisasi yang secara universal diidentifikasi sebagai birokrasi (yang sering disinonimkan dengan inefisien). Menjunjung prinsip administrasi, khususnya yang terkenal dari L. Gulick dan Urwick yakni POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting). Pendekatan manajerial terhadap Administrasi Publik mengedepankan suatu pandangan individu-individu. Pendekatan manajerial menekankan suatu metode scientific dalam pembangunan/pengembangan pengetahuan. Dalam prakteknya, pembahasan Administrasi Publik sebagai suatu ilmu pengetahuan telah memajukan suatu upaya pengembangan generalisasi tentang perilaku administrasi. 7

16 Komitmen pendekatan manajerial terhadap nilai-nilai efisiensi, ekonomi, efektivitas, dan ilmu pengetahuan membawanya pada sistem anggaran yang rasional yang lebih diinginkan. Sebagai sistem yang menekankan pada kebutuhan untuk membangun pertimbangan efektivitas biaya dalam formulasi anggaran 8

17 Pendekatan manajerial juga menyukai pengambilan keputusan rasional
Pendekatan manajerial juga menyukai pengambilan keputusan rasional. Secara esensial bahwa dalam pembuatan keputusan Administrasi Publik harus mempertimbangkan semua alternatif yang masuk akal secara komprehensif dan memilih satu yang paling efektif dari sisi biaya. Berdasarkan pada keahlian atau kepakaran ilmu pengetahuan, termasuk para ahli ilmu sosial, pendekatan ini tidak menyukai partisipasi publik yang luas. 9

18 Pendekatan politik dalam pelayanan publik
Sejak tahun 1880-an, teori administrasi publik di Amerika Serikat telah menyatakan perbedaan antara politik dan administrasi. Merupakan suatu pandangan dari organisasi publik sebagai sebuah pertanyaan politik dari 3 pemikiran utama, yaitu : Pertama, mengasumsikan bahwa pemerintah berbeda dengan swasta. Saat ini prospek teori organisasi umum terbatas sehingga perbedaan harus dibuat antara organisasi publik dan organisasi swasta. 4

19 5 Kedua, sedangkan teori ortodoks dikaitkan dengan otoritas hirarkis dalam arti administrasi, pendekatan politik menekankan pengembangan, pemeliharaan, dan lokasi kekuasaan politik yaitu, kewenangan untuk membuat keputusan politik yang menyangkut kebijakan, pengertian pelaksanaan, dan pelaksanaan umum lembaga administrasi publik. Ketiga, pendekatan politik adalah representasi kekuatan utama di balik organisasi lembaga-lembaga publik. Long menulis bahwa "birokrasi diakui oleh semua kelompok yang berkepentingan sebagai saluran utama representasi. Akibatnya, dalam prakteknya, banyak upaya yang dilakukan oleh kelompok, pejabat politik dan orang lain yang ingin melihat rangkaian nilai yang diwakili dalam misis dan program lembaga publik.

20 6 Pendekatan politik memiliki keterkaitan dalam representasi yang mengarah dalam mempertimbangkan tenaga kerja sektor publik dengan cara yang sangat berbeda daripada pendekatan manajerial. Dalam menekankan tiga faktor, pendekatan politik dalam organisasi publik menyatakan bahwa "Penetapan doktrin organisasi (ortodoksi), dengan penekanan pada mekanika struktural, kurangnya pemahaman dalam sistem konstitusi, perilaku institusional, dan taktis dan strategi menggunakan struktur organisasi sebagai instrumen politik, posisi dan kekuasaan.

21 Pendekatan Legal dalam Pelayanan Publik
10 Pendekatan legal menimbulkan akibat-akibat serius bagi kurang berkembangnya kajian sumber daya manusia di bidang administrasi negara, demikian pula pada yang terjadi pada pelayanan publik. Ada beberapa konsekuensi praktis yang dialami oleh para praktisi, akademisi, bahkan para pelaku layanan publik itu sendiri baik yang secara langsung mereka sadari maupun tidak.

22 11 Konsekuensi logis Semua hal yang berkaitan dengan materi atau fungsi yang ada dalam pelayanan publik, mulai dari perencanaan prosedur layanan, lama layanan, sampai pada pemisahan berbagai jenis layanan (dalam rangka diversifikasi). Pendekatan legalistik telah memberikan teknik tertentu pada fungsi-fungsi tertentu dijalani dan diaplikasikan pada suatu organisasi sehingga sebagai konsekuensi logisnya adalah menyebabkan para pengelola personalia secara implisit mengabaikan dimensi nilai dalam keputusan dan penerapan kebijakan pelayanan publik. Pendekatan hukum menekankan pada prosedur yang sesuai dengan proses, hak-hak substantif (yang sesungguhnya), dan keadilan yang memperhatikan individu sebagai seseorang yang unique dalam berbagai keadaan yang spesifik

23 Level dalam Manajemen Pelayanan Publik
Policy level Institutional Arrangements Manajerial level Institutional Arrangements Operational level Patterns of interaction Outcomes Assessment

24 Level Kebijakan Merupakan Manajer Puncak (Top Manager) terdiri dari kelompok yang relative kecil. Dikenal pula dengan istilah executive officer. Manager puncak bertanggung jawab atas manajemen keseluruhan dari organisasi. Bertugas merencanakan kegiatan dan strategi perusahaan secara umum dan mengarahkan jalannya perusahaan. Contoh level kebijakan adalah CEO (Chief Executive Officer), CIO (Chief Information Officer), dan CFO (Chief Financial Officer). Sektor Publik: Presiden, Bupati, Sekda, dan setingkat.

25 Level Manajerial Merupakan Manajer menengah (Middle Manager), yakni meliputi beberapa tingkatan dalam suatu organisasi. Para manajer menengah membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer lainnya kadang-kadang juga karyawan operasional. Mencakup semua manajemen yang berada di antara manajer lini pertama dan manajemen puncak dan bertugas sebagai penghubung antara keduanya. Jabatan yang termasuk manajer menengah di antaranya kepala bagian, pemimpin proyek, manajer pabrik, atau manajer divisi.

26 Level Operasional Merupakan manajemen lini garis-pertama (first line), yakni tingkatan manajemen paling rendah dalam suatu organisasi yang memimpin dan mengawasi tenaga- tenaga operasional. Merupakan manajemen tingkatan paling rendah yang bertugas memimpin dan mengawasi karyawan non-manajerial yang terlibat dalam proses produksi. Tidak membawahi manajer yang lain. Mereka sering disebut penyelia (supervisor), manajer shift, manajer area, manajer kantor, manajer departemen, atau mandor (foreman). Sektor publik: Ka. Sie, Ka. UPTD.