PARADIGMA ARUS BALIK PEMBANGUNAN SOSIAL DI INDONESIA

Presentasi berjudul: "PARADIGMA ARUS BALIK PEMBANGUNAN SOSIAL DI INDONESIA"— Transcript presentasi:

1 PARADIGMA ARUS BALIK PEMBANGUNAN SOSIAL DI INDONESIA
Muhammad Zuhri Bahri Alumnus Sosiatri 1986

2 Pembangunan Nasional Pembangunan nasional dapat diartikan merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan Tujuan Nasional. Pelaksanaan pembangunan mencakup aspek kehidupan bangsa, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berkelanjutan untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju

3 Terminologi Pembangunan Sosial : Proses yang berdimensi jamak yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat dan kelembagaan nasional. Seperti ; percepatan pertumbuhan ekonomi, pengangguran, ketidakmerataan dan pemberantasan kemiskinan absolute ( Todaro;1987)

4 Pembangunan Sosial memiliki 3 aspek ;
1. Pengadaan pelayanan masyarakat 2. upaya terencana untuk mecapai tujuan sosial yang kompleks dan bervariasi 3. upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia (Moeljarto;1987)

5 Strategi Pembangunan Strategi Pertumbuhan Economic Oriented
Konglomerasi Sentralistik Kesenjangan Manusia sebagai objek Dominasi Negara

6 Paradigma Baru Strategi Pemerataan
Kesetaraan pembangunan dalam berbagai aspek Desentralisasi (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) Penguatan civil society Pembangunan berbasis Masyarakat Human Capital

7 Peluang Dan Tantangan Pembangunan Sosial
Jumlah penduduk 250 juta Sumber Daya Alam Sumber Daya Sosial Tantangan : Kualitas SDM IPM ( Rangking 111 dari 182 Negara) Kemiskinan 28,28 juta atau 11,25% Pengangguran; jumlah angkatan kerja 125,3 juta, bekerja 118,2 juta, pengangguran terbuka 7,1 juta atau 5,70% Pertumbuhan Ekonomi 5,6% Kesenjangan

8 Asumsi Dasar Pembangunan Sosial
Tidak bisa berdiri sendiri Terkait dengan aksessibilitas pelayanan sosial dasar ( pendidikan,kesehatan,dan ekonomi) Perlindungan sosial (kelompok rentan) Terkait dengan keberfungsiaan sosial didalam masyarakat ( empowerment) Pengembangan Kualitas Manusia

9 Strategi Dasar Makro Regulasi, Kebijakan,Program, Penguatan Infrastruktur Sosial dan Pemeberdayaan Masyarakat 2. Mezzo Pemberdayaan lembaga-lembaga sosial / pranata-pranata sosial serta lembaga-lembaga pengembangan SDM 3. Mikro Awareness, Pendampingan masyarakat, dan Penguatan fungsi-fungsi sosial di dalam masyarakat.

10 BEBERAPA PERMASALAHAN POKOK SDM INDONESIA
Output pendidikan formal yang belum siap kerja Kualitas SDM Indonesia yang tidak merata (kesenjangan pembangunan ekonomi, gap antara Indonesia Bagian Barat dan Bagian Timur Keterbatasan lapangan kerja Kualitas tenaga kerja yang dicerminkan dari tingkat pendidikan masih rendah Trend penganggur terbuka bergeser dari angkatan kerja berpendidikan rendah menjadi angkatan kerja berpendidikan tinggi Status pekerjaan utama didominasi pekerja informal Belum semua industri merekrut SDMnya berbasis kompetensi

11 Pentingnya Pengembangan SDM dalam Pembangunan Sosial

12 Pengembangan Kualitas SDM Perspektif Ketenagakerjaan
GLOBALISASI PENGANGGURAN & KEMISKINAN AFTA PERTUMBUHAN & KESEJAHTERAAN WTO AEC APEC DAYA SAING PELUANG ANCAMAN PRODUKTIVITAS & KUALITAS KOMPETENSI & PROFESIONALISME SDM BANG KARIR DIKLAT PENGEMBANGAN SDM BERBASIS KOMPETENSI

13 STRATEGI PENGEMBANGAN SDM BERBASIS KOMPETENSI
INDUSTRI KKNI SKKNI DIKLAT PROFESI (CBT) SERTIFIKASI KOMPETENSI LDP BNSP / LSP

14 PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI
Pelatihan Berbasis Kompetensi yang selanjutnya disingkat PBK adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja

15 SISTEM STANDARDISASI KOMPETENSI KERJA NASIONAL
Pemberlakuan Akreditasi LDP MRA Penerapan Standar Pelatihan berbasis kompetensi Lisensi LSP Sertifikasi Kompetensi SDM Profesional Kompeten Kompetitif SKKNI Pengembagan Standar Pembinaan dan Pengendalian Harmonisasi Standardisasi Kerjasama Notifikasi

16 KEBUTUHAN AKAN PELATIHAN KERJA
ADJUSTMENT TRAINING TRANSMIGRAN BALATRANS/ BLK AKIBAT PHK DN/LN TAMATAN SEKOLAH FORMAL/ NON FORMAL TUNTUTAN USAHA MANDIRI ADJUSTMENT TRAINING ADJUSTMENT TRAINING TUNTUTAN DUNIA USAHA LEMBAGA DIKLAT/ BLK LEMBAGA DIKLAT/ BLK ADJUSTMENT TRAINING TUNTUTAN BEKERJA DI LUAR NEGERI

17 TARGET/SASARAN PELATIHAN
ANGKATAN KERJA SUDAH BEKERJA BELUM BEKERJA ADJUSMENT TRAINING FULL TRAINING PENEMPATAN WIRAUSAHA DALAM NEGERI LUAR NEGERI TRANSMIGRASI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI (PBK)

18 SISTEM PELATIHAN KERJA NASIONAL (PP NO. 31 TAHUN 2006) PBK
BNSP  LSP KKNI  SKKNI Std.Itl.& Khs D U/D I PROGRAM PBK TENAGA KERJA INDONESIA LULUSAN NAKER KOMPETEN SE L EKS I UJ K SERTIFI- KASI Sarana/Prasarana Instruktur Biaya Manajemen NAKER PENGALAMAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA LALPK AKREDITASI AKREDITASI LEMBAGA KOORDINASI PELATIHAN KERJA NASIONAL

19 BELUM BERFUNGSI OPTIMAL
PENYEBAB PENGANGGURAN INTELEKTUAL SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL & SISTEM KETENAGAKERJAAN NASIONAL LEMBAGA ILMIAH/ UNIVERSITAS INTELEKTUAL KAPITAL BELUM LINK & MATCH BELUM BERFUNGSI OPTIMAL PENGANGGURAN LULUSAN DIPLOMA DAN UNIVERSITAS 19

20 HCD HCI SISTEM PENDIDIKAN SISTEM KEPENDUDUKAN SISTEM KETENAGAKERJAAN
SINERGITAS SISTEM KEPENDUDUKAN, SISTEM PENDIDIKAN DAN SISTEM KETENAGAKERJAAN SISTEM PENDIDIKAN HCD HCI : Human Capital Investment DCD : Human Capital Development ESC : Employment Sercice Centre BKO : Bursa Kerja On Line KETRAMPILAN & KEAHLIAN KOMPETENSI IPTEK SISTEM KEPENDUDUKAN HCI Bursa Kerja On line (BKO)/ ESC SISTEM KETENAGAKERJAAN TENAGA KERJA BERDAYA SAING Pelatihan, Sertifikasi Penempatan (3 IN 1) 20

21 SISTEM MANAJEMEN KEPENDUDUKAN
PENGENDALIAN JUMLAH PENDUDUK KUALITAS PENDUDUK : moral, mental, budaya dan Kecukupan Gizi. PENYEBARAN PENDUDUK 21

22 SINERGITAS SISDIKNAS DENGAN SISNAKERNAS
LINK & MATCH SEMULA SMU > SMK (60% : 40%) MENJADI SMU < SMK (40% : 60%) KURIKULUM PT/UNIVERSITAS BERBASIS PASAR KERJA KESESUAIAN PENCARI KERJA DAN LOWONGAN KERJA MENCEGAH PENGANGGURAN 22

23 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (kkni)
9 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor 8 7 6 5 4 3 2 1

24 KESETARAAN JENJANG KUALIFIKASI PADA KKNI DENGAN
JENJANG PENDIDIKAN, PELATIHAN KERJA, DAN/ATAU PENGALAMAN KERJA JENJANG KUALIFI KASI KKNI JCP MELALUI PELATIHAN KERJA DAN/ATAU PENGALAMAN KERJA JENJANG CAPAIAN PEMBELAJARAN (JCP) PENDIDIKAN FORMAL

25 MULTI JALUR PENINGKATAN KUALITAS SDM
Perpres. No. 8 Thn. 2012 KKNI SMP SMA D1 D2 D3 S1D4 S2 S3 Sp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ahli DUNIA PENDIDIKAN - GELAR PELATIHAN & PENGALAMAN KERJA DUNIA KERJA Peningkatan kualitas SDM dapat ditempuh melalui : Pendidikan; Pelatihan & Pengalaman Kerja; Dunia Profesi dan atau Belajar Sendiri Dengan KKNI, kualitas dan kompetensi tenaga kerja dari berbagai jalur akan mendapat pengakuan yang sama yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi setelah melalui uji kompetensi Teknisi Operator S K L SKKNI Professional Pengalaman individual atau belajar sendiri DUNIA PROFESI DAN SERTIFIKAT PROFESI MASYARAKAT - PENGALAMAN ATAU BELAJAR MANDIRI

26 Jumlah Lembaga/Balai Pelatihan Kerja di Indonesia (per Desember 2013)
Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah BLKLN 6 Balai Latihan Ketransmigrasian 21 balai latihan ketransmigrasian 7850 Lembaga 262 Balai 22 balai latihan produktivitas 2 Balai Latihan Produktivitas 13 Balai Latihan Kerja Industri 260 balai latihan kerja

27 KAPASITAS LEMBAGA PENDIDIKAN DAN LEMBAGA PELATIHAN (ORANG/TAHUN)
( ) Lembaga Pelatihan ( ) BLK UPTP 21.065 SD SMP BLK UPTD SMA LPK SWASTA 83.550 SMK PERGURUAN TINGGI

28 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KEPMENAKERTRANS NO.81 TAHUN 2012 TENTANG FASILITATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KERJA UTAMA FUNGSI KUNCI FUNGSI UTAMA FUNGSI DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1. Penyadaran 1.1 Mengembangkan komunikasi dialogis 1.1 Membangun Relasi Sosial 1.1.2 Membangun jejaring dan kemitraan 1.1.3 Membangun Solidaritas Sosial 1.2 Memberikan Motivasi 1.2.1 Mengembangkan kesadaran masyarakat untuk berubah menuju kehidupan yang lebih baik 1.2.2 Merancang perubahan kehidupan masyarakat 1.2.3 Mengembangkan kemandirian masyarakat 2. Pembelajaran 2.1 Mengembangkan Proses Pembelajaran 2.1.1 Mengelola pembelajaran masyarakat 2.1.2 Menyiapkan Kader Pemberdayaan Masyarakat 2.2 Mengembangkan profesionalitas fasilitator 2.2. Mengembangkan kapasitas sebagai fasilitator

29 3. PELEMBAGAAN / PENGORGANISASIAN 3.1 Pengorganiasian Masyarakat
3. PELEMBAGAAN / PENGORGANISASIAN 3.1 Pengorganiasian Masyarakat 3.1.1 Mengembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintahan 3.1.2 Memperkuat posisi tawar 3.2 Melakukan Mediasi 3.2.1 Meningkatkan aksebilitas antar pemangku kepentingan 3.2.2 Mengelola Konflik di Dalam Masyarakat 3.3 Mendinamiskan sistem sosial 3.3.1 Membangun visi dan kepemimpinan masyarakat 3.3.2 Mengembangkan sistem kontrol sosial 3.3.3 Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya masyarakat 4. PENGEMBANGAN KEMANDIRIAN/OTONOMI/KEDAULATAN 4.1 Memfasilitasi pembaruan di masyarakat 4.1.1 Mengembangkan inovasi untuk pemberdayaan masyarakat 4.1.2 Memfasilitasi penerapan inovasi pemberdayaan dibidang/sektor tertentu

30 TERIMAKASIH