1 OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.

Presentasi berjudul: "1 OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007."— Transcript presentasi:

1 1 OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007

2 2 LATAR BELAKANG Reformasi pengelolaan keuangan negara/daerah menuju tata kelola yang baik Reformasi pengelolaan keuangan negara/daerah menuju tata kelola yang baik Perubahan sistem pemerintahan  hubungan keuangan pusat & daerah Perubahan sistem pemerintahan  hubungan keuangan pusat & daerah Pengawasan oleh stakeholders atas pengelolaan keuangan negara/daerah Pengawasan oleh stakeholders atas pengelolaan keuangan negara/daerah

3 3 BENTUK REFORMASI Penataan peraturan perundang-undangan; Penataan peraturan perundang-undangan; Penataan kelembagaan; Penataan kelembagaan; Penataan sistem pengelolaan keuangan negara/daerah; dan Penataan sistem pengelolaan keuangan negara/daerah; dan Pengembangan sumber daya manusia di bidang keuangan Pengembangan sumber daya manusia di bidang keuangan

4 4 TUJUAN PEMBELAJARAN Khusus: Memahami garis besar lingkup pengelolaan keuangan daerah (PKD)Memahami garis besar lingkup pengelolaan keuangan daerah (PKD) Memahami siklus keuangan daerahMemahami siklus keuangan daerah Memahami jenis-jenis laporan keuangan daerahMemahami jenis-jenis laporan keuangan daerah Memahami proses pertanggungjawaban keuangan daerahMemahami proses pertanggungjawaban keuangan daerah Umum: Peserta mampu memahami pengelolaan keuangan negara/daerah secara umum dan mampu menjadi instruktur pelatihan akuntansi pemerintahan

5 5 DASAR HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN  UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;  UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;  UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah;  UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  PP No. 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU;  PP No. 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;  PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  PP No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

6 6 Pengelolaan keuangan negara meliputi penerimaan dan pengeluaran uang melalui Kas Umum Negara baik secara objek, subjek, proses dan tujuan. LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

7 7 RUANG LINGKUP KEUANGAN DAERAH Pengelolaan keuangan daerah mencakup a. a.hak daerah memungut pajak-retribusi daerah & melakukan pinjaman b. b.kewajiban daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan c. c.penerimaan daerah d. d.pengeluaran daerah e. e.kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain: uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak- hak lain f. f.kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah

8 8 ASAS UMUM   Akuntabiltas : keuangan & kinerja   Profesionalitas: di lingkungan pengelola keuangan & pengguna anggaran/barang   Proporsionalitas: alokasi sesuai target kinerja   Keterbukaan   Pemeriksaan secara independen

9 9 Kekuasaan Atas Pengelolaan Negara 1.Dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. 2.Dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian/lembaga yang dipimpinnya. 3.Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

10 10 PEMBAGIAN KEWENANGAN PKD GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA SEKRETARIS DAERAH S K P D PENGGUNA ANGGARAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SKPKD PPKD / BUD KUASA BUD

11 11 KEKUASAAN PKD Kepala SKPKD selaku pejabat pengelola keuangan daerah/PPKD Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD selaku pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah Sekretaris Daerah selaku koordinator (PP 58/2005)

12 12 SIKLUS PKD Penganggaran Pelaksanaan Anggaran/Perbendaharaan Akuntansi Pemeriksaan Pertanggungjawaban

13 13 PENDEKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Terintegrasi Penyatuan Anggaran Berbasis Kinerja Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) Klasifikasi: fungsi, organisasi, jenis belanja

14 14 PELAKSANAAN ANGGARAN Berdasar DIPA/DPA-SKPD Untuk daerah diperlukan Surat Penyediaan Dana (SPD) Pendapatan diakui setelah kas masuk ke rekening Kas Umum Daerah Sistem pembayaran/pengeluaran: Dana kas kecil (Uang Persediaan/UP) Pembayaran Langsung (LS)

15 15 SISTEM AKUNTANSI SKPD LRA Neraca CaLK LRA Neraca CaLK LAK LRA Neraca CaLK LAK PPKD Sistem Akuntansi Satker Sistem Akuntansi BUD BUD/SKPKD di se rah kan Kepala Daerah

16 16 BENTUK LPJ KEUANGAN  Neraca (face)  Laporan Realisasi Anggaran (face)  Laporan Arus Kas (face)  Catatan atas Laporan Keuangan (penjelasan) dalam satu paket yang tidak terpisahkan

17 17 PEMERIKSAAN & PERTANGGUNGJAWABAN BPK DPR/DPRDPres/Kdh Pemeriksa LK (unaudited) LK (unaudited) LK (audited) LK (audited) Raperda LPJ-LK Raperda LPJ-LK Bahas Perda LPJ-LK LK (audited)

18 18 TERIMA KASIH Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) Gedung Perbendaharaan II, Lt. 3, Departemen Keuangan Jl. Budi Utomo No. 6, Jakarta Telepon/Fax (021) 352 4551, website : www.ksap.org Email: webmaster@ksap.org