ARAH KEBIJAKAN KEWASPADAAN PANGAN

Presentasi berjudul: "ARAH KEBIJAKAN KEWASPADAAN PANGAN"— Transcript presentasi:

1 ARAH KEBIJAKAN KEWASPADAAN PANGAN
Oleh : Dr.Ir. Nuhfil Hanani AR

2 LANDASAN HUKUM UU NO. 7 TAHUN 1996 TENTANG PANGAN
PP NO 68 TAHUN 2002 TENTANG KETAHANAN PANGAN PP TENTANG KEAMANAN, MUTU DAN GIZI PANGAN Pemerintahan Derah Propinsi, Kabupaten/kota wajib mempertanggung jawabkan urusan Ketahanan pangan PP NOMOR 3 TAHUN 2007 Pasal 3 ayat 2 butir m Ketahanan Pangan masuk urusan wajib pada Pemerintahan Derah Propinsi, Kabupaten/kota PP NOMOR 38 TAHUN 2007 Pasal 7 ayat 2 butir m Urusan Ketahanan Pangan masuk rumpun Badan tersendiri pada Pemerintahan Derah Propinsi, Kabupaten/kota PP NOMOR 41 TAHUN 2007 Pasal 22 ayat 5 butir e

3 Pengertian Ketahanan Pangan (UU No. 7/1996 tentang Pangan):
Kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau

4 Ketahanan Pangan Ketersediaan pangan (Food Availability) Akses Pangan (Food Access) Penyerapan pangan (Food Utilization) Kemampuan akses fisik dan ekonomi terhadap sumber pangan secara sosial dan demografis sepanjang waktu dan di mana saja Pemenuhan gizi dan kesehatan Ketersediaan pangan yang cukup, aman, bergizi, berasal dari pangan lokal, impor dan stok masyarakat Using this definition, no country in the world can be said to be totally food secure - even in the more developed countries there are significant portions of the population who do not have guaranteed access to the food they need. Often this is forgotten when discussing the overall issue of food security, with attention being focused on the developing countries. However, the fact remains that until all members of the population are food secure, that nation cannot be called food secure - the relative level of food security (or insecurity) does differ vastly between countries but nowhere has this goal been reached. The depth of food insecurity also varies between countries - and should be considered when assessing efforts towards improving food security.

5 subsistem ketersediaan
SUBSISTEM KETAHANAN PANGAN Di INDONESIA Mencakup kestabilan dan kesinambungan penyediaan pangan yang berasal dari: Produksi dalam negeri Ekspor-Impor, cadangan pangan Mencakup kestabilan harga pangan dan aksesibilitas pangan : Antar waktu Antar wilayah subsistem ketersediaan subsistem konsumsi subsistem distribusi Mencakup konsumsi Rumah Tangga dalam Jumlah, keragaman, Mutu gizi/ nutrisi, dan keamanan yang sesuai kebutuhan hidup sehat nuhfil hanani 5

6 Indikator kerawanan Pangan
Ketersediaan pangan (Food Availability) Akses pangan (Food Access) Food Vulnerability Penyerapan pangan (Food Utilization}

7 Pasokan pangan dari luar (Impor )
KETERSEDIAAN PANGAN PER KAPITA Produksi Pasokan pangan dari luar (Impor ) Cadangan pangan Bantuan pangan Sumber : Patrick Webb and Beatrice Rogers (dimodifikasi Luas panen Produktifitas Diversifikasi produk Sarana dan prasarana pemasaran Irigasi, teknologi, kredit, Sarana produksi Jumlah Penduduk Iklim, hama penyakit, bencana,dll.

8 AKSES PANGAN Akses Ekonomi Akses Fisik (isolasi daerah) Akses sosial
Pendapatan Kesempatan kerja Harga Pangan Infrastruktur pedesaan Sarana dan prasarana perhubungan Akses sosial Tidak adanya konflik. Perang. Bencana. dll Sumber : Patrick Webb and Beatrice Rogers (dimodifikasi) Preferensi thd jenis pangan dan Pendidikan

9 Falilitas dan Layanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Layanan kesehatan
PENYERAPAN PANGAN Falilitas dan Layanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Layanan kesehatan Sanitasi dan Ketersediaan air Kecukupan air bersih Sanitasi Pengetahuan ibu RT Pola makan Pola asuh kesehatan Outcome Nutrisi dan kesehatan Harapan hidup Gizi balita Kematian bayi Konsumsi Kecukupan Energi Kecukupan Gizi Diversifikasi pangan Keamanan pangan Sumber : Patrick Webb and Beatrice Rogers (dimodifikasi)

10 Hama dan penyakit tanaman
KERENTANAN PANGAN Gangguan iklim Hama dan penyakit tanaman Bencana alam Konflik, Perang. dll

11 Sifat Kerawanan Pangan
Sementara Khronis Sementara tidak mampu memperoleh pangan yang cukup Dalam jangka waktu lama tidak mampu memperoleh pangan yang cukup

12 RUMAH TANGGA TIDAK BISA AKSES DALAM PEMENUHAN PANGAN
MASALAH PANGAN KELEBIHAN PANGAN KEKURANGAN PANGAN RUMAH TANGGA TIDAK BISA AKSES DALAM PEMENUHAN PANGAN KEAMANAN PANGAN TURUNNYA HARGA KERUSAKAN PRODUKSI GIZI BURUK GANGGUAN KESEHATAN

13 PRINSIP PENCEGAHAN MASALAH PANGAN
Diselenggarakan untuk menghindari terjadinya masalah pangan, dilakukan dengan: memantau, menganalisis, dan mengevaluasi ketersediaan pangan memantau, menganalisis dan mengevaluasi faktor yang mempengaruhi ketersediaan pangan merencanakan dan melaksanakan program pencegahan masalah pangan

14 Prinsip Penanggulangan masalah pangan
Diselenggarakan untuk menanggulangi terjadinya kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atauketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan. Penanggulangan masalah pangan dilakukan dengan: pengeluaran pangan apabila terjadi kelebihan pangan; peningkatan produksi dan/atau pemasukan pangan apabila terjadi kekurangan pangan; penyaluran pangan secara khusus apabila terjadi ketidak-mampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan; melaksanakan bantuan pangan kepada penduduk miskin.

15 KELEBIHAN PANGAN (wilayah)
Faktor penyebab : Tingginya produksi yang tidak disertai solusi: Pemasaran dan transportasi Lumbung pangan Tunda jual LUEP/LPG Manajemen cadangan pangan Agroindustri Perencanaan areal Kelebihan dari pasokan luar

16 KEKURANGAN PANGAN (wilayah)
Faktor penyebab kekurangan : Kegagalan produksi pangan (iklim. Hama-penyakit) Rendahnya ketersediaan pangan dari produksi setempat maupun pasokan dari luar Gangguan distribusi karena kerusakan sarana dan prasarana serta keamanan distribusi Terjadinya bencana alam (banjir, Longsor, Gempa, dsb) Gangguan kondisi sosial

17 KETIDAK-MAMPUAN AKSES PANGAN (RUMAH TANGGA)
Faktor penyebab kekurangan : Bersifat fisik : Kendala kurang baiknya sistem distribusi, rusaknya sarana & prasarana transportasi, isolasi daerah, dll Bersifat ekonomi : Penurunan kemampuan daya beli dari masyarakat/individu (naiknya harga, rendahnya pendapatan, kesempatan kerja) pangan tak terjangkau Bersifat Sosial Adanya konflik sosial, adat/kebiasaan buruk, rendahnya pendidikan/pengetahuan, kurangnya perhatian pemerintah lokal, kurang aktifinya kelembagaan lokal

18 PENANGANAN KERAWANANAN PANGAN
TIGA (3) TAHAP: ANTISIPASI : Pencegahan Sebelum/Pra Rawan Pangan TANGGAP DARURAT :Saat Terjadi Rawan Pangan atau Bencana atau disebut Tanggap Darurat (Emergency Relief) REHABILITASI : Penanggulangan Pasca Rawan Pangan atau Bencana (Rehabilitation)

19 POKJA SKPG POKJA KETERSEDIAAN POKJA DISTRIBUSI POKJA KONSUMSI
PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI PANGAN DAN GIZI POKJA SKPG PERAMALAN MASALAH PANGAN DAN GIZI POKJA KETERSEDIAAN POKJA DISTRIBUSI POKJA KONSUMSI ANTISIPASI, TANGGAP DARURAT, REHABILITASI

20 DATA/ INFORMASI PENGAMBILAN KEPUTUSAN TINDAKAN/ INTERVENSI
KATA KUNCI: Data/informasi “real time” dan relevan Pengambil keputusan dan pengambilan keputusan Tindakan relevan dan pemberdayaan DATA/ INFORMASI PENGAMBILAN KEPUTUSAN TINDAKAN/ INTERVENSI UMPAN BALIK Pertanian Kesehatan BPS BMG Lainnya GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA BULOG NAKER SKPG SEBAGAI SUATU SISTEM KEWASPADAAN

21 SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI (SKPG)
Suatu sistem (alat) penyedia informasi situasi PANGAN dan GIZI secara teratur dan terus menerus untuk perumusan kebijakan, perencanaan, penentuan tindakan, danevaluasi program bidang pangan dan gizi Dilakukan melalui kegiatan analisis situasi pangan dan gizi yang didasarkan pada data laporan rutin yang tersedia, atau berdasar hasil survei-survei khusus

22 SIFAT WASPADA INFORMASI YANG DIHASILKAN DAPAT BERSIFAT: - SEBAGAI WARNING ATAU PERINGATAN DINI TTG KEMUNGKINAN TERJADI SUATU MASALAH - SEBAGAI INFORMASI UTK MEMPERTAJAM KEBIJAKAN, PERENCANAAN PROGRAM, DAN EVALUASI

23 OBYEK KEWASPADAAN: PANGAN DAN GIZI
SISTEM INI BEKERJA UTK MENGHASILKAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN SITUASI PANGAN DAN GIZI, MELIPUTI: - KETERSEDIAAN PANGAN DI MASYARAKAT - AKSES KELUARGA KE PANGAN (KETERSEDIAAN PANGAN DI KELUARGA) - PENYERAPAN PANGAN (STATUS GIZI ) - FAKTOR FAKTOR PENYEBAB

24 TUJUAN SKPG Tujuan Umum : Menyediakan informasi secara berkesinambungan tentang keadaan pangan dan gizi masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, sebagai dasar bagi para pengambil kebijakan dalam merencanakan dan mengelola program yang terkait dengan upaya meningkatkan perbaikan konsumsi makanan dan status gizi penduduk .

25 Tujuan Khusus : 1. memberikan gambaran situasi pangan dan gizi.
2. menyediakan informasi faktor-faktor dan penyebab kerawanan pangan 3. memberikan rekomendasi kebijakan bagi pengambilan keputusan 4. meningkatkan kemampuan aparat dalam memprediksi kecenderungan yang terjadi saat ini dalam memperkirakan perubahan keadaan pangan dan gizi yang akan datang. 5. memantau pelaksanaan program pangan dan gizi serta menilai efektivitas dampak SKPG.

26 Kaitan antara Penyediaan Informasi SKPG dan Pemanfaatannya untuk Tindakan

27 Sistem Informasi Dini SIDI
KOMPONEN SKPG Sistem Informasi Dini SIDI ANALISIS BERKALA SITUASI PG Penyebaran informasi (JIPG) Kewaspadaan dini terhadap perubahan situasi pangan dan gizi Penyebaran informasi pangan dan gizi bagi pihak yang terkait Perencanaan program pangan dan gizi jangka menengah dan panjang

28 SIDI Menyediakan informasi untuk PERAMALAN
TUJUAN Menyediakan informasi untuk PERAMALAN tentang kemungkinan kejadian masalah pangan dan gizi di masyarakat 2. Menyediakan informasi hasil PEMANTAUAN tentang perubahan situasi yang berkaitan dengan masalah pangan dan gizi

29 KARAKTERISTIK SISTEM ISYARAT DINI
SIDI mampu menyediakan informasi berupa peringatan tentang akan terjadinya kondisi kerawanan pangan di tingkat wilayah tertentu yang bukan hanya dini (early), tetapi juga tepat waktu (timely warning). SIDI mampu menyediakan informasi tentang alternatif keputusan dan tindakan yang tepat sasaran dan tepat waktu, untuk mencegah atau mengurangi akibat atau dampak kerawanan pangan. SIDI merupakan sistem yang lintas sektoral yang menuntut komitmen dan konsistensi dalam proses dan operasionalisasi sistem, baik sebagai penyedia data maupun pengguna informasi yang dihasilkan

30 TINDAKAN Bila ada Indikasi)
PERAMALAN (Ketersediaan Pangan) PEMANTAUAN (Pertumbuhan Balita) PEMANTAUAN (Indikator Sosek: dari laporan) PENGAMATAN (Indikator Lokal/ Gizi Buruk/Kasus kelaparan) PROSES TINDAKAN Bila ada Indikasi) KEGIATAN SIDI Lakukan Pengamatan konsumsi RT Rekomendasikan untuk Pencegahan Lakukan Invesitigasi untuk Konfirmasi Informasikan untuk Penanggulangan 30

31 STATUS GIZI 6. Daya beli keluarga 2. Harga pangan
1. Ketersediaan pangan di masyarakat Distribusi 5. Pendapatan keluarga 7. Ketersediaan pangan keluarga PENYAKIT INFEKSI JUMLAH INTAKE ZAT GIZI STATUS GIZI 3. Tingkat pendidikan 11. Jumlah ART 4. Kesempatan kerja Produksi/impor bahan pangan 9. Kebersihan lingkungan, higiene perorangan 10. Akses ke pelayanan kesehatan 8. Pola Asuh/Perawatan anggota keluarga Ketersediaan Pelayanan kesehatan

32 JENIS DATA DAN SUMBERNYA
INFORMASI JENIS DATA SUMBER DATA 1. Status Gizi Jumlah balita gizi kurang PSG/Bulan penim-bangan - Dinkes 2. Status pertum Buhan balita SKDN dan BGM - Posyandu Laporan SKDN – Dinkes 3. Bayi BBLR Jml. bayi lahir dgn berat < 2500 gram Kohor bayi – Dinkes/Puskesmas 4. Ketersediaan Pangan keluarga Konsumsi energi & Protein keluarga PKG – Dinkes 5. Penyakit infeksi Jumlah kejadian diare, campak, ispa Laporan penyakit – Dinkes/Puskesmas 6. Keadaan Sosek Jumlah KK miskin Daftar KK miskin – BKKBN/BPS

33 INFORMASI JENIS DATA SUMBER DATA 7. Daya beli Sebaran penduduk menurut jns pekerj. BPS 8. Pendidikan Sebaran penduduk menurut pendid. BPS dan Diknas/BKKBN 9. Produksi tanaman pangan pokok a. Perkiraan produksi b. Luas lahan produktif c. Luas tanam d. Luas kerusakan e. Luas panen Dinas pertanian tanaman pangan 10. Ketersediaan Protein hewani Jumlah berbagai jenis ternak Dinas peternakan/ perikanan

34 INFORMASI JENIS DATA SUMBER DATA 11. Sarana pelaya nan kesehatan a. Jml. Puskesmas b. Jumlah BP c. Jumlah Polindes d. Jml. Tenaga medis/paramedia e. dll. Statistik Kesehatan – Dinkes 12. Kesling Jml. Keluarga dgn sarana JAGA yang memadai Dinkes 13. Sarana air Bersih (SAB) Jml. Keluarga yang menggunakan sarana air bersih Dinkes - PU

35 INFORMASI JENIS DATA SUMBER DATA 14. Demografi Jml. Penduduk menurut umur dan jenis kelamin BPS 15. Impor bahan makanan pokok Jumlah bahan mkn pokok yang masuk Dolog 16. Tingkat keter sediaan bahan makanan Neraca Bahan Makanan (NBM) kabupaten Diperta TP dan BPS 17. Kondisi Rumah Status rumah sehat PKK 18. InsMas Jumlah dan jenis lembaga kemasy. KPM

36 Pemantauan/Peramalan situasi pangan dan gizi dan faktor-faktor yang berkaitan (SIDI)
90 T-1 T-2 Kewaspadaan untuk Tindakan segera pencegahan memburuknya keadaan Analisis situasi pangan dan Gizi Analisis situasi pangan dan Gizi Implementasi Program Pangan dan Gizi Dan Faktor penyebab Dan Faktor penyebab Kebijakan dan Perencanaan Program Pangan dan Gizi, dan Evaluasi

37 Bagan Organisasi Pelaksanaan SKPG

38 Kalender SKPG Kegiatan dalam SKPG dilakukan sepanjang tahun.
Kegiatan pemetaan dilakukan setiap tahun untuk perencanaan. Kegiatan peramalan dan pengamatan dilakukan sepanjang tahun untuk tindakan segera dan jangka pendek jika hasil analisis mengisyaratkan akan terjadi gangguan ketersediaan pangan dan masalah gizi.