Direktorat Jenderal Anggaran – Departemen Keuangan - Tahun 2010

Presentasi berjudul: "Direktorat Jenderal Anggaran – Departemen Keuangan - Tahun 2010"— Transcript presentasi:

1 Direktorat Jenderal Anggaran – Departemen Keuangan - Tahun 2010
Menuju Penganggaran yang Kredibel, Transparan dan Akuntabel Persiapan Penyusunan RKA-KL 2011 Dalam Rangka Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah RPJMN PBK RKA-KL RENSTRA KPJM Direktorat Jenderal Anggaran – Departemen Keuangan - Tahun 2010

2 Outline: Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK);
Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM); Persiapan Penyusunan RKA-KL Tahun 2011; Action Plan Menuju 2011.

3 PBK : Tujuan dan Landasan Konseptual
Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages between performance and budget); a. Tujuan b. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran (operational efficiency); Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (more flexibility and accountability). c. a. Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output and outcome oriented); Landasan Konseptual Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager manages); b. c. Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi Unit Kerja yang dilekatkan pada stuktur organisasi (Money follow function).

4 PBK : Keterkaitan Kinerja dan Anggaran
LEVEL NASIONAL DEP/LEMBAGA Program Target Kinerja Outcome Total Rp ESELON I PRIORITAS Indikator Kinerja Nasional Indikator Kinerja Total Rp Target Kinerja ESELON II/SATKER FOKUS PRIORITAS Total Rp Fungsi dan Sub Fungsi; Prioritas atau Non Prioritas. Indikator Kinerja Nasional KEGIATAN PRIORITAS KEGIATAN TUPOKSI KEGIATAN PRIORITAS Output dan Volume Output Indikator Kinerja Jml Rp Output dan Volume Output Indikator Kinerja Jml Rp

5 Kabinet Indonesia Bersatu II 2009-2014
Prioritas Nasional Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 1 Pendidikan 2 Kesehatan 3 Penanggulangan Kemiskinan 4 Ketahanan Pangan 11 Prioritas Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II 5 Infrastruktur 6 Iklim Investasi dan Iklim Usaha 7 Energi 8 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 9 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik 10 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi 11 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 12 Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian 13 Bidang Kesejahteraan Rakyat 14 5

6 Fokus Prioritas Nasional 2010-2014
1. REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA Konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas K/L dan restrukturisasi lembaga pemerintah lainnya Penataan otonomi daerah Penyempurnaan pengelolaan PNS Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangan di tingkat pusat maupun daerah Sinergi antara pusat dan daerah Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum Data kependudukan: Penetapan NIK dan SIAK 2. PENDIDIKAN Peningkatan akses pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi Penerapan metodologi pendidikan yang memperhatikan kemampuan sosial, watak, budi pekerti, kecintaan terhadap budaya-bahasa Indonesia Pemberdayaan peran Kepala Sekolah, revitalisasi peran Pengawas Sekolah, mendorong aktivasi peran Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten Penataan ulang kurikulum sekolah Peningkatan kualitas guru, pengelolaan dan layanan sekolah

7 Fokus Prioritas Nasional 2010-2014
3. KESEHATAN Pelaksanaan Program Kesehatan Preventif Terpadu, Penyediaan akses sumber air bersih, Penurunan tingkat kematian ibu saat melahirkan Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB Ketersediaan dan peningkatan kualitas layanan rumah sakit berakreditasi internasional di minimal 5 kota besar Pemberlakuan Daftar Obat Esensial Nasional sebagai dasar pengadaan obat di seluruh Indonesia dan pembatasan harga obat generik bermerek pada 2010 Penerapan Asuransi Kesehatan Nasional untuk seluruh keluarga miskin 4. PENANGGULANGAN KEMISKINAN Bantuan Sosial Terpadu: Integrasi program perlindungan sosial berbasis keluarga PNPM Mandiri: Penambahan anggaran PNPM MandirI, , pemenuhan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Rp 3 milyar per kecamatan untuk minimal 30% kecamatan termiskin di perdesaan, dan integrasi secara selektif PNPM Pendukung Pelaksanaan penyempurnaan mekanisme penyaluran KUR mulai 2010 dan perluasan cakupan KUR mulai 2011 Revitalisasi Komite Nasional Penanggulangan Kemiskinan

8 Fokus Prioritas Nasional 2010-2014
5. KETAHANAN PANGAN Lahan, Pengembangan Kawasan dan Tata Ruang Pertanian Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan, pengairan, jaringan listrik, serta teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal, penyediaan pembiayaan yang terjangkau, serta sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan terjangkau Peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui pola pangan harapan Pengambilan langkah-langkah kongkrit terkait adaptasi dan antisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim 6. INFRASTRUKTUR Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah Penyelesaian pembangunan Lintas Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, dan Papua sepanjang total km pada 2014 Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antar-moda dan antar-pulau yang terintegrasi Pembangunan Rumah Sederhana Sehat Bersubsidi, 180 Rusunami dan 650 twin block berikut fasilitas pendukung Penyelesaian pembangunan prasarana pengendalian banjir Penuntasan pembangunan jaringan serat optik di Indonesia bagian timur Perbaikan sistem dan jaringan transportasi di 4 kota besar

9 Fokus Prioritas Nasional 2010-2014
7. IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA Kepastian hukum Penyederhanaan prosedur Pengembangan dan penetapan Sistem Logistik Nasional Sistem informasi Pengembangan KEK di 5 lokasi melalui skema Public-Private Partnership sebelum 2012 Sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha dalam rangka penciptaan lapangan kerja 8. ENERGI Penetapan kebijakan energi yang memastikan penanganan energi nasional yang terintegrasi Restrukturisasi BUMN Peningkatan kapasitas pembangkit listrik Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan termasuk energi alternatif geothermal Revitalisasi industri pengolah hasil ikutan/turunan minyak bumi dan gas Perluasan program konversi minyak tanah ke gas 9. LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA Perubahan iklim Pengendalian Kerusakan Lingkungan Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS) dan Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS), serta Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS) pada 2013.

10 Fokus Prioritas Nasional 2010-2014
10. DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR,DAN PASCA-KONFLIK Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik Pembentukan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka pengamanan wilayah dan sumber daya kelautan Penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina pada 2010 Pengentasan daerah tertinggal di sedikitnya 50 kabupaten paling lambat 2014 11. KEBUDAYAAN, KREATIVITAS, DAN INOVASI TEKNOLOGI Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan Cagar Budaya, revitalisasi museum dan perpustakaan di seluruh Indonesia Penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya di kota besar dan ibu kota kabupaten Pengembangan kapasitas nasional untuk pelaksanaan Penelitian, Penciptaan dan Inovasi dan memudahkan akses dan penggunaannya oleh masyarakat luas Peningkatan perhatian dan kesertaan Pemerintah dalam program-program seni budaya Inovasi Teknologi

11 PBK : Peningkatan Akuntabilitas
merumuskan VISI dan MISI K/L DEPARTEMEN/ LEMBAGA Sasaran Strategis K/L Indikator Kinerja K/L merestrukturisasi Program mnrt Struktur Organisasi dan Tupoksi ESELON I Outcome Program Indikator Kinerja Program merestrukturisasi Kegiatan mnrt Struktur Organisasi dan Tupoksi ESELON II/SATKER Output Kegiatan Menyusun SBK Indikator Kinerja Keg

12 Tahapan Kegiatan dalam PBK
No. Uraian Kegiatan Dok Sumber Ket 1. Penetapan Visi dan Misi K/L Renstra K/L dan Tupoksi K/L 2. Perumusan Sasaran Strategis K/L (Outcomes K/L) Renstra K/L 3. Restrukturisasi Program Tupoksi Eselon I 4. Perumusan Outcome Program Visi & Misi Eselon I 5. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Program IKU Kegiatan unggulan atau pendekatan lain 6. Perumusan Kegiatan per Eselon II/Satker Tupoksi Eselon II/Satker 7. Penetapan Output Kegiatan Output utama sesuai core business unit 8. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan Pendekatan kuantitas, kualitas dan harga; Indikator Keluaran Suboutput.

13 PBK : Fleksibilitas Pengelolaan Anggaran
Pergeseran anggaran antar Program unt kbthn Operasional  kewenangan DJA; Pergeseran anggaran antar Program diluar kbthn Operasional tp tdk merubah target Outcome  kewenangan DJA. Pergeseran anggaran diluar kbthn Operasional tp merubah target Outcome  kewenangan DPR. Program Kegiatan Output Komponen Input Pergeseran anggaran antar Kegiatan unt kbthn Operasional  kewenangan DJPBN; Pergeseran anggaran antar Kegiatan diluar kbthn Operasional dan tdk merubah vol output  kewenangan DJPBN. Pergeseran anggaran antar Kegiatan diluar kbthn Operasional dan merubah vol output  kewenangan DJA. Pergeseran anggaran sepanjang tdk merubah volume output dan jenis belanja  kewenangan Satker; Apabila merubah jenis belanja tp volume tetap  kewenangan DJPBN. Apabila merubah volume output  kewenangan DJA. Pergeseran anggaran sepanjang tdk merubah volume Output  kewenangan Satker.

14 KPJM : Tujuan dan Landasan Konseptual
Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to improve quality of planning) 2. Pengalokasian sumber daya anggaran yang lebih efisien (allocative efficiency) 1. Lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas (best policy option) Tujuan 3. Menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) Meningkatkan disiplin fiskal (fiscal dicipline) 5. 4. Adanya mekanisme usulan tambahan anggaran bagi kebijakan baru (additional budget for new initiatives) 5. Penetapan Parameter 4. Landasan Konseptual Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar 3. Mempunyai Baseline (angka dasar) Penerapan sistem rolling budget 1. 2.

15 Kebijakan ditetapkan sbg baseline
KPJM : Ilustrasi dan Cara Kerja Rolling Budget Implikasi anggaran 2011 2012 2013 2014 Kebijakan ditetapkan sbg baseline (R)APBN Prakiraan Maju Prakiraan Maju KPJM APBN 2011 RAPBN 2012 Prakiraan Maju 2013 Prakiraan Maju 2014 TA dan KPJM T0 T+1 T+2 T+3 REALISASI 2011 APBN 2012 RAPBN 2013 Prakiraan Maju 2014 Prakiraan Maju 2015 TA dan KPJM T-1 T0 T+1 T+2 T+3

16 KPJM : Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2010-2014 Parameter
16

17 KPJM : Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2010-2014 Parameter
17

18 KERANGKA APBN JANGKA MENENGAH, 2010 – 2014 (triliun rupiah)
Baseline KERANGKA APBN JANGKA MENENGAH, 2010 – 2014 (triliun rupiah) 18 18

19 PROYEKSI RESOURCES ENVELOPE BELANJA K/L, 2010 – 2014
(triliun rupiah) Baseline 2010 2011 2012 2013 2014 I. PAGU K/L 340,1 409,1 470,6 560,1 652,6 1. Mengikat 140,0 149,4 165,9 184,6 205,4 a. Belanja Pegawai 87,8 96,2 108,6 123,0 b. Belanja Barang 31,6 35,8 38,7 41,8 45,0 c. PNBP dan BLU 20,5 17,4 18,6 19,8 20,4 2. Tidak Mengikat 200,2 259,7 304,7 375,6 447,2 50,4 52,1 56,4 61,4 66,9 Belanja Modal 83,2 113,9 138,3 180,5 219,3 Bantuan Sosial 66,6 93,7 110,0 133,6 161,0 II. BERDASARKAN SUMBER DANA Rupiah Murni 294,3 363,4 422,5 508,5 598,8 4. Pinjaman Dalam Negeri 1,0 5. Hibah Luar Negeri 1,4 2,0 1,8 1,7 6. Pinjaman Luar Negeri 22,9 25,3 26,5 29,0 30,7 Proyeksi RAPBN APBN NO. URAIAN 19

20 Arah Kebijakan Fiskal Jangka Menengah (2010-2014) Dipengaruhi oleh Beberapa Faktor :
Best Policy Option Visi, Misi, dan Program Kerja Presiden SBY & Wapres Boediono lima (5) tahun mendatang Proyeksi Indikator Ekonomi Makro (seperti Pertumbuhan Ekonomi dan Harga minyak) yang sangat terkait dengan proyeksi besaran APBN Arah Kebijakan Defisit APBN Jangka Menengah, yang dipengaruhi oleh: Kemampuan peningkatan pendapatan negara Kebutuhan belanja negara untuk mencapai sasaran pembangunan Kemampuan Pembiayaan Anggaran (Dalam Negeri & Luar Negeri) Tantangan ke Depan : Eksternal : pemulihan ekonomi dunia, fluktuasi harga komoditi primer Internal : Tingkat pengangguran & Kemiskinan, bencana alam, serta stabilitas ekonomi, politik & sosial 20

21 Arah Kebijakan Fiskal 2010 – 2014
Best Policy Option Mendukung Pengelolaan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat melalui Triple Track Strategy: Menjaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi (Pro-Growth) Menciptakan dan Memperluas Lapangan Kerja (Pro-Job) , antara lain melalui: Insentif Pajak (subsidi pajak) pada kegiatan usaha, daerah tertentu, dan komoditas strategis dalam rangka meningkatkan investasi dan ekspor, serta mempert ahankan dan meningkatkan daya saing usaha dalam negeri; Peningkatan Belanja: Infrastruktur, Memperbaiki Kesejahteraan Rakyat, melalui Program – Program Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) yang Berpihak pada Rakyat Miskin (Pro-Poor): Menjaga kesinambungan program kesejahteraan rakyat (PNPM, BOS, Jamkesmas, PKH) Pemberian subsidi tepat sasaran Mendukung Upaya Peningkatan Kemampuan Pertahanan dan Peningkatan Rasa Aman dan Ketertiban Masyarakat; Untuk mencapai sasaran-sasaran pokok tersebut, maka APBN Jangka Menengah harus tetap sehat: Defisit terkendali  seperti kondisi saat ini yang berada pada alur yang benar Rasio Utang terhadap PDB turun secara bertahap (sekalipun secara nominal jumlah utang akan meningkat) 21 21

22 Mekanisme Pengalokasian Anggaran
Contingency Reserve : * Kebutuhan mendesak dan darurat; * Policy measures; * Cadangan dan lain-lain Kebijakan Baru : * Prioritas; * Fokus Prioritas; * Kegiatan Prioritas. Angka dasar (baseline) : * Running cost (gaji, tunj., operasional, pemeliharaan, perjalanan dinas biasa); * Pelayanan dasar (tupoksi unit); * Multi-years project. 3. Alokasi anggaran dan rincian penggunaannya sesuai dengan kebijakan dan pesetujuan DPR; Target kinerja harus jelas dan terukur. 2. Alokasi anggaran dan rincian penggunaannya sesuai dengan fiscal space; Target kinerja sesuai dengan RKP. 1. Alokasi anggaran dan rincian penggunaannya sesuai dengan kebijakan tahun sebelumnya; Target kinerja sesuai dengan rencana kerja tahunan; Tidak perlu dibahas kembali.

23 Persiapan Penyusunan RKA-KL TA 2011
Perumusan Jenis dan Satuan Output Kegiatan; Beberapa Perubahan Menuju Tahun 2011.

24 Perumusan Jenis dan Satuan Output Kegiatan
Output (keluaran) adalah barang atau jasa yang dihasilkan atas pelaksanaan dari satu atau beberapa paket pekerjaan yang tergabung dalam bagian atau tahapan Kegiatan yang merupakan komponen input. Jenis Output merupakan identifikasi dari setiap keluaran yang dihasilkan dan mencerminkan tugas fungsi unit eselon II/Satker secara spesifik. Untuk output-ouput yg sejenis dihitung sbg 1 output, sedangkan apabila secara spesifik jenisnya berbeda maka dihitung sbg output tambahan. Contoh : Jalan, Jembatan, Gedung, Mobil, Laporan, Rekomendasi, Sistem Aplikasi, dll. Satuan Output merupakan identitas dari jenis output yang dihasilkan sesuai karakteristiknya. Contoh : unit, km, m2, lap, buah, dll. Baik jenis dan satuan ouput harus distandarkan di masing- masing level Eselon I bahkan sampai level K/L sehingga akan dapat diakumulasikan setiap tahun. Hasil dari perumusan jenis dan satuan output tsb akan dituangkan dalam tabel referensi RKA-KL TA 2011.

25 Keterkaitan Output dalam Penerapan PBK dan KPJM
Struktur pengalokasian anggaran terdiri atas 3 level : Program; Kegiatan; Output. Struktur Pengalokasian Anggaran 1. Output Hasil penghitungan kebu-tuhan anggaran untuk menghasilkan sebuah Output dpt ditetapkn mnjd SBK pd thn berikutnya Penghitungan Prakiraan Maju unt sebuah Kegiatan dilakukan pada level Output 3. 2. Penyusunan dan Penetapan Standar Biaya Keluaran (SBK) Penghitungan Prakiraan Maju

26 Beberapa Perubahan Menuju TA 2011 ....1)
Alokasi anggaran K/L ditetapkan berdasarkan Program sesuai hasil restrukturisasi. Besaran alokasi yang ditetapkan meliputi kebutuhan untuk : (i) gaji dan tunjangan, operasional perkantoran dan pemeliharaan; (ii) pelayanan dasar satker sesuai tugas dan fungsi; dan (iii) kegiatan yang bersifat penugasan (prioritas nasional). Kegiatan 0001 (Gaji dan Tunjangan) dan Kegiatan (Operasional Perkantoran) yang selama ini berdiri sebagai sebuah Kegiatan, mulai TA 2011 statusnya berubah menjadi Komponen Input dari sebuah Kegiatan. Penempatan Komponen Input (ex 0001 dan 0002) tidak hanya pada satu Kegiatan secara khusus tetapi dapat dialokasikan pada setiap kegiatan.

27 Beberapa Perubahan Menuju TA 2011 ....2)
Struktur pengalokasian anggaran dibagi ke dalam 3 (tiga) level dan dirinci menurut Program, Kegiatan dan Output. Setiap Output harus dapat diidentifikasi jenis dan satuannya dengan jelas, seluruh komponen input yang digunakan ditetapkan oleh penanggung jawab kegiatan dan kebutuhan anggarannya dihitung secara tepat. Dalam rangka penerapan KPJM, penghitungan Prakiraan Maju untuk sebuah Kegiatan dilakukan pada level Output. Penghitungan Prakiraan Maju dilakukan dengan mengevaluasi : (i) apakah Output yang dihasilkan masih terus dilanjutkan (on-going); (ii) apakah setiap Komponen Input yang digunakan untuk menghasilkan Output tersebut masih dibutuhkan. Hasil penghitungan tersebut selanjutnya diakumulasikan dalam level Kegiatan dan Program.

28 Beberapa Perubahan Menuju TA 2011 ....3)
Penyusunan RKA-KL dan DIPA 2011 dilakukan melalui sistem aplikasi yang terintegrasi. Setiap satker menyusun RKA-KL dengan menuangkan seluruh informasi yang berkaitan dengan informasi kinerja, informasi belanja dan informasi pendapatan dalam format Kertas Kerja RKA- KL. Setelah proses entry selesai dilaksanakan, dokumen RKA-KL dan DIPA dapat dicetak secara otomatis. Hasil perhitungan anggaran yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah Output akan ditetapkan menjadi Standar Biaya Keluaran (SBK) pada tahun berikutnya. Seluruh Output yang dihasilkan dari pelaksanaan Kegiatan yang merupakan tugas dan fungsi setiap unit dan bersifat on-going, dapat ditetapkan sebagai SBK pada tahun berikutnya. Penyesuaian terhadap besaran SBK dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap Komponen Input dan adanya perubahan parameter.

29 Action Plan Menuju APBN 2011
Workshop dalam rangka merumuskan jenis dan satuan Output untuk setiap Kegiatan bagi seluruh K/L (76)  Februari s.d. Maret 2010 (4 groups). 1. Pengembangan sistem aplikasi RKA-KL yang terintegrasi dengan sistem aplikasi DIPA  selesai pada akhir bulan Maret 2010. 2. Workshop dalam rangka uji coba penerapan format baru RKA-KL dan sistem aplikasi RKA-KL yang terintegrasi bagi seluruh K/L (76)  April s.d. Mei 2010 (2 x 4 groups). 3. Finalisasi penyusunan Revisi PP No. 21 Tahun 2004 tentang Penuysunan RKA-KL  diharapkan selesai pada akhir bulan Maret 2010. 4. Menyusun PMK tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun  selesai pada akhir Maret 2010. 5. Menyusun PMK tentang Pedoman Penyusunan Standar Biaya Keluaran Tahun  selesai pada akhir Maret 2010. 6.

30 TERIMA KASIH