PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Presentasi berjudul: "PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN"— Transcript presentasi:

1 PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TRAINING OF TRAINERS STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 2010 PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI September 2010

2 RUANG LINGKUP Penyajian pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan basis kas. Berlaku untuk setiap entitas pelaporan yang memperoleh alokasi APBN, tidak termasuk perusahaan negara Penyandingan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan anggarannya; Akuntansi Anggaran : Belanja: appropriasi; Pendapatan: estimasi.

3 PENGERTIAN Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu.

4 BASIS AKUNTANSI “BASIS KAS”
Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima kas pada rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan kas dari rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah

5 STRUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi disandingkan dgn anggaran dalam 1 (satu) periode, meliputi: pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan.

6 STRUKTUR APBN DAN REALISASINYA
REALISASI APBN A Pendapatan 900,00 950,00 B Belanja (Termasuk Transfer) 1.000,00 1.100,00 C Surplus/Defisit (A - B) (100,00) (150,00) D Penerimaan Pembiayaan 300,00 350,00 E Pengeluaran Pembiayaan (200,00) F Pembiayaan Neto (D - E) 100,00 200,00 G SILPA (F + C) 50,00

7 AKUNTANSI ANGGARAN Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Anggaran pendapatan disebut estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja disebut apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment). Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan

8 DEFINISI PENDAPATAN Semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

9 AKUNTANSI PENDAPATAN Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber dan jenis pendapatan Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

10 AKUNTANSI PENDAPATAN Dalam hal BLU, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11 DEFINISI BELANJA Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

12 AKUNTANSI BELANJA Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas umum Negara Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, penga kuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawab an atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja BLU diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur BLU

13 AKUNTANSI BELANJA Pembayaran belanja dapat dilakukan secara langsung (LS) atau melalui dana kas kecil (Uang Persediaan) yang diberikan kepada para bendahara pengeluaran. Pada saat kas dibelanjakan oleh Bendahara Pengeluaran belum diakui sebagai belanja. Pada saat dipertanggungjawabkan (penerbitan SP2D GU/ GU NIHIL) baru diakui sebagai belanja.

14 KLASIFIKASI BELANJA PEMERINTAH
Klasifikasi menurut ketentuan UU Bidang Keuangan Negara; Klasifikasi menurut PP 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

15 KLASIFIKASI BELANJA MENURUT UU KN/PN
ekonomi (jenis belanja) organisasi fungsi

16 SISTEM KLASIFIKASI BELANJA
Memberikan kerangka dasar dalam pengambilan keputusan Tujuan Akuntabilitas Oleh karena itu, belanja harus diklasifikasikan untuk berbagai tujuan yang berbeda, misalnya: Untuk penyajian laporan yang sesuai kebutuhan user. Untuk administrasi dan akuntansi anggaran Untuk penyajian LRA kepada DPR

17 KLASIFIKASI MENURUT JENIS DAN OBYEK
Klasifikasi menurut jenis dan obyek (Object – line item classification), sangat penting untuk digunakan dalam pengendalian anggaran (budgetary control) dan untuk monitoring anggaran.

18 SURPLUS/DEFISIT Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit

19 PEMBIAYAAN Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran

20 AKUNTANSI PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

21 AKUNTANSI PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara

22 TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING
Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi

23 Contoh : barang rampasan dan jasa konsultansi
TRANSAKSI PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN BERBENTUK BARANG DAN JASA Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam LRA dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. harus diungkapkan pada CaLK sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diterima. Contoh : barang rampasan dan jasa konsultansi

24 JURNAL DALAM AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Jurnal Pengesahan APBN Jurnal Otorisasi Kredit Anggaran/Alokasi Estimasi Pendapatan &Allotment Jurnal Realisasi Anggaran Jurnal Korolari Jurnal Penutup

25 JURNAL DALAM AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Jurnal untuk pengesahan anggaran dan otorisasi kredit anggaran, implementasinya disesuaikan dengan struktur entitas pelaporan dan kebutuhannya. Misalnya pada Pemerintah Pusat, jurnal anggaran tersebut diperlukan karena merupakan gabungan dari entitas-entitas pelaporan, sehingga pada Central Accounting Officenya memerlukan Sistem Akuntansi Pusat

26 SALDO NORMAL ANGGARAN Perkiraan Tambah Kurang Saldo Normal Pendapatan
Belanja

27 TERIMA KASIH DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2 Jalan Budi Utomo nomor 6, Jakarta Telepon/Faximile : 021 – Website : perbendaharaan.go.id