Dr. Ir. Heru Purboyo Hidayat P, DEA

Presentasi berjudul: "Dr. Ir. Heru Purboyo Hidayat P, DEA"— Transcript presentasi:

1 Dr. Ir. Heru Purboyo Hidayat P, DEA
Focus group discussion (FGD) PENGEMBANGAN METROPOLITAN DAN PUSAT PERTUMBUHAN DI JAWA BARAT Wilayah Pusat Pertumbuhan Pangandaran Dr. Ir. Heru Purboyo Hidayat P, DEA Badan Perencananaan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Jalan Ir. H. Juanda No. 287 Bandung 40135

2 Sistematika Pembahasan
1 5 Tujuan dan Hasil FGD Ruang Lingkup Wilayah 2 6 Tahapan Pelaksanaan Issu/Masalah dan Potensi 3 7 Pendahuluan Arahan Kebijakan Pengembangan 4 8 Rencana Pembangunan dan Pengembangan Tujuan/Visi dan Sasaran

3 1 TUJUAN & HASIL FGD TUJUAN HASIL
merumuskan konsep-konsep pengelolaan pembangunan dan pengembangan pada Pusat Pertumbuhan Pangandaran sebagai bahan arahan dalam penyusunan dokumen Rencana Besar Pembangunan  KAK Kegiatan Tahun 2015 HASIL Konsep dan Rancangan Rencana Besar Pembangunan Pusat Pertumbuhan Pangandaran, setidaknya memuat:: Isu dan masalah utama wilayah, Keunggulan wilayah, Sosok masa depan/ Visi wilayah pada akhir tahun 2050, Konsep pendekatan pemecahan masalah, Konsep dan arahan pengelolaan pembangunan da pengembangan di bidang-bidang strategis (pemerintahan, ekonomi, fisik dan lingkungan hidup, sosial-budaya, Konektivitas antar wilayah, Indikator kinerja kunci sebagai standar keberhasilan, KAK penyusunan dokumen Rencana Besar, dan Aspek-aspek lain dinilai perlu

4 Topik fgd dalam tahap pelaksanaan dan penyusunan rancangan rencana besar pusat pertumbuhan pangandaran 2 Topik FGD pertama  Perumusan masalah dan penetapan tujuan (visi), Concern/Isu & masalah; Keunggulan Wilayah; Rumusan Tujuan/Visi. Topik FGD kedua Perumusan Rencana Pembangunan dan Peningkatan Bidang Pemerintahan, Tata kelola pemerintahan modern; Kerja sama multipihak bersama masyarakat global. Pemda seperti apa yang dapat berperan sebagai Pusat Pertumbuhan; Kerjasama Antar-Daerah (KAD) seperti apa yang dapat menjadikan Pangandaran sebagai Pusat Pertumbuhan; Bagaimana memadukan peran Pangandaran sebagai PKN dalam Tata Ruang Nasional & Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dalam sistem kepariwisataan nasional.

5 Topik FGD ketiga  Perumusan Rencana Pembangunan dan Peningkatan Bidang Ekonomi
kawasan destinasi wisata dunia; kawasan industri strategis. Topik FGD keempat  Perumusan Rencana Pembangunan dan Peningkatan Bidang Transportasi Infrastruktur transportasi jalan; Infrastruktur transportasi perhubungan. Topik FGD kelima  Perumusan Rencana Pembangunan dan Peningkatan Bidang Lingkungan Hidup, Perumahan dan Permukiman, penyediaan perumahan; Infrastruktur drainase skala metropolitan; Persampahan dan limbah; RTH; Energi dan telekomunikasi; perkotaan berkelanjutan yang modern dan berwawasan lingkungan.

6 Topik FGD keenam  Perumusan Rencana Pembangunan dan Peningkatan Bidang Sosial dan Budaya,
Kawasan pusat seni budaya; kawasan pusat pendidikan dan pelatihan; sarana olahraga bertaraf internasional. Topik FGD ketujuh  Perumusan Rencana Pembangunan dan Rancangan Rencana Besar dari aspek Pembiayaan Pembangunan, Bisnis & Pemasaran, Bagaimana Pemerintah Kabupaten Pangandaran dapat membiayai pembangunannya sebagai Pusat Pertumbuhan; Bagaimana Pangandaran dapat dikenal & menjadi daya tarik, baik untuk pariwisata maupun untuk pusat kegiatan ekonomi lainnya; Bagaimana Pangandaran dapat menarik bagi investor dan/atau investasi. Topik FGD kedelapan  Finalisasi Konsep dan Rancangan Rencana Besar.

7 Pendahuluan 3 Perkembangan Aglomerasi Ekonomi, Aglomerasi Penduduk, Peningkatan Intensitas lahan terbangun, dan aktifitas sosial masyarakat di Jawa Barat Munculnya Pusat-pusat pertumbuhan karena lokasi, sejarah, dan/atau kebijakan pemerintah sehingga dimanfaatkan sebagai penggerak percepatan pembangunan di seluruh daerah salah satunya Pangandaran Berdasarkan sejarah, perkembangan wilayah selalu dimulai dari arah pantai. Dimana pantai pangandaran merupakan pantai utama yang pada masa lalu merupakan gerbang utama pertumbuhan dan pembangunan di Daerah

8 Berdasarkan potensi yang ada maka Pemerintah Daerah mengambil langkah dan inisiatif untuk mengelola pembangunan dan mengembangkan Kabupaten Pangandaran secara efektif dan efisien Pengelolaan pembangunan dan pengembangan di Kabupaten Pangandaran dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang dituangkan dalam Renip (Rencana Induk Pengembangan) Renip merupakan: a. Pedoman pelaksanaan pengelolaan pembangunan dan pengembangan di Kabupaten Pangandaran b. Arah kebijakan pengembangan Kabupaten Pangandaran c. Ditetapkan melalui PERDA

9 PETA PROVINSI JAWA BARAT 3 METROPOLITAN DAN 3 PUSAT PERTUMBUHAN
KORIDOR EKONOMI JAWA METROPOLITAN BODEBEK KARPUR CIREBON RAYA BANDUNG PUSAT PERTUMBUHAN RANCABUAYA PALABUHANRATU PANGANDARAN SUMBER: Analisis Tim WJPMDM Tahun 2011, 2012, 2013; Data SP Tahun 2010; GIS Bappeda Jabar 2020

10 Tujuan/VISI 4 Mewujudkan keterpaduan dalam pengelolaan pembangunan dan pengembangan Pusat Pertumbuhan Pangandaran Pembangunan ekonomi, kesejahteraan, modernitas, dan keberlanjutan bagi masyarakat di Kabupaten Pangandaran Meningkatkan daya saing daerah khususnya Kabupaten Pangandaran dalam menghadapi dinamika perubahan regional dan global VISI: kabupaten pangandaran menjadi tujuan wisata dunia, tempat tinggal yang aman dan nyaman berdasarkan norma-norma agama, untuk kesejahteraan semua

11 Sasaran Pembangunan dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Pangandaran
4 Pembangunan Kabupaten Pangandaran berjalan secara terintegrasi dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan Pembangunan ekonomi, kesejahteraan, modernitas, dan keberlanjutan berlangsung selaing terkait antara Kabupaten Pangandaran dengan daerah lainnya Transformasi sosial berlangsung lancar untuk memastikan kesiapan pola pikir dan perilaku masyarakat yang berdaya saing tinggi untuk beradaptasi dengan dinamika perubahan ddi tingkat regional maupun global Pengelolaan pembangunan dan pengembangan Kabupaten Pangandaran berlangsung secara terintegritas, efektif, dan efisien serta berbasis inovasi

12 Ruang Lingkup Wilayah 5 Pusat Pertumbuhan Pangandaran merupakan kesatuan wilayah yang berperan memacu pertumbuhan ekonom wilayah lain dalam jangkauan pengaruhnya. Jumlah penduduk Kabupaten Pangandaran : jiwa Luas Wilayah : ,79 Ha Terdiri dari 10 kecamatan: Kecamatan Cigugur Kecamatan Cijulang Kecamatan Cimerak Kecamatan Kalipucang Kecamatan Langkaplancar Kecamatan Mangunjaya Kecamatan Padaherang Kecamatan Pangandaran Kecamatan Sidamulih Kecamatan Parigi

13 6 ISSU/MASALAH Lingkungan Pedagang Kaki lima (PKL)
Kebersihan sekitaran pantai yang akan dijadikan sebagai pengembangan pariwisata Pengelolaan Konflik antara pemerintah dengan masyarakat sekitar Adanya keterlibatan dari pihak-pihak lain selain pemerintah (misal: preman) SDM yang terbatas Infrastruktur Tidak terawatnya prasarana dasar di pangandaran seperti: sanitasi, drainase, TPS. Keterbatasan aksesibilitas menuju pangandaran (misal:pelabuhan, jalur kereta-api, dan udara) Akses jalan kurang lebar

14 KEUNGGULAN WILAYAH 6 Pantai sepanjang 90 Km yang membentang di bagian selatan Kabupaten Pangandangan Potensi Alam terhadap pariwisata (Seperti : Hutan Lindung, Sungai, Air Terjun, Batu Hiu, Green Canyon, Pantai Karang Nini, dll) Agrobisnis (dapat dikembangkan ke sebelah utara) Potensi Perikanan Sumber Daya Alam (Pasir Besi, Uranium, Mas, Timah, Kelapa)

15 Arahan Kebijakan Pengembangan
7 Pusat Pertumbuhan Pangandaran dijadikan sebagai pusat pertumbuhan berbasis sektor pariwisata dan perikanan Pangandaran akan dikembangkan dalam sektor unggulan pariwisata dan perikanan Fokus penciptaan pelayanan jasa pariwisata yang berstandar nasional dan internasional, serta industri perikanan tangkap yang modern Pengembangan Pariwisata di Pangandaran diarahkan dengan menganut pendekatan pariwisata berkelanjutan

16 Rencana Pengembangan 8 Pembangunan dan Peningkatan pada bidang yang bersifat strategis, meliputi; Bidang Pemerintahan Bidang Ekonomi Bidang Fisik dan Lingkungan Hidup Bidang Sosial - Budaya

17 8.1 Rencana di Bidang Pemerintahan
Tata Kelola Pemerintahan modern Kerjasama multipihak bersama masyarakat global Urusan Pemerintahan strategis lainnya atas dasar kesepakatan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Peraturan gubernur

18 8.2 Rencana di Bidang Ekonomi
Kawasan destinasi wisata dunia Kawasan industri strategis Pengelolaan dan Pemeliharaan Daya Tarik Wisata (misal: Cagar Alam) Memperbanyak produk wisata yang dapat dikembangkan (misal: Sungai Cikembulan) dapat dikemas dengan beragam sehingga tidak sama dengan wisata lain yang ada di Pangandaran Wisata dikemas tidah hanya fisik, tetapi ciri khas budaya Promosi (dikemas dengan baik dan menarik) Peningkatan Aksesibilitas ke Pangandaran (khususnya: Kereta Api)

19 8.3 Rencana di Bidang Fisik
Daerah berkelanjutan yang modern dan berwawasan lingkungan: Modern  mempertimbangkan peran ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan Berwawasan Lingkungan  mengurangi pencemaran terhadap lingkungan, pemenuhan RTH, revitalisasi permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni, penghematan sumberdaya pangan, air dan energi Infrastruktur transportasi jalan Infrastruktur transportasi perhubungan Infrastruktur permukiman dan lingkungan hidup Infrastruktur sistem drainase skala metropolitan Infrastruktur energi kelistrikan Infrastruktur telekomunikasi

20 8.4 Rencana Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Wilayah Strategis Kabupaten Pangandaran
Pembangunan dan peningkatan infrastruktur transportasi jalan, antara lain: Jalan Tol Cileunyi – Nagreg - Tasikmalaya – Ciamis – Banjar Jalan Tol Banjar – Pangandaran Jalan Tol Poros Timur di jalur Pangandaran – Ciamis – Cikijing – Cirebon Jalan horizontal di Jawa Barat bagian Selatan Jalan horizontal Tengah Selatan – Selatan Jawa Barat

21 Pembangunan dan peningkatan infrastruktur permukiman, antara lain:
Pembangunan dan peningkatan infrastruktur perhubungan, antara lain: Bandara Nusawiru Jalur Kereta Api Banjar – Pangandaran Pembangunan Infrastruktur Perhubungan strategis lainnya atas dasar kesepakatan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan gubernur Pembangunan dan peningkatan infrastruktur permukiman, antara lain: Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sistem Pengelolaan Air Limbah Jaringan Drainase Perkotaan Kawasan siap banun dan lingkungan siap bangun Pusat kebudayaan dan rekreasi skala nasional dan internasional

22 MATRIKS HASIL FGD PUSAT PERTUMBUHAN PANGANDARAN
Rancangan Rencana Besar Pembangunan Pusat Pertumbuhan Pangandaran

23 Pembangunan, Bisnis, dan Pemasaran
FGD ( ) FGD ( ) Visi/Misi Ekonomi Pemerintahan Pembangunan, Bisnis, dan Pemasaran 1.   Isu utama -   Lingkungan yang tidak terjaga dengan baik. -    Terjadi kebocoran ekonomi, karena ada pengusaha-pengusaha asing Kewenangan terhadap sumber daya alam di suatu wilayah menjadi sepenuhnya kewenangan di pusat dan provinsi Basis ekonomi utama adalah perikanan dan ekonomi -    Pengelolaan MCK yang tidak baik membentuk image negative, karena kesadaran masyarakat masih sangat rendah tentang kebersihan -    Kurangnya infrastruktur untuk aksesibilitas perikanan Kawasan yang tumbuh secara terencana akan berbasis pada pemerintahan provinso dan swasta kurangnya akses ke pangandaran, sehingga wisatawan berkurang -    Lapangan terbang (Bandara Nusa Wiru) belum optimal. Justru terdapat air strip di pinggir pantai diatas pasir. Kawasan khusus, ditetapkan oleh pemerintah pusat dan menunjuk provinsi sebagai pemerintah pusat Pangandaran memiliki value of money yang baik, namun ambience kurang baik -    Pondok wisata menjadi “pasar wanita” Pangandaran sudah ditetapkan sebagai pusat kawasan strategis berbasis pariwisata dan perikanan loho pangandaran yang kurang menarik -    Daerah belum bisa mengandalkan wisatawan mancanegara karena kesanggupan infrastruktur yang masih sangat tidak memadai. Minimnya PAD Akses antar bandara yang tidak mendukung pangandaran sebagai pariwisata -    Bandara Husein belum layak menjadi pintu masuk wisatawan manca negara. keterbatsan daerah permukiman Daya tarik pangandaran seperti restoran di pangandaran kurang baik -    Konflik pariwisata dengan perikanan Promosi pangandaran yang masih kurang sehingga pangandaran masih belum terkenal

24 Pembangunan, Bisnis, dan Pemasaran
FGD ( ) FGD ( ) Visi/Misi Ekonomi Pemerintahan Pembangunan, Bisnis, dan Pemasaran  1.   Isu utama -    kawasan pantai barat belum dieksplorasi sebagai objek wisata. -    Dampak ekonomi dari pariwisata tidak di dapati oleh masyarakat lokal. Kawasan wisata Batu karas dinikmati oleh orang asing. -    Dikawasan pantai barat PKL tidak teratur, kawasan yang kotor, megurangi lahan parker sehingga jaln macet. -    Hutan lindung tidak terpelihara, berpotensi menjadi daya tarik wisata à memperkaya objek wisata di pangandaran. -    Masyarakat dan sumberdaya manusia belum siap mendukung perkembangan pariwisata. -    Di pintu-pintu masuk menuju kawasan pariwisata masih terdapat banyak preman. -    Kawasan pantai barat terdapat pemisah antara pemukiman dengan kawasan pantai. -    Relokasi PKL gagal dilaksanakan. -    Dikawasan pantai timur terdapat banyak sampah. -    Factor lingkungan perlu di pertimbangkan, terutama dengan perubahan iklim -    Dalam pengembangan potensi wisata masih lemahnya promosi.

25 Pembangunan, Bisnis, dan Pemasaran
FGD ( ) FGD ( ) Visi/Misi Ekonomi Pemerintahan Pembangunan, Bisnis, dan Pemasaran 2.   Keunggulan wilayah -    Ada koneksi antara 3 metropolitan dan tiga pusat pertumbuhan -    Mempunyai produk olahan hasil laut Pangandaran memiliki Sumber Daya Alam seperti, hutan laut, energi dan mineral dimana dapat dimanfaatkan baik dengan kerjasama kepada pemerintah pusat dan provinsi Pangandaran memiliki potensi lokasi --> banyaknya tujuan wisata -    Destinasi wisatawan perkotaan, wisatawan nusantara (middle up) memiliki 2 rencana sebagai PKW tetapi dipromosikan sebagai PKNp Baik local, domestic dan internasuinal sudah datang ke pangandaran -    Pangandaran sebagai pusat pertumbuhan berbasis pariwisata adanya pengelompokan maupun aglomerasi yang dapat menumbuhkan ekonomi dan sumber untuk inovasi -    Menjadi jalur wisata daerah –daerah di Jawa Barat bagian selatan. Potensi alam yang sangat indah -    Memiliki keaneragaman hayati. daya tarik wisata di pangandaran yang menarik dan banyak -    Potensi pasar adalah pariwisata Nusantara (Domestic Tourism). -    Memiliki pantai sepanjang 91 km -    Pangandaran mempunyai pelabuhan umum Bojong Salawe. -    Sumber Daya Alam (Pasir Besi, Uranium, Mas, Timah, Kelapa)

26 Pembangunan, Bisnis, dan Pemasaran
FGD ( ) FGD ( ) Visi/Misi Ekonomi Pemerintahan Pembangunan, Bisnis, dan Pemasaran 3.   Visi -    Industri dan aktifitas pariwisata bisa menjadi pengungkit ekonomi local. -    Terbangun koneksi antara 3 metropolitan dan tiga pusat pertumbuhan Pengembangan kawasan pangandaran apabila tumbuh dalam suatu kawasan sendiri menjadi sebagai kewenangan di daerah yang bersangkutan Pangandaran pada masa mendatang menjad tempat wisata yang memiliki skala luas -    Kinerja infrastruktur pengangkutan perlu ditingkatkan. Daerah sebagai daerah otonom harus menyusun perencanaan daerah, RUTR dan perencanan program à basis bagi penetapan anggaran -    Mengembangkan pariwisata berbasis potensi agrobisnis/agro wisata -    Pangandaran menjadi tujuan pariwisata dunia. -    Motto BERASIHAN (bersih, indah, agamis, aman, nyaman).

27 Pembangunan, Bisnis, dan Pemasaran
FGD ( ) FGD ( ) Visi/Misi Ekonomi Pemerintahan Pembangunan, Bisnis, dan Pemasaran 4.   Approach to problem -   Konsep pariwisata yang dikembangkan adalah pariwisata non-massal. Pendekatan green tourism, tema pariwisata lingkungan (eko wisata) dan pembangunan pariwisata berkelanjutan. -    Meningkatkan promosi dan ketersedian informasi untuk mendukung pariwisata Kerjasama daerah di undang-undang ditetapkan sebagai kerjasama wajib dan sukarela mengembangan perekonomian di pangandaran -    Potensi bencana gempa dan tsunami (potensi negative yang perlu dipersiapkan penanggulangannya) -    Mengemas informasi dan produk suatu daerah akan membangun suatu infrastruktur dan IPM keuangan langsung diberikan ke daerah bersangkutan Menarik investor untuk pengembangan ekonomi -    Penataan PKL(memberi ruang khusu PKL) Pengembangan Organisasi Meningkatan promosi pangandaran -    Pengembangan SDM SKPD/OPD à karena masih kabupaten baru Fungsi Gubernur yang dijadikan sebagai kepanjangan tangan presiden Peningkatan pemasaran pangandaran dengan cara marketing seperti mengadaan event-event -    Kantor-kantor dinas masih terbatas. Memperlihatkan ciri khas khusus pangandaran untuk menarik wisatawan domestik maupun internasional -    Pendekatan pengembangan kawasan supply create demand

28 Pembangunan, Bisnis, dan Pemasaran
FGD ( ) FGD ( ) Visi/Misi Ekonomi Pemerintahan Pembangunan, Bisnis, dan Pemasaran 5.   Arahan pengelolaan pembangunan -    pengembangan kawasan wisata harus dimulai dengan pembangunan sarana dan prasarana dasar, seperti akses lalu lintas, jalan raya, tol dan lapangan terbang -    Mempertahankan daya tarik wisata kawasan cagar alam dibentuk suatu kelembagaan (B-MP2JB) dengan memberikan fungsi kebijakan operasional Suatu moda harus yang efektif, kreatif, egological capital, produktif, social, dan harus berkelanjutan -    Pangandaran merupakan kawasan starategis provinsi (KSP) -    Diversifikasi produk wisata Pengelolaan Pembangunan MP2JB dilakukan berdasarkan Legal Mandate, Competence, dan fungsi dari setiap pengelolaan sesuai dengan relasi yang dibentuk antar kabupaten/kota Penetepan tema khusus yang dapat memperlihatkan ciri khas pangandaran dapat diterapkan di bangunan-bangunan pangandaran -    PDAM sudah tersedia untuk penyedian air bersih tetapi belum merata. -    Reinventing produk wisata (budaya dan fisik) Sumbu pengembangan, mnurut teori suatu growth pole apabila disambungkan dengan growth pole yang lain maka akan baik dan akan semakin berkembang dengan baik. Dari growth pole akan terbentuk suatu node yang harus bersifat dinamis, inovatif dan kreatif. Memperlihatkan ciri khas budaya yang ada di Indonesia -    Penyediaan air baku untuk industry pariwisata. -    Bagaimana 50 tahun kedepan (seperti 50 tahun Hawaii) -    Pengendalian sampah dan drainase. -    Industrialisasi perikanan. -    Perlu pengembangan jalan -    Masuk dalam kawasan KSP dan KSN

29 Pembangunan, Bisnis, dan Pemasaran
FGD ( ) FGD ( ) Visi/Misi Ekonomi Pemerintahan Pembangunan, Bisnis, dan Pemasaran -    Wisata yang dikembangkan bukan hanya berbasis pantai tetapi juga non-pantai ke arah utara di kawasan desa-desa tertinggal. -    Pertanian dan perikananà pangandaran menjdi pusat pertumbuhan berbasis agropolitan dan minapolitan. 6.   Konsep konektivitas antar wilayah -    Prospek pembangunan kedepan terutama untuk eksesibilitas à melalui jalur selatan Sukabumi dan Pelabuhan ratu. -    Peningkatan aksesibilitas khususnya kereta api cepat. kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan Bentuk kerjasama antar pemerintah dan kelembagaan/swasta dilakukan untuk membentuk informasi dalam pengembangan ekonomi -    Jalan-jalan utama yang ada harus menjadi jalan nasional, supaya tidak menjadi beban pemerintah kabupaten tetapi pemerintah pusat. -    Peningkatan jalan Jabar Selatan (Banjar-Pangandaran menjdi jalan Nasional Kerja sama dengan Daerah dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela seluruh aktor pariwisata harus saling bekerjasama -    Membuka jalan dan akses baru à Bandung – Tasik – Pangndaran. Adanya kerjasama wajib yang diambil alih oleh pemerintah pusat dilakukan kerjasama dengantravel agent atau wilayah terkenal lainya untuk memperluas promosi wisata di pangandaran -    Untuk meningkgatkan akses perlu revitalisasi jalan kereta api Konektifitas yang berhubungan yang dapat menjadi suatu rantai perhubungan di dukung oleh development axcist Dukungan event yang dikelola oleh pemerintah Gagasan terkait Development Axcist diman aharus mengembangkan daya tarik pangandaran

30 Pembangunan, Bisnis, dan Pemasaran
FGD ( ) FGD ( ) Visi/Misi Ekonomi Pemerintahan Pembangunan, Bisnis, dan Pemasaran 7.   Indikator Kinerja Kunci -    Inventarisasi sumberdaya wisata di Pangandaran -    Meningkatkan ekonomi local legal mandate pengembangan didapat berdasarkan suatu inovasi -    Pengembangan sumberdaya manusia competence -    Pertumbuhan ekonomi di pangandaran akan berimbas kepada Kota Banjar dan kab. Ciamis relasi dengan kabupaten dan kota -    Pendetailan pengembangan sosial fungsi antar wilayah yang baik 8.   Term of Reference 9.   Aspek-aspek lain -    Perlu rekayasa social untuk mempercepat pembangunan masyarakat terutama di 35 desa tertinggal Pengembangan ekonomi wilayah berbasis perikanan dan pariwisata Sumber Daya Manusia menajdi faktor utama dalam konteks sektor publik maupun sektor privat -    Urbanisasi perlu dipesiapkan, pengendalian urbanisasi supaya masyarakat local tidak terpinggir Dibentuk penerbangan transportasi reguler Meningkatkan perekonomian -    Urbanisasi tidak relevan karena ada ketimpangan social terutama didaerah tertinggal

31 TERIMAKASIH