KEMISKINAN, KEBIJAKAN PUBLIK dan KONFLIK

Presentasi berjudul: "KEMISKINAN, KEBIJAKAN PUBLIK dan KONFLIK"— Transcript presentasi:

1 KEMISKINAN, KEBIJAKAN PUBLIK dan KONFLIK
assalamu’alaikum wr. wb KEMISKINAN, KEBIJAKAN PUBLIK dan KONFLIK SEKTOR INFORMAL DAN PERKUATAN KETAHANAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN Johannes Parlindungan Siregar JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2 TIADA ROTAN, AKAR PUN JADI
9 Desember 2011 TIADA ROTAN, AKAR PUN JADI

3 SEKTOR INFORMAL TIDAK BERBADAN HUKUM MILIK SENDIRI, USAHA KELUARGA
TIDAK TERCATAT TIDAK TERJANGKAU HUKUM

4 KARARTERISTIK AKTIVITAS
MUDAH DIMASUKI SUMBER DAYA LOKAL USAHA SENDIRI OPERASIONAL KECIL PADAT KARYA KETERAMPILAN INFORMAL TIDAK TERKENA REGULASI

5 BERDASARKAN KESEMPATAN MEMPEROLEH PENGHASILAN
JENIS SEKTOR INFORMAL BERDASARKAN KESEMPATAN MEMPEROLEH PENGHASILAN SAH KEGIATAN PRIMER DAN SEKUNDER (pertanian, perkebunan, dll) USAHA TERSIER dgnMODAL BESAR DISTRIBUSI KECIL-KECILAN TRANSAKSI PRIBADI (pengemis, dll) JASA

6 TIDAK SAH JASA TRANSAKSI

7 BERDASARKAN PROTEKSI / BANTUAN PEMERINTAH
TIDAK MENERIMA BANTUAN EKONOMI BELUM MENGGUNAKAN BANTUAN EKONOMI, MESKIPUN ADA SUDAH MENDAPATKAN BANTUAN EKONOMI, TETAPI BELUM BERDIKARI WIDODO, 2006

8 PERANAN SEKTOR INFORMAL
SECARA UMUM, “PERAN” MELIPUTI : KESEMPATAN MENCAPAI TUJUAN LAIN KESEMPATAN UTK DIHARGAI KESEMPATAN MEMPEROLEH RASA AMAN KESEMPATAN MEMBENTUK HUBUNGAN SOSIAL

9 TANTANGAN YG DIHADAPI PELAKU SEKTOR INFORMAL :
ANCAMAN “PENERTIBAN” PENGEMBANGAN AKTIVITAS USAHA KEBERADAAN PADA STRUKTUR MASYARAKAT KOTA

10 PEKERJA SEKTOR FORMAL DAN INFORMAL TAHUN 1998
SUMBER : FIRNANDI

11 PERAN SOSIAL EKONOMI PKL
PKL sbg PATOLOGI SOSIAL (Bromley) KETIDAKPASTIAN MOBILITAS KETIDAKMAMPUAN KEMISKINAN TINGKAT PENDIDIKAN RENDAH PENGANGGURAN TERSEMBUNYI, “KORBAN” PERKOTAAN, SUMBER KRIMINALITAS ???????

12 PERTUMBUHAN - PKL LANGKANYA KESEMPATAN KERJA URBANISASI
RENDAHNYA TINGKAT PENDIDIKAN PERTUMBUHAN PENDUDUK

13 UMUMNYA PENDATANG DARI DESA PENDIDIKAN RENDAH
STATUS EKONOMI RENDAH ASAL UMUMNYA PENDATANG DARI DESA PENDIDIKAN RENDAH MODAL dan PENGHASILAN MODAL KECIL DAN SEADANYA BAHKAN TANPA MODAL PENGHASILAN SANGAT KECIL TEMPAT TINGGAL TINGGAL DGN KELUARGA BESAR PERMUKIMAN KUMUH

14 PENINGKATAN AKSES DAN KAPABILITAS
MARJINAL, STRATA SOSIAL RENDAH BEKERJA KERAS, ULET AKSES PASAR ALAT PRODUKSI, TIDAK SEKEDAR BERTAHAN HIDUP PENINGKATAN AKSES DAN KAPABILITAS

15 PERAN SOSIAL BUDAYA dan POLITIK
SISTEM SOSIAL BUDAYA SUBSISTENSI TATA HUBUNGAN KEKERABATAN PERILAKU SOSIAL dan BUDAYA ASAL

16 PANDANGAN : TERGANTUNG PADA NASIB
RENDAHNYA PERAN POLITIK PANDANGAN : TERGANTUNG PADA NASIB SEMPITNYA RUANG GERAK POLITIK FORMAL KEAWAMAN PADA REPRESENTASI POLITIK MENDESAKNYA KEBUTUHAN DASAR

17 TRANSAKSI AKTUALISASI KORPORASI KONSEP INTERAKSI PKL
JUAL BELI / EKONOMI TRANSAKSI SOSIALISASI IDE, TUNJUKKAN KEBERADAAN TERWUJUD DALAM KONFLIK VERTIKAL AKTUALISASI KERJASAMA, PERSAMAAN KEPENTINGAN, PERASAAN SENASIB SOLIDARITAS SESAMA PKL / ANTAR PROFESI KORPORASI

18 ASOSIASI KONFLIK KOORDINASI PAGUYUBAN / ORGANISASI
BENTURAN NILAI DAN KEPENTINGAN VERTIKAL : PKL vs APARAT, HOROSONTAL : PKL vs PEJALAN KAKI KONFLIK KERJASAMA KELEMBAGAAN (FORMAL) KOORDINASI

19 LSM PKL PKM PARKIR WARGA PEMKOT TOKO PEJALAN KAKI SUPPLIER
MUSTAFA, 2008 (disederhanakan)

20 PENGEMBANGAN EKONOMI SEKTOR INFORNAL
KEKUATAN DAYA TAHAN PADAT KARYA KEAHLIAN KHUSUS PERMODALAN KELEMAHAN MODAL LEMAH PASOKAN BAHAN BAKU TEKNOLOGI KEMAMPUAN KOMUNIKASI PENGELOLAAN

21 TANTANGAN PELUANG PERSAINGAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI
PENAWARAN (Labour Market Effect, tawaran kemitraan) PERMINTAAN (produk dgn harga yg relatif rendah)

22 KRITERIA PENGEMBANGAN
PRODUK POTENSI EKSPOR PRODUK PENGGANTI BARANG IMPOR TINGKATKAN OVERALLL EFFICIENCY SEKTOR PEMASOK SEKTOR FORMAL

23 KASUS : YOGYAKARTA 25 % INFORMAL FORMAL 40 % WIDODO, 2006

24 DIPERKIRAKAN SEKTOR INFORMAL MENYERAP 25% OUTPUT SEKTOR FORMAL
SUB SEKTOR PENYERAPAN (%) PERTANIAN DAN PERTAMBANGAN 6 INDUSTRI PENGOLAHAN 10 PERDAGANGAN, RESTORAN, LISTRIK, GAS, AIR, BANGUNAN 4 ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 2 LAINNYA 3 DIPERKIRAKAN SEKTOR INFORMAL MENYERAP 25% OUTPUT SEKTOR FORMAL SUB SEKTOR PENYERAPAN (%) PERTANIAN DAN PERTAMBANGAN 2 INDUSTRI PENGOLAHAN 20 PERDAGANGAN, RESTORAN, LISTRIK, GAS, AIR, BANGUNAN 8 ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 5 LAINNYA OUTPUT KEGIATAN INFORMAL MENYEDIAKAN INPUT YG MURAH BAGI KEGIATAN FORMAL (MENCAPAI 40%) WIDODO, 2006

25 USAHA BERBASIS RUMAH TANGGA (UBR)
FUNGSI RUMAH MENURUT JOHAN SILAS : RUMAH (SAJA). RUMAH HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI TEMPAT TINGGAL. RUMAH PRODUKTIF. RUMAH SELAIN DIPERGUNAKAN SEBAGAI TEMPAT TINGGAL, JUGA SEBAGAI ASET PRODUKTIF (EKONOMI) TIPE CAMPURAN. FUNGSI RUMAH YG PALING DOMINAN DAN MENJADI SATU DENGAN TEMPAT BEKERJA. TIPE BERIMBANG. TEMPAT TINGGAL DIPISAH DENGAN TEMPAT BEKERJA TETAPI PADA BANGUNAN YANG SAMA. TIPE TERPISAH. TEMPAT BEKERJA MENDOMINASI BANGUNAN DAN TEMPAT TINGGAL BIASANYA TERLETAK DI BAGIAN BELAKANG BANGUNAN RUMAH (SAJA) RUMAH PRODUKTIF

26 3 PRINSIP SEKTOR INFORMAL dlm UBR :
PRINSIP UBR 3 PRINSIP SEKTOR INFORMAL dlm UBR : OVERLAPING ANTARA PENYEDIA MODAL dgn TENAGA KERJA MERATANYA PERSAINGAN. USAHA TIDAK TERORGANISIR & TIDAK BERBADAN HUKUM, TANPA PEMBATASAN TENAGA KERJA BACKWARD LINKAGE UBR FORWARD LINKAGE

27 KARAKTERISTIK KARAKTERISTIK UBR di SURABAYA :
RUMAH dan RUMAH TANGGA sbg MODAL KERJA KAMPUNG sbg KESEMPATAN dan KEMUDAHAN KERJA (ASPEK LOKALITAS) KOMUNALISME MASYARAKAT KAMPUNG sbg KEKUATAN BERSAMA TENAGA KERJA TAMBAHAN TERSEDIA SETIAP SAAT PROSES PEMBERDAYAAN MELALUI “PENYUBURAN BERSAMA” KELONGGARAN-KELONGGARAN (PERIZINAN, PAJAK, dll) BASIS KEKUATAN KOTA yg BERTUMPU pada MASYARAKAT JOHAN SILAS (2000)

28 KONFLIK ALOKASI RUANG KOMPROMI WAKTU PEMBAGIAN TUGAS PENGADAAN MODAL
LOKALITAS USAHA

29 BEST PRACTISE-UBR SUNGAI JAGIR WONOKROMO – SURABAYA
PENGALAMAN PERMUKIMAN MARJINAL DI SEPANJANG SUNGAI JAGIR WONOKROMO – SURABAYA (IDAWATI, 2000) 1965 1969 1980 1985 PEMBENTUKAN PPDWS (PERSATUAN PEDAGANG PASAR WONOKROMO SURABAYA), MENGELOLA TAMAN KOTA. PEMBERIAN IJIN BERMUKIM dan BERDAGANG DGN BANGUNAN 3,5 x 4m. PENGUHUNIAN sec. BERTAHAP DAN MASSAL LAHAN MASIH KOSONG PENINGKATAN UTILITAS KAWASAN, LEGITIMASI PERMUKIMAN. GUBUK LIAR MUNCUL, LOKASI WTS PEMBERSIHAN dan PENERTIBAN. PELARANGAN PENGHUNIAN

30 TAHAP PERTAMA TAHAP KEDUA
Pengkaplingan diatur dan ditetapkan pengurus PPDWS Ijin diberikan pemda pada anggota/warga yg bersedia menanam dan merawat tanaman (+ 50 KK) Ukuran bangunan 3,5 x 4 m dgn lebar kapling = 3 m TAHAP KEDUA Dilakukan orang2 yg tergusur dari daerah lain dibantu pengurus PPDWS dgn lebar kapling = 2,5m (+ 25 KK) Biaya pengelolaan = Rp 350,-

31 TAHAP KETIGA TAHAP KEEMPAT
Pengkaplingan massal berdasarkan perjanjian dgn RT tanpa sepengetahuan pengurus PPDWS TAHAP KEEMPAT Konsolidasi dan jual beli kapling oleh warga dengan kuitansi bermaterai yg diketahui oleh RT.

32 PERMUKIMAN dan PENGHUNIAN
PENDIDIKAN MAYORITAS LULUS SLTP. PENGHUNI AN : 2 – 7 ORG/RUMAH STATUS TANAH : HAK PAKAI (80%) dan SEWA (Rp /bln). MAYORITAS KONDISI BANGUNAN PERMANEN. LUAS BRUTTO PENGHUNIAN : 20,82 m2/org (TIDAK TERMASUK KUMUH). KEAMANAN : TIDAK AMAN, DIAPIT SUNGAI DAN JALAN BESAR. KAWASAN DILALUI OLEH KENDARAAN UMUM YG MEMBERI POTENSI EKONOMI WARGA. SELURUH WARGA TELAH MEMAHAMI RESIKO TINGGAL DI KAWASAN TERSEBUT.

33 UBR dan PERKEMBANGANNYA
JENIS UBR : SEBAGIAN BESAR JASA DAN KOMBINASI (JASA-PENJUALAN, JASA-RETAIL, PRODUKSI-PENJUALAN, PENJUALAN-JASA- RETAIL. BAHAN BAKU DARI LUAR KECAMATAN DAN LUAR KOTA (KAYU-MADURA, BAMBU- MOJOKERTO, PERALATAN PANCING-CIAMIS). PEKERJA : MAYORITAS 3 PEKERJA (ANGGOTA KELUARGA), SEBAGIAN KECIL > 5 org. PENULARAN KEAHLIAN PADA ANGGOTA KELUARGA DAN TETANGGA. BUANGAN DISISIHKAN DAN DIJUAL KE PABRIK PENGOLAHAN HARDBOARD DAN INDUSTRI LAINNYA. PEKERJA BANYAK YG KORBAN PHK. MODAL : MAYORITAS SENDIRI, TIDAK ADA YG MELALUI KREDIT BANK. PENGHASILAN : MAYORITAS Rp – Rp JENIS USAHA DISTRIBUSI : Rp SEBAGIAN BESAR ORANGTUA BERHASIL SEKOLAHKAN ANAK SAMPAI PERGURUAN TINGGI. UBR dan PERKEMBANGANNYA > 10 thn < 2thn 6 - 10thn 2-5 thn

34 SOSIAL EKONOMI dan PERANAN UBR
PENGHASILAN WARGA SUDAH DI ATAS RATA2 PENDUDUK MISKIN (Rp96.959). PERANAN SETIAP ANGGOTA KELUARGA MEMEGANG ANDIL. POLA HIDUP MENETAP (KESULITAN MENCARI LOKASI BARU, WARISAN, KEDEKATAN DGN TEMPAT KERJA / LOKASI STRATEGIS). LEBIH DARI 80% PENGHUNI MEMPERGUNAKAN RUMAH SEBAGAI TEMPAT USAHA >> USAHA (UBR) MEMEGANG PERANAN PENTING DALAM MENJAGA EKSISTENSI WARGA.

35 wassalamu’alaikum wr. wb
TERIMA KASIH UBAHLAH KEPRIHATINAN MENJADI SEMANGAT UNTUK MEMPERSATUKAN BANGSA …… … KITA HADIR UNTUK MEREKA … wassalamu’alaikum wr. wb

36 KEPUSTAKAAN DIGDOYO. ANALISIS USAHA SEKTOR INFORMAL DI PERKOTAAN.
MUSTAFA MODEL TRANSFORMASI SOSIAL SEKTOR INFORMAL. PENERBIT INSPIRE ESCAP & UN-HABITAT ORGANISASI BERBASIS KOMUNITAS : KAUM MISKIN SEBAGAI AGEN PEMBANGUNAN FIRNANDI. STUDI PROFIL PEKERJA DI SEKTOR INFORMAL DAN ARAH KEBIJAKAN KE DEPAN. BAPPENAS. SUPRIYANTO, ARIES PERUBAHAN FISIK RUMAH TINGGAL DENGAN ADANYA UBR. MAKALAH DALAM BUKU “RUMAH PRODUKTIF : DALAM DIMENSI TRADISIONAL DAN PEMBERDAYAAN”, PENYUNTING : JOHAN SILAS et al. LABORATORIUM PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN JURUSAN ARSITEKTUR FTSP – IST. SURABAYA SILAS, JOHAN RUMAH PRODUKTIF: PENDEKATAN TRADISI DAN MASYARAKAT. MAKALAH DALAM BUKU “RUMAH PRODUKTIF : DALAM DIMENSI TRADISIONAL DAN PEMBERDAYAAN”, PENYUNTING : JOHAN SILAS et al. LABORATORIUM PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN JURUSAN ARSITEKTUR FTSP – IST. SURABAYA IDAWATI RUMAH PRODUKTIF SEBAGAI KETAHANAN PERMUKIMAN MARJINAL. MAKALAH DALAM BUKU “RUMAH PRODUKTIF : DALAM DIMENSI TRADISIONAL DAN PEMBERDAYAAN”, PENYUNTING : JOHAN SILAS et al. LABORATORIUM PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN JURUSAN ARSITEKTUR FTSP – IST. SURABAYA WIDODO PERAN SEKTOR INFORMAL TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH. JURNAL EKONOMI DAN BISNIS INDONESIA. Vol 21, No.3, 2006,