ANALISIS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Presentasi berjudul: "ANALISIS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH"— Transcript presentasi:

1 ANALISIS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 2006-2007

2 PENDAHULUAN Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pelayanan publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah di bawahnya yang meliputi konsep rentang kendali tertentu. Menurut UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, desen-tralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu dampak pelaksanaan desentralisasi adalah terjadi ketimpangan antar daerah berupa ketimpangan vertikal dan ketimpangan horizontal.

3 PENDAHULUAN Pelaksanaan otonomi mengikuti asas ”money follow function” artinya uang yang ditransfer ke daerah sesuai fungsi fiskal yang didesentralisasikan ke daerah. Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi ada 2 : Kemampuan keuangan daerah (kewenangan, kemampuan, dan pengelolaan sumber keuangan). Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar. Dalam otonomi Melalui analisis rasio keuangan pemerintah, tolok ukur pelaksanaan otonomi dapat diidentifi-kasi keberhasilannya.

4 KONSEP DAN DEFINISI Rasio PAD
Rasio PAD merupakan indikator yang menunjukkan tingkat kemandirian daerah. Rasio PAD adalah perbandingan antara besarnya PAD suatu daerah dibandingkan dengan jumlah seluruh penerimaan daerah tersebut. RASIO DANA PERIMBANGAN (RASIO TRANSFER) Indikator rasio transfer merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap transfer pemerintah pusat. Rasio transfer adalah perbandingan antara besarnya dana perimbangan yang diterima suatu daerah dibandingkan dengan jumlah seluruh penerimaan daerah tersebut.

5 KONSEP DAN DEFINISI RASIO BAGI HASIL
Indikator rasio bagi hasil merupakan indikator yang menunjukkan potensi pendapatan keuangan daerah dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam yang dimiliki. Rasio bagi hasil adalah perbandingan antara besarnya dana bagi hasil yang diterima suatu daerah dibandingkan dengan jumlah seluruh penerimaan daerah tersebut. RASIO DAU DAN DAK Indikator rasio DAU dan DAK merupakan indikator yang menunjukkan besarnya tingkat partisipasi pemerintah pusat dalam menutup kesenjangan fiskal pemerintah. Rasio DAU dan DAK adalah perbandingan antara besarnya DAU dan DAK yang diterima suatu daerah dibandingkan dengan jumlah seluruh penerimaan daerah tersebut.

6 KONSEP DAN DEFINISI RASIO DESENTRALISASI
Rasio desentralisasi pengeluaran merupakan rasio antara pengeluaran pemerintah daerah dibagi dengan total pengeluaran semua daerah dan pengeluaran pemerintah pusat. GOVERNMENT SIZE Government size atau ukuran pemerintah secara terminologi merupakan ukuran belanja pemerintah atau bisa juga merupakan ukuran pajak yang merupakan sumber pendapatan pemerintah. Secara matematis, government size merupakan rasio antara total belanja pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah terhadap produk domestik regional bruto (PDRB).

7 KONSEP DAN DEFINISI RASIO PENDAPATAN ASLI DAERAH (RASIO PAD)
RASIO DANA PERIMBANGAN (RASIO TRANSFER) RASIO BAGI HASIL

8 KONSEP DAN DEFINISI RASIO DAU DAN DAK RASIO DESENTRALISASI dimana :
Gdi = pengeluaran pemerintah daerah ke-i Gp = pengeluaran pemerintah pusat GOVERNMENT SIZE

9 RASIO PAD Pada periode , rasio PAD terhadap APBD secara umum mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa provinsi yang belum mampu menggali sumber pendapatan asli daerah relatif banyak sehingga peranan total PAD terhadap APBD secara keseluruhan mengalami penurunan.

10 INDIKATOR RASIO PAD ======================================
Pola Hub. Tingkat Kemampuan Daerah Kemandirian Keuangan Rendah Sekali 0 – Instruktif Rendah > 25 – 50 Konsultatif Sedang > 50 – 75 Partisipatif Tinggi > 75 – Delegatif

11 RASIO TRANSFER Rasio dana perimbangan dari pusat terhadap APBD (rasio transfer) relatif banyak mengalami kenaikan. Artinya, ketergantungan provinsi terhadap transfer keuangan dari pemerintah pusat semakin tinggi. Data empiris menunjukkan lebih banyak provinsi yang mengalami penurunan rasio PAD daripada yang mengalami kenaikan.

12 RASIO DANA BAGI HASIL Rasio dana bagi hasil mayoritas provinsi mengalami penurunan. Artinya, semakin banyak provinsi yang tidak tergantung dengan transfer dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Peningkatan ketergantungan daerah terhadap transfer lebih banyak disebabkan oleh faktor lain di luar dana bagi hasil yaitu DAU dan DAK.

13 RASIO DAU DAN DAK Rasio DAU dan DAK terhadap total penerimaan daerah di tingkat provinsi pada umumnya mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak provinsi yang tergantung pada transfer DAU maupun DAK. Dengan demikian, peningkatan ketergantungan transfer dari dana perimbangan sebagian besar daerah bersumber dari DAU dan DAK

14 RASIO DESENTRALISASI Semua provinsi mengalami kenaikan rasio desentralisasi. Artinya, semua provinsi mengalami kenaikan rasio belanja terhadap total belanja nasional secara agregat. Kenaikan rasio desentralisasi disebabkan oleh turunnya total belanja secara agregat.

15 GOVERNMENT SIZE Mayoritas provinsi mengalami kenaikan rasio belanja terhadap PDRB. Fakta empiris ini mendukung teori Oates-Wallis yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal akan mendorong kenaikan belanja pemerintah daerah sehingga akan menaikkan pula ukuran pemerintah (government size).