PENGUPAHAN.

Presentasi berjudul: "PENGUPAHAN."— Transcript presentasi:

1 PENGUPAHAN

2 KEPENTINGAN UPAH PEKERJA PENGUSAHA PEMERINTAH MASYARAKAT
Pemenuhan kebutuhan hidup pekerja dan keluargannya Biaya produksi dan produktifitas kerja Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja Kualitas hidup dan daya beli

3 PERKEMBANGAN UPAH 1. SITUASI AWAL 2. KEPEMILIKAN TANAH 3. PERANAN UANG
Pertanian dan usaha tradisional Tenaga kerja pertanian Pertanian dan industri kecil Hasil usaha dikonsumsi bersama Imbalan berbentuk bagi hasil Imbalan uang dan natura

4 PERKEMBANGAN IMBALAN 4. IMBALAN JASA TENAGA KERJA 5. IMBALAN FINANSIAL
6. IMBALAN FINANSIAL DAN NON FINANSIAL Upah sebanding sumbangan jasa Sebagian upah berbentuk uang Upah, bonus dan insentif Upah satuan waktu, upah satuan produk Upah kabupaten / propinsi & sektor Fasilitas, jaminan sosial dan fasilitas

5 SATUAN UPAH SATUAN WAKTU SATUAN PRODUK UPAH PER JAM BENTUK UANG
( UNIT HASIL ) UPAH PER HARI UPAH PER MINGGU BENTUK PRODUK (BAGI HASIL ) UPAH PER BULAN

6 KOMPONEN UPAH UPAH POKOK BERFUNGSI EKONOMIS TUNJANGAN BERFUNGSI
SOSIAL & INSENTIF GAJI DASAR YG DITETAPKAN UNTUK MELAKSANANKAN SATU JABATAN ATAU PEKERJAAN TERTENTU PADA GOLONGAN / PANGKAT DAN MASA KERJA TERTENTU TUNJANGAN JABATAN TUNJANGAN TRANSPORT TUNJANGAN PERUMAHAN TUNJANGAN KELUARGA TUNJANGAN KESEHATAN HERMAN-SPMI

7 NILAI UPAH NILAI NOMINAL NILAI RIIL
UPAH YANG DITERIMA DALAM BENTUK UANG, TERMASUK UPAH ATAU GAJI POKOK BESERTA TUNJANGAN-TUNJANGAN NILAI NOMINAL DIBOBOTKAN DENGAN TINGKAT INFLASI ATAU INDEKS HARGA KONSUMEN

8 PENGHASILAN PEKERJA UPAH BRUTO NATURA DAN FASILITAS (UPAH NOMINAL)
UPAH LEMBUR, PERUMAHAN,ANTAR JEMPUT , MAKAN, REKREASI DLL. UPAH NETO (TAKE- HOME -PAY) UPAH BRUTO DIKURANGI PAJAK PENGHASILAN

9 FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT UPAH
PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN PEKERJA KONDISI PASAR KERJA (PERMINTAAN & PENAWARAN BIAYA HIDUP (INDEKS HARGA KONSUMEN) KEMAMPUAN PERUSAHAAN MEMBAYAR BIAYA PRODUKSI KEMAMPUAN SERIKAT PEKERJA (KEBERADAAN & KEKUATAN SP) PRODUKTIVITAS KERJA (PRESTASI TENAGA KERJA) KEBIJAKAN DAN INTERVENSI PEMERINTAH (UPAH MINIMUM)

10 STRUKTUR DAN SKALA UPAH
STRUKTUR UPAH SKALA UPAH UPAH POKOK : ATURAN DASAR UNTUK MENENTUKAN TINGKAT UPAH YANG DIDASARKAN : UPAH DASAR YG DIBAYAR KEPADA PEKERJA MENURUT TINGKAT / JENIS PEKERJAAN TINGKAT PENDIDIKAN DAN KETRAMPILAN TUNJANGAN TETAP : TINGKAT PENJEJANGAN YANG DIDASARKAN PRESTASI KERJA, MASA KERJA, DAN JABATAN TUNJANGAN TDK TETAP :

11 SISTEM PRINSIP FUNGSI PERLINDUNGAN UPAH
DIDASARKA ATAS PRESTASI SEORANG PEKERJA PEMBAYARAN UPAH HARUS DIBERIKAN DALAM BENTUK UANG HARUS MAMPU MENJAMIN KELANGSUNGAN HIDUP PEKERJA DAN KELUARGANYA UPAH TIDAK LAGI DIPENGARUHI OLEH TUNJANGAN-TUNJANGAN YANG TIDAK ADA HUBUNGANNYA DENGAN PRESTASIKERJA KEMUNGKINAN PEMBERIAN UPAH DALLAM BENTUK BARANG YANG JUMLAHNYA DIBATASI

12 SYSTEM PENGUPAHAN DITINGKAT PERUSAHAAN

13 PERINGKAT SEDERHANA ( JENJANG / JABATAN )
TEHNIK PEMERINGKATAN KELEMAHAN PERINGKAT PEKERJAAN TERTINGGI & TERENDAH SEBAGAI BENCH MARK PANITIA PENILAI PEMERINGKATAN PEKERJAAN BERDASARKAN JABATAN STRUKTUR ORGANISASI SBG DASAR PERINGKAT PEKERJAAN KESEDERHANAANNYA MENGAKIBATKAN PENGUKURANNYA YANG KASAR TIDAK ADA SKALA NILAI UNTUK MENGUKUR PEKERJAAN PARA PENILAI MEMILIKI PERTIMBANGAN SUBYEKTIF

14 SISTEM PERBANDINGAN FAKTOR-FAKTOR ( JENIS PEKERJAAN, TANGGUNG JAWAB & RESIKO )
PENDEKATAN PROSEDUR MENGGUNAKAN SISTEM PERINGKAT KEMEMPUAN ORANG PER ORANG PADA PENILAIAN PEKERJAAN PEMERINGKATAN PEKERJAAN BERDASARKAN FAKTOR-FAKTOR PEKERJAAN MEMILIH FAKTOR-FAKTOR PEKERJAAN EVALUASI REKERJAAN LAINNYA BERDASAR UKURAN FAKTOR MENYUSUN, MENYESUAIKAN, DAN MELAKSANAKAN STRUKTUR UPAH

15 TEORI PENGUPAHAN 1. TEORI DAYA BELI PERMINTAAN AKAN BARANG DAN JASA
DAYA BELI PEKERJA PENJUALAN YANG MENGUNTUNGKAN UPAH PEKERJA YANG CUKUP

16 BATAS ATAS TINGKAT UPAH BATAS BAWAH TINGKAT UPAH
2. TEORI PERUNDINGAN KEBERHASILAN BISNIS PERUSAHAAN KEKUATAN BERSAING RESIKO KERUGIAN JIKA UPAH NAIK BATAS ATAS TINGKAT UPAH TINGKAT UPAH URGENSI KEBUTUHAN PENGUSAHA AKAN TENAGA KERJA URGENSI KEBUTUHAN PEKERJA AKAN PEKERJAAN KEKUATAN BERUNDING KEKUATAN PEKERJA MENOLAK KEKUATAN SERIKAT PEKERJA PENURUNAN BIAYA HIDUP BATAS BAWAH TINGKAT UPAH