Peningkatan Kinerja Riset Dalam Skema Badan Layanan Umun.

Presentasi berjudul: "Peningkatan Kinerja Riset Dalam Skema Badan Layanan Umun."— Transcript presentasi:

1 Peningkatan Kinerja Riset Dalam Skema Badan Layanan Umun

2 Pembahasan: Konsep BHMN dan BLU. Pengelolaan Dana Penelitian dalam skema BLU.

3 PT BHMN vs PK BLU (1). BLU ≠ BHMN – (baca: BLU tidak sama dengan BHMN minus) (2). BLU = PTN ++ (baca: BLU sama dengan PTN plus plus)

4 Matrix BHMN, BLU, PTN No.UraianPT BHMNPTN BLUKeterangan 1Dasar HukumPeraturan Pemerintah (PP 153 tahun 2000) UGM sebagai PT BHMN Peraturan Presiden tentang Penetapan UGM menjadi PTP Dari status Otonomi menjadi Fleksibilitas (otoritas yg diijinkan adalah menyusun, mengusulkan, tapi tidak menetapkan) 2Dasar Operasional ART; SK Rektor SOTKStatuta 3Status PTBukan SatkerSatker Kementerian  UGM menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kemendikbud (Laporan keuangan harus dikonsolidasi bukan sbg Pelengkap)  Anggaran, Perbendaharaan dan Akuntansi harus selaras dengan peraturan Kemenkeu 4Dana yang dikelola DIPA dan Dana Masyarakat DIPA dan PNBP  Perubahan Damas menjadi PNBP mengakibatkan pola pengelolaan keuangan harus mengacu pada peraturan Kemenkeu  Diperlakukan sebagai Keuangan Negara

5 Matrix..lanjutan No.UraianPT BHMNPTN BLUKeterangan 5Perencanaan dan Penganggaran Renstra dapat disusun dengan kegiatan yang disusun sesuai sasaran dan program masing- masing PT Mengacu pada renstra kemendikbud Jadwal penyusunan anggaran Damas dapat diatur sendiri dan penetapannya oleh MWA Jadwal penyusunan anggaran dan penetapannya oleh Kementerian Mulai pada pertengahan Januari sudah harus menyampaikan usulan Pagu PNBP Anggaran Damas (RKAT) yangtelah disahkan MWA menjadi dasar pelaksanaan anggaran Anggaran PNBP dituangkan dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggran), disahkan oleh DPR melalui Kemenkeu Dasar acuan pelaksanaan anggaran adalah ketentuan-2 yang diatur dalam lingkup Keuangan Negara (SBU, Standar Akuntansi Pemerintah, dll) Realisasi anggaran (pendapatan dan belanja) DAMAS (RKAT) tanpa proses pengesahan oleh MWA Realisasi anggaran (pendapatan dan belanja) PNBP menggunakan mekanisme pengesahan oleh Kemenkeu Semua realisasi Pendapatan dan Belanja harus disyahkan kepada Ditjen Perbendaharaan setiap Triwulan Tidak mengatur kelebihanrealisasi Pendapatan danBelanja secara formal, jika terjadi kelebihan akan diakomodasi dalam RKAT-P Realisasi kelebihan dari ambang batas PNBP dan Belanja dari perencanaannya ditetapkan oleh Kemenkeu  Jika ada realisasi PNBP melebihi ambang batas 10% dari perencanaan, maka harus ada Pengesahan atas Revisi pd Kemenkeu  Perlu kecermatan dalam melakukan perencanaan

6 SIKLUS PERENCANAAN BLU

7 Matrix Lanjutan... No.UraianPT BHMNPTN BLUKeterangan 6Standar layananDitetapkan oleh RektorDiusulkan oleh Rektor dan ditetapkan oleh Kementerian 7Tarif LayananTarif dari sumber Damas ditetapkan oleh Rektor Tarif PNBP diusulkan satker dan ditetapkan oleh Kemenkeu  Sedang diupayakan agar Tarif pendapatan dan Belanja dapat ditetapkan oleh Rektor atau minimal Kemendikbud 8Pengelolaan KasPengaturan dan pelaporan rekening bank oleh Unit Kerja kepada Rektor Pengaturan dan Pelaporan rekening bank oleh Kemenkeu  Terdapat pembatasan jenis dan jumlah rekening bank  Rekening bank pada level unit kerja hanya berfungsi sebagai rekening penggunaan saja bukan sebagai rekening Penerimaan 9Utang – PiutangBisa dijalankan sesuai prinsip-prinsip dalam kebijakan akuntansi Ditentukan melalui adminitrasi oleh Kemenkeu Ada pembatasan kewenangan dalam penghapusan piutang oleh Rektor 10InvestasiRektor memiliki kewenangan dalam hal investasi jangka pendek dan jangka panjang Rektor hanya diberi kewenangan dalam pengelolaan kebijakan investasi jangka pendek Investasi jangka panjang harus mendapatkan persetujuan dari Kemenkeu

8 Tantangan UGM dari BHMN menjadi BLU: Tarif Tarif Penerimaan Tarif SPP, BOP, SPMA di program sarjana telah dipayungi oleh SK Rektor dan memiliki karakteristik yang sama di setiap fakultas namun di sisi tarif SPP, BOP, SPMA program internasional tingkat sarjana masih ber-SK- kan di tingkat fakultas. Tarif layanan untuk mahasiswa profesi dan spesialis juga masih dipayungi oleh SK Fakultas dan nilainya bervariasi. Tarif layanan penerimaan mahasiswa S2, S3 telah terpayungi dengan SK Rektor namun memiliki variasi yang beragam dari masing – masing prodi. Tarif layanan laboratorium, baru sebatas tarif yang ada di lingkungan LPPT dimana dokumen awal yang diperoleh adalah standar honorarium atas layanan laboratorium sehingga tarif yang diajukan dalam kajian akademik ini ditentukan atas dasar nilai yang wajar dan perlu dievaluasi kembali.

9 Tarif Biaya Perlu adanya persamaan persepsi dan pengkasifikasian pengeluaran ke dalam komponen tridarma (pendidikan, penelitian, dan pengabdian) serta komponen layanan administrasi karena masing-masing unit mempunyai persepsi tersendiri. Penyusunan standar biaya tidak dapat dipisahkan dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal) sebagai acuan dasar, dan Akuntansi Biaya untuk perhitungan unit cost. Fakultas dan unit kerja lainnya dalam merealisasikan anggaran belum sepenuhnya merujuk pada SBU Universitas.

10 Yang perlu disiapkan: Tarif penerimaan pendidikan (SPP, BOP, SPMA) merujuk pada keputusan Rektor yang sudah dikeluarkan (SIREG). Tarif Pengeluaran sementara merujuk pada Standar Biaya Universitas (SBU) 2012 yang telah ditetapkan oleh Rektor. Untuk tarif yang belum dipayungi oleh SK Rektor dan memiliki variasi yang beragam Secara bertahap akan disesuaikan melalui tim sekretariat BLU. Akan dibentuk tim sekretariat persiapan BLU dengan tugas utama mempersiapkan implementasi PK BLU dan melakukan sosialisasi kepada unit kerja.

11 Matrix lanjutan No.UraianPT BHMNPTN BLUKeterangan 11Pengelolaan Aset Aturan pengadaan dan penghapusan menggunakan aturan yang berlaku, sedangkan pemanfaatan dapat dijalankan sesuai SOP yang disusun oleh PT Mengikuti aturan Direktorat Kekayaan Negara - Kemenkeu Aset perguruan tinggi menjadi Barang Milik Negara, maka penggunaan dan pengelolaannya mengacu pada peraturan dari Ditjen Kekayaan Negara (Pembelian, Penggunaan dan Penghapusan) 12Kerugian negaraUntuk damas tidak dikenal istilah kerugian, yang ada adalah analisis efisiensi Diatur melalui kebijakan Kemenkeu 13Kebijakan akuntansi dan pelaporan Untuk sumber damas, dapat dikembangkan kebijakan dan model pelaporan keuangan sesuai prinsip-prinsip akuntansi nirlaba (PSAK 45) PNBP dicatat dan dilaporkan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 45)  Laporan keuangan UGM dari dana DIPA dicatat berbasis Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), sedangkan dari PNBP mengacu pada PSAK 45  Laporan keuangan UGM akan dikonsolidasikan pada lap. Keuangan Kemendikbud dan harus berbasis SAP  Laporan keuangan harus disampaikan lebih awal (pertengahan Januari) karena akan dikonsolidasikan di Kemendikbud.

12 Pengelolaan Rekening bank Rekening bank yang digunakan tidak dilaporkan ke Universitas. Rekening bank yang digunakan belum mengataskamakan atau menunjukkan kepemilikan suatu institusi atau lembaga Pembukaan dan penutupan rekening tidak dimintakan persetujuan atau ijin ke Universitas.

13 Penataan Rekening Temuan BPK: Penerimaan pendidikan dan non pendidikan UGM TA 2010 tidak disetorkan ke rekening Rektor sebesar Rp336.832.693.470,38. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.05/2010 Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja disebutkan dalam pengelolaan PK BLU terdapat 3 jenis rekening yaitu: 1. Rekening Penerimaan 2. Rekening Lainnya Rekening lainnya terdiri atas 3 macam yaitu: Rekening Pengelolaan Kas BLU Rekening Operasional BLU Rekening Dana Kelolaan 3. Rekening Pengeluaran Terdapat pembatasan jenis dan jumlah rekening bank Rekening bank pada level unit kerja hanya berfungsi sebagai rekening penggunaan saja bukan sebagai rekening Penerimaan

14 Solusi yang diberikan: Struktur Rekening Perguruan Tinggi BNI, Bank Lain*BNI

15 Virtual Account Definisi Virtual Account adalah nomor identifikasi mitra perguruan tinggi (Pihak Ketiga/Mahasiswa/Unit Kerja) yang dibuka oleh bank atas permintaan perusahaan untuk selanjutnya diberikan oleh perguruan tinggi kepada mitranya (Pihak Ketiga/Mahasiswa/Unit Kerja) sebagai nomor Rekening Tujuan. Setiap setoran atas keuntungan Virtual Account, sistem secara otomatis membuku ke Rekening Utama dengan mencantumkan Nomor dan Nama Rekening Virtual (Pihak Ketiga/Mahasiswa/Unit Kerja).

16 Virtual Account Company Virtual ID Yang terhubung dgn A/C No. 1234567890 atas nama PT XYZ Virtual Account terdiri dari 16 Digit Nomor, 8 Digit terakhir nomor dapat ditentukan bebas oleh customer dengan contoh sbb : Kode rekening Virtual Account Nomor ID dari Pihak Ketiga/Mahasiswa/Unit Kerja 988 1234 5678 12 5 34 KODECOMPANY IDPARTNER IDNAMA PIHAK KETIGA/MAHASISWA/UNIT KERJA 9880001510000100Beasiswa PT A 9880001510000110Mahasiswa B 9880001510000120Koperasi Mahasiswa C 988DstDst..Dst… Contoh Data Virtual Account untuk rekening tujuan 1234567890 dengan company id 00015:

17 Contoh Implementasi Pooling Acc Univ. XYZ Virtual Acc PT. A 9880001510000100 Virtual Acc Mhs. B 9880001510000110 Virtual Acc KopMa. C 9880001510000120 Statement 9880001510000100 PT. A 100 9880001510000110 Mhs. B 200 9880001510000120 KopMa. C 300 Masing-masing Distributor/Agent/Mitra melakukan pembayaran/ Setoran dengan nomor tujuan virtual account masing-masing, 1 Distributor/Agent/mitra mempunyai 1 nomor virtual yang bisa sekaligus menjadi nomor identitas. Transaksi untuk keuntungan Virtual Account secara online akan dibukukan ke rekening Pooling PT. ABC Indonesia.

18 Pertanyaan yang sering ditanyakan: No.PertanyaanJawaban 1 Bagaimana dengan pengadaan barang? Apakah harus merujuk pada Kepres 80 tahun 2003/PP 54 tahun 2010? Sesuai dengan PP 23 tahun 2005 Pengadaan boleh dilakukan sebagian atau seluruhnya tidak mengikuti Perpres 54 tahun 2010. 2 Bagaimana dengan pegawai/SDM yang Non PNS? Sesuai dengan PP 23 tahun 2005 pasal 33 ayat 1 disebutkan bahwa: “Pejabat pengelola BLU dan pegawai BLU dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional non-pegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan BLU” Sehingga pemimpin BLU diberikan pendelegasian wewenang untuk menetapkan dan mengelola pegawai Non-PNS, dalam rangka menutup kekurangan pegawai BLU 3 Apakah ada penyesuaian nama jabatan dan impilikasi pada honorarium? Nomenklaturnya ada di peraturan pemerintah. Saat ini Menpan dan RB belum menyepakati nomenklatur BHMN dan BLU. Kalau nomenkaltur ditolak, ada potensi UGM akan kembali menggunakan nomenklatur jabatan ala PTN (misal Pembantu Rektor, Pembantu Dekan, Kepala Biro, dll) 4 bagaimana pengelolaan dana dari sumber kerjasama, pd masa transisi dan nantinya dg skema PK-BLU? dokumentasi kontrak kerjasama melalui persetujuan Rektor yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengeluarannya diharapkan bisa ditarik In-Out ke Fakultas (detilnya masih perlu konfirmasi ke Kemenkeu). Selain itu, perlu diestimasi kemungkinan terjadinya kontrak kerjasama pada awal tahun anggaran agar nantinya tidak mempengaruhi realisasi pagu PNBP yang sudah ditetapan.

19 Aktivitas berbasis layanan Pasal 8 PP 23/2005 mensyaratkan bahwa BLU harus menyusun standar layanan, sehingga perlu melakukan regrouping terhadap aktivitas akademik dan non akademik dijadikan dalam format layanan Misalnya: beberapa aktivitas yang terkait dengan perkuliahan dan pembelajaran (yang direncanakan dalam pola PT BHMN) dikelompokkan dalam suatu jenis layanan tertentu Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan dalam pengelolaan keuangan adalah kehandalan sistem aplikasi yang dimanfaatkan Misalnya: dalam penganggaran belanja modal nantinya harus lebih rinci, harus disertai dengan spesifikasi dan rencana pengadaannya, untuk itu diperlukan sistem aplikasi yang dapat mengakomodir proses perencanaan belanja modal

20 Isu-Isu Terkait Rencana BLU di UGM

21 PENCAPAIAN TUJUAN PENELITIAN

22 TUJUAN MEKANISME PENGELOLAAN DANA PENELITIAN Menata sistem pengelolaan dana penelitian Mempermudah peneliti dalam pelaksanaan penelitian Meningkatkan akuntabilitas pelaporan Keuangan penelitian

23 Pengelolaan Dana Dana Damas (PNBP); Dana Dikti; Dana Asing (AUSAID, World Bank dll);

24 dana terikat vs dana bebas 1. Dana Terikat penggunaannya sudah terbatas sesuai dengan yang ditentukan oleh pemberi dana, donatur atau pemerintah. Penggunaan dana ini harus merujuk pada anggaran dengan tarif biaya yang telah disetujui. 2. Dana Bebas Sumber dana yang dipertanggungjawabkan harus benar- benar dana yang tidak dibatasi penggunaannya oleh donatur. Penggunaan dana ini harus merujuk pada tarif biaya Universitas.

25 Mekanisme Penerimaan Dana Penelitian Sumber Penerimaan Rek Induk Bendahara Penerimaan/Rek penerima LPPM Bendahara Pengeluaran/Rek pengeluaran Direktur Keuangan LAP. OPERASIONAL DAN NERACA Peneliti 25

26 ASPEK KEUANGAN Apakah dana penelitian dibelanjakan sesuai dengan anggaran Apakah laporan keuangan sudah disusun sesuai format yang sudah ditetapkan Apakah dana penelitian dibelanjakan dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan donor Apakah pajak yang timbul akibat kegiatan penelitian sudah disetorkan

27 RINCIAN KEGIATAN PENGELOLAAN KEUANGAN Penyusunan RAB (Proposal) Administrasi Keuangan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

28 A. PENYUSUNAN RAB 1. Komponen Alokasi Anggaran Dana (proposal) a. Gaji/Honorarium b. Barang/bahan Habis Pakai c. Peralatan d. Perjalanan Dinas e. Pajak f. Lain-lain

29 B. ADMINISTRASI KEUANGAN Semua penerimaan (jumlah grant dan bunga grant) disetor melalui rekening rektor dan semua pengeluaran dikelola sesuai dengan anggaran yang telah disetujui oleh donatur/pemerintah dan lainnya. Peneliti dapat langsung mengajukan dana sesuai dengan anggaran penelitian yang ada. Presentase tahap pencairan dana sesuai dengan ketentuan (ketentuan akan diatur tersendiri)

30 Lanjutan… Peralatan dan aset tetap lain yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian, akan menjadi milik lembaga tersebut setelah penelitian selesai Ketentuan mengenai pengadaan peralatan Mekanisme perjalanan dinas mengikuti Standar Biaya Umum (SBU) yang telah ditentukan oleh universitas berdasarkan SBU Pemerintah Semua SPJ penggunaan dana dicatat, disimpan dan dilaporkan oleh Bag.Keuangan.

31 Terima kasih