Upload presentasi
Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu
Diterbitkan olehEddy Anshari Telah diubah "9 tahun yang lalu
1
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Institut Pertanian Bogor
2
Outline
3
I. PENDAHULUAN Unsur penting untuk mendukung pembangunan Nasional Indonesia masih kategori buruk (Survei PERC, 2010) Skor 8.0 dari skala 0-10 (10 terburuk), sehingga MENGHAMBAT Proses Pembangunan (Terutama Investasi dan Layanan Publik) Indikator Birokrasi yang Baik: 1. Efektif 2. Efisien 3. Kepuasan Pengguna Layanan 4. Akuntabilitas 5. Responsivitas Reformasi Birokrasi di Kemenkeu Sangat Strategis: 1. Kemenkeu sebagai Pengelola Keuangan Negara 2. Bendahara Umum Negara REFORMASI BIROKRASI
4
Untuk mengetahui Kemajuan Reformasi Birokrasi Kemenkeu dari aspek Kepuasan Pengguna Layanan SURVEI KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN UNGGULAN KEMENKEU RI TAHUN 2013 SURVEI KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN UNGGULAN KEMENKEU RI TAHUN 2013 Diperoleh Informasi kondisi pelayanan saat ini harapan pengguna sebagai dasar pengambilan kebijakan peningkatan kinerja layanan
5
TUJUAN
6
www.wondershare.com TUJUAN
7
Ruang Lingkup Kegiatan Fokus kepada LAYANAN UNGGULAN KEMENKEU Republik Indonesia 10 SATKER YANG DIKAJI : 1.Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 2.Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) 3.Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) 4.Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) 5.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) 6.Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) 7.Sekretariat Jenderal (Setjen) 8.Inspektorat Jenderal (Itjen) 9. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) 10. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK)
8
Ruang Lingkup Kegiatan Wilayah Survei (1) Medan, (2) Jakarta, (3) Surabaya, (4) Balikpapan, (5) Makassar, (6) Batam
9
Data Data Primer Data Sekunder Perorangan Perusahaan Kuantitatif: Wawancara Terstruktur dengan Kuesioner Kualitatif: Wawancara Mendalam (in- depth) Hasil Survei Kepuasan Pelanggan Tahun 2010 - 2012 Jenis Data Catatan: Responden dipilih secara acak dari long-list yang disiapkan oleh setiap Satker untuk masing-masing layanan unggulan
10
Statistika Deskriptif: Gambaran umum Importance Performanca Analysis (IPA): identifikasi prioritas perbaikan Biplot: perbandingan relatif antar kelompokProcrustes: perubahan antar waktuStructural Equation Model: keterkaitan antar atribut layanan Metode Analisis Data
11
RESPONDEN
12
Capaian Jumlah Responden (Target 2600) Kantor Unit Layanan TotalJakartaMedanSurabayaBalikpapanMakasarBatam DJP 7913051211158483 DJBC 5832329295493877 DJA 138..... DJPb 417986587546251 DJKN 351925249446648 DJPK 96251613 1415 Setjen 24122743142 Itjen 19162.1.. DJPU 52..... BPPK 159..... TOTAL 28471344352362246267276
13
Layanan yang Diakses Stakeholders DJPb, Tahun 2013 Jenis/Kode Layanan DJPB Jumlah Responden (Orang)Persentase (%) 442 15035.97 443 6716.07 445 13031.18 446 7016.79 DJPB 417100 Kode LayananNama Layanan 442 Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Non Pegawai (UP/TUP/GUP/LS) pada KKPN Percontohan 443 Revisi DIPA pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 445 Pelayanan Rekonsiliasi Tingkat KPPN 446 Pelayanan Rekonsiliasi Tingkat Kanwil
14
Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan KEMENTERIAN KEUANGAN Tahun 2013
15
Indeks Kepuasan Kementerian Keuangan
17
Bagaimana dengan Ditjen Perbendaharaan?
18
Indeks Kepuasan Ditjen Perbendaharaan
20
Indeks Kepuasan Tiap Satker
21
ANALISIS
22
Distribusi Tingkat Kepuasan Penggunan Jasa Layanan DJPb dibandingkan dengan Kemenkeu RI Tahun 2013
23
Distribusi Tingkat Kepuasan Stakeholders terhadap Layanan DJPb berdasarkan Wilayah Penelitian, Tahun 2013
24
Persepsi Stakeholders terhadap Kinerja DJPb dibandingkan Tahun Lalu
25
Skor Tingkat Kepuasan Stakeholders Terhadap Layanan DJPb Berdasarkan Wilayah, Tahun 2013
26
Skor Kinerja DJPb Berdasarkan Jenis Layanan,Tahun 2013
27
Skor Tingkat Kepuasan Stakeholder DJPb Berdasarkan Unsur Layanan Tahun 2013 Diurutkan berdasarkan tingkat kepentingan unsur layanan
28
Hasil Analisis Biplot Kinerja Layanan DJPb Berdasarkan Jenis Layanan,Tahun 2013 (75.3%) (19.1%) X1 Keterbukaan/Kemudahan akses terhadap informasi X7 Akses terhadap kantor layanan X2 Informasi layanan (persyaratan, prosedur, dll) X8 Waktu penyelesaian layanan X3 Kesesuaian prosedur dengan ketentuan yang ditetapkan X9 Pembayaran biaya sesuai aturan/ketentuan yang ditetapkan X4 Sikap Petugas/pegawai X10 Pengenaan sanksi/denda atas pelanggaran thd ketentuan layanan (syarat/prosedur) X5 Kemampuan & Keterampilan Petugas/pegawai X11 Keamanan lingkungan dan layanan X6 Lingkungan Pendukung
29
Hasil Analisis Biplot Kinerja Layanan DJPb Berdasarkan Wilayah, Tahun 2013 (65.5 %) (28.2 %) Semakin tinggi X1 Keterbukaan/Kemudahan akses terhadap informasi X7 Akses terhadap kantor layanan X2 Informasi layanan (persyaratan, prosedur, dll) X8 Waktu penyelesaian layanan X3 Kesesuaian prosedur dengan ketentuan yang ditetapkan X9 Pembayaran biaya sesuai aturan/ketentuan yang ditetapkan X4 Sikap Petugas/pegawai X10 Pengenaan sanksi/denda atas pelanggaran thd ketentuan layanan (syarat/prosedur) X5 Kemampuan & Keterampilan Petugas/pegawai X11 Keamanan lingkungan dan layanan X6 Lingkungan Pendukung
30
Importance Performance Analysis (IPA) Layanan DJPb Berdasarkan Unsur Layanan, Tahun 2013
31
Perbedaan Matriks IPA Layanan DJPb Tahun 2013 dengan Tahun 2012 Berdasarkan Unsur Layanan X1 Keterbukaan/Kemud ahan akses terhadap informasi X7 Akses terhadap kantor layanan X2 Informasi layanan (persyaratan, prosedur, dll) X8 Waktu penyelesaian layanan X3 Kesesuaian prosedur dengan ketentuan yang ditetapkan X9 Pembayaran biaya sesuai aturan/ketentuan yang ditetapkan X4 Sikap Petugas/pegawai X10 Pengenaan sanksi/denda atas pelanggaran thd ketentuan layanan (syarat/prosedur) X5 Kemampuan & Keterampilan Petugas/pegawai X11 Keamanan lingkungan dan layanan X6 Lingkungan Pendukung
32
Perubahan Kualitas Layanan DJPb Tahun 2013 dengan Tahun 2012/2011 Berdasarkan Layanan Konfigurasi targetSSRMSE R2R2 Tahun 20120.057490.138 80.28 Tahun 20110.071020.154 90.72 Indikator Statistik Analisis Procrustes DJPb
33
Perubahan Kualitas Layanan DJPb Tahun 2013 dengan Tahun 2012 /2011 Berdasarkan Indikator Layanan
34
Perbedaan Kinerja DJPb Tahun 2013 dengan Tahun 2012 Berdasarkan Indikator Layanan X1X2X3X4X5X6X7X8X9X10Y 4420.00-0.03-0.05-0.09-0.040.050.000.010.03-0.020.01 443-0.07-0.200.170.550.250.160.090.270.05-0.020.19 4450.080.020.09-0.010.090.340.310.100.040.020.12 X1KeterbukaanX7Akses terhadap Layanan X2Informasi PersyaratanX8Waktu penyelesaian X3Kesesuaian ProsedurX9Kesesuaian Pembayaran X4Sikap PetugasX10Pengenaan Sanksi X5Keterampilan PetugasX11Keamanan Layanan X6LingkunganYTingkat Kepuasan Terjadi perubahan positif pada layanan 443 dan 445, sedangkan layanan 442 cenderung tidak berubah. Perubahan positif terjadi pada atribut-atribut layanan, X4, X5, X6, X7, X8
35
Hasil Analisis SEM untuk Model Kepuasan Stakeholders DJPb, Tahun 2013 Driver dari kepuasan pengguna lebih didominasi oleh atribut yang terkait dengan Input dan Proses, bukan Output
36
ANALISIS PERSEPSI KORUPSI
37
Jumlah Responden yang Memberikan Biaya Tambahan Tahun 2013 (N=2847) 0 0 0 0
38
Persentase Responden yang Memberikan Biaya Tambahan Tahun 2012 dan 2013 (%)
39
Persentase Responden yang Memberikan Biaya Tambahan Berdasarkan Wilayah Survei
40
Persentase Persepsi Responden atas Pemberian Biaya Tambahan
41
Persentase Responden Mengenai Inisiatif Pemberian Biaya Tambahan
42
Pengaruh Biaya Tambahan terhadap Kualitas Layanan
43
Intensitas Biaya Tambahan
44
Persentase Bentuk Imbalan
45
Jenjang Pemberian Imbalan
46
Tahap Pemberian Imbalan
47
Penentuan Besarnya Biaya Tambahan
48
Persentase Responden yang Menganggap Wajar Pemberian Uang Tambahan dalam Setiap Pengurusan Layanan (N= 2847)
49
Persentase Responden terhadap Keseriusan Tingkat Korupsi Tahun 2013 (N=2847)
50
TERIMA KASIH
Presentasi serupa
© 2024 SlidePlayer.info Inc.
All rights reserved.