KEBIJAKAN MONETER DAN KEBIJAKAN FISKAL

Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN MONETER DAN KEBIJAKAN FISKAL"— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN MONETER DAN KEBIJAKAN FISKAL
Pengantar Ilmu Ekonomi

2 MENU Uang Peranan Dan Fungsi Uang
Proses Perubahan Jumlah Uang Beredar. Pasar Uang Dan Tingkat Bunga Fungsi Bank Sentral Teori Moneter Klasik Kebijakan Moneter, Pasar Terbuka Sistem Perbankan Kebijakan Fiskal Peranan Kebijakan Fiskal Komponen APBN APBN Dan Kebijakan Fiskal

3 Uang - Adalah persediaan aset yang dapat dengan segera digunakan untuk melakukan transaksi - Adalah sesuatu yang diterima masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah

4 Fungsi Uang Penyimpan nilai Unit hitung Media pertukaran
Untuk mengukur transaksi ekonomi Media pertukaran Likuiditas uang Standar pembayaran di masa y.a.d gaji

5 Jenis Uang… Uang fiat Uang komoditas Near money
Nilai nominal > nilai komoditas itu sendiri Uang komoditas Nilai nominalnya = nilai komoditas itu sendiri Uang perak, emas dll Near money Syarat likuiditas cheque

6 Teori permintaan uang Real money balance (klasik) Motivasi transaksi
Motivasi berjaga-jaga Motivasi mendapatkan keuntungan

7 Uang Beredar UANG BEREDAR = M 1 + M 2
Jumlah Uang Beredar (JUB) tidak seluruhnya ditentukan oleh Pemerintah. Perilaku bank-bank dan masyarakat umum ikut menentukan pula proses timbulnya uang beredar, meskipun pemerintah masih tetap merupakan pelaku yang paling menentukan. Dua pengertian tentang uang beredar; Narrow money (M1): uang kartal dan uang giral Broad money (M2): narrow money ditambah uang quasi Quasi money mencakup saldo deposito berjangka dan simpanan tabungan di bank. UANG BEREDAR = M 1 + M 2

8 Uang Inti (Reserve Money)
Proses penciptaan uang beredar berawal dari timbulnya uang inti (reserve money), uang inti adalah seluruh uang yang dikeluarkan oleh pemerintah (bank sentral) ditambah saldo rekening koran milik bank-bank (atau masyarakat) pada bank sentral. Uang inti bisa pula dilihat sebagai penjumlahan antara uang kartal dengan cadangan bank (bank reserve). Jumlah uang inti di masyarakat meningkat karena tiga sebab: Surplus neraca pembayaran, Defisit APBN yang dibiayai dengan pencetakan uang baru, Kenaikan kredit bank sentral kepada bank-bank dan kepada lembaga-lembaga lain. Keadaan sebaliknya menyebabkan kondisi jumlah uang inti berkurang. Dalam proses penciptaan uang, bagian dari uang inti yang dipegang oleh masyarakat umum langsung menjadi uang kartal, sedangkan sisanya yang dipegang oleh bank-bank umum sebagai cadangan bank kemudian “melipatkan diri” menjadi uang giral.

9 Rekening Giro pada Bank
Uang Inti (reserve money) Uang yang dikeluarkan oleh Bank Sentral (Pemerintah) Saldo Rekening Koran (Giro) Pada Bank Sentral + Di Masyarakat Umum Di Bank Umum + Milik Bank-Bank Uang Kartal Cadangan Bank Sebagai Jaminan Rekening Giro pada Bank Milik Masyarakat Jumlah Uang Beredar (JUB)

10 Cara Untuk Mempengaruhi Jumlah Uang Yang Beredar
Kebijakan diskonto (discount rate policy) Operasi pasar terbuka Merubah cash ratio Pengwasan kredit secara selektif

11 Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Uang Yang Disimpan Masyarakat
The quantity of money that people plan to hold depends on four main factors: ■ The price level ■ The nominal interest rate ■ Real GDP ■ Financial innovation

12 Permintaan terhadap uang

13

14 Lembaga Keuangan Lembaga yang kegiatan utamanya menghimpun dan menyalurkan dana dengan motif mendapatkan keuntungan Lembaga yang meningkatkan efisiensi pasar uang-modal Titik equilibrium supply & demand akan uang

15 Lembaga Keuangan Perbankan
BU yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Bank ada 2 jenis: Bank Umum BPR/Bank Perkreditan Rakyat

16 Bank Umum Kegiatan usaha memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran
Menghimpun dana (tabungan dll) Memberikan kredit Menerbitkan surat pengakuan utang Membeli, menjual, menjamin untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya

17 Bank Umum Bank umum tidak boleh melakukan: Penyertaan modal
Melakukan usaha perasuransian

18 BPR Lembaga yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya (prinsip syariah atau konvensional) Bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dll

19 Yang boleh vs yang tidak (BPR)
Menghimpun dana dari masyarakat (simpanan) Memberikan kredit Menyediakan pembiayaan (bagi hasil) Menempatkan dananya (obligasi,SBI) Menerima simpanan (giro) Melakukan penyertaan modal Melakukan usaha perasuransian

20 Bank Sentral Bank Indonesia
Mengatur jumlah uang beredar dalam perekonomian Fungsi: Agen fiskal pemerintah Banknya bank Menentukan kebijakan moneter Pengawasan, evaluasi dan pembinaan perbankan Penanganan transaksi giro Riset-riset ekonomi

21 Independensi BI Kepemimpinan & kewenangan BI
Presiden tidak punya kemampuan intervensi terhadap kepemimpinan dan kewenangan BI (UU No.23/1999 pasal 41) Hubungan keuangan dengan pemerintah Tidak boleh meminjam BI wajib membagi hasil usahanya kepada pemerintah (pasal 62)

22 Lembaga Keuangan Non Bank
Mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya untuk membiayai investasi/konsumsi individu/perusahaan Perusahaan Asuransi Lembaga Dana Pensiun Perusahaan Investasi Perusahaan Pembiayaan (leasing) Pegadaian

23 Lembaga Keuangan Informal
Tidak berlandasan kekuatan hukum Prosedur sederhana dan cepat Bunga tinggi Menolong masyarakat

24 Suku Bunga Interest: pembayaran yang dilakukan atas penggunaan sejumlah uang. Interest rate : jumlah interest yang dibayarkan per unit waktu atau orang harus membayar untuk kesempatan meminjam uang. Karakteristik pinjaman dari tingkat suku bunga Suku bunga diskonto adalah tingkat suku bunga yang dibayar oleh bank umum apabila meminjam uang dari Bank Sentral.

25 Suku Bunga Tipe-tipe Suku Bunga Ada 2 tipe suku bunga, yaitu : 1. Real interest rate Koreksi atas tingkat inflasi dan didefinisikan sebagai nominal interest rate dikurangi dengan tingkat inflasi. Real rate = Nominal rate – Rate of inflation 2. Nominal interest rate. Tingkat suku bunga yang biasanya tertera di rekening koran dimana mereka memberikan tingkat pengembalian untuk setiap investasi yang dilakukan.

26 Kebijakan Moneter Upaya mengendalikan/mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan (better) dengan mengatur jumlah uang beredar Better: Meningkatnya output keseimbangan Terpeliharanya stabilitas harga

27 Kebijakan Moneter Jenisnya:
Monetary expansive (menambah jumlah uang beredar) Monetary contractive (jumlah uang beredar dikurangi)  tight money policy

28 Instrumen Kebijakan Moneter
Ada 3 instrumen kuantitatif untuk mengatur jumlah uang yang beredar: Open market operation Discount rate Reserve requirement ratio Moral persuasion (Kualitatif)

29 Open market operation Pemerintah mengendalikan jumlah uang beredar dengan menjual/membeli surat2 berharga milik pemerintah (SBI, SBPU) Jika mengurangi  OM selling, uang akan lari ke otoritas moneter Jika menambah  OM buying

30 Discount Rate Yaitu tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah atas bank-bank umum yang meminjam ke bank sentral Jika menambah  DR diturunkan Jika mengurangi  DR ….?

31 Rasio cadangan wajib (RRR)
Jika RRR diperbesar  kemampuan bank memberikan kredit akan < dari sebelumnya. RRR= 10%  bank dapat mengalirkan pinjaman sebesar 90%

32 Moral persuation (kualitatif)
BI sebagai otoritas moneter mengarahkan/mengendalikan jumlah uang dengan Memberi saran agar perbankan hati-hati dengan kreditnya Membatasi keinginannya meminjam uang dari bank sentral

33 Kebijakan Fiskal Kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola/mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik/diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

34 Perbedaan Moneter dan Fiskal
Kebijakan moneter Pemerintah mengendalikan jumlah uang beredar Kebijakan fiskal Pemerintah mengendalikan penerimaan dan pengeluarannya

35 Penerimaan & Pengeluaran Pemerintah
Pajak (Tax)  T Government Expenditure  G

36 Pajak Untuk memperdalam pemahaman tentang kebijakan fiskal dan pengaruhnya terhadap keseimbangan perekonomian Besarnya pajak yang diterima tergantung pendapatan. Pajak dapat mempengaruhi perilaku produksi dan konsumsi

37 Pajak Iuran wajib kepada pemerintah yang bersifat memaksa dan legal, sehingga pemerintah mempunyai kekuatan hukum untuk menindak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya (hukum) Tidak ada balas jasa pemerintah atas ini Dipungut untuk menjalankan roda perekonomian

38 Pajak Pemindahan sumber daya yang ada di sektor RT dan perusahaan (dunia usaha) ke sektor pemerintah melalui mekanisme pemungutan tanpa wajib memberi balas jasa langsung (ekonomi)

39 Klasifikasi Pajak Pajak objektif Pajak subjektif Pajak langsung
Pajak yang dikenakan berdasarkan aktivitas ekonomi para Wajib Pajak (PPN) Pajak subjektif Dipungut dengan melihat kemampuan WP (PPh) Pajak langsung Pajak yang beban pajaknya tidak dapat digeser kepada WP yang lain (no tax incidence). (PBB,PPh) Pajak tidak langsung Dapat digeser (tax incidence). (PPn)

40 Tarif Pajak Pajak Nominal Pajak Persentase
Pengenaannya berdasarkan sejumlah nilai nominal tertentu Pajak Persentase Proporsional (tarif % tetap) Progresif (tarif makin tinggi) Regresif (tarif makin turun)

41 Politik Anggaran Anggaran tidak berimbang
Anggaran defisit (kebijakan fiskal ekspansif) G direncanakan > dari T Anggaran surplus (kebijakan fiskal kontraktif) Pemerintah mengerem pengeluarannya untuk menurunkan tekanan permintaan atau mengurangi daya beli dengan menaikan pajak Anggaran berimbang Bila G=T Peningkatan disiplin dan kepastian anggaran

42 Komponen APBN APBN  mempunyai dua komponen besar yaitu : 1.      Anggaran pendapatan Negara terdiri dari : a.      Pajak b.      Retribusi c.       Royalti d.      Bagian laba BUMN e.      Dan berbagai pendapatan non-pajak lainnya. 2.      Anggaran pengeluaran pemerintah Pusat  terdiri dari : a.       Pengeluaran pemerintah pusat b.      Pengeluaran pemerintah daerah   

43 Kebijakan Fiskal dan APBN
Di Indonesia, kebijakan fiskal mempunyai dua prioritas. Prioritas pertama adalah mengatasi APBN, dan masalah – masalah APBN lainnya.Defisit APBN terjadi apabila penerimaan pemerintah lebih kecil daripada pengeluarannya. Prioritas kedua adalah mengatasi masalah stabilitas ekonomi makro, yang terkait dengan antara lain laju pertumbuhan ekonomi, tingkat atau laju pertumbuhan inflasi, jumlah kesempatan kerja/ penggangguran dan saldo neraca pembayaran. Apabila APBN defisit, pemerintah hanya mempunyai dua pilihan untuk membiayai saldo negatif tersebut, yaitu didanai oleh Bank Indoneisa lewat printing money yang berarti jumlah uang yang beredar di masyarakat meningkat, atau melebihi pinjaman, baik dari dalam negeri, misalnya dengan menerbitkan obligasi, atau dari luar negeri ( cara yang kedua ini berarti ekonomi tidak lagi tertutup ). Karena opsi pertama tersebut sangat berisiko terhadap peningkatan laju inflasi, maka biasanya opsi kedua yang dipilih.

44 Untuk Dipelajari Batasan-batasan jumlah uang yang dapat diciptakan oleh bank Peran suku bunga bagi perekonomian dan dunia bisnis Peran BI dalam mengatasi inflasi Taylor Rule Penyusunan APBN Jenis Kebijakan Fiskal dan Stimulus Fiskal Kurva Laffer