EVALUASI & IMPLEMENTASI E-CATALOGUE OBAT Tahun 2014

Presentasi berjudul: "EVALUASI & IMPLEMENTASI E-CATALOGUE OBAT Tahun 2014"— Transcript presentasi:

1 EVALUASI & IMPLEMENTASI E-CATALOGUE OBAT Tahun 2014
Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekes Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alkes

2 Pemerintah berkewajiban menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat
Pembiayaan obat merupakan bagian dari manfaat JKN dan untuk menjamin keterjangkauan, menggunakan daftar dan harga tertinggi obat serta BMHP yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Pemerintah daerah berwenang merencanakan kebutuhan perbekes sesuai dengan kebutuhan daerahnya - Pengadaan obat berdasarkan e-Catalogue bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, efektifitas dan akuntabel - Komitmen penggunaan e-Catalogue akan menjamin ketersediaan dan pemerataan obat Sesuai amanah UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa pemerintah berkewajiban menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, terutama obat esensial. Dalam penerapan JKN, jaminan keterjangkauan obat dapat dicapai dengan menggunakan daftar dan harga tertinggi obat serta bahan medis habis pakai yang kita kenal sebagai Formularium Nasional (FORNAS) dan telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 328 tanggal 19 September 2013. Untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam pengadaan obat dikembangkan sistem pengadaan secara elektronik berdasarkan e-Catalogue. Dan dalam penetapan e-Catalogue, Rencana Kebutuhan Obat (RKO) secara nasional disusun secara bottom-up dari Kabupaten/Kota dan Provinsi.

3 Proses pengadaan harus lebih baik daripada sebelumnya
sepakat Pengadaan obat berdasarkan e-catalogue bertujuan agar proses pengadaan obat menjadi lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien Proses pengadaan harus lebih baik daripada sebelumnya Pemerintah dan IF bertanggungjawab menjamin ketersediaan obat

4 e-Catalogue Obat Tahun 2013*)
Mencakup 326 sediaan obat generik 29 industri farmasi yang berpartisipasi; e-Catalogue telah diadopsi oleh 432 Dinkes dan RS Pemerintah; Daftar Obat Industri Farmasi Pengadaan obat dengan menggunakan e-catalogue telah dilakukan sejak April 2013 mencakup 326 sediaan obat generik dengan melibatkan 29 industri farmasi. Sampai dengan bulan November 2013, terdapat 432 Dinas Kesehatan dan RS Pemerintah yang telah menggunakan e-Catalogue dalam pengadaan obat dengan prediksi terjadi penghematan sebesar 30 %. Pengguna *) Sejak April 2013

5 Data Realisasi E-Katalog 2013 Berdasarkan Anggaran Per Produsen
No Nama Industri RKO Nasional (Rp) Realisasi (Rp) % 1 PT. ERELA 52,244,925,744 27,11 2 PT. WIDATRA BHAKTI 479,942,562,476 42,882,475,004 9 3 PT. HOLI PHARMA 291,447,391,695 7,40 4 PT. KIMIA FARMA 489,380,221,577 99,998,466,479 20 5 PT. SAMPHARINDO PERDANA 3,128,542,379 1, 36,13 6 PT. YARINDO FARMATAMA 43,950,529,098 18,48 7 PT. NOVAPHARIN 74,932,642,686 20,67 8 PT. BERNOFARM 877,485,625,502 65,119,067,620 PT. ETHICA 13,091,680,331.13 10 PT. NUFARINDO 94,076,532 14 11 PT. PHAPROS 77,000,000,000 13 12 PT. PHYTO KEMO AGUNG 4,347,122,949.59 126,569,653

6 LANJUTAN…. No Nama Industri RKO Nasional (Rp) Realisasi (Rp) % 13
PT. MERSIFARMA 27,255,428,913 8,400,000,235 31 14 PT. DEXA MEDICA 44,821,453,678 3,200,000,000 7 15 PT. HEXPHARM 330,634,109,342 56,000,000,000 17 16 PT. IFARS 736,502,486 90,20 PT. PROMEDRAHARDJO 47,322,929,256 37,66 18 PT. RAMA EMERLARD 57,907,022,840 10,615,997,304 19 PT. SEJAHTERA LESTARI FARMA 11,341,216,278 27,123,797 0.2 20 PT. INDOFARMA 1,600,000,000,000 189,000,000,000 11.8 21 PT. MARIN LIZA 50,000,000,000 30,000,000,000 60 22 PT. LUCAS DJAYA 23 PT AFIFARMA 48,47

7

8

9

10 Implementasi e-Catalogue Obat Tahun 2014*)
DAFTAR OBAT Mencakup obat generik dan nama dagang Ditayangkan sejak 16 Maret 2014, secara bertahap Telah ditayangkan 462 sediaan PENYEDIA 73 Industri Farmasi telah berpartisipasi PENGGUNA e-Catalogue digunakan oleh Satker Dinkes dan Faskes (RS, Klinik dan Apotek) KETENTUAN Harga Jual Obat dalam e-Catalogue adalah harga satuan terkecil sudah termasuk pajak, biaya distribusi (franco Kab/Kota) *) 24 April 2014

11 Perangkat Regulasi Pendukung
Surat Edaran Menteri Kesehatan tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (e-catalogue) Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Obat berdasarkan e-catalogue

12 Surat Edaran Menteri Kesehatan No
Surat Edaran Menteri Kesehatan No. KF/Menkes/167/III/2014 tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (e-Catalogue) Dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan dan pemerataan obat yg aman, bermutu dan berkhasiat untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, perlu dilaksanakan pengadaan obat secara transparan, efektif, efisien serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan

13 Seluruh Satuan Kerja di bidang kesehatan, baik Pusat maupun Daerah, dan Fasilitas kesehatan Tingkat Pertama maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yg bekerjasama dg BPJS, dalam pengadaan obat, baik untuk program JKN maupun program kesehatan lainnya agar: Pengadaan obat dilaksanakan berdasarkan e-Catalogue obat dg menggunakan metode pembelian secara elektronik (e-Purchasing) sebagaimana tercantum dlm e-Catalogue Obat yg ditetapkan oleh Kepala LKPP (dapat dilihat dlm website resmi LKPP: inaproc.lkpp.go.id) atau pembelian secara manual

14 lanjutan Dalam hal obat yg dibutuhkan tidak terdapat dlm e-Catalogue Obat, proses pengadaan mengacu pada Perpres No. 54 Thn 2010 ttg Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 atau pengadaan secara manual

15 Peraturan Menteri Kesehatan No
Peraturan Menteri Kesehatan No. 48 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Obat dengan Prosedur e-Purchasing berdasarkan e-Catalogue Pemanfaatan e-catalogue oleh Pemerintah saja revisi Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Obat berdasarkan e-catalogue Pemanfaatan e-catalogue oleh Pemerintah dan Swasta

16 berdasarkan e-Catalogue
Pengadaan Obat berdasarkan e-Catalogue E-Purchasing (misal: Kemkes, Dinkes, RS Pemerintah) K/L/D/I Rencana: Faskes, termasuk Swasta (RS , Apotek) Manual Faskes , termasuk Swasta Keterangan: *) Berdasarkan SE Ka. LKPP No. 1 Tahun 2013 tentang Pengadaan Barang/Jasa dengan Sistem e-Purchasing, butir 6 Dlm hal aplikasi mengalami kendala (Off-line) *)

17 Permintaan/pemesanan obat
Proses Pembelian (1) Permintaan/pemesanan obat E-Purchasing: sebagaimana penerapan tahun 2013 (secara elektronik ke IF) Manual: Faskes dapat langsung ke Distributor Paling lambat H-3 IF (atau melalui Distributor) memberikan respons Distribusi/Pengiriman obat Waktu pengiriman obat sesuai kesepakatan (kontrak) Pengiriman obat ke Satker Dinas Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan (RS, Klinik dan Apotek)

18 Proses Pembelian (2) Pelaporan E-Purchasing: data dari LKPP
Manual: IF melaporkan secara berkala setiap bulan kepada LKPP dan DJ Binfar dan Alkes Satker, Faskes melaporkan penolakan IF Penyedia kepada LKPP dan DJ Binfar dan Alkes yang dilengkapi dengan alasannya (H-3)

19 Proses Pembelian secara Manual (1)
IF Penyedia*) IF Penyedia*) IF Penyedia*) Distributor yg ditunjuk Distributor yg ditunjuk Distributor yg ditunjuk K/L/D/I **) Faskes, termasuk Swasta K/L/D/I **) Fasyankes Swasta Keterangan: *) IF Penyedia sesuai e-Catalogue **) Untuk K/L/D/I Non Yankes, proses administratif sesuai SE Ka. LKPP No. 1 Tahun 2013

20 Proses Pembelian secara Manual (1)
Alur Permintaan Obat Faskes (termasuk Swasta) Distributor yg ditunjuk IF Penyedia DJ Binfar & Alkes 1. Mengirimkan Permintaan (H1) 1. Mengirimkan Permintaan (H1) 1. Mengirimkan Permintaan (H1) 2. Mengirimkan Permintaan (H1) 2. Mengirimkan Permintaan (H1) 2. Mengirimkan Permintaan (H1) 3. Menyetujui Permintaan (H3) 3. Menyetujui Permintaan (H3) 3. Menyetujui Permintaan (H3) 4.. Menyetujui Permintaan (H3) 4. Menyetujui Permintaan (H3) 5. Melaporkan dinamika penyediaan (setiap bulan) 4. Menyetujui Permintaan (H3) 5. Melaporkan dinamika penyediaan (setiap bulan) 5. Melaporkan dinamika penyediaan (setiap bulan) 6. Melaporkan permintaan yang tidak disetujui/dipenuhi oleh IF Penyedia (H3) 6. Melaporkan permintaan yang tidak disetujui/dipenuhi oleh IF Penyedia (H3) 6. Melaporkan permintaan yang tidak disetujui/dipenuhi oleh IF Penyedia (H3)

21 Proses Administrasi Faskes
Rencana pengadaan antara Faskes dengan Distributor yang ditunjuk untuk waktu tertentu (misal: 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun); atau Kesepakatan antara Faskes dengan Distributor yang ditunjuk, mengenai batas waktu pembayaran (misal: 14 hari, 30 hari) setelah obat diterima.

22 KLIK DI SINI

23

24 Identifikasi Permasalahan Satker, Faskes
Komitmen IF Penyedia dan Distributor (1) Respons IF penyedia dan distributor sesuai time-line pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Obat berdasarkan e-catalogue IF dan distributor menyiapkan SDM khusus untuk melayani proses pemesanan Tidak diperkenankan menetapkan minimal order

25 Komitmen IF Penyedia dan Distributor (2)
Koordinasi antar IF dengan distributor yang ditunjuk dituangkan dalam model kesepakatan Kewajiban mendistribusikan ke Satker Dinas Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan (RS, Klinik dan Apotek) Kondisi khusus: Pengadaan obat oleh Dinkes Prov Papua dan Papua Barat untuk didistribusikan ke Kab. Pengadaan obat oleh Prov. Maluku dan Maluku Utara

26 Identifikasi Permasalahan IF dan Distributor
Belum semua Satker, Faskes melakukan e-Purchasing Pemesanan tidak sesuai (kelipatan) besar kemasan Belum semua Satker sudah ‘talking-talking’ ttg rencana pengadaan Apoteker PJ untuk pemesanan obat narkotik, psikotropik dan prekursor Distributor tidak sesuai dg e-Catalogue …..?

27 Penanganan Keluhan Hotline service (e-catalogue contact centre) melalui : HP. No

28 E-LOGISTIK

29

30 E - LOGISTIC TUJUAN Memastikan ketersediaan obat dan perbekes secara nasional Meningkatkan efektifitas pemantauan ketersedian obat dan perbekes secara Nasional Mempermudah relokasi obat dari daerah yang berlebih ke daerah yang kekurangan obat sehingga obat dan perbekes dapat diserap dengan optimal SASARAN Tersedia dan dimanfaatkannya data dan informasi obat yang akurat, tepat dan cepat dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengambilan kebijakan bidang kesehatan khususnya obat

31 Alur Data Ketersediaan & Perencanaan
LPLPO Puskesmas Buffer stok Obat Program Obat Bencana Dll Dinkes Kab/Kota Kemkes Buffer Stok Obat program Obat Bencana Dll Dinkes Provinsi Website SIKNAS: Tingkat kecukupan Laporan mutasi Kondisi obat (rusak, kadaluarsa) Early warning system Instalasi Farmasi Nasional

32 Review aplikasi e logistik
Sosialisasi dan pelatihan telah dilakukan Terdapat permasalahan implementasi Aksesibiitas aplikasi yang lama Entry data yang sulit (tidak user friendly) Kebutuhan pelaporan daerah yang tidak terpenuhi 2013 dilakukan evaluasi (USAID-Simkes UGM) Evaluasi : aplikasi, infrastruktur elog serta tata kelola ELOG Hasil review : Aplikasi elog gabungan dari 3 sistem (informasi transaksi , informasi manajemen, informasi pendukung keputusan EWS. Dikembangkan pd kondisi yg tdk ideal untuk konsep sentralisasi terpusat, baik sisi platform pengembangan maupun kebetuhan infrastruktur (ketersediaan jaringan)

33 RENCANA TINDAK LANJUT Jangka Pendek :Optimalisasi format yang ada (database untuk 144 item obat untuk UKP4), modifikasi e-log sebagai bank data dg fungsi EWS Jangka Menengah :Koordinasi lintas unit, standarisasi data obat dan alat kesehatan, penguatan tim pengelola e-logistik pusat Jangka Panjang : Pengembangan/modifikasi system, pilot project implementasi, memperkuat tatakelola sistem informasi e-logistik dilevel pusat dan daerah

34 Tindak LANJUT TAHUN 2013 Telah dilakukan pengembangan software E-Logistic System , untuk tahun 2013 pengembangan difokuskan pada software UKP4 untuk pemantauan laporan ketersediaan 144 item obat dan vaksin. Uji coba untuk pengembangan software telah dilaksanakan di DIY pada tanggal Oktober 2013 yang diikuti oleh peserta dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se DIY. Software sudah mulai diujicobakan ke seluruh provinsi di Indonesia untuk pelaporan B12 tahun 2013 dengan hasil 24 provinsi dan 155 Kabupaten/Kota telah memberikan laporan data B12 dengan software UKP4.

35 TINDAK LANJUT 2014 Kesepakatan standard data obat dari berbagai sistem elektronik (e-katalog, e-pharm, e-alkes) Sinkronisasi data antar berbagai sistem yang ada Pemeliharaan standar data obat dan perbekalan kesehatan Aksesibilitas standar data untuk digunakan lintas unit

36 Standardisasi Data Data obat Data Alat Medis Kode obat Nama obat
Bentuk sediaan Kekuatan obat Rute pemberian Konten obat (bentuk dan kekuatan) Golongan obat Kategori obat (generik/non generik) Klasifikasi WHO ATC Klasifikasi Fornas Produsen obat Dll… Data Alat Medis Kode alat Nama alat Kategori alat Nama produsen Dll..

37 Kebutuhan sistem Mengakomodasi standar data obat dan perbekalan kesehatan nasional Sistem dikembangkan berbasis web yang dapat digunakan secara lokal. Pengiriman data online maupun offline (file) Update aplikasi online Update master data online Manajemen logistik yang sesuai dengan kebutuhan instalasi farmasi (laporan, aset)

38 SOFTWARE PELAPORAN KETERSEDIAAN
UKP4 DIT. BINA OBLIK DAN PERBEKKES

39 OUTLINE LATAR BELAKANG TUJUAN APLIKASI KENDALA RTL

40 LATAR BELAKANG MENJAWAB PERMINTAAN UNIT KERJA PRESIDEN BIDANG PENGAWASAN & PENGENDALIAN PEMBANGUNAN (UKP4) UNTUK PELAPORAN KETERSEDIAAN (144 ITEM OBAT DAN VAKSIN) DILAPORKAN SECARA ELEKTRONIK KEBUTUHAN DAN KEMUDAHAN ANALISIS DATA YANG VALID DAN AKURAT EFEKTIFITAS PELAPORAN MULAI TINGKAT KAB/KOTA-PROVINSI-PUSAT

41 KENDALA JARINGAN YANG TIDAK STABIL PETUGAS YANG BERGANTI-GANTI
INPUT DATA YANG MASIH SALAH  HARUS DIPASTIKAN DATA YANG DIMASUKKAN ADALAH DATA YANG VALID DAN DICEK BAIK JUMLAH ATAUPUN SATUAN KEMASANNYA

42 TUJUAN MENDAPATKAN DATA INFORMASI KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN DI DAERAH

43 siobat.tk APLIKASI DIBANGUN BERBASIS WEB
DAPAT DIGUNAKAN DI GOOGLE CHROME, INTERNET EXPLORER ATAU MOZILLA FIREFOX MENGGUNAKAN MICROSOFT OFFICE, KHUSUSNYA MICROSOFT EXCEL YANG AKAN DIGUNAKAN DALAM TAHAP PENGISIAN DATA PADA TEMPLATE WEBSITE DAPAT DIAKSES DI ALAMAT WEB : siobat.tk

44 FITUR – FITUR APLIKASI PUSAT PROPINSI KAB/KOTA

45 FITUR – FITUR APLIKASI SOFTWARE UKP4
:FITUR PUSAT 1. LOGIN REKAPITULASI UKP4  APLIKASI INI DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MELIHAT DATA REKAP NASIONAL YANG DIKIRIM DARI PROV. DAN KAB/KOTA LAPORAN UNGGAH UKP4  APLIKASI INI DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MELIHAT PROVINSI YANG SUDAH MELAPOR DAN TOTAL KAB/KOTA YANG SUDAH MELAPOR  DIGUNAKAN SEBAGAI INDIKATOR UNTUK MELIHAT PROVINSI/KAB/KOTA YANG BELUM MELAPOR FITUR PROPINSI 1.lOGIN 2. UBAH PROFILE  DIGUNAKAN UNTUK MENGISI DATA PROFIL DARI PROV. 3.UNDUH TEMPLATE  UNTUK MEMBUAT LAPORAN UKP4, DINKES PROVINSI HARUS MENGUNDUH TEMPLATE UKP4 YANG TELAH DISEDIAKAN OLEH SISTEM UKP4 SESUAI PERIODE PELAPORAN (B03, B06, B09 DAN B12) UNGGAH UKP4  DIGUNAKAN UNTUK MENGIRIM DATA YANG TELAH DIISI REKAPITULASI UKP4  DIGUNAKAN UNTUK MELIHAT DATA REKAP PROVINSI YANG DIKIRIM DARI KABUPATEN/KOTA FITUR KAB/KOTA  DIGUNAKAN UNTUK MENGISI DATA PROFIL DARI KAB/KOTA 3. UNDUH TEMPLATE UNTUK MEMBUAT LAPORAN UKP4, DINKES KAB/KOTA HARUS MENGUNDUH TEMPLATE UKP4 YANG TELAH DISEDIAKAN OLEH SISTEM UKP4 SESUAI PERIODE PELAPORAN (B03, B06, B09, B12)  DIGUNAKAN UNTUK MENGIRIM DATA YANG TELAH DIISI

46 RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN DAN PENGEMBANGAN SOFTWARE
STANDARISASI MASTER DATA MELIPUTI : DATA OBAT, PERBEKKES, PBF, DLL.

47

48