Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

BAB II WAWASAN NUSANTARA

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "BAB II WAWASAN NUSANTARA"— Transcript presentasi:

1 BAB II WAWASAN NUSANTARA
MEI RAHARJA meirah product

2 A. LATAR BELAKANG Wawasan nasional ditujukan untuk menjamin kelangsungan hidup, keutuhan wilayah serta jati diri sebuah bangsa. Kata wawasan berasal dari bahasa Jawa yaitu wawas (mawas) yang berarti melihat/memandang. Jadi wawasan mempunyai arti cara pandang atau cara melihat Nusantara adalah nama wilayah yang mencakup dan membentang dari Sabang sampai Merauke meirah product

3 B. LANDASAN WAWASAN NASIONAL
PAHAM-PAHAM KEKUASAAN Machiovelli (abad XVII) Penulis buku “The Prince” yang didalamnya menguraikan bahwa negara akan bertahan apabila menerapkan dalil-dalil : Dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan segala cara dihalalkan, Untuk menjaga kekuasaan rezim, politik adu domba (devide et empera) adalah sah, Dalam dunia politik, yang kuat pasti dapat bertahan dan menang meirah product

4 B. LANDASAN WAWASAN NASIONAL
Napoleon Bonaparte (abad XVIII) Perang di masa depan merupakan perang total yaitu perang yang mengerahkan segala daya upaya dan kekuatan nasional. Kekuatan politik harus didampingi dengan kekuatan logistik dan ekonomi yang didukung oleh sosial budaya berupa ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membentuk kekuatan pertahanan keamanan dalam menduduki dan menjajah suatu bangsa meirah product

5 B. LANDASAN WAWASAN NASIONAL
Jenderal Clausewitz (abad XVIII) Penulis buku “Vom Kriegen” (tentang perang) berpendapat bahwa perang adalah kelanjutan politik dengan cara lain sebagai upaya mencapai tujuan nasional suatu bangsa Fuerback dan Hegel (abad XVII) Paham materialism Fuerback dan teori sintesis Hegel melahirkan pemikiran kapitalisme dan komunisme. Di samping itu, berkembang pula paham merchantilisme. Menurut mereka keberhasilan ekonomi suatu negara diukur seberapa besar surplus ekonomi yang diukur dengan kepemilikan emas negara. meirah product

6 B. LANDASAN WAWASAN NASIONAL
Lenin (abad XIX) Memodifikasi teori Clusewitz dan teori ini diikuti oleh Mao Zhe Dong. Perang adalah kelanjutan politik dengan kekerasan/revolusi. Lucian W.Pye & Sidney Tahun 1972 dalam bukunya “Political Cultural and Political Development” menyatakan bahwa kemantapan suatu sistem politik hanya dapat dicapai apabila berakar pada kebudayaan politik bangsa yang bersangkutan. Kebudayaan politik menjadi pandangan baku dalam melihat kesejarahan sebagai satu kesatuan bangsa meirah product

7 B. LANDASAN WAWASAN NASIONAL
TEORI-TEORI GEOPOLITIK Federich Ratzel Pertumbuhan negara dapat dianalogikan (disamakan) dengan pertumbuhan organisme Negara identik dengan suatu ruang yang ditempati oleh kelompok politik dalam arti kekuatan. Makin luas potensi ruang makin memungkinkan kelompok itu untuk tumbuh (teori ruang) meirah product

8 B. LANDASAN WAWASAN NASIONAL
Kelangsungan hidup suatu bangsa tidak terlepas dari hukum alam. Dengan demikian, hanya bangsa yang unggul yang dapat bertahan hidup terus Semakin tinggi budaya bangsa semakin besar kebutuhan dan atau dukungan sumber daya alam. Apabila kebutuhan sumber daya alam tidak terpenuhi maka harus dicari pemenuhannya yaitu dengan ekspansi wilayah/ruang meirah product

9 B. LANDASAN WAWASAN NASIONAL
Rudolf Kjellen Negara adalah suatu organisme hidup yang membutuhkan ruang untuk mencapai tujuannya. Negara merupakan suatu sistem politik – pemerintahan yang mancakup bidang-bidang geopolitik, ekonomi politik, demopolitik, sosiopolitik dan kratopolitik Negara harus mampu mandiri dan memanfaatkan kemajuan budaya dan teknologi untuk meningkatkan kekuatan nasional meirah product

10 B. LANDASAN WAWASAN NASIONAL
Karl Haushofer Teori Haushofer pada dasarnya menganut teori Kjellen. Pandangannya berkembang di Jerman pada masa Adolf Hitler dan di Jepang dikembangkan dalam ajaran Hako Ichiu dengan landasan semangat militerisme dan fasisme. Pandangan Haushofer adalah : Kekuasaan imperium daratan yang kompak akan dapat mengejar kekuasaan imperium maritim untuk mengawasi pengawasan di laut meirah product

11 B. LANDASAN WAWASAN NASIONAL
Negara besar akan muncul dengan menguasai Eropa, Afrika dan Asia Barat (Jerman & Italia) dan Jepang menguasai Asia Timur Raya Geopolitik dijadikan doktrin negara dan landasan politik dalam perjuangan kelangsungan hidup untuk mendapatkan ruang hidup (wilayah). Sir Halford Mackinder --- konsep wawasan benua Konsep wawasan benua adalah konsep kekuatan darat. Ajarannya menyatakan : ”barang siapa dapat menguasai daerah jantung (Eropa & Asia) akan dapat menguasai pulau dunia (Eropa, Asia, Afrika dan dunia) meirah product

12 B. LANDASAN WAWASAN NASIONAL
Sir Walter Raleigh & Alfred Thyer Mahan --- konsep wawasan bahari Konsep ini menyatakan : ”barang siapa menguasai lautan akan dapat menguasai perdagangan yang berarti menguasai kekayaan dunia sehingga akhirnya menguasai dunia W. Mitchel, A. Seversky, Giullio Douhet, J.F.C. Fuller --- konsep wawasan dirgantara Konsep ini menyatakan bahwa kekuatan di udara justru yang paling menentukan karena mempunyai daya tangkis terhadap ancaman dengan melumpuhkan dan menghancurkan kekuatan lawan di kandang lawan. meirah product

13 B. LANDASAN WAWASAN NASIONAL
Nicholas J Spykman --- konsep wawasan kombinasi Konsep ini menggabungkan kekuatan darat, laut dan udara secara proporsional yang disesuaikan dengan kondisi negara meirah product

14 C. WAWASAN NASIONAL INDONESIA
Paham Kekuasaan Indonesia “Bangsa Indonesia cinta damai akan tetapi lebih cinta kemerdekaan” Geopolitik Indonesia Indonesia menganut archipelago concept (negara Kepulauan) Dasar Pemikiran Wawasan Nasional Indonesia Pemikiran berdasarkan falsafah Pancasila Wawasan nasional Indonesia merupakan pancaran dari Pancasila meirah product

15 C. WAWASAN NASIONAL INDONESIA
Pemikiran berdasarkan falsafah Pancasila Wawasan nasional Indonesia merupakan pancaran dari Pancasila Pemikiran berdasarkan aspek Kewilayahan Wilayah Indonesia pada saat merdeka masih didasarkan pada peraturan yang dibuat oleh Belanda yaitu Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939) --- lebar laut wilayah adalah 3 (tiga) mil diukur dari garis air rendah masing-masing pulau Indonesia. meirah product

16 C. WAWASAN NASIONAL INDONESIA
TZMKO 1939 tersebut tidak menjamin kesatuan wilayah Indonesia karena satu pulau dengan pulau lainnya menjadi terpisah. Oleh karena itu, pada tanggal 13 Desember 1957 pemerintahan Indonesia mengeluarkan Deklarasi Djuanda, yaitu : Segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas/lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar sebagai wilayah daratan Indonesia, Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman bagi meirah product

17 C. WAWASAN NASIONAL INDONESIA
kapal-kapal asing dijamin selama dan sekadar tidak bertentangan dan atau mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia, Batas laut teritorial adalah 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Luas wilayah Indonesia ± km² yang mencakup ± pulau telah disepakati oleh PBB melalui United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982). meirah product

18 C. WAWASAN NASIONAL INDONESIA
Wilayah perairan laut Indonesia dibedakan menjadi : Zona Laut Teritorial adalah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Deklarasi Djuanda diperkuat menjadi UU No.4 Prp.1960. Zona Landas Kontinen adalah dasar laut yang secara geologis maupun morfologis merupakan lanjutan dari sebuah kontinen/benua dengan kedalaman laut kurang dari 150 meter. Batas landas kontinen diukur dari garis dasar yang paling jauh 200 mil laut. meirah product

19 C. WAWASAN NASIONAL INDONESIA
Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ZEE adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. ZEE diumumkan pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980. UNCLOS 1982 diratifikasi pemerintah Indonesia melalui UU No.17 Th.1985. Perjuangan kewilayahan dirgantara Indonesia dilakukan dengan meratifikasi Konvensi Geneva 1944. meirah product

20 C. WAWASAN NASIONAL INDONESIA
Pemikiran berdasarkan Aspek Sosial Budaya Pemikiran berdasarkan Aspek Kesejarahan Pengertian Wawasan Nusantara Prof. Wan Usman adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam meirah product

21 C. WAWASAN NASIONAL INDONESIA
Kelompok Kerja LEMHANAS 1999 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. meirah product

22 C. WAWASAN NASIONAL INDONESIA
Unsur Dasar Wawasan Nusantara Wadah (Contour) Isi(Content) Tata Laku (Conduct) Hakekat Wawasan Nusantara adalah keutuhan nusantara/nasional Asas Wawasan Nusantara Kepentingan/tujuan yang sama; keadilan; kejujuran; solidaritas; kerjasama dan kesetiaan terhadap kesepakatan. meirah product

23 C. WAWASAN NASIONAL INDONESIA
Kedudukan Wawasan Nusantara Hierarki paradigma nasional : Landasan Idiil --- Pancasila Landasan Konstitusional --- UUD 1945 Landasan Visional --- Wawasan Nusantara Landasan Konsepsional --- Ketahanan Nasional Landasan Operasional --- GBHN meirah product

24 C. WAWASAN NASIONAL INDONESIA
Tantangan Implementasi Wawasan Nusantara Pemberdayaan masyarakat John Naisbit dalam bukunya “Global Paradox” menyatakan bahwa negara harus dapat memberikan peranan sebesar-besarnya kepada rakyatnya Dunia tanpa batas perkembangan Iptek mempengaruhi pola pikir, sikap dan tindak masyarakat dalam aspek kehidupan Kenichi Omahe dalam bukunya “Borderless Word” dan “The End of Nation State” menyatakan dalam perkembangan masyarakat global, batas-batas wilayah meirah product

25 C. WAWASAN NASIONAL INDONESIA
negara dalam arti geografi dan politik relatif masih tetap namun kehidupan dalam satu negara tidak mungkin dapat membatasi kekuatan globalyang berupa informasi, investasi, industri dan konsumen yang makin individu. Era baru kapitalisme Sloan dan Zureker Bukunya “Dictionary of Economics” menyatakan bahwa kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan atas hak milik swasta atas macam- meirah product

26 C. WAWASAN NASIONAL INDONESIA
macam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain dan untuk berkecimpung dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri berdasarkan kepentingan sendiri serta untuk mencapai laba guna diri-sendiri Lester Thurow Bukunya “The Future of Capitalism” menyatakan untuk bertahan dalam era baru kapitalisme harus dibuat keseimbangan antara paham individu dan paham sosialis meirah product

27 C. WAWASAN NASIONAL INDONESIA
Kesadaran warga negara Pandangan tentang hak dan kewajiban Kesadaran bela negara meirah product

28 C. WAWASAN NASIONAL INDONESIA
Kesadaran warga negara Pandangan tentang hak dan kewajiban Kesadaran bela negara meirah product


Download ppt "BAB II WAWASAN NUSANTARA"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google