KEBIJAKAN SIKDA PROPINSI JAWA TENGAH.

Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN SIKDA PROPINSI JAWA TENGAH."— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN SIKDA PROPINSI JAWA TENGAH

2 Sebelum Era Otonomi A. Jalur Program/ Proyek: 1. P2M (Surveilans Terpadu, PWS) 2. Gizi (SKPG) 3. Farmasi (LP/LPO) 4. SDMK (SIMKA, SIPTK, SINAKES, SISDK) 5. Litbang (SI-IPTEKKES) 6. Yankes (SPRS, SIMPUS) Mekanisme alur data dilakukan secara manual, surat menyurat, telpon, faximili dan kurir.

3 B. Jalur Pengelola/Bank Data:
1. Profil Kesehatan 2. Peta Situasi Kesehatan 3. SP2TP  SP3 4. Minimal Data Set Mekanisme alur data dari puskesmas-DKK-Dinkesprop-Pusat,dilakukan secara manual, surat menyurat, telpon, faximili dan kurir. Publikasi melalui buku dan LAN.

4 II. Setelah Era Otonomi (Pasca UU No. 22/1999)
A. Jalur Program/ Proyek: 1. P2M (GIS, CTN, Surveilans Terpadu, PWS) 2. Gizi (SKPG, SIM-GAKY) 3. Farmasi (SIM-OBAT dan SIKER) 4. SDMK (SIMKA, SIMPEG, SINAKES, SIPTK) 5. Litbang (SI-IPTEKKES) 6. Yankes (SPRS, SIMPUS) Mekanisme alur data dilakukan secara manual (sebagian besar sudah dg software), surat menyurat, telpon, faximili, kurir dan internet ( , website)

5 B. Jalur Pengelola/Bank Data:
1. Profil Kesehatan 2. Peta Situasi Kesehatan 3. SP2TP  SP3 4. Minimal Data Set Mekanisme alur data dilakukan secara manual, surat menyurat, telpon, faximili, kurir dan elektronis (LAN, Internet: , website).

6 Pembangunan bidang kesehatan Jateng meliputi:
Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Program lingkungan sehat Program upaya kesehatan masyarakat Program upaya kesehatan perorangan Program pencegahan dan pemberantasan penyakit Program perbaikan gizi masyarakat. Program sumber daya kesehatan Program obat dan perbekalan kesehatan Program pengawasan obat dan makanan Program pengembangan obat asli Indonesia Program kebijakan dan manajemen pembangunan Program penelitian dan pengembangan kesehatan

7 diperlukan data dan informasi yang bersifat menyeluruh, meliputi:
- Statistik kependudukan - Statistik vital - Statistik penyakit - Statistik lingkungan - Statistik sumber daya kesehatan

8 Sangat diharapkan, bahwa dengan adanya
UU 32/2004, PP 39/2001, PP 108/2000, dan KW-SPMBK, dapat menjadikan momentum untuk terbangunnya kembali sistem informasi tersebut, dengan tehnologi informasi sesuai dengan perkembangan jaman, sehingga informasi yang diinginkan dapat diakses dengan cara yang mudah dan cepat, dengan jangkauan luas, dengan akurasi dan kontinuitas yang tepat.

9 III. SIK JATENG KE DEPAN (PASCA UU NO. 32/2004)
LATAR BELAKANG Azas Desentralisasi : Mendekatkan pengambilan keputusan ke sumber issue. Untuk mengetahui adanya suatu issue, dibutuhkan SIK. SIK adalah perekat dan urat syaraf Sistem Kesehatan. SIK terganggu  Sistem Kesehatan sakit. Dilain pihak, bilamana komitmen komponen2 Sistem lemah untuk bekerja dalam sistem  SIK tidak akan dimanfaatkan. Perlu perumusan & penataan Sistem Kesehatan Propinsi & Kab/Kota dlm rangka pencapaian Indonesia Sehat 2010. Data dan variabel yang ada dalam sistem pencatatan dan pelaporan belum dirancang untuk mengukur indikator kesehatan secara khusus. Output juga belum terintegrasi. Apresiasi terhadap penggunaan teknologi masih kurang. Seolah-olah ada hubungan yg putus antara Kab/Kota dengan propinsi serta dengan pusat.

10 ANALISA SITUASI 1. SISTEM-SISTEM PENCATATAN & PELAPORAN YG ADA BELUM
TERKOORDINASIKAN DLM SATU MEKANISME KERJASAMA 2. SEBAGIAN BESAR DAERAH KURANG MEMILIKI KEMAMPUAN UTK MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 3. PEMANFAATAN DATA & INFORMASI DLM MANAJEMEN KES BELUM OPTIMAL AKIBAT BELUM BERKEMBANGNYA SISTEM KESEHATAN & MANAJEMEN KES DI BERBAGAI TINGKAT 4. PEMANFAATAN DATA & INFORMASI KESEHATAN OLEH MASY CENDERUNG MENINGKAT, TETAPI SISTEM INFORMASI KES BELUM DPT MENGIMBANGINYA 5. PEMANFAATAN TEKNOLOGI TELEMATIKA DALAM SISTEM INFORMASI KES BELUM OPTIMAL 6. DANA UTK PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KES MASIH TERBATAS 7. BELUM BANYAK TENAGA PURNA-WAKTU PENGELOLA SISTEM INFORMASI KES YG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL

11 ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN
Memberikan bimbingan dan pengendalian Sistem Informasi Kesehatan sebagai upaya pengembangan Sistem Kesehatan Pengelolaan Data dan Informasi disesuaikan dengan kebutuhan setiap tingkat organisasi Merupakan integrasi dari sejumlah sub-sistem yang telah ada dan yang akan dikembangkan Digunakan oleh seluruh penyelenggara kesehatan dan di bangun serta dikelola oleh tenaga profesional bidang Teknologi Informasi, Epidemiologi, Statistik Kesehatan dan Administrasi Kesehatan. Dikembangkan sesuai dengan kemampuan wilayah, secara bertahap dan berkesinambungan. Pada proses pengembangannya dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah Sistem Informasi dan terintegrasi. Secara bertahap dikembangkan sistem pengelolaan data dengan prinsip satu pintu melalui (berbasis) web.

12 KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN
BATASAN Mengakomodasi kekhususan yang kemungkinan besar tidak dimiliki oleh Dinas Kesehatan Propinsi lainnya SIK dikembangkan di tingkat Kab/Kota, Prop dan Pusat untuk mendukung Kab, Kota, Prop dan Indonesia Sehat KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SIK tidak berdiri sendiri, melainkan bagian fungsional dari sistem kesehatan Dalam SIK perlu dikembangan : Surveilans, SI Program-program khusus, SI Sumber Daya Kesehatan dan Registrasi Vital Dalam SIK harus dikembangkan upaya saling mendukung antara pengumpulan data rutin dan pengumpulan data sewaktu- waktu Di Setiap tingkat harus dibangun pangkalan data yang dapat di olah dan dimanfaatkan setempat serta diakses oleh fihak lain SIK dikembangkan secara bertahap dg ditunjang oleh pengembangan infrastruktur Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi SIK berhubungan dengan sistem informasi lainnya

13 VISI, MISI DAN TUJUAN Visi Misi Tujuan INFORMASI YANG LENGKAP, AKURAT, DAN CEPAT MENGANTARKAN JAWA TENGAH SEHAT 2010 Mengembangkan Sistem Informasi Kesehatan yang komunikatif, informatif dan edukatif Mengembangkan dan membina jaringan kerja sama informasi kesehatan Menyajikan data/informasi yang lengkap, akurat , dapat diakses dengan mudah dan cepat, dengan jangkauan luas Terwujudnya Sistem Informasi Kesehatan yang menyeluruh, berdayaguna dan berhasil guna, yang dapat mengantarkan pembangunan kesehatan mencapai Jawa Tengah Sehat 2010

14 SIK KAB/KOTA (BANK DATA)
A. INTERNAL: PERFORMANCE REFERRAL BEHAVIORAL CHANGE KIE Q.A MOBILISASI I / II HEALTH CARE PROGRAM SP2RS PWS SKPG GIS, CTN SIMPUS dll SERVICE DELIVERY OBAT SIKER SIMO SIK KAB/KOTA (BANK DATA) PROFESIONALISME SDM SI-SDMKES - SIMKA - SITK SIPTK - SINAKES - SIDIKLAT BANK DATA : KINERJA SPM PROFIL KESEHATAN / LAPKESDA

15 B. Basis Aplikasi SIK Eksternal yang akan dikembangkan mencakup:
Manajemen E_Health & Telemedicine Surveilans Epidemiologi G I S Knowledge Based Service Akses Literatur & Informasi

16 Komponen Sistem Pendukung Keputusan
Subsistem data (database management system - DBMS) Subsistem model (model base management system - MBMS) Subsistem antarmuka (graphic user interface - GUI). Databases: Profil, GIS, CTN, Simpus, Simka, dll Models Base: Sistem Pakar, research, Metodologi, interaktif, dll GUI: INTRANET/ INTERNET Portal User Figure: Komponen Utama SPK

17 Mekanisme Berbagai Sistem Informasi yang ada harus dapat men-support dan menjadi payung pengembangan Sistem Informasi Kesehatan yang ada di Propinsi, Kabupaten/Kota. Berbagai SIK harus dapat menjadi pelengkap terhadap sistem yang lain. Harus ada satu mekanisme terpusat untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan output dari masing-masing sub-sistem. Sub sistem yang dikembangkan harus menyediakan informasi yang evidence based yang berguna untuk pendukung pengambilan keputusan. Sumber informasi lain dapat diperoleh melalui stakeholder misal: LSM, Swasta, media masa dan Instansi Pemerintah. Sistem informasi dikembangkan berdasarkan kemampuan atau potensi setempat yang ada, dan secara bertahap dikembangkan pada sistem inforamasi yang berbasis web, sehingga di masing-masing tingkatan dapat saling mengakses secara cepat dan mudah.

18 Alur pelaporan dan informasi
Crisis centre Lap Prov Prov Info Lap Lap Radio Kom Kab/Kota Kab/Kota Info Lap Radio Kom Lap Info Pusk Pusk Sarana: Radio Komunikasi; Internet; Intranet; LAN; WAN; Telepon; Faksimili; Surat

19 Pusat Data Nasional Pusat Data Propinsi Pusat Data Kab
Perguruan Tinggi Media Masa Swasta, LSM, Masyarkat Lintas Sektor Pusat Data Nasional Prog 1 Prog 6 Perguruan Tinggi Media Masa Lintas Sektor Swasta, LSM, Masyarkat Pusat Data Propinsi Prog 1 Prog 6 Prog 2 Prog 5 Prog 3 Prog 4 Perguruan Tinggi Media Masa Lintas Sektor Swasta, LSM, Masyarkat Pusat Data Kab Prog 1 Prog 6

20 PENGELOLAAN DATA & INFORMASI ONE GATE SYSTEM
Data masuk bisa dari semua sumber, data keluar dari satu pintu Di setiap tingkatan memiliki Pusat Data sbg pintu keluar/masuk data Diperlukan standarisasi data di semua tingkatan Laporan yg non data base divalidasi dgn LS/LP terkait sebelum dipublikasikan (Profil Kesehatan, Lapkesda dan SPM) Publikasi via web d/a : dan media resmi : Majalah INFOKES, Profil Kesehatan, Hasil Kinerja SPM, Laporan Kesehatan Daerah. Setiap rencana pembuatan software yg akan diaplikasikan ke web agar dikonsultasikan dulu ke Pusat Data/info Master-plan SIKDA Jawa Tengah akan disusun pada Tahun 2006, diperlukan koordinasi yg baik dgn semua Kab/Kota (sharing dana). Kebijakan ini direncanakan efektif 2006.

21 KEBUTUHAN VARIABEL & INDIKATOR
SPM PROFIL KESEHATAN LAPKESDA LAPSUS MANAJEMEN SIKDA LOKAL SPESIFIK

22 YANG ADA SAAT INI STATIC WEBSITE: www.dinkes-jateng.go.id
DYNAMIC WEBSITE: LOCAL AREA NETWORK ( LAN ) JATENG ON LINE LEARNING RESOURCE CENTRE MAJALAH KESEHATAN: INFOKES KERJASAMA LINTAS SEKTOR/PROP: STATISTIK; BALITBANGDA; BKKBN LITBANGKES, DLL MPU & LINTAS BATAS SUMBER DATA: RUTIN: Bank Data Kab/Kota; Laporan Program(Profil,SPM,Lapkesda) NON-RUTIN: SURVEY-SURVEY, SUSENAS LIPUTAN INFOKES & MEDIA MASSA

23 KENDALA DAN MASALAH TERBATASNYA SDM YG MENANGANI SIK, meliputi:
JUMLAH TENAGA YANG BELUM MEMADAI KURANG TANGGAP AKAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI (GAGAP TEKNOLOGI) DISTRIBUSI dan PENEMPATAN YANG KURANG SESUAI BELUM ADANYA SDM PURNA WAKTU (FUNGSIONAL) APRESIASI TERHADAP DATA DAN INFORMASI MASIH KURANG, DALAM HAL INI TERKAIT: PEMBIAYAAN YG KURANG TERUTAMA PADA TK. KAB/KOTA PEMANFAATAN DATA dan INFORMASI YG KURANG OPTIMAL. SISTEM INFORMASI DIANGGAP BELUM PRIORITAS. PENGAMBILAN KEPUTUSAN BELUM BERDASARKAN FAKTA (EVIDENCE BASED). SISTEM INFORMASI MASIH TERKOTAK-KOTAK BELUM TERINTEGRASI, ADA YG MELALUI JALUR PROGRAM/PROYEK dan JALUR PENGOLAH DATA PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI YG SANGAT CEPAT BELUM DIIMBANGI DG KEMAMPUAN PEMANFAATANNYA. KEMAMPUAN ANGGARAN YG MASIH SANGAT TERBATAS UNTUK PENGEMBANGAN SIK, TERUTAMA PADA TK. KAB/KOTA. BELUM ADA MASTER-PLAN SIKDA JATENG. BELUM ADA APLIKASI SOFTWARE PADA WEBSITE.

24 TERIMA KASIH