Kementerian Pemberdayaan Perempuan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan
OUTLINE RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kementerian Pemberdayaan Perempuan

RPJMN Isu RPJMN

Isu RPJMN Memantapkan penataan kembali NKRI di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Bidang-Bidang Pertahanan dan Keamanan Hukum Politik Pelayanan Publik Kesejahteraan Rakyat Daya Saing Perekonomian Pengelolaan SDA dan LH

Relevansi dengan Pembangunan KPA
Meningkatkan kualitas SDM Membangun kemampuan Iptek Kesejahteraan Rakyat

Pentingnya membangun KPA
Hak dasar sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, berbagai UU dan Konvensi Hak Anak Anak Indonesia merupakan generasi penerus yang akan mempertahankan NKRI dan melanjutkan pembangunan bangsa Anak adalah Sumber Daya Pembangunan yang harus handal dan unggul untuk menghadapi tantangan masa kini dan masa depan

Argumentasi menghadapi masa depan
Eksistensi dan KemajuanBangsa Ketahanan Nasional Tabungan Nasional Investasi fisik dan sosial Pendapatan National Investasi nasional Investasi SDM Produktifitas Nasional dan Daya saing Produktifitas SDM berkualitas Inovasi dan kreatifitas Anak berkualitas Pembangunan KPA

Situasi dan kondisi anak Indonesia
Situasi: Kesehatan Anak Pendidikan Anak Perlindungan Anak yang masih harus ditingkatkan Munculnya tantangan baru Pendekatan yang parsial dan tersebar di bidang-bidang pembangunan Hak anak belum terintegrasi dalam kebijakan dan program pembangunan Komitmen belum kuat di tingkat pelaksanaan kebijakan Perubahan situasi kelembagaan di daerah dengan adanya pelaksanaan PP 38 dan PP 41

Perubahan Paradigma Pembangunan KPA yang
Pembangunan KPA yang holistik dan terintegrasi dalam bidang-bidang pembangunan (Integratif) Pembangunan KPA yang tersebar di bidang-bidang pembangunan dan dilaksanakan sendiri-sendiri (Segmentatif)

Kerangka pembangunan KPA 2010-2014
Masalah dan isu – isu strategis Sasaran Arah kebijakan Strategi pelaksanaan Indikator keberhasilan Strategi pembangunan KPA di KPP

RENCANA KERJA SATKER/SUBSATKER
RPJP RPJMN RENSTRA KEMENTERIAN /LEMBAGA RENCANA KERJA SATKER/SUBSATKER (TINGKAT ASDEP)

KAITAN ANTARA SASARAN RPJMN, RENSTRA
DAN KEGIATAN SATKER RENCANA PEMBANGUNAN SASARAN RPJMN PEMBANGUNAN SDM RPJMN TTG ANAK PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM SITUASI KHUSUS PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK SIPIL DAN PARTISIPASI RENSTRA KPP PENYUSUNAN KEBIJAKAN PROMOSI DAN KOORDINASI PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI RENCANA KERJA SATKER KEGIATAN-KEGIATAN UNTUK MASING-MASING BIDANG TUGAS ESELON II

PEMBAGIAN SASARAN SASARAN RPJMN 2010-2014 SASARAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA
SASARAN KPP SAT KER KEMENTERIAN SATKER KPP ASDEP SATKER LEMBAGA

KEGIATAN POKOK SATKER KPP
SASARAN RPJMN INDIKATOR NASIONAL INDIKATOR KPP KEGIATAN POKOK PENDIDIKAN KESEHATAN PERLINDUNGAN

KEGIATAN POKOK SATKER SASARAN RPJMN INDIKATOR NASIONAL INDIKATOR KPP
Pelaksanaan kebijakan KPA di daerah Peningkatan semua indikator pembangunan KPA - Prop, Kab, Kota yg menerbitkan kebijakan dan program - Sistem monitoring kinerja KPA daerah Advokasi Fasilitasi capacity building daerah fasilitasi pelaksanaan KPA Fasilitasi pelaksanaan KLA penyediaan perangkat monitoring Peningkatan kesehatan anak Penurunan AKB Peningkatan Cakupan Imunisasi Peningkatan Gizi Penurunan angka Kesakitan Berjalannya mekanisme monitoring dan evaluasi Berjalannya sistem umpan balik Membangun mekanisme Penyediaan data kinerja KPA Membangun dan menjalankan mekanisme umpan balik

Menurunnya jumlah anak merokok Meningkatnya proporsi sekolah bebas rokok Advokasi untuk legislasi Sosialisasi pedoman sekolah bebas rokok Peningkatan pendidikan Peningkatan PAUD APS/APK/APM Pendidikan inklusif Peningkatan komitmen perluasan PAUD Tersedianya metode baku untuk pengasuhan anak Peningkatan jumlah lembaga penyedia pendidikan pengasuhan Program advokasi dan KIE PAUD Pengembangan metode pengasuhan Promosi pendidikan pengasuhan

Pendidikan dalam rangka peningkatan perlindungan anak Kesiapan anak di daerah rawan bencana untuk mencegah, mengurangi dampak dan menghadapi bencana Tersedianya modul pendidikan kebencanaan untuk anak melalui sekolah Implementasi pendidikan kebencanaan di sekolah Penegmbangan modul baku Membangun jejaring nasional dan internasional Advokasi untuk memasukkan pendidikan kebencanaan ke kurikulum sekolah Menurunnya kekerasan tdh anak di sekolah Tersedianya modul pendidikan pencegahan dan penanganan Implementasi di sekolah Penysunan modul Advokasi ke sekolah Penyediaan fasilitator

Harmonisasi Hukum dan peraturan perundang-undangan Disahkan dan dilaksanakannya amendemen Undang-Undang Peradilan Anak(restorative justice) Tersedianya fasilitas bagi anak yang berhadapan dengan hukum Optional protocol Konvensi Hak Anak untuk ESKA dan tentara anak diratifikasi Status ratifikasi Konvensi Hak Anak ditingkatkan menjadi Undang-Undang Disahkan dan dilaksanakannya Restorative justice Diterbitkannya kebijakan untuk penyediaan fasilitas bagi anak yg berhadapan dengan hukum di daerah Tersedianya naskah akademis untuk ratifikasi Konvensi ESKA dan Tentara Anak Naskah akademis revisi Undang-Undang Koordinasi lintas sektor penanganan ABH Pembentukan jejaring kerja penanganan ABH berbasis Restoratif Justice. Peningkatan kemampuan petugas untuk penanganan ABH Pemetaan situasi dan kondisi anakdi Lapas Anak dan Lapas atau Rutan lainnya Kajian pemenuhan hak anak pada ABH

Kerjasama dengan instansi terkait untuk pemenuhan hak ABH Sosialisasi restorative justice kepada masyarakat

Menurunnya diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi pada anak Meningkatnya pemahaman tentang Undang-Undang yang menyangkut kesejahteraan dan perlindungan anak Meningkatnya kerjasama internasional untuk masalah lintas batas Menurunnya jumlah kasus ESKA dan Perdagangan Anak Meningkatnya pemahaman ttg UU Adanya kajian akademis ttg masalah lintas batas dan alternative kerjasama Peta daerah rawan ESKA dan profil MOU untuk daerah pariwisata bebeas ESKA Tersusunnya RAN PESKA Sosialisasi UU Kajian ttg masalah lintas batas Pengembangan metode pemetaan dan profil daerah rawan ESKA Advokasi kebijakan perlindungan anak di daerah rawan ESKA Penyusunan RAN ESKA

Tersedianya tempat pelayanan untuk korban kekerasan minimal di tingkat Kabupaten Meningkatnya jumlah anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan Menurunnya jumlah kekerasan sesama anak Meningkatnya jumlah anak dengan disabilitas yang mendapatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial lainnya Kebijakan ttg penyediaan fasilitas pelayanan Meningkatnya Jumlah korban yg dilayani Program pencegahan kekerasan di sekolah Advokasi untuk kebijakan penyediaan fasilitas pelayanan Koordinasi pelaksanaan UU Promosi pencegahan kekerasan di sekolah Promosi program pengasuhan

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kekerasan terhadap anak Menurunnya jumlah anak yang bekerja di luar ketentuan yang berlaku Meningkatnya pemahaman tentang UU dan peraturan lainnya tentang perlindungan anak Mengembangkan dan melaksanakan program sosialisasi ke semua stake- holders dan masyarakat Anak jalanan Pemberdayaan kel.anak jalanan

Penanganan PTPPO: Kebijakan daerah ttg PTPPO Berjalannya gugus tugas PTPPO Tersedianya pelayanan korban Berjalannya program pencegahan Tersedianya Panduan Bersama Penanganan TPPO Penegakan hukum yg optimal Diterbitkan dan dilaksanakannya SPM PTPPO Tersedianya SOP Berjalannya Gugus Tugas PTPPO di tk nasional dan daerah Berjalannya program KIE Penyusunan dan penerbitan SPM Penyusunan dan pelatihan SOP Fasilitasi pembentukan gugus tugas dan Sub Gugus Tugas Fasilitasi Pelembagaan PPT-TPPO Repplikasi dan Pelembagaan Sistem informasi dan manajemen data trafficking/kekerasan

Peningkatan Kapasitas PPT Pelaksanaan program KIE Anti Trafficking

Meningkatnya pemenuhan hak sipil dan partisipasi Meningkatnya jumlah anak yang memiliki akte kelahiran Meningkatnya jumlah forum partisipasi anak Revitalisasi forum-forum remaja Meningkatnya jumlah anak yang berpartisipasi dalam forum anak Meningkatnya jangkauan TESA 129 Meningkatnya media massa peduli anak Kebijakan daerah ttg pemberian Akte Kelahiran Gratis Menigkatnya media massa peduli anak Advokasi Akte Kelahiran Gratis Fasilitasi pembentukan Forum Anak Pembentukan TESA 129 di ibukota propinsi Sosialisasi/advokasi pada media yang peduli isu anak

Pengarusutamaan hak-hak anak dalam program pembangunan Terintegrasinya hak-hak anak dalam program-program pembangunan di bidang: Pendidikan, Kesehatan, Infra- struktur, Ketenaga-kerjaan, Ketahanan pangan, Pengawasan obat dan makanan, Lingkungan, Pertahanan, Keamanan, Kepolisian, Dll(????) Terbangunnya kesiapan pengarusutamaan hak anak di tk nasional dan daerah Pengembangan tool Penyiapan fasilitator Penyiapan bahan ajar dan materi informasi Advokasi kepada pemangku kepentingan Pemberian bantuan teknis

Kementerian Pemberdayaan Perempuan

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "Kementerian Pemberdayaan Perempuan"— Transcript presentasi:

Presentasi serupa

Tentang proyek

Tanggapan

Masuk

Otorisasi melalui jaringan sosial:

Kementerian Pemberdayaan Perempuan

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "Kementerian Pemberdayaan Perempuan"— Transcript presentasi:

Presentasi serupa

Tentang proyek

Tanggapan