PELAKSANAAN DEKONSENTRASI APBN TA 2008 BIRO PERENCANAAN 13 FEBRUARI 2008.

Presentasi berjudul: "PELAKSANAAN DEKONSENTRASI APBN TA 2008 BIRO PERENCANAAN 13 FEBRUARI 2008."— Transcript presentasi:

1 PELAKSANAAN DEKONSENTRASI APBN TA 2008 BIRO PERENCANAAN 13 FEBRUARI 2008

2 LATAR BELAKANG FRAGMENTED SIST RUJUKAN TDK JALAN BLM TERFOKUS DST

3 KEBIJAKAN MENGINTEGRASIAN ALOKASI ANGGARAN DISETIAP PROGRAM MENJADI SATU BLOK GRAND PENGENDALIAN OLEH KA DINKES PROV SINKRONISASI KEGIATAN ANTAR PROGRAM PUSAT & DAERAH

4 STRATEGI

5 TUJUAN SINERGISME DEKONSENTRASI FOKUS KEGIATAN PRIORITAS ORIENTASI NASIONAL & SPESIFIK KOMPHREHENSIF PENINGKATAN SINERGISME SUATU SYSTEM TERINTEGRASI EFISIENSI PENGENDALIAN

6 LANDASAN UU NO 32/2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH UU NO 33/2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTPEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH UU NO 1/2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA UU NO 45/2007 TENTANG APBN 2008 RANCANGAN PP TTG DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

7 DEFINISI OPERASIONAL DEKONSENTRASI DANA BERASAL DR APBN YG DILAKSANAKAN GUBERNUR SBG WKL PEMERINTAHYG MECAKUPSEMUA PENERIMAAN & PENGELUARAN DLM PELAKSANAAN DEKONSENTRASI

8 FILOSOFI DEKONSENTRASI PENYELENGGARAAN  MENYELENGGARAKAN SEBAGIAN URUSAN YG MENJEDI KEWENANGAN DI DAERAH  MRPKAN PELIMPAHAN KEWENANGAN  PELAKSANA GUBERNUR SBG WAKIL PEMERINTAH SELANJUTNYA TDK BOLEH DILIMPAHKAN KE BUPATI/KOTA

9 FILOSOFI DEKONSENTRASI PENGELOLAAN  PEMBIAYAAN KEGIATAN NON FISIK (FISIK SANGAT TERBATAS)  TDK BOLEH PENYEDIAAN DANA PENDAMPING/PEMBEBANAN APBD  PENGANGGARAN SESUAI KETENTUAN APBN  SEMUA BARANG YG DIHASILKAN MRPKAN BARANG MILIK NEGARA  BARANG DAPAT DIHIBAHKAN KE DAERAH

10 FILOSOFI DEKONSENTRASI PERTANGGUNGJAWABAN & PELAPORAN  PELAPORAN MENCAKUP : 1.ASPEK MANAJERIAL 2.ASPEK AKUNTABILITAS  KEPALA SKPD PROV BERTANGGUNGJAWAB ATAS PELAPORAN  PELAPORAN SETIAP TRIWULAN

11 SASARAN PENINGKATAN MUTU KEBIJAKAN & MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU & PEMERATAAN YANMEDIK PUSK & RSUD PENINGKATAN MUTU & PEMERATAAN PELAKSANAAN PROGRAN BERSIFAT KOMITMEN GLOBAL, NASIONAL & SPESIFIK DAERAH PENINGKATAN MUTU & PEMERATAAN SKTD MELAKSANAKAN KEGIATAN TUPOKSI

12 1.Meningkatnya persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat. 2.Meningkatnya persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan mencakup 50%; persentase keluarga menggunakan air bersih mencakup 61%; dan persentase keluarga menggunakan jamban yang memenuhi syarat kesehatan mencakup 66,5%. 3.Meningkanya persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan mencakup 80%. 4.Meningkatnya cakupan rawat jalan mencakup 15%. 5.Meningkatnya cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan mencakup 80%. 6.Meningkatnya cakupan pelayanan antenatal (K4) mencakup 87%; cakupan kunjungan neonatus (KN2) 87%. 7.Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di Puskesmas dan kelas III Rumah Sakit mencakup 100%. SASARAN RKP 2008 (1)

13 SASARAN RKP 2008 (2) 8.Meningkatnya persentase rumah sakit yang memiliki pelayanan gawat darurat yang memenuhi standar mutu mencakup 50%; persentase rumah sakit yang melaksanakan pelayanan obstetri dan neonatal emergensi komprehensif mencakup 70%; meningkatnya persentase rumah sakit yang terakreditasi mencakup 70%. 9.Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan di 28.000 desa. 10.Meningkatnya persentase desa yang mencapai Universal Child Immunization (UCI) mencakup 95%. 11.Meningkatnya Case Detection Rate TB mencakup > 70%. 12.Menurunnya angka Acute Flaccid Paralysis menjadi ≤ 1 per 100 ribu anak usia kurang dari 15 tahun. 13.Meningkatnya persentase penderita demam berdarah (DBD) yang ditangani mencakup 100%. 14.Meningkatnya persentase penderita malaria yang diobati mencakup 100%.

14 SASARAN RKP 2008 (3) 15.Menurunnya Case Fatality Rate diare saat KLB mencakup < 1,2%. 16.Meningkatnya persentase orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang mendapat pertolongan Anti Retroviral Treatment (ART) mencakup 100%. 17.Meningkatnya persentase penderita flu burung yang ditangani mencakup 100%. 18.Meningkatnya persentase ibu hamil yang mendapat tablet Fe mencakup 80%. 19.Meningkatnya persentase bayi yang mendapat ASI Eksklusif mencakup 65%. 20.Meningkatnya persentase balita yang mendapatkan Vitamin A mencapai 80%.

15 SASARAN RKP 2008 (4) 21.Meningkatnya persentase guru, dosen dan instruktur bidang kesehatan yang ditingkatkan kemampuannya mencakup 12%. 22.Meningkatnya persentase peredaran produk pangan yang memenuhi syarat mencakup 70%. 23.Meningkatnya cakupan pemeriksaan sarana produksi dalam rangka cara pembuatan obat yang baik (CPOB) mencakup 45%.

16 FORMULASI PENDISTRIBUSIAN UMUM 1.FISCAL CAPACIY 2.APBD BID KESEHATAN KHUSUS 1.ANGKA KESAKITAN & KEMATIAN PENYAKIT MADAT 2.PERSALINAN NAKES 3.PREVALENSI GIZI BURUK 4.POTENSI TJD BENCANA & KLB

17 ALOKASI ANGGARAN

18 PROSES PENYELESAIAN DIPA PUSAT MENYUSUN JUKNIS DAERAH MENYUSUN RKA-KL & DIPA SERTA MENYIAPKAN DATA PENDUKUNG DEPKES PENELAAHAN DNG DEPKEU DAERAH MENERIMA SAPSK DARI PST DIPA DITETAPKAN DI KANWIL PERBENDAHARAAN PROV

19 TAHAPAN DAERAH PENYATUAN PERSEPSI ANTAR PROGRAM MENETAPKAN SASARAN & TARGET MENYUSUN KEGIATAN BERDASARKAN JUKNIS FORUM KOMUNIKASI & INFORMASI PUSAT – DAERAH MENYUSUN RKA-KL & DIPA SERTA DATA PENDUKUNG PENDAMPINGAN PUSAT PENYELESAIAN SAPSK PENYELESAIAN DIPA DI DAERAH

20 KERANGKA ACUAN (KA) BERISI PENJELASAN KEGIATAN & KELUARAN LATAR BELAKANG KEGIATAN & HUBUNGAN DENGAN TUPOKSI PELAKSANA & PENANGGUNG JAWAB (SATKER, UNIT KERJA, TIM) WAKTU PELAKSANAAN & JANGKA PELAKSANAAN LOKASI KEGIATAN MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN PERKIRAAN MAKRO ANGGARAN

21 RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB) BERISI PENJABARAN DARI ALOKASI MAKRO ANGGARAN DLM KA KOMPONEN INPUT KEGIATAN PERHITUNGAN HARGA SATUAN, VOLUME & JUMLAH HARGA MASING2 KOMPONEN JUMLAH TOTAL HARGA KELUARAN

22 PENGELOLAAN KEUANGAN DEKONSENTRASI KPA DITUNJUK GUBERNUR PK KASUBDIT PENGG JWB PERENCANAAN BENDAHARAWAN 1 ORANG DR STAFF SUBDIT PERENCANA PUMK DR MASING2 KASUBDIT

23