KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL 2009: Tindak Lanjut Pembahasan Asumsi Ekonomi Makro dan Energi Ekonomi.

Presentasi berjudul: "KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL 2009: Tindak Lanjut Pembahasan Asumsi Ekonomi Makro dan Energi Ekonomi."— Transcript presentasi:

1 KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL 2009: Tindak Lanjut Pembahasan Asumsi Ekonomi Makro dan Energi Ekonomi Makro dan Energi di Komisi VII & XI KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL 2009: Tindak Lanjut Pembahasan Asumsi Ekonomi Makro dan Energi di Komisi VII & XI Menteri Keuangan 11 Juni 2008

2 ASUMSI EKONOMI MAKRO 2009 IndikatorPPKFKom VII & XIExercise Produk Domestik Bruto (triliun Rp) 5.256,05.254,9 – 5.309,65.275,9 Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,5 6,0 – 6,4 6,2 Inflasi (%) 5,8 5,8 – 6,5 6,5 Tingkat Bunga SBI Rata-rata (%) 7,25 7,5 – 8,5 8,5 Nilai Tukar (Rp/US$) 8.950 9.000 – 9.200 9.100 Harga Minyak (US$/barel) 11095 - 120120 Lifting (MBCD) 0,950 0,927 – 0,950 0,950 Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan mulai membaik, namun tekanan inflasi dari harga minyak dan harga pangan masih terjadi. Tekanan inflasi juga akan datang dari permintaan domestik (pemilu) sehingga kebijakan moneter tetap akan ketat. Perbaikan iklim investasi akan menunjukkan hasil sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sementara program2 penanggulangan kemiskinan melalui belanja APBN akan mengurangi jumlah penduduk miskin.

3 Volume konsumsi BBM total termasuk konversi menjadi 42,8 juta KL (!!) ASUMSI INDIKATOR ENERGI 2009 IndikatorPPKF Kom VII Exer- cise Konsumsi BBM (juta KL)32,638,8 Premium14,420,4 Minyak Tanah8,45,8 Solar9,812,6 Konversi LPG (juta KL)0,54,0 41,7% 28,6%

4

5 PPh Migas Subsidi Listrik SDA Migas Subsidi BBM Simulasi Dampak Harga Minyak terhadap APBN DBH Migas PPKF 110 ICP 120

6 Faktor mempengaruhi Penerimaan Perpajakan Baseline 2009 = [1 + (Elastisitas x Pertumbuhan TaxBase)] x Real 2008 Penerimaan 2009 = Baseline + Kebijakan + Perbaikan Administrasi Pertumbuhan nominal PDB (2009:12,7%) Kebijakan : –A–Amandemen UU PPh : penurunan tarif, perluasan lapisan tarif, dan kenaikan PTKP –I–Insentif pajak untuk sektor minyak, panas bumi dan investasi di sektor-sektor tertentu Administrasi : Intensifikasi dan ekstensifikasi serta kepatuhan : 5% dari Basis penerimaan (2009), 3% (2008 dan 2007) Penerimaan DJP : tumbuh 21,0% (2009), 28,0% (2008) dan 21,4% (2007)

7 Faktor Mempengaruhi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Proyeksi nilai impor barang modal (meningkat 46%) Kebijakan : –T–Tarif nominal MFN 7,5%, CEPT 1,9%, ASEAN-Korea 2,4%, ASEAN-China 3,9% dan Indonesia-Jepang 4,5% –I–Insentif mendukung keb. perdagangan & industri –C–Cukai IHT menuju tarif full specific dan simplifikasi –T–Tarif BK CPO lebih rendah dari tahun lalu Administrasi : –M–Memperluas KPU Kepabeanan –I–Implementasi NSW dan ASW (ASEAN Single Window) –P–Penerapan manajemen risiko dan kepatuhan BM 2009 = Tarif x Dutiable Impor x Kurs Cukai 2009 = (Tarif x HJE x Produksi BKC) + Tarif Spesifik BK 2009 = Tarif x Ekspor x Kurs

8 Faktor Utama PNBP Lifting minyak 950 ribu barel per hari; produksi gas alam 1.256,89 juta MMBTU, LNG 1.251,78 juta MMBTU, LPG 596,52 ribu Mton dan Batubara 230 juta ton Peningkatan produksi pertambangan umum (batubara, timah, nikel dan tembaga) Dividen BUMN rata-rata payout 50% kecuali BUMN akumulasi rugi, minoritas dan asuransi

9 Subsidi dan Belanja Negara Subsidi BBM : –Basis volume konsumsi BBM menjadi 38,8 juta KL dan konversi minyak tanah ke LPG 4,0 juta KL –Pengendalian konsumsi melalui : Kartu kendali dan konversi LPG Kebijakan transportasi di perkotaan untuk mobil pribadi Kebijakan Fiskal terkait Subsidi listrik dengan parameter : –Growth sales 6,7% –Fuel Mix : BBM 24,8%, Biodiesel 0,05%, Batubara 40,5%, Panas Bumi 3,1%, Gas Alam 23,8% dan Hidro 7,8% –Kebijakan subsidi terarah Subsidi Pupuk dan Pangan: –Menambah Volume pupuk bersubsidi : 7,0  8,6 juta ton –Meningkatnya harga pokok produksi (HPP) –Menyalurkan RASKIN kepada RTS Melanjutkan kebijakan BLT dan program kemiskinan Alokasi DAU dengan memperhitungkan subsidi BBM Alokasi belanja K/L sesuai dengan prioritas RKP 2009 dengan sasaran penurunan jumlah RT miskin dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur dan energi.

10 Pagu indikatif belanja K/L 2009 menjadi Rp300,7 T Belanja Kementerian/Lembaga

11 Kebijakan Pembiayaan Anggaran Sumber terbesar dari SBN Penerbitan SBN telah mempertimbangkan : Mengutamakan SBN rupiah Diversifikasi instrumen, tenor dan mata uang Daya serap pasar, baik institusi, perbankan dan reksadana Beban bunga dan risiko Ketersediaan aset untuk SUKUK

12 Kesimpulan RAPBN 2009 masih menghadapi risiko terkait harga minyak dunia dan konsumsi BBM dalam negeri Risiko ketidakpastian tersebut akan mempengaruhi kepercayaan pelaku ekonomi terhadap APBN dan perekonomian nasional Desain pokok-pokok kebijakan fiskal dan RAPBN 2009 mengantisipasi risiko yang akan dihadapi terkait dengan : pengendalian konsumsi BBM bersubsidi dan pembagian beban antara Pusat dan Daerah, optimalisasi pembiayaan yang berasal dari SBN PPKF 2009 telah memperhitungkan berbagai insentif fiskal di sisi perpajakan, peningkatan belanja infrastruktur dan sosial untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi dan penurunan jumlah penduduk miskin

13 Terima Kasih