Anggaran Sektor Publik

Presentasi berjudul: "Anggaran Sektor Publik"— Transcript presentasi:

1 Anggaran Sektor Publik
Pertemuan 4

2 Akuntansi Manajemen Definisi
Proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakumulasian, penganalisian, penyiapan, penginterpretasian, dan pengkomunikasian informasi keuangan yang digunakan manajemen dalam proses perencanaan, evaluasi dan pengendalian organisasi, serta untuk menjamin bahwa sumber daya digunakan secara tepat dan akuntabel Aktivitas Partisipasi dalam proses perencanaan Inisiasi dan stimulasi untuk mengarahkan ke keputusan manajemen Kontribusi atas monitoring dan pengendalian kinerja melalui laporan

3 Akuntansi Manajemen Sektor Publik
Untuk pihak Internal Laporan Keuangan prospektif untuk perencanaan Akuntansi Keuangan Untuk Pihak Luar Laporan Keuangan historis dan retrospektif

4 Akuntansi sbg alat Perencanaan dan Pengendalian
Informasi Akuntansi dalam proses perencanaan Tahap dalam perencanaan dan pengendalian Perencanaan atas tujuan dasar Perencanaan Operasional Budgeting (Penganggaran) Pengendalian dan Pengukuran Pelaporan, analisis, dan umpan balik

5 2. Perencanaan Operasional
1. Perencanaan Tujuan Dasar (aim and objectives) Revisi Tujuan 2. Perencanaan Operasional Revisi Perencanaan Operasional 5. Pelaporan, analisis, dan Umpan Balik 3. Budgeting Revisi Budget Action 4. Pengendalian dan Pengukuran

6 Keterkaitan antara Anggaran dan Akuntansi Manajemen
Proses akuntansi manajemen merupakan integrasi yang tidak terpisahkan antara perencanaan dan pengendalian. Dalam perspektif tersebut, perlu dibedakan antara dua jenis aktivitas perencanaan, yaitu: Perencanaan Strategis untuk tujuan dan sasaran yang bersifat mendasar. Jenis perencanaan ini amat penting untuk menentukan tujuan organisasi secara keseluruhan. Perencanaan Operasional, yaitu jenis perencanaan yang penting untuk mengimplementasikan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang bersifat fundamental tersebut.

7 Tujuan Dasar (Aim dan Objectives)
Menyusun tujuan organisasi keseluruhan Sektor private, Profit or shareholder wealth Maximisation Sektor publik, statutory requirement, political process

8 Siklus Perencanaan dan Pengendalian Manajemen
Perencanaan Operasional Merinci Tujuan dasar dalam bentuk serangkaian target yang harus dicapai dan kegiatan yang akan dilaksanakan Waktu bervariasi antara satu sampai lima tahun kedepan Financial dan non financial terms Budgeting Identifikasi atas kegiatan jangka pendek, yang diwujudkan dalam financial terms menjadi anggaran/budget Pengendalian dan Pengukuran Pada Sektor Publik, Output measurement sulit dibandingkan input measurement Membandingkan hasil yang dianggarkan dan hasil sebenarnya Pelaporan, Analisis, dan Umpan Balik Deviasi yang ada dilaporkan sebagai alat umpan balik

9 Pengertian Anggaran Menurut Freeman (2003) anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya kepada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (the process of allocating resources to unlimited demands). Anggaran dapat diartikan juga sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial Selain itu, anggaran juga merupakan rencana finansial yang menyatakan : Rencana – rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut Perkiraan sumber – sumber mana saja yang akan menghasilkan pemasukan serta seberapa besar pemasukan tersebut

10 Fungsi Anggaran Alat perencanaan, agar organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan dibuat Alat pengendalian, untuk menghindari pengeluaran yang terlalu besar atau penggunaan dana yang tidak semestinya Alat kebijakan, agar organisasi dapat menentukan arah atas kebijakan tertentu Alat politik, Merupakan komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang dijanjikan

11 Fungsi Anggaran Alat koordinasi dan komunikasi, agar bagian/unit kerja yang lain dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan Alat penilaian kinerja, merupakan ukuran apakah suatu bagian/unit kerja telah memenuhi target yang ditetapkan Alat motivasi, alat komunikasi yang dijadikan nilia- nilai nominal yang tercantum dalam target pencapaian

12 Prinsip Penyusunan Anggaran
Otorisasi oleh legislatif Komprehensif/menyeluruh Keutuhan, artinya semua penerimaan dan pengeluaran tercakup dalam satu dana umum Nondiscretionary apropriasi, jumlah yang disetujui legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis. Periodik Akurat Jelas Transparan

13 Jenis-jenis Anggaran Berdasarkan jenis aktivitas: anggaran operasional dan anggaran modal (current budget vs capital budgets) Berdasarkan status hukumnya: anggaran tentative dan anggaran enacted (tentative budget vs enacted budget) Berdasarkan tujuan penggunaan dana: anggaran dana umum dan anggaran dana khusus (general budget vs special budgets) Berdasarkan jumlah appropriasi belanja: anggaran tetap dan anggaran fleksibel (fixed budget vs flexible budget) Berdasarkan penyusunnya: anggaran eksekutif dan anggaran legislatif (executive budget vs legislative budget). Namun ada juga anggaran bersama (joint budget) dan anggaran komite (committee budget)

14 Anggaran operasional dan anggaran modal
Anggaran operasional (current budget) adalah anggaran yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan dalam menjalankan operasi sehari-hari dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran ini dapat dikelompokkan juga sebagai Revenue Expenditure (Pengeluaran yang bersifat rutin dan jumlahnya kecil) Anggaran modal (capital budget) adalah anggaran yang menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya.

15 Anggaran tentatif dan anggaran enacted
Anggaran tentatif (tentative budget) adalah anggaran yang tidak memerlukan pengesahan dari lembaga legislatif karena kemunculannya yang dipicu oleh hal-hal yang tidak direncanakan sebelumnya. Anggaran enacted (enacted budget) adalah anggaran yang direncanakan kemudian dibahas dan disetujui oleh lembaga legislatif.

16 Anggaran dana umum dan anggaran dana khusus
Anggaran dana umum (general budget) adalah anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang bersifat umum dan sehari-hari Anggaran dana khusus (special budget) adalah anggaran yang dicadangkan/dialokasikan khusus untuk tujuan tertentu, misalnya Dana Pelunasan Utang (Debt Service Fund ) yang digunakan khusus untuk pembayaran utang.

17 Anggaran tetap dan anggaran fleksibel
Dalam anggaran tetap (fixed budget), appropriasi belanja sudah ditentukan jumlahnya di awal tahun anggaran. Jumlah tersebut tidak boleh dilampaui meskipun ada pertambahan jumlah kegiatan. Digunakan untuk mengontrol pengeluaran/biaya Dalam anggaran fleksibel (flexible budget), jumlah aktual belanja dapat saja melampaui jumlah appropiasi belanja yang sudah ditentukan dengan catatan ada peningkatan jumlah kegiatan yang dilakukan.

18 Anggaran eksekutif dan anggaran legislatif
Anggaran eksekutif (executive budget), yaitu anggaran yang disusun oleh lembaga eksekutif, dalam hal ini pemerintah. Anggaran legislatif (legislative budget), yaitu anggaran yang disusun oleh lembaga legislatif tanpa melibatkan pihak eksekutif. Anggaran bersama (joint budget), yaitu anggaran yang disusun secara bersama-sama antara lembaga eksekutif dan legislatif. Anggaran komite (committee budget), yaitu anggaran yang disusun oleh suatu komite khusus

19 Siklus Anggaran

20 Siklus Anggaran - Persiapan (preparation)
Bagian anggaran menyiapkan format anggaran yang akan dipakai, Berdasarkan format anggaran tersebut, masing-masing unit di pemerintahan mengajukan anggaran di unit masing-masing, Bagian anggaran akan melakukan konsolidasi terhadap anggaran masing-masing bagian/unit kerja Anggaran konsolidasi ini kemudian direview dan diadakan dengar pendapat Persetujuan terhadap anggaran tersebut oleh kepala pemerintahan.

21 Siklus Anggaran - Persetujuan lembaga legislatif (legislative enactment)
Anggaran yang telah disetujui oleh Kepala Pemerintahan diajukan ke lembaga legislatif Lembaga legislatif (terutama komite anggaran) akan mengadakan pembahasan guna memperoleh pertimbangan-pertimbangan untuk menyetujui atau menolak anggaran tersebut. Selain itu, akan diadakan juga dengar pendapat (public hearing) Lembaga legislatif menyetujui atau menolak anggaran tersebut.

22 Siklus Anggaran - Administrasi administration)
Tahapan ini merupakan tahapan setelah anggaran yang diajukan oleh eksekutif telah disetujui oleh legislatif Pelaksanaan anggaran dimulai dari pengumpulan pendapatan yang ditargetkan maupun pelaksanaan belanja yang telah direncanakan. Selain itu, dilakukan juga proses administrasi anggaran berupa meliputi pencatatan pendapatan dan belanja yang terjadi.

23 Siklus Anggaran - Pelaporan (reporting)
Pada akhir periode atau pada waktu-waktu tertentu yang ditetapkan dilakukan pelaporan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses akuntansi yang telah berlangsung selama proses pelaksanaan.

24 Siklus Anggaran - Pemeriksaan (post-audit)
Laporan yang diberikan atas pelaksanaan anggaran kemudian diperiksa (diaudit) oleh sebuah lembaga pemeriksa independen. Hasil pemeriksaan akan menjadi masukan atau umpan balik (feedback) untuk proses penyusunan pada periode berikutnya.

25 Penyusunan Anggaran

26 Pendekatan Penyusunan Anggaran
Pendekatan Tradisional Pendekatan Kinerja Pendekatan Sistem Perencanaan, Program dan Anggaran Terpadu (Planning, Programming, and Budgeting System—PPBS) Anggaran Berbasis Nol (Zero Based Budgeting— ZBB)

27 Pendekatan Tradisional
Dua ciri utama dalam pendekatan tradisional adalah: Penyusunannya berdasarkan pos-pos belanja, dimana anggaran ditampilkan dalam perspektif sifat dasar dari sebuah pengeluaran atau belanja Penggunaan konsep inkrementalisme, yaitu jumlah anggaran tahun tertentu dihitung berdasarkan jumlah tahun sebelumnya dengan tingkat kenaikan tertentu.

28 Proses Pendekatan Tradisional
Pengajuan permintaan anggaran dari pihak lembaga yang memerlukan kepada ketua eksekutif dan anggaran tersebut dirinci berdasarkan jenis pengeluaran yang hendak dibuat. Anggaran dari berbagai lembaga ini lalu dikonsolidasi oleh kepala eksekutif dan hasilnya kemudian diajukan ke lembaga legislatif dengan menggunakan perincian yang sama dengan anggaran yang diajukan sebelumnya oleh lembaga-lembaga di bawahnya. Setelah merevisi jumlah permintaan anggaran, pihak legislatif kemudian menuliskan jumlah anggaran yang disetujui. Data-data mengenai program atau kinerja mungkin dimasukkan dalam anggaran, namun hanya sebagai suplemen atau pendukung dari permintaan anggaran yang dirinci dengan menggunakan metode tradisional tersebut.

29 Contoh Pendekatan Tradisional

30 Kelebihan Pendekatan Tradisional
Sederhana, mudah dipersiapkan serta dimengerti oleh orang yang berkepentingan. Cocok dengan pola akuntansi pertanggungjawaban (responsibility accounting). Hampir semua pengeluaran memiliki sifat tidak terhindarkan. Mudah dibandingkan dengan data tahun sebelumnya. Karena aktivitas merupakan dasar dari unit organisasi, biaya dari setiap aktivitas akan terakumulasi sebagai biaya dari unit organisasi yang bersangkutan.

31 Kelemahan Pendekatan Tradisional
Tidak menyediakan dasar informasi yang memadai bagi pembuat keputusan. Terlalu berorientasi pengendalian dan kurang memerhatikan proses perencanaan dan evaluasi. Memberikan perhatian lebih pada jangka pendek dibandingkan jangka panjang Keputusan perencanaan penting cenderung diawali di tingkat manajemen terbawah di organisasi dan kemudian naik ke tingkat di atasnya. Konsekuensinya??? Lembaga legislatif diberikan rincian dari daftar pengeluaran (object of expenditure) dan tidak diberikan data mengenai fungsi, program, aktivitas, dan output dari lembaga legislatif. Mendorong pengeluaran daripada penghematan.

32 Pendekatan Kinerja Pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Pendekatan ini menggeser penekanan penganggaran dari sebelumnya yang sangat menekankan pos belanja (object of expenditure) kepada kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja. Fokus utama dari pendekatan ini adalah pada tingkat efisiensi penyelenggaraan aktivitas.

33 Karakteristik Pendekatan Kinerja
Akun akun dalam anggaran diklasifikasikan berdasarkan fungsi dan aktivitas dan juga berdasarkan unit organisasi dan rincian belanja. Aktivitas diukur guna mendapatkan efisiensi maksimum dan untuk mendapatkan standar biaya. Anggaran untuk periode yang akan datang didasarkan atas biaya per unit standar dikalikan dengan jumlah unit aktivitas yang diperkirakan harus dilakukan pada periode tersebut. Total anggaran untuk suatu lembaga adalah jumlah dari perkalian dari biaya standar per unit dengan jumlah unit aktivitas yang diperkirakan pada periode yang akan datang.

34 Contoh Pendekatan Kinerja

35 Kelebihan Pendekatan Kinerja
Penekanan pada dimasukkannya deskripsi secara naratif dari setiap aktivitas di setiap anggaran yang diajukan. Anggaran disusun berdasarkan aktivitas, dengan permintaan yang didukung oleh estimasi biaya dan pencapaian yang diukur secara kuantitatif. Penekanannya pada kebutuhan untuk mengukur output dan juga input. Menyediakan kepala eksekutif pengendalian yang lebih terhadap bawahannya. Menekankan pada aktivitas yang memakai anggaran daripada berapa jumlah anggaran yang terpakai.

36 Kelemahan Pendekatan Kinerja
Hanya sedikit staf anggaran atau akuntansi yang memiliki kemampuan memadai untuk mengidentifikasi unit pengukuran dan melaksanakan analisis biaya. Kadang kala, aktivitas langsung diukur biayanya secara detil dan dilakukan pengukuran secara detil lainnya tanpa adanya pertimbangan memadai yang diberikan kepada perlu atau tidaknya aktivitas itu sendiri. Dengan kata lain, tidak ada pertimbangan untuk menentukan apakah aktivitas tersebut merupakan alat terbaik untuk mencapai tujuan organisasi.

37 Pendekatan PPBS Planning, Programming and Budgeting System:
”Suatu anggaran di mana pengeluaran secara primer dikelompokkan dalam aktivitas-aktivitas yang didasarkan pada program kerja dan secara sekunder didasarkan pada jenis atau karakter objek di satu sisi dan kinerja di sisi lainnya.” Merupakan konsep luas yang memandang bahwa penyusunan anggaran bukanlah proses terpisah yang berdiri sendiri melainkan sebuah bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan dan perumusan program kegiatan suatu organisasi.

38 Bagan Konsep PPBS

39 Karakteristik Pendekatan PPBS
Berfokus pada identifikasi perencanaan strategis organisasi dan menghubungkan semua aktivitas dengan perencanaan strategis tersebut. Implikasi di tahun tahun mendatang telah diidentifikasi secara eksplisit. Semua biaya yang timbul telah dipertimbangkan. Analisis sistematis dari alternatif dilakukan (misalnya berupa analisis biaya-manfaat, analisis sistem dan riset operasi)

40 Tahapan Pendekatan PPBS

41 Kelebihan Pendekatan PPBS
Penekanan di perencanaan jangka panjang di mana tujuan utama dan tujuan jangka menengah dinyatakan secara eksplisit dan biaya serta manfaat dari alternatif tindakan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dievaluasi secara eksplisit. Dalam bentuk kuantitatif sepanjang memungkinkan dan secara naratif di semua kasus. Mengasumsikan bahwa semua program akan dievaluasi secara tahunan, jadi program yang “jelek” akan dibuang dan program baru akan ditambahkan. Keputusan mengenai program dibuat pada tingkat manajemen puncak untuk tujuan harmonisasi dan kesesuaian dengan rencana strategis untuk kemudian unit organisasi di bawahnya diharapkan untuk menyesuaikan aktivitas mereka untuk memenuhi tujuan dan sasaran yang telah disepakati.

42 Kelemahan Pendekatan PPBS
Cukup sulit untuk membuat pernyataan yang bermakna dan eksplisit mengenai tujuan dan sasaran pemerintah yang dapat disetujui secara bersama oleh mereka yang berkepentingan. Periode waktu yang dipertimbangkan cukup relevan bagi pejabat yang dipilih mungkin terbatas pada masa jabatannya yang tersisa. Seperti juga anggaran kinerja, PPBS mengasumsikan adanya basis data (database) yang memadai dan kemampuan analitis yang siap untuk digunakan oleh organisasi sektor publik. Pengukuran yang bersifat objektif lebih menjadi masalah dalam PPBS dibandingkan dalam pendekatan kinerja sebab baik biaya maupun manfaat dalam periode beberapa tahun, harus dapat diperkirakan. Berfokus pada program dan kegiatan yang selaras dengan perencanaan strategis. Fokus ini sering kali berbeda dengan orientasi unit organisasi yang masih mempunyai paradigma tradisional (object of expenditure) baik legislatif maupun eksekutif.

43 Anggaran Berbasis Nol (Zero Based Budgeting—ZBB)
Pendekatan pembuatan anggaran ini adalah bahwa setiap aktivitas atau program yang telah diadakan di tahun-tahun sebelumnya tidak secara otomatis dapat dilanjutkan. Setiap aktivitas harus dievaluasi setiap tahun untuk menentukan apakah aktivitas itu akan diadakan tahun ini dengan melihat kontribusi yang diberikannya kepada tujuan organisasi.

44 Kelebihan Zero Based Budgeting
Dapat membuat adanya review secara tahunan dari semua program, aktivitas, dan pengeluaran. Menghemat biaya dengan mengidentifikasi dan menghilangkan program yang sudah ketinggalan zaman atau pemberian jasa yang amat tinggi yang tidak diperlukan. Memfokuskan perhatian pada biaya dan manfaat dari jasa yang diberikan. Mendorong pencarian cara baru untuk menyediakan jasa dan mencapai tujuan organisasi. Meningkatkan kemampuan manajemen untuk merencanakan dan mengevaluasi. Memberikan justifikasi yang lebih baik untuk penyediaan anggaran. Meningkatkan kualitas keputusan yang dibuat oleh eksekutif atau legislatif di pemerintahan.

45 Kelemahan Zero Based Budgeting
Memerlukan banyak sumber daya seperti dokumen-dokumen, menyita banyak waktu dari staf dan juga merepotkan karena harus mengidentifikasikan dan membuat ranking dari unit-unit keputusan. Sulit mendapatkan data yang diperlukan untuk menghitung biaya dari aktivitas alternatif untuk mencapai tujuan organisasi. Ada faktor-faktor lain, misalnya pemerintah telah memutuskan secara resmi untuk tetap menyediakan sejumlah tertentu dari anggaran untuk jasa tertentu, walaupun ZBB merekomendasikan bahwa jasa tersebut dihapus saja.

46 Latar Belakang KPJM Tidak jelasnya keterkaitan antara kebijakan, perencanaan, dan penganggaran. Rendahnya kinerja penyediaan pelayanan masyarakat karena penekanan diberikan pada kontrol terhadap input bukan pada pencapaian output dan outcomes, serta kurang memperhatikan prediktabilitas dan kesinambungan dari pendanaannya. Kurangnya disiplin fiskal karena total belanja negara tidak disesuaikan dengan kemampuan penyediaan pembiayaannya serta perumusan hanya terfokus pada stabilitas ekonomi jangka pendek

47 Definisi KPJM PP 21/2004 pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan Maju.

48 Contoh KPJM tahun