(Sumber Data 1 Januari – 30 Juni 2014)

Presentasi berjudul: "(Sumber Data 1 Januari – 30 Juni 2014)"— Transcript presentasi:

1 (Sumber Data 1 Januari – 30 Juni 2014)
LAPORAN TENGAH TAHUN PENGADUAN MASYARAKAT PERIODE SEMESTER I TAHUN 2014 (Sumber Data 1 Januari – 30 Juni 2014) By : Litbang Ombudsman RI

2 2 Dinamika Jumlah Laporan / Pengaduan Masyarakat kepada Ombudsman RI
(Periode Tahun ) Catatan : Untuk Periode tahun 2014, Data sampai dengan 30 Juni 2014 Sumber Data : SIMPel Ombudsman RI. 2 BY: LITBANG OMBUDSMAN RI 2

3 3 Dinamika Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat Per Bulan
selama semester I tahun 2014 N : 3021 3 BY: LITBANG OMBUDSMAN RI 3

4 KLASIFIKASI PELAPOR 4 BY: LITBANG OMBUDSMAN RI 4

5 Investigasi Inisatif (2,0%)
CARA PENYAMPAIAN LAPORAN Datang Langsung (52,6%) Surat (27,10%) Telepon (3,8%) Media (11,4%) Facsimile (0,2%) Investigasi Inisatif (2,0%) dan Website (2,9%) 5 By : Litbang Ombudsman RI 5

6 KELOMPOK INSTANSI TERLAPOR
6 BY: LITBANG OMBUDSMAN RI 6

7 JENIS MALADMINISTRASI
7 By : Litbang Ombudsman RI 7

8 8 Sebaran Jumlah Laporan berdasarkan Provinsi Pelapor 8
By : Litbang Ombudsman RI 8

9 9 Sebaran Prosentase Laporan berdasarkan Provinsi Pelapor 9
By : Litbang Ombudsman RI 9

10 10 Sebaran Jumlah Laporan berdasarkan Provinsi Terlapor 10
By : Litbang Ombudsman RI 10

11 11 Sebaran Jumlah Laporan berdasarkan Provinsi Terlapor 11
By : Litbang Ombudsman RI 11

12 Jumlah Laporan di Masing-masing Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia
Selama Periode 1 Jan – 30Juni 2014 12 By : Litbang Ombudsman RI 12

13 STATUS LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT YANG MASUK KE OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
(Data SIMPeL Ombudsman RI Periode 1 Jan – 30 juni 2014) 13 BY: LITBANG OMBUDSMAN RI 13

14 14 TABULASI SEBARAN JENIS MALADMINISTRASI 14 Kelompok Instansi
Dugaan Maladministrasi Berpihak Diskriminasi Konflik Kepentingan Penundaan Berlarut Penyalahgunaan Wewenang Penyimpangan Prosedur Permintaan Imbalan Uang. Barang dan Jasa Tidak Kompeten Tidak Memberikan Pelayanan Tidak Patut Baseline 1.7% 2.0% 0.6% 28.1% 13.6% 19.9% 5.8% 9.0% 13.1% 6.4% Badan Pertanahan Nasional 10.0%  - 16.0% 5.1% 6.3% 3.4% 5.5% 4.3% 1.6% BUMN/BUMD 4.0% 4.9% 5.6% 5.3% 12.9% 17.7% 7.8% Dewan Perwakilan Rakyat 5.9% 0.4% 0.2% 0.8% -  0.3% Instansi Pemerintah / Kementerian 11.5% 23.5% 9.8% 9.3% 6.6% 7.1% 8.3% Kejaksaan 2.2% 1.5% 1.0% 0.5% Kepolisian 26.0% 19.3% 13.4% 7.3% 10.3% 14.0% 4.8% 10.4% Lembaga Pemerintah Non Kementerian 3.3% 1.2% 5.2% 2.6% Lembaga Pendidikan Negeri 2.3% Lembaga Peradilan 8.0% 2.7% 1.1% 7.7% Lembaga/Komisi Negara 1.3% 3.2% Pemerintah Daerah 65.6% 41.2% 31.1% 43.2% 47.4% 58.0% 37.6% 55.2% 49.2% Perbankan 0.7% 1.8% Perguruan Tinggi Negeri 6.0% 2.4% 2.9% Rumah Sakit Pemerintah 0.1% Tentara Nasional Indonesia Lain-lain 8.2% 11.8% 6.8% 4.1% 13.5% Total 100% 14 By : Litbang Ombudsman RI 14

15 15 SEBARAN MALADMINISTRASI DI MASING-MASING KELOMPOK INSTANSI
(5 KELOMPOK INSTANSI YANG MENDAPATKAN PENGADUAN TERBANYAK) Dugaan Maladministrasi Kelompok Instansi Pemerintah Daerah Kepolisian Instansi Pemerintah / Kementerian Badan Pertanahan Nasional BUMN/BUMD Baseline 43.1% 12.4% 9.0% 8.0% 7.7% Berpihak 1,0% 3,5% - 2,1% 0,9% Diskriminasi 3,1% 0,8% 2,6% 1,3% Konflik Kepentingan 0,5% 1,5% Penundaan Berlarut 20,3% 43,9% 30,5% 56,4% 21,1% Penyalahgunaan Wewenang 13,6% 14,7% 8,7% 9,9% Penyimpangan Prosedur 21,9% 11,8% 20,6% 15,8% 13,8% Permintaan Imbalan Uang, Barang dan Jasa 7,8% 4,8% 7,4% 2,5% Tidak Kompeten 10,2% 6,6% 6,2% 15,1% Tidak Memberikan Pelayanan 16,7% 5,1% 10,3% 7,1% 30,2% Tidak Patut 7,3% 5,3% 5,9% 1,2% 6,5% Total 100% 15 By : Litbang Ombudsman RI 15

16 16 SEBARAN INSTANSI TERLAPOR 16 Instansi Telapor
Kelompok Instansi Terlapor Pemerintah Daerah Kepolisian Instansi Pemerintah / Kementerian Badan Pertanahan Nasional BUMN/BUMD  - 33.2% 100.0% Desa 2.3% Kantor Pertanahan 60.6% Kantor Wilayah Pertanahan 6.2% Kecamatan 2.1% Kelurahan 5.1% Kementerian Agama 17.3% Kementerian Dalam Negeri 4.0% Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral 0.5% Kementerian Hukum & HAM 12.1% Kementerian Kehutanan 5.5% Kementerian Kelautan & Perikanan 1.5% Kementerian Kesehatan 6.3% Kementerian Keuangan 7.4% Kementerian Komunikasi & Informatika 1.1% Kementerian Luar Negeri 0.4% Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara Kementerian Negara Koperasi & KUKM Kementerian Negara Lingkungan Hidup Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 2.2% Kementerian Negara Perumahan Rakyat Kementerian Pekerjaan Umum 6.6% Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 11.0% Kementerian Pendidikan Nasional 9.9% Kementerian Perdagangan Kementerian Perhubungan 4.4% Kementerian Perindustrian Kementerian Pertahanan Kementerian Pertanian Kementerian Sosial 0.7% Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi 2.6% Kepolisian Daerah 24.3% Kepolisian Resort 37.2% Kepolisian Resort Kota 17.4% Kepolisian Sektor 17.9% Kepolisian Wilayah 0.8% Kepolisian Wilayah Kota Besar Markas Besar Kepolisian RI 1.6% Pemerintah Kabupaten/Kotamadya 78.6% Pemerintah Propinsi 11.8% Total 16 By : Litbang Ombudsman RI 16

17 17 PEMERINTAHAN DAERAH Dugaan Maladministrasi Instansi Terlapor
Desa Kecamatan Kelurahan Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Propinsi Baseline 2.30% 2.10% 5.10% 78.60% 11.80% Berpihak 6.7% - 0.9% 1.3% Diskriminasi 1.5% 3.3% 3.2% Konflik Kepentingan 0.5% 0.6% Penundaan Berlarut 11.1% 16.4% 19.8% 29.9% Penyalahgunaan Wewenang 16.7% 37.0% 13.4% 14.0% 6.5% Penyimpangan Prosedur 20.0% 14.8% 10.4% 22.9% 21.4% Permintaan Imbalan Uang. Barang dan Jasa 18.5% 9.0% 7.7% 5.8% Tidak Kompeten 7.8% 9.7% Tidak Memberikan Pelayanan 40.0% 15.6% 14.3% Tidak Patut 3.7% 7.4% 7.1% Total 100% 17 By : Litbang Ombudsman RI 17

18 18 KEPOLISIAN Dugaan Maladministrasi Instansi Terlapor Baseline
Kepolisian Daerah Kepolisian Resort Kepolisian Resort Kota Kepolisian Sektor Kepolisian Wilayah Kepolisian Wilayah Kota Besar Markas Besar Kepolisian RI Baseline 24.3% 37.2% 17.4% 17.9% 0.8% 1.6% Berpihak - 4.3% 3.1% 7.5% Diskriminasi 1.4% 1.5% Konflik Kepentingan Penundaan Berlarut 38.5% 41.7% 46.2% 52.2% 66.7% Penyalahgunaan Wewenang 15.4% 12.9% 18.5% 14.9% 33.3% Penyimpangan Prosedur 10.1% 12.3% 10.4% Permintaan Imbalan Uang. Barang dan Jasa 6.6% 5.0% 3.0% Tidak Kompeten 13.2% 10.8% 9.2% 4.5% Tidak Memberikan Pelayanan Tidak Patut 4.4% 8.6% 4.6% Total 100% 18 By : Litbang Ombudsman RI 18

19 19 BADAN PERTANAHAN NASIONAL Dugaan Maladministrasi Instansi Terlapor
Kantor Pertanahan Kantor Wilayah Pertanahan Baseline 33.2% 60.6% 6.2% Berpihak 2.5% 2.1%  - Diskriminasi Konflik Kepentingan Penundaan Berlarut 55.0% 56.8% 60.0% Penyalahgunaan Wewenang 8.8% 9.6%  -  Penyimpangan Prosedur 17.5% 13.7% 26.7% Permintaan Imbalan Uang. Barang dan Jasa 1.3% 2.7% 6.7% Tidak Kompeten 5.0% 7.5%   - Tidak Memberikan Pelayanan 6.8% Tidak Patut 0.7% Total 100% 19 By : Litbang Ombudsman RI 19

20 20 INSTANSI PEMERINTAH/KEMENTERIAN 20 Instansi Terlapor Baseline
Dugaan Maladministrasi Total Berpihak Diskriminasi Konflik Kepentingan Penundaan Berlarut Penyalahgunaan Wewenang Penyimpangan Prosedur Permintaan Imbalan Uang. Barang dan Jasa Tidak Kompeten Tidak Memberikan Pelayanan Tidak Patut Kementerian Agama 17.3% - 2.1% 4.3% 34.0% 8.5% 23.4% 17.0% 6.4% 100% Kementerian Dalam Negeri 4.0% 54.5% 18.2% 9.1% Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral 0.5% 100.0% Kementerian Hukum & HAM 12.1% 6.1% 24.2% 15.2% Kementerian Kehutanan 5.5% 6.7% 26.7% 20.0% 13.3% Kementerian Kelautan & Perikanan 1.5% 50.0% Kementerian Kesehatan 6.3% 17.6% 23.5% 5.9% 11.8% Kementerian Keuangan 7.4% 25.0% 15.0% 40.0% 5.0% 10.0% Kementerian Komunikasi & Informatika 1.1% 66.7% 33.3% Kementerian Luar Negeri 0.4% Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara Kementerian Negara Koperasi & KUKM Kementerian Negara Lingkungan Hidup Kementerian Negara PDT Kementerian Negara PAN dan RB 2.2% 16.7% Kementerian Negara Perumahan Rakyat Kementerian Pekerjaan Umum 6.6% 5.6% 11.1% 22.2% 27.8% Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 11.0% 36.7% 3.3% Kementerian Pendidikan Nasional 9.9% 3.7% 25.9% Kementerian Perdagangan Kementerian Perhubungan 4.4% 8.3% Kementerian Perindustrian Kementerian Pertahanan Kementerian Pertanian Kementerian Sosial 0.7% Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi 2.6% 71.4% 14.3% 20 By : Litbang Ombudsman RI 20

21 Dugaan Maladministrasi
BUMN/BUMD Dugaan Maladministrasi  Instansi Terlapor BUMN/BUMD Baseline 100.0% Berpihak 0.9% Diskriminasi 1.3% Konflik Kepentingan Penundaan Berlarut 21.1% Penyalahgunaan Wewenang 9.9% Penyimpangan Prosedur 13.8% Permintaan Imbalan Uang. Barang dan Jasa Tidak Kompeten 15.1% Tidak Memberikan Pelayanan 30.2% Tidak Patut 6.5% Total 100% 21 By : Litbang Ombudsman RI 21

22 22 Sebaran Status Laporan di masing-masing Kantor Ombudsman RI 22
Status Laporan Terakhir Total Belum Ada Update Status Laporan Bukan Wewenang Laporan dilimpahkan ke Perwakilan Laporan Ditutup Laporan telah diselesaikan Menunggu Data Tambahan/Lanjutan dari Pelapor Menunggu Tanggapan Terlapor Proses di Administrasi Proses di Anggota Proses di Asisten (Investigasi) Proses di Messenger Tidak Memenuhi Syarat Formil KP. Aceh 101 KP. Bali 45 KP. Banten 28 1 9 3 46 KP. Bengkulu 32 11 8 55 KP. DI Yogyakarta 98 4 106 KP. Gorontalo 41 KP. Jambi 49 58 KP. Jawa Barat 40 KP. Jawa Tengah 50 5 2 65 KP. Jawa Timur 168 169 KP. Kalimantan Barat 122 127 KP. Kalimantan Selatan 68 10 90 KP. Kalimantan Tengah 16 63 KP. Kalimantan Timur 44 KP. Kep. Babel 71 84 KP. Kepulauan Riau 21 7 18 54 KP. Lampung 52 60 KP. Maluku 66 KP. Maluku Utara KP. Nusa Tenggara Barat 12 95 KP. Nusa Tenggara Timur 86 96 KP. Papua 14 KP. Papua Barat 23 KP. Riau 48 6 97 KP. Sulawesi Barat KP. Sulawesi Selatan KP. Sulawesi Tengah KP. Sulawesi Tenggara 74 KP. Sulawesi Utara 70 131 KP. Sumatera barat 136 KP. Sumatera Selatan 61 104 KP. Sumatera Utara Ombudsman RI (Jkt) 483 26 13 621 2216 404 112 163 43 3021 22 By : Litbang Ombudsman RI 22

23 TABEL DINAMIKA LAPORAN SELAMA 5 TAHUN TERAKHIR
TAMBAHAN TABEL DINAMIKA LAPORAN SELAMA 5 TAHUN TERAKHIR 2009 s/d 2013 By : Litbang Ombudsman RI

24 Dinamika Jumlah Laporan / Pengaduan Masyarakat
kepada Ombudsman RI (Periode Tahun ) 24 BY: LITBANG OMBUDSMAN RI 24

25 Dinamika Prosentase Terlapor
(Periode Tahun ) INSTANSI TERLAPOR TAHUN 2009 2010 2011 2012 2013 Pemerintah Daerah 24.4% 31.1% 35.9% 34.8% 45.0% Kepolisian 23.3% 21.2% 17.4% 17.3% 12.9% Lembaga Pengadilan 11.8% 13.6% 9.5% 6.8% 4.6% Badan Pertanahan Nasional 9.7% 8.4% 8.8% 7.9% 7.1% Departemen dan Kementerian 8.2% 12.0% 10.1% BUMN/BUMD 5.9% 5.5% 5.7% 6.3% Kejaksaan 3.6% 4.8% 4.2% 2.5% TNI 1.8% 1.4% 0.9% 0.6% Perbankan 1.2% 1.3% Lembaga Pemerintah Non Departemen 1.1% 1.0% Komisi Negara 0.7% 1.6% 1.9% DPR 0.2% 0.1% 0.5% Perguruan Tinggi Negeri Badan Pemeriksa Keuangan 0.0% MA Lain-lain 4.4% 2.6% 5.2% 2.9% 25 BY: LITBANG OMBUDSMAN RI 25

26 Dinamika Dugaan Maladministrasi
(Periode Tahun ) INSTANSI TERLAPOR Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 Penundaan Berlarut 47.9% 50.3% 42.0% 30.3% 25.4% Penyalahgunaan Wewenang 21.3% 17.0% 17.6% 16.8% 13.3% Berpihak 8.6% 11.0% 6.8% 2.7% 2.5% Penyimpangan Prosedur 7.0% 7.7% 8.7% 15.5% 18.1% Tidak Kompeten 5.7% 4.5% 5.0% 6.2% Permintaan Uang, Barang, & Jasa 4.0% 7.4% 10.1% 9.2% Tidak Memberikan Pelayanan 3.3% 2.6% 8.1% 8.9% 13.7% Tidak Patut 1.7% 3.0% 2.8% 4.1% 5.6% Diskriminasi 0.0% 1.4% 4.4% 2.4% Konflik Kepentingan 0.2% 1.0% 1.1% Lainnya 26 BY: LITBANG OMBUDSMAN RI 26

27 Dinamika Cara Penyampaian Laporan
(Periode Tahun ) INSTANSI TERLAPOR Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 Surat dan Form Pengaduan 56.4% 57.2% 51.4% 46.9% 27.0% Datang 37.3% 31.9% 21.9% 48.8% Telepon 0.5% 1.6% 15.4% 3.3% 5.8% Fax 2.0% 0.0% 0.4% & Website 0.3% 6.9% 7.1% 5.2% 3.8% Media dan Investigasi Inisiatif 3.5% 1.8% 4.1% 7.4% 14.2% 27 BY: LITBANG OMBUDSMAN RI 27

28 TERIMA KASIH By : Litbang Ombudsman RI