PENGENALAN E-GOVERNMENT

Presentasi berjudul: "PENGENALAN E-GOVERNMENT"— Transcript presentasi:

1 PENGENALAN E-GOVERNMENT

2 PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (Information and Communication Technology/ICT) di dunia telah semakin luas. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan ICT yang tidak terbatas pada bidang perdagangan saja, melainkan juga dalam bidang-bidang lain, seperti bidang pendidikan, bidang pertahanan dan keamanan negara, sosial dan sebagainya. Dalam tujuannya memperbaiki kualitas layanan publik, meningkatkan efisiensi dan transparansi, serta banyak manfaat positif lainnya maka e-government merupakan sesuatu yang perlu untuk dilakukan oleh organisasi pemerintahan. E-government menjadi sangat populer sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (ICT).

3 PENDAHULUAN E-government (e-gov) intinya adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien. Karena itu, ada dua hal utama dalam pengertian e-gov di atas ; yang pertama adalah penggunaan teknologi informasi (salah satunya adalah internet) sebagai alat bantu, dan yang kedua adalah tujuan pemanfaatannya, sehingga pemerintahan dapat berjalan lebih efisien. Kendati demikian, e-gov bukan berarti mengganti cara pemerintah dalam berhubungan dengan masyarakat. Dalam konsep e-gov, masyarakat masih bisa berhubungan dengan pos-pos pelayanan, berbicara melalui telepon untuk mendapatkan pelayanan pemerintah, atau mengirim surat. Jadi, e-gov sesuai dengan fungsinya, adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Simpulannya e-gov adalah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

4 PENDAHULUAN Untuk menghadapi tantangan era globalisasi tersebut pemerintah Republik Indonesia telah berinisiatif membuat kebijakan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Information and Communication Technology/ICT) untuk membangun electronic government for a good governance yang terintegrasi mulai dari tingkat pemerintahan daerah hingga ke pusat. Tujuannya adalah agar infrastruktur ICT yang akan dibangun dapat dimanfaatkan secara bersama untuk berkoordinasi oleh seluruh instansi, baik pusat maupun daerah. Kebijakan pemerintah tersebut antara lain dituangkan dalam bentuk Inpres No.3 tahun 2003 dan keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi tentang perkembangan e-Gov yang merupakan wujud keinginan pemerintah dalam upaya mendorong bangsa Indonesia menuju masyarakat yang berbasis pengetahuan (Knowledge-based Society). Instruksi Presiden No.3 tahun 2003 tentang “kebijakan dan startegi nasional pengembangan e-Gov Indonesia” antara lain berisikan panduan yang sudah disosialisasikan, seperti :

5 Panduan pembangunan infrastruktur portal pemerintah
PENDAHULUAN Panduan pembangunan infrastruktur portal pemerintah Panduan manajemen sistem dokumen elektronik Panduan penyusunan rencana induk pengembangan e-Gov lembaga Panduan penyelenggaraan situs web pemerintah daerah Panduan tentang pendidikan dan pelatihan SDM e-Gov Untuk kasus di Indonesia, pemanfaatan e-gov dikarenakan adanya perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara fundamental, dari sistem kepemerintahan yang otoriter dan sentralistik menuju ke sistem kepemerintahan yang demokratis, dan menerapkan perimbangan kewenangan pusat dan daerah otonom. Perubahan yang tengah terjadi tersebut menuntut terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Sistem manajemen pemerintah yang selama ini merupakan sistem hirarki kewenangan dan komando sektoral dikembangkan menjadi sistem manajemen organisasi jaringan yang dapat memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas rentang kendali.

6 PENDAHULUAN Yang kedua, egov dilaksanakan di Indonesia karena adanya tuntutan masyarakat yang berbeda namun berkaitan erat, yaitu: Tuntutan pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah Indonesia, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif. Keinginan masyarakat agar aspirasi mereka didengar, sehingga pemerintah harus memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di dalam perumusan kebijakan negara.

7 PENDAHULUAN Secara faktual pelaksanaan e-gov beberapa masih dinilai sebagai proyek “gagah-gagahan” atau bahkan hanya proyek yang harus diikuti mirip model pakaian yang lagi ngetrend. Artinya, kebanyakan dari para penyelanggara e-gov baik lembaga pemerintahaan maupun lembaga non pemerintahan masih merasa “aman’ dan “nyaman” dengan kepemilikan website tanpa peduli lagi pada optimalisasi pemanfaatan e-gov. Pada sisi lain, ada tuduhan miring yang berkesan seolah-olah e-gov hanyalah proyek “jualan” para “pedagang” teknologi komunikasi dan informasi baik hardware maupun softwarenya. Dari pengertian dan tujuannya dapat disimpulkan bahwa penerapan e-Gov di Indonesia bisa dikembangkan secara bertahap dan proporsional sesuai dengan kemampuan. Yang penting, kerangka pengembangannya tidak lepas darI pengertian dan tujuan tersebut.

8 PENDAHULUAN Membicarakan e-government (e-gov) di Indonesia maka banyak pendekatan keilmuan yang bisa dilakukan apakah melalui pendekatan teknologi komunikasi dan informasi, manajemen, politik dan pemerintahan ataukah sosial. Namun yang paling banyak mewacanakan adalah dari pihak kaca mata teknologi dan manajemen pemerintahan. Aspek yang lain masih kurang terlihat dan sedikit sekali terlibat dalam isu egovernment. Padahal, e-government merupakan suatu penerapan konsep dan teknologi yang membutuhkan banyak pendekatan keilmuan sehingga aplikasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara ( pemerintah ) dapat terwujud secara ideal dan komprehensif. Oleh karena itu, maka tidak heran bila penerjemahan e-gov masih sangat dangkal sehingga implementasinyapun masih kurang optimal.

9 PENDAHULUAN Secara faktual pelaksanaan e-gov beberapa masih dinilai sebagai proyek “gagah-gagahan” atau bahkan hanya proyek yang harus diikuti mirip model pakaian yang lagi ngetrend. Artinya, kebanyakan dari para penyelanggara e-gov baik lembaga pemerintahaan maupun lembaga non pemerintahan masih merasa “aman’ dan “nyaman” dengan kepemilikan website tanpa peduli lagi pada optimalisasi pemanfaatan e-gov. Pada sisi lain, ada tuduhan miring yang berkesan seolah-olah e-gov hanyalah proyek “jualan” para “pedagang” teknologi komunikasi dan informasi baik hardware maupun softwarenya. Dari pengertian dan tujuannya dapat disimpulkan bahwa penerapan e-Gov di Indonesia bisa dikembangkan secara bertahap dan proporsional sesuai dengan kemampuan. Yang penting, kerangka pengembangannya tidak lepas daru pengertian dan tujuan tersebut.

10 Pengertian-Pengertian
2. Pengertian Teknologi Teknologi adalah pengembangan dan penggunaan dari alat, mesin, material dan proses yang menolong manusia menyelesaikan masalahnya. Kata teknologi sering menggambarkan penemuan dan alat yang menggunakan prinsip dan proses penemuan saintifik yang baru ditemukan.  2.1 Pengertian Informasi McLeod (2001, p12), informasi adalah data yang telah diproses atau data yang memiliki arti. O’Brien (2002, p15), informasi adalah data yang telah diubah menjadi berarti dan berguna khususnya bagi pengguna akhir. Informasi merupakan sekumpulan data. Oleh karena itu, informasi tidak dapat dipisahkan dari data. McLeod (2001, p15), data adalah sesuatu yang terdiri dari fakta-fakta dan bentuk-bentuk yang relatif tidak berarti bagi penggunaannya. Turban (2001, p17), data adalah fakta mentah atau deskripsi dasar dari sesuatu, aktivitas dan transaksi yang diambil, dicatat, disimpan dan diklasifikasikan, tetapi tidak diorganisasi untuk menyampaikan pesan tertentu.

11 Pengertian-Pengertian
2.2 Pengertian Komunikasi Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik langsung secara lisan, maupun tak langsung melalui media. Dalam definisi tersebut tersimpul tujuan, yakni memberi tahu atau mengubah sikap (attitude), pendapat (opinion), atau perilaku (behavior). Jadi ditinjau dari segi si penyampai pernyataan, komunikasi yangbertujuan bersifat informatifdan persuasif. Komunikasi persuasif (persuasive communication) lebih sulit daripada komunikasi informatif (informative communicattion), karena memang tidak mudah untuk mengubah sikap, pendapat, atau penlaku seseorang atau sejumlah orang. Demikian pengertian komunikasi secara umum dan secara paradigmatis yang penting untuk dipahami sebagai landasan bagi penguasaan teknik berkomunikasi. Adalah komunikasi secara paradigmatis yang dipelajari dan diteliti ilmu Komunikasi.

12 Pengertian-Pengertian
Secara ringkas, proses berlangsungnya komunikasi bisa digambarkan seperti berikut. Komunikator (sender) yang mempunyai maksud berkomunikasi dengan orang lain mengirimkan suatu pesan kepada orang yang dimaksud. Pesan yang disampaikan itu bisa berupa informasi dalam bentuk bahasa ataupun lewat simbol-simbol yang bisa dimengerti kedua pihak. Pesan (message) itu disampaikan atau dibawa melalui suatu media atau saluran baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya berbicara langsung melalui telepon, surat, , atau media lainnya. Komunikan (receiver) menerima pesan yang disampaikan dan menerjemahkan isi pesan yang diterimanya ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komunikan itu sendiri. Komunikan (receiver) memberikan umpan balik (feedback) atau tanggapan atas pesan yang dikirimkan kepadanya, apakah dia mengerti atau memahami pesan yang dimaksud oleh si pengirim.

13 Pengertian-Pengertian
2.3 Pengertian Teknologi Informasi dan Komunikasi Teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima sehingga pengiriman informasi tersebut akan: lebih cepat lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya.

14 Pengertian-Pengertian

15 Pengertian-Pengertian
Teknologi komunikasi adalah peralatan perangkat keras (hardware) dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial, yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling tukar menukar informasi dengan individu-individu lainnya. Teknologi informasi dan komunikasi (ICT) merupakan salah satu mesin utama untuk pertumbuhan, inovasi dan pengembangan ekonomi di daerah-daerah yang telah dibentuk sendiri sebagai informasi masyarakat yang ramah. Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) menyediakan layanan TI sesuai dengan College dunia kelas berdiri dalam mengajar dan penelitian, yang didukung oleh perangkat tambahan dan pembaharuan biasa. Layanan tersebut meliputi: kualitas infrastruktur fisik (jaringan, server, komputer kelompok, dll); dukungan individu desktop, pengajaran dan penelitian kelompok; College berbagai layanan seperti dan pusat penyimpanan file dan tombol College manajemen sistem informasi.

16 Pengertian-Pengertian
2.1Pengertian e-Government E-Government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta penyediaan layanan informasi dari pemerintahan ke warganya (G2C), dan bisnis (G2B), serta hubungan antar pemerintah (G2G). Batas model dan kegiatan e-Government dapat dibagi menjadi: 1. Government-to-Citizen or Government-to-Customer (G2C): Pemerintah-ke-Warga Negara (disingkat G2C) yang online non-komersial interaksi antara pemerintah daerah dan pusat dan pribadi individu, bukan pada sektor bisnis komersial G2B. Misalnya Pemerintah menjadi sektor tampak terbuka untuk umum melalui Portal. Sehingga informasi dan pelayanan publik dapat diakses oleh semua. 2. Government-to-Business (G2B) : online non-komersial interaksi antara pemerintah daerah dan pusat bisnis komersial dan sektor swasta daripada individu (G2C). Misalnya adalah sebuah situs web pemerintah di mana perusahaan dapat memperoleh informasi dan saran mengenai ' praktek terbaik ' e-bisnis.

17 Pengertian-Pengertian
3. Government-to-Government (G2G) : non-komersial online interaksi antara Pemerintah organisasi, departemen, dan wewenang Pemerintah dan organisasi lainnya, departemen, dan wewenang. Ada yang umum digunakan di Inggris, bersama dengan G2C, online non-komersial interaksi antara pemerintah pusat dan swasta dan individu, dan G2B online non-komersial interaksi antara pemerintah daerah dan pusat komersial dan sektor usaha. 4. Government-to-Employees (G2E) : solusi tentang pemberdayaan karyawan mereka sendiri, sehingga mereka dapat mendukung masyarakat dalam banyak cara yang lebih baik dan lebih cepat, kecepatan mereka internal proses administrasi dan memberikan solusi optimal.

18 Pengertian-Pengertian
2.2 Pengertian Internet Internet ialah rangkaian komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian. Manakala Internet (huruf 'I' besar) ialah sistem komputer umum, yang berhubung secara global dan menggunakan TCP/IP sebagai protokol pertukaran paket (packet switching communication protocol). Rangkaian internet yang terbesar dinamakan Internet. Cara menghubungkan rangkaian dengan kaedah ini dinamakan internet working. 2.3 Pengertian Pelayanan Publik Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19 Pengertian-Pengertian
Aspek pelayanan meliputi banyak hal seperti: ketersediaan fasilitas fisik dan program (tanggibles) realisasi program ( reliability ) kompetensi pelaksana pelayanan ( competence ) kesantunan dalam pelayanan ( courtessy ) keinginan untuk selalu memberikan pertolongan pada konsumen apabila memperoleh kesulitan untuk memperoleh layanan ( responsiveness ) kemampuan untuk bisa dipercaya dan diandalkan (credibility) keamanan dari resiko pelayanan yang buruk ( security ) kedekatan dan kemudahan untuk berhubungan dengan pelaksana layanan ( access ) kemampuan untuk membuat konsumen selalu terinformasi dengan baik tentang barang dan jasa yang diberikan ( communication ) dan kemampuan untuk selalu memahami keinginan pelanggan (understanding the costumer) . Kualitas pelayanan ini sepenuhnya dinilai berdasarkan persepsi masyarakat atas suatu jenis layanan.

20 Sekilas tentang E-Government
E-Government berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti:wide area network, internet, dan komunikasi bergerak) oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kemampuan untuk mentransformasikan hubungan Pemerintah dengan warganya, pelaku dunia usaha (bisnis), dan lembaga pemerintah lainnya. Teknologi ini dapat mempunyai tujuan yang beragam, antara lain: pemberian layanan pemerintahan yang lebih baik kepada warganya, peningkatan interaksi dengan dunia usaha dan industri, pemberdayaan masyarakat melalui akses informasi, atau manajemen pemerintahan yang lebih efisien. Hasil yang diharapkan dapat berupa pengurangan korupsi, peningkatan transparansi, peningkatan kenyamanan, pertambahan pendapatan dan/atau pengurangan biaya. Berdasarkan fakta yang ada pelaksanaan e- Government di Indonesia sebagian besar barulah pada tahap publikasi situs oleh pemerintah atau baru pada tahap pemberian informasi.

21 Sekilas tentang E-Government
E-Government berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti:wide area network, internet, dan komunikasi bergerak) oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kemampuan untuk mentransformasikan hubungan Pemerintah dengan warganya, pelaku dunia usaha (bisnis), dan lembaga pemerintah lainnya. Teknologi ini dapat mempunyai tujuan yang beragam, antara lain: pemberian layanan pemerintahan yang lebih baik kepada warganya, peningkatan interaksi dengan dunia usaha dan industri, pemberdayaan masyarakat melalui akses informasi, atau manajemen pemerintahan yang lebih efisien. Hasil yang diharapkan dapat berupa pengurangan korupsi, peningkatan transparansi, peningkatan kenyamanan, pertambahan pendapatan dan/atau pengurangan biaya. Berdasarkan fakta yang ada pelaksanaan e- Government di Indonesia sebagian besar barulah pada tahap publikasi situs oleh pemerintah atau baru pada tahap pemberian informasi.

22 Unsur-unsur pada definisi e-government

23 Tujuan dari e-Government adalah:
Tujuan e-Government Tujuan dari e-Government adalah: Memudahkan warganya untuk mendapatkan pelayanan publik dan untuk berinteraksi dengan jajaran pemda Memperbaiki kepekaan dan respon pemda terhadap kebutuhan warga Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan accountability dalam penyelenggaraan pemerintahan Mendorong kerjasama antar lembaga pemerintah dan swasta secara interaktif untuk meningkatkan perekonomian sosial Membentuk sistem manajemen dan proses kerja yang lancar, transparan dan efisien antar lembaga pemerintah.

24 Manfaat e-Government Manfaat e-Government
Dengan melihat definisi e-governement diatas dapat dilihat ada banyak manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari implementasi e-government ini, yaitu: Memberikan layanan dan informasi tanpa ada batasan waktu dan tempat. Masyarakat dapat mengakses informasi serta layanan tanpa harus terikat batasan waktu dan tempat. Informasi dan layanan disediakan 24 jam sehari 7 hari seminggu dengan pencari informasi tidak harus datang secara fisik ke kantor pemerintah penyedia informasi dan layanan yang diperlukannya. Memperluas jangkauan pemberian layanan dan informasi. Dengan menggunakan Internet sebagai salah satu media penyampaian layanan dan informasi, seorang investor Amerika dan Eropa dapat mengetahui potensi sumberdaya alam yang ada di propoinsi Lampung misalnya dengan hanya melihat informasi tersebut pada ofisial website dari propinsi tersebut.

25 Manfaat e-Government Memberikan layanan yang lebih berkualitas. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, layanan yang diberikan dalam bentuk elektronik dan multimedia (electronic form) bisa lebih menarik dan berkualitas dibandingkan layanan dan informasi yang berbasis kertas (paper form) saja. Mengurangi total biaya administrasi dan waktu yang dikeluarkan oleh masyarakat. Informasi dan layanan dapat diperoleh oleh masyarakat dengan lebih gampang tanpa harus melewati berbagai meja birokrasi dan mengeluarkan banyak biaya administrasi untuk mendapatkannya. Menjamin transparansi, akuntabilitas dan kontrol dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep good corporate governance. Transparansi, akuntabilitas dan kontrol yang baik dapat menghilangkan kecurigaan dan kekesalan dari masing-masing pihak.

26 Manfaat e-Government Memberikan media pembelajaran terhadap masayarakat. Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memilih metoda atau cara terbaik dan ternyaman yang dapat digunakan untuk memperoleh layanan dan informasi dari pemerintahnya. Menciptakan koordinasi kepemerintahan yang efektif dan efisien. Sebagai contoh koordinasi antar staff disuatu dinas pemerintahan yang letaknya masing-masing berjauhan dapat dilakukan melalui media , Internet Relay Chat (IRC) atau bahkan konfrensi video secara online dan real time. Memberdayakan masyarakat sebagai mitra pemerintah didalam proses pengambilan kebijakan publik. Dengan e- goverment dapat dibuat media umpan balik (feedback) dari masyarakat dan pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan pendapat dan pandangan, sehingga dapat mendorong terciptanya pelaksanaan pemerintahan yang demokratis.

27 Manfaat e-Government Jadi dapat dilihat bahwa penerapan e-government atau penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di suatu daerah bukanlah merupakan suatu tujuan akhir, akan tetapi kesejahteraan dari masyarakatlah yang menjadi tujuan akhirnya. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari faktor-faktor seperti; kemampuan ekonomi dan daya beli, tingkat daya saing yang tinggi, indeks sumberdaya manusia yang tinggi, serta akses informasi yang memadai. Sehingga penggunaan teknologi informasi dan komunikasi hanya merupakan wahana untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.