ETIKA DALAM SISTEM EKONOMI

Presentasi berjudul: "ETIKA DALAM SISTEM EKONOMI"— Transcript presentasi:

1 ETIKA DALAM SISTEM EKONOMI
BAHAN 4 ETIKA DALAM SISTEM EKONOMI

2 ETIKA DaLaM SISTEM EKONOMI
Terkait dengan Keadilan Ekonomi / economic justice, yang bertalian dengan proses produksi; distribusi; perdagangan.

3 Proses Globalisasi Dalam era pasar bebas (globalisasi), maka Etika Ekonomi dihadapkan pada fakta : Pemerasan tenaga kerja, untuk menaikkan produksi atau mengganti bahan baku dengan mutu yang jelek untuk menaikkan laba. Distribusi barang & jasa yang tidak merata, hanya diakses oleh kelompok/pihak tertentu. Kue ekonomi tidak dapat dibagi rata secara adil terkait dengan perdagangan eksport & import komoditi.

4 Beberapa konseptualisasi tentang Globalisasi :
Globalisasi keuangan & pemilikan capital. Globalisasi kemampuan regulasi & governance. Globalisasi sebagai unifikasi politik dunia.

5 1. Globalisasi keuangan & pemilikan modal/capital
Tahap awal proses ini ditandai dengan globalisasi pemilikan saham. Deregulasi pasar financial. Mobilitas kapital melintasi batas nasional suatu negara. Merger & akuisisi perusahaan Globalisasi pemilikan saham besar.

6 2. Globalisasi kemampuan regulasi & governance
Adanya pengurangan peran pemerintah dalam menentukan regulasi ekonomi, dengan kata lain dominasi pasar lebih besar.

7 3. Globalisasi sebagai unifikasi politik dunia
Pengintegrasian masyarakat dunia dalam satu sistem ekonomi global dipimpin satu negara inti yang berpengaruh menentukan sistem.

8 Sistem Ekonomi Indonesia ?
SISTEM EKONOMI PANCASILA (SEP) Gagasan ekonom Prof. Mubyarto (UGM) sekitar tahun 1980-an. Sebutan SEP sudah dilontarkan sebelumnya oleh Prof. Emil Salim (UI) sekitar tahun 1966

9 CARA PANDANG SEP : Pertama, JALUR YURIDIS FORMAL.
Berangkat dari keyakinan bahwa landasan hukum SEP adalah pasal 33 UUD 1945, yang dilatarbelakangi oleh jiwa Pembukaan UUD 1945, & dilengkapi pasal 23; 27 ayat 2; 34; serta penjelasan UUD 1945 pasal 2 Pelopor : Sri Edi Swasono; Potan Arif Harahap

10 Pelopor : Emil Salim, Mubyarto, Sumitro Djojohadikusumo
Kedua, JALUR ORIENTASI. Menghubungkan sila-sila dalam Pancasila sebagai sistem ekonomi yang berorientasi pada sila I, II, III, IV, dan V. Pelopor : Emil Salim, Mubyarto, Sumitro Djojohadikusumo

11 Perbandingan SEP SILA Emil Salim Mubyarto Sumitro Djojohadikusumo I
Mengenal Etika & Moral Agama Roda perekonomian digerakkan rangsangan ekonomi, sosial, & moral Berupaya senantiasa dekat dengan Tuhan dengan ibadah II Titik berat pada nuansa manusiawi dalam menggalang hub. Ekonomi dlm perkemb. masyarakat Ada kehendak kuat dari masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial (egalitarian) Berupaya mengurangi & memberantas kemiskinan dlm penataan ekonomi masyarakat III Membuka kesempatan ekonomi secara adil bagi semua Nasionalisme menjiwai setiap kebijakan ekonomi Pola kebijakan ekonomi & cara penyelenggaraannya tdk menimbulkan kekuatan yg menggangu persatuan bangsa IV Bermuara pada pelaksanaan demokrasi ekonomi & politik Koperasi merupakan sokoguru perekonomian & bentuk konkret usaha bersama Rakyat berperan & berpartisipasi aktif dalam usaha pembangunan V Memberi warna egalitarian & social equity dlm proses pembangunan Imbangan yg tegas antara perencanaan di tingkat nasional & desentralisasi Pola pembagian hasil produksi lebih merata antar golongan, daerah, kota-desa.

12 Pertanyaan yang muncul dlm membahas Sistem ekonomi INDONESIA adalah :
Sistem Ekonomi yang berlangsung saat ini tergolong sistem ekonomi apa ??

13 1. Sistem Ekonomi Indonesia bukan sistem Kapitalisme maupun Sosialisme.
Bila mengacu pada SEP, bahwa SEP adalah sistem ekonomi pasar dengan usur perencanaan. SEP mungkin sekali berada di antara dua kutub tersebut (kapitalis & sosialis), tapi berada di luarnya (Mubyarto 1980:74)

14 Pendapat Kwik Kian Gie, menyebut sebagai sistem ekonomi serba bukan atau faham bukan-isme : bukan kapitalisme, bukan liberalisme, tidak ada monopoli, tidak ada oligopoli, tidak ada persaingan bebas yg saling mematikan (Kwik, 1996)

15 2. Sistem ekonomi dalam dataran normatif maupun dataran positif
Secara normatif menurut UUD 1945, terutama pasal 33 ayat 2 dan 3, sistem ekonomi Indonesia seharusnya condong mengarah ke sosialisme, (Mubyarto : ekonomi kerakyatan). Upaya penanggulangan kemiskinan, peningkatan desentralisasi & otonomi daerah, serta penghapusan ketimpangan sosial

16 Namun , dewasa ini karena makin kuatnya pengusaha & munculnya gejala konglomerasi serta konsentrasi kekuatan ekonomi agaknya tidak dapat menyangkal bahwa kapitalisme telah tumbuh subur di Indonesia

17 Pemilikan alat produksi menurut sektor-sektor ekonomi & sifat pembentukan harga
Pertanian Petani untuk beras; negara & swasta untuk tanaman ekspor Pengaruh negara dominan (Bulog, Dept. Pertanian) Pertambangan Negara & swasta (asing) Ditentukan harga dunia untuk ekspor; ditetapkan negara untuk dalam negeri Indust. manufaktur Negara; swasta (asing & nasional) Sebagaian ditetapkan negara; sebagian mekanisme pasar terbatas Konstruksi Swasta & negara Negara berpengaruh melalui APBN Perdagangan Sebagian mekanisme pasar, sebagian negara melalui “rente ekonomi” (ditransfer ke swasta tertentu untuk ekspor) Administrasi Negara Negara Perbankan Negara dominan (80 %) & swasta Pengaruh negara melalui BI dominan; sebagian mekanisme pasar berlaku

18 Dilihat dari segi kepemilikan & sifat pembentukan harga, maka :
Sistem ekonomi yg berlangsung dapat dikategorikan : (1) sist ekonomi dimana peran negara dominan; (2) peran swasta, baik nasional maupun asing, cukup besar; (3) harga yang berlangsung pada umumnya mencerminkan in-efisiensi, karena jauh lebih tinggi harga domestik dibanding harga internasional.

19 Kemana arah sistem ekonomi Indonesia ?
GBHN telah menegaskan bahwa perekonomian Indonesia tidak menganut FREE-FIGHT LIBERALISM maupun ETATISME, sementara itu dinamika perekonomian kita dinilai semakin terbuka dengan adanya pengaruh deras Globalisasi.

20