GRAND DESIGN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK JAWA TENGAH

Presentasi berjudul: "GRAND DESIGN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK JAWA TENGAH"— Transcript presentasi:

1 GRAND DESIGN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK JAWA TENGAH 2010-2035
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2012

2 GRAND DESAIN BAB I. PENDAHULUAN BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB III. POKOK-POKOK PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK BAB IV. ROAD MAP BAB V. PENUTUP

3 1.1. LATAR BELAKANG PENDAHULUAN Tantangan Kependudukan
- Kuantitas - Kualitas  masih relatif rendah ; - Persebaran dan Mobilitas  timpang; Apa yang di design? - Fertilitas, Mortalitas, dan Mobilitas  Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS)  Penduduk Tanpa Pertumbuhan (PTP); UU No. 52 Tahun 2009 sebagai acuan utama dan sebagai dasar penyusunan Grand Design; Grand Design PKP  rekayasa jumlah, struktur, dan LPP melalui pengendalian kelahiran, penurunan kematian dan pengarahan mobilitas penduduk.

4 1.2. DASAR HUKUM PENDAHULUAN UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UU No. 25 Tahun 2004 ttg Perencanaan Pembangunan Nasional UU No. 17 Tahun 2007 ttg RPJPN UU No 52 Tahun 2009 ttg Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Inpres No. 1 Tahun 2010 ttg Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembanguan Nasional Inpres No. 3 Tahun 2010 tt Pembangunan yang Berkeadilan Perpres No. 5 Tahun 2010 tt Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

5 1.3. KONDISI SAAT INI PENDAHULUAN
Kuantitas Penduduk: besar dengan LPP Tinggi; Struktur Penduduk  kurang menguntungkan: - Jumlah Balita & Anak masih sangat besar - Jumlah penduduk remaja dan usia reproduksi besar  momentum pertumbuhan - Jumlah lansia semakin meningkat Persebaran Penduduk timpang; Kualitas Penduduk masih rendah  kematian, pendidikan, kemiskinan  HDI; Pencapaian tidak merata antar wilayah kabupaten/kota.

6 KONDISI SAAT INI JUMLAH PENDUDUK JAWA TENGAH TAHUN 2004 : 32.397.431
TFR ,1 TFR ,3 TAHUN 2004 USIA : TAHUN 2008 USIA : SEX RATIO 2004 : 99,82 SEX RATIO 2008 : 98,53

7 KONDISI SAAT INI Jumlah WUS : 8.696.765 (SP2010)
(Pendataan Kel 2011) Jumlah PUS : < 20 th : 20-30 th : > 30 th : Total : Peserta KB : (Pemerintah) (swasta) unmet need 12,6 %

8 Angkatan Kerja Jateng Angkatan Kerja 2011 : 16,92 juta
Bekerja : 15,92 juta Penganggur Terbuka : 5,93 % Semua sektor naik jumlah pekerja, kecuali pertanian turun (-240 ribu) Buruh/karyawan : 4,49 juta (28 %) Berusaha dibantu buruh tidak tetap : 3,37 juta (24%) Pekerja Keluarga : 2,85 juta (17,90%)

9 Angkatan Kerja Jateng PMA 30 % dan PMDN 9 %
Penduduk Miskin : 5,72 juta (15 %)

10 Tingkat Pendidikan 2010 Belum/tdk pernah sekolah : 8,13 %
Tidak ada ijazah SD : 18,91 % SD/MI : 34,55 % SMP : 18,11 % SMA : 10,48 % Dipl/PT : 4,93 % Buta Huruf : 8,98 %

11 Kesehatan Angka Kematian Bayi (AKB) Jateng 2011 : 11 per 1000 kelahiran Angka Kematian Ibu (AKI) 116 per kelahiran AKB Nasional 25 (Jepang 2, Singapura 2, Malaysia 6, Thailand 11, Vietnam 17) AKI Nasional 220 (Jepang 5, Singapura 3, Malaysia 29, Thailand 48, Vietnam 59)

12

13 1.4. KONDISI YANG DIINGINKAN
PENDAHULUAN 1.4. KONDISI YANG DIINGINKAN PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG (PTS) sebagai prasyarat tercapainya Penduduk Tanpa pertumbuhan (PTP): Fertilitas  replacement Level; Mortalitas semakin menurun; Persebaran/mobilitas lebih merata;

14 KONDISI YANG DIINGINKAN
Penduduk di Provinsi Jawa Tengah tumbuh seimbang dengan Total Fertility Rate (TFR) 2,1 dan Net Reproduction Rate (NRR) 1 dan secara berkelanjutan diharapkan TFR menjadi 2,002 dan NRR menjadi 0,938 pada tahun 2035

15 1.5. PERMASALAHAN PENDAHULUAN
Penduduk BESAR dengan kualitas relatif rendah LPP memang rendah tapi TFR masih TINGGI Persebaran TIMPANG Fertilitas relatif masih TINGGI dengan Pencapaian TIDAK MERATA Mortalitas Angka Kematian anak masih TINGGI Angka Kematian Ibu masih TINGGI Angka Harapan Hidup relatif RENDAH Mobilitas Urbanisasi Transmigrasi TKI/TKW, dll

16 Tantangan Menciptakan strategi yang tepat dalam mencapai penduduk tumbuh seimbang yang ditandai dengan TFR = 2,1 dan NRR = 1 Merancang Program Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam menurunkan tingkat kelahiran dan membentuk keluarga kecil berkualitas. Melaksanakan arah pembinaan dan peningkatan kemandirian keluarga berencana serta promosi dan penggerakan masyarakat.

17 Tantangan Menserasikan kebijakan pembangunan dengan pembangunan kependudukan dan Keluarga Berencana untuk mewujudkan pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan kependudukan dengan strategi adalah pengembangan dan sosialisasi kebijakan pembangunan kependudukan. Lemahnya kompetensi sumber daya manusia di SKPD KB Provinsi Jawa Tengah dalam bidang kependudukan. Mengoptimalkan sarana dan prasarana operasional pendukung, media dan metode untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kependudukan. Menata metode fasilitasi dan mekanisme pembinaan kepada Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program Kependudukan dan KB.

18 Tantangan Mengatasi ancaman menurunnya anggaran program Kependudukan dan KB yang berasal dari APBN pada tingkat lini lapangan dan terbatasnya kemampuan dukungan anggaran melalui APBD Provinsi, serta dukungan anggaran tersebut belum menyentuh seluruh kegiatan program Kependudukan dan KB yang semestinya menjadi tanggung jawab dari pemerintah Kabupaten/Kota sebagai daerah otonomi. Kondisi ini salah satu penyebab terjadinya penurunan performance dari program Kependudukan dan KB di tingkat lapangan.

19 Tantangan Beralihnya Petugas Lapangan Keluarga Berencana menjadi sektoral sesuai dengan bentuk lembaga yang ada di daerah serta banyaknya mutasi baik bersifat promosi maupun pemindahan tugas. Penurunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berasal dari BKKBN ini menurunkan kinerja lembaga pengelola program Kependudukan dan Keluarga Berencana.

20 Tantangan Kelembagaan Keluarga Berencana Daerah Implementasi PP 38 Tahun 2007 dan PP 41 tahun Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah antara pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta PP nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (ODP), jelas dikatakan bahwa Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS) merupakan salah satu urusan wajib diantara 28 urusan wajib (Pasal 7). Hal ini berarti bahwa KB dan KS merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat sehingga Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakan KB dan KS.

21 1.6. TUJUAN GRAND DESIGN PENDAHULUAN
Memberikan arah kebijakan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk Jateng ; Menjadi pedoman penyusunan ROAD MAP pengendalian kuantitas penduduk , , , , dan ; Menjadi pedoman bagi lembaga serta pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan.

22 BAB II: VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK

23 2.1. VISI GRAND DESIGN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK
Terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara jumlah, struktur, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial dan budaya Condusive Regulatory Good Press Relations 23

24 2.2. MISI GRAND DESIGN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK
Membangun komitmen stakeholder utama (prime stakeholders) tentang penting dan strategisnya upaya pengendalian kuantitas penduduk bagi pembangunan berkelanjutan Membentuk atau menyempurnakan peraturan perundang-undangan (regulasi) yang mendukung upaya pengendalian kuantitas penduduk Condusive Regulatory Good Press Relations 24

25 2.3. ARAH KEBIJAKAN GRAND DESIGN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK
Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan melalui penetapan perkiraan angka fertilitas, mortalitas, dan persebaran; Pengendalian kuantitas penduduk dimaksudkan agar sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan pada tingkat nasional dan daerah secara berkelanjutan. Condusive Regulatory 25 Good Press Relations

26 PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK
2.4. TUJUAN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan melalui rekayasa kondisi penduduk optimal yang berkaitan dengan jumlah, struktur/komposisi, pertumbuhan serta persebaran penduduk. Mengendalian pertumbuhan dan persebaran penduduk sesuai dengan daya dukung alam dan daya dukung lingkungan secara nasional melalui pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian dan pengarahan mobilitas penduduk.

27 2.5. SASARAN UMUM FERTILITAS : Tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang pada tahun 2015 dan terus berlanjut s/d tahun 2035 (sbg prasyarat tercapainya penduduk tanpa pertumbuhan); MORTALITAS : Menurunnya angka kematian bayi dan meningkatnya angka harapan hidup ; MOBILITAS : Tersebarnya penduduk secara lebih proporsional .

28 2.6. UKURAN KEBERHASILAN Sejauh mana sasaran-sasaran berikut dapat tercapai: Penduduk  jumlah dan pertumbuhan Fertilitas  TFR, NRR, CBR, CPR Mortalitas  CDR, IMR, MMR, Life Expectancy Mobilitas  Migrasi masuk, Migrasi keluar, Transmigrasi (?) 28

29 2.7. STRATEGI PELAKSANAAN Secara nasional:
Menyangkut penyempurnaan regulasi nasional terkait upaya pengendalian kuantitas penduduk; Melalui penyelesaian Peraturan Pemerintah dan regulasi lainnya sebagai penjabaran UU no. 52 tahun 2009. Di tingkat kementerian, lembaga atau pemerintah daerah : Implementasi kebijakan atau program yang berkaitan dengan komponen-komponen pengendalian kuantitas penduduk; Pelaksanaan upaya pengendalian fertilitas, penurunan mortalias dan pengarahan mobilitas penduduk. 29

30 PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK
2.7. ALUR PIKIR PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK KONDISI SAAT INI KONDISI YANG DIINGINKAN INTERVENSI VISI & MISI PKP* FERTILITAS KEBIJAKAN FERTILITAS MORTALITAS STRATEGI MORTALITAS MOBILITAS PROGRAM MOBILITAS *) PKP: Pengendalian kuantitas penduduk.

31 BAB III: POKOK-POKOK PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK

32 3.1.PENGATURAN FERTILITAS
KELUARGA BERENCANA Usia ideal perkawinan Usia ideal melahirkan Jarak ideal melahirkan Jumlah ideal anak yang dilahirkan

33 PENGATURAN FERTILITAS MELALUI KELUARGA BERENCANA
Kebijakan KB dilaksanakan untuk membantu pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak-hak reproduksi Mengatur kehamilan yang diinginkan Menurunkan AKB dan AKI Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Meningkatkan kesertaan pria Promosi ASI

34 PENGATURAN FERTILITAS MELALUI
KELUARGA BERENCANA Meningkatkan akses dan kualitas KIE dan pelayanan KB di daerah; Larangan pemaksaan pelayanan KB kepada siapapun karena bertentangan dengan HAM; Pelayanan kontrasepsi dilakukan sesuai norma agama, budaya, etika dan kesehatan; Penyediaan kontrasepsi bagi penduduk miskin di daerah.

35 PENURUNAN ANGKA KEMATIAN
3.2.PENURUNAN MORTALITAS PENURUNAN ANGKA KEMATIAN Bertujuan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas pada seluruh dimensi Prioritas Penurunan angka kematian ibu hamil; Penurunan angka kematian ibu melahirkan; Penurunan angka kematian pasca kelahiran; Penurunan angka kematian bayi dan anak.

36 PENURUNAN ANGKA KEMATIAN
Diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat melalui upaya proaktif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai peraturan perundang-undangan dan norma agama (UU 52/09 pasal 30:3) Fokus Kesamaan hak reproduksi pasutri; Keseimbangan akses dan kualitas KIE dan pelayanan; Pencegahan dan pengurangan resiko kesakitan dan kematian; Partisipasi aktif keluarga dan masyarakat.

37 MOBILITAS PENDUDUK Meliputi
3.3.PENGARAHAN MOBILITAS MOBILITAS PENDUDUK Bertujuan untuk tercapainya persebaran penduduk optimal, didasarkan pada keseimbangan jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan (UU 52/09 pasal 33:1) Meliputi Mobilitas Internal Mobilitas Internasional

38 Mobilitas Internal MOBILITAS PENDUDUK
Mobilitas permanen & non permanen; Mobilitas ke daerah penyangga & ke pusat pertumbuhan ekonomi baru; Penataan persebaran penduduk melalui kerjasama antar daerah; Urbanisasi; Penyebaran penduduk ke daerah perbatasan antar negara & daerah tertinggal serta pulau-pulau kecil terluar (UU 52/09 pasal 33:3).

39 Mobilitas Internal MOBILITAS PENDUDUK
Dilakukan dengan menggunakan data dan informasi serta persebaran penduduk dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (pasal 36:1); Pengembangan sistem informasi kesempatan kerja yang memungkinkan untuk melakukan mobilitas ke daerah tujuan sesuai kemampuan yang dimilikinya (UU 52/09 pasal 36:2).

40 Mobilitas Internasional
MOBIILITAS PENDUDUK Mobilitas Internasional Dilakukan melalui kerjasama internasional dengan negara pengirim dan penerima migran internasional ke dan dari Indonesia sesuai dengan perjanjian internasional yang telah diterima dan disepakati oleh pemerintah (UU 52/09 pasal 33:4).

41 3.4. TARGET PENCAPAIAN (1) Penduduk 2010* 2035* Jumlah 32.382.657
LPP 0,37 0,32 * Catatan: Jumlah penduduk dan LPP tahun 2010 berdasarkan Sensus Penduduk 2010 (LPP rata-rata dalam periode tahun ). Jumlah penduduk dan LPP tahun 2035 diolah berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia, Bappenas.

42 3.4. TARGET PENCAPAIAN (2) Fertilitas 2010 2035 TFR 2,093 2,002 NRR
0,972 0,938 CBR 16,1 13,3 CPR 63 70 T Catatan: TFR tahun 2010,berdasarkan hasil sementara Sensus Penduduk 2010. TFR, NRR, CBR tahun 2035 diolah berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia, Bappenas. NRR dan CBR tahun 2010 berdasarkan hasil proyeksi penduduk Bappenas dkk tahun d. CPR tahun berdasarkan data SDKI tahun 2007.

43 3.4. TARGET PENCAPAIAN (3) Mortalitas 2010 2035 CDR 6,3 7,6 IMR 10,62
6,32 MMR 228 ? Life Expectancy 73,71 75,36 Catatan: CDR dan life expectancy tahun 2010 berdasarkan hasil proyeksi penduduk Bappenas dkk tahun CDR, IMR dan life expectancy tahun 2010 berdasarkan hasil pengolahan proyeksi penduduk Bappenas. IMR tahun 2010 berdasarkan hasil sementara Sensus Penduduk tahun 2010. MMR tahun 2010 berdasarkan data SDKI tahun 2007.

44 BAB IV. ROAD MAP PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK

45 4.1. TUJUAN ROAD MAP Secara sistematis dan terencana diketahui sasaran-sasaran yang harus dicapai pada setiap periode serta kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan.

46 4.3. KETERKAITAN GRAND DESIGN 2010-2035 DENGAN ROAD MAP
GRAND DESIGN PENGENDALIAN PENDUDUK ROAD MAP 2010 2015 2020 2035 2025 2030 ROAD MAP ROAD MAP ROAD MAP

47 4.4. SASARAN (ROAD MAP) (1) Penduduk 2010 2015 2020 2025 2030 2035 Jumlah LPP 0,37 0.83  0.72  0.61  0.47  0.32  * Catatan: Jumlah penduduk dan LPP tahun 2010 berdasarkan Sensus Penduduk 2010. Jumlah penduduk dan LPP tahun 2015 sd 2025 berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia tahun oleh Bappenas dkk. Jumlah penduduk dan LPP tahun 2030 sd 2035 berdasarkan hasil pengolahan proyeksi penduduk Indonesia.

48 4.3. SASARAN (ROAD MAP) (2) Fertilitas 2010 2015 2020 2025 2030 2035
TFR 2,093 2,042 2,019 2,009 2,004 2,002 NRR 0,972 0,954 0,945 0,941 0,939 0,938 CBR 16,1 15,3 14,8 14,3 13,9 13,3 CPR 63 65 70 Catatan: TFR dan NRR tahun 2010 berdasarkan hasil sementara Sensus Penduduk 2010. TFR; NRR tahun 2015 sd 2025 dan CBR tahun 2010 sd 2025 berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia tahun oleh Bappenas dkk. TFR; NRR dan CBR tahun 2030 sd 2035 berdasarkan hasil pengolahan proyeksi penduduk Indonesia. CPR tahun 2010 berdasarkan data SDKI tahun 2007. CPR tahun , berdasarkan Adioetomo SM, Perkembangan Fertilitas dan Mortalitas Serta Implikasi bagi Perencanaan Pembangunan, disajikan di Bappenas 27 Oktober 2011

49 4.3. SASARAN (ROAD MAP) (3) Mortalitas 2010 2015 2020 2025 2030 2035
CDR 6,3 6,2 6,5 7,1 7,3 7,6 IMR 10,62 9,56 8,60 7,80 7,02 6,32 MMR 228 102 n-a Life Expectancy 73,71 74,42 74,85 75,11 75,27 75,36 * Catatan: CDR dan life expectancy tahun 2010 sd 2025; IMR tahun 2015 sd 2025 berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia tahun oleh Bappenas dkk. CDR dan IMR tahun 2025 sd 2035 berdasarkan hasil pengolahan proyeksi penduduk Indonesia. IMR tahun 2010 berdasarkan hasil penghitungan sementara Sensus Penduduk 2010. MMR tahun 2010berdasarkan SDKI 2007. MMR tahun 2015 berdasarkan target MDGs.

50 BAB V. PENUTUP

51 TERIMA KASIH