PERAN PENDAMPING DALAM PENGUATAN KELEMBAGAAN BKM

Presentasi berjudul: "PERAN PENDAMPING DALAM PENGUATAN KELEMBAGAAN BKM"— Transcript presentasi:

1 PERAN PENDAMPING DALAM PENGUATAN KELEMBAGAAN BKM
Disampaikan oleh : Sukadi Korkot Pekalongan Jawa Tengah LOKAKARYA PRAKTEK BAIK PNPM MANDIRI PERKOTAAN TAHUN 2014 Jakarta, Nopember 2014

2 Tahapan Pembangunan Pondasi
Pada prinsipnya BKM tidak mungkin bekerja sendiri, Harus ada koordinasi dan kerjasama dengan lurah dan lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya -> membangun Kepercayaan dan Kebersamaan Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk memilih orang baik dalam menjalankan fungsi dan peran BKM lewat mekanisme pemilu langsung. Memfasilitasi perencanaan partisipatif dalam menyusun PJM Pronangkis Konsentrasi pada pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi (UPK) Memfasilitasi BKM agar dalam pemanfaatan kegiatan Tridaya selalu berorientasi pada nangkis terutama PS-2

3 Tahapan Pengembangan BKM
Mengadakan bimbingan dan pelatihan kepada BKM & KSM Implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas BKM melalui Rembug Warga Tahunan (RWT) Realisasi PJM Pronangkis dibidang pemberdayaan lingkungan Menguatkan jaminan sosial masyarakat (pemberdayaan sosial) dengan memberikan bantuan uang sekolah anak-anak KSM, anak yatim, serta TPQ Mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat melalui medsos seperti radio talkshow, dll Merintis jaringan dgn membentuk F-BKM, menjalin kerjasama dengan PJOK dan lurah Menyelenggarakan forum diskusi fungsi dan peran Pemda dengan Walikota melalui FA-BKM

4 Tahapan Penguatan Kelembagaan BKM
Memperkuat pelaksanaan TRIDAYA dimasyarakat (Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan) Memperkuat jalinan kemitraan dengan berbagai pihak (Pemda dan kelompok peduli) Menguatkan pemahaman bahwa BKM merupakan wadah aspirasi masyarakat yang memiliki Kepedulian (Concern), Komitmen (Commitment), & Keberlanjutan (Continue) dalam menanggulangi kemiskinan Menguatkan dukungan masyarakat (warmis) sebagai pemilik kedaulatan di BKM Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (KSM) dengan menempati kantor BKM yang representatif

5 Tahapan Membangun Kepercayaan
Menanamkan kepercayaan bahwa BKM adalah milik masyarakat Mendorong BKM untuk menjaga hubungan baik dan meningkatkan jalinan kerjasama dengan Pemda (Bappeda dan dinas terkait) Memfasilitasi BKM menjalin kemitraan dengan dinas terkait ditingkat provinsi Memfasilitasi BKM dalam membangun hubungan dalam tata kelembagaan di tingkat kelurahan

6 Tahapan Menuju Masyarakat Mandiri
Memfasilitasi BKM dalam menjalankan Program Kemitraan PAKET Tahap 1 Menjalankan program chanelling/kemitraan P2S-MBR dari Menpera Menjalankan Program dari dinas / instansi Pemda Kota Pekalongan seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Disperindagkop Melalui FA-BKM mendukung pelaksanaan Program Replikasi P2KP Program P2FM – KUBE dari Depsos

7 Tahapan Menuju Masyarakat Madani
Menjalankan Program Kemitraan PAKET Tahap 2 Persiapan verifikasi kelayakan pelaksanaan Program Pengembangan Lingkungan Kelurahan Terpadu Berbasis Masyarakat (Neighbourhood Development) Menjalankan PNPM MP, PDPM, Kemitraan

8 Penguatan Peran Pemkot
Mendorong TKPKD untuk menjalankan fungsinya Mendorong KBP aktif sebagai forum relawan untuk berperan memberikan masukan dalam penanggulangan kemiskinan kepada TKPKD Mendorong TKPKD mereview SPKD Memfasilitasi TKPKD terutama pokja kemitraan menyusun buku prospektus kemitraan

9 Integrasi perencanaan
Memfasilitasi proses integrasi perencanaan reguler dengan perencanaan ad hoc melalui integrasi siklus musrenbang dengan siklus PNPM MP Memfasilitasi proses penyusunan Dokrenbangkel ( integrasi dokumen perencanaan) sebagai perwujudan OVOP dan embrio Renstra ketika kelurahan menjadi SKPD Memfasilitasi penyusunan perda/perwal integrasi perencanaan.

10 INTEGRASI KEGIATAN PERENCANAAN DALAM DOKRENBANGKEL
SATU MASTERSCHEDULE YANG TERINTEGRASI ( Siklus Musrenbang & Siklus PNPM ) MENYATUKAN TIM PERENCANAAN PARTISIPATIF MENYELARASKAN SIKLUS MASYARAKAT DALAM BERBAGAI PROGRAM KELURAHAN MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN PENYAMAAN PERSEPSI CATUR PILAR DAN TIM FASKEL KELURAHAN BERBAGAI PROGRAM DALAM MELAKUKAN FASILITASI/PENDAMPINGAN

11 Arahan dalam penyusunan DOKRENBANGKEL
Warga Miskin Sejahtera, Mampu dan Mandiri (Perda P2KSBM) Selaras dengan Visi Misi walikota PENYUSUNAN Dokrenbangkel Esensi Tujuan Muatan Program Tahunan Akselerasi PLPBK PJM / Pronangkis Livelihood ; Pamsimas Mitigasi Bencana Rencana Makro Kelurahan, (skenario SEL) di Tk. Kelurahan Matriks Indikasi Program (SEL) Terintegrasi dgn kebijakan pemb Kab/Kota, kelurhn yg berbatasan Keterpaduan pengembangan kawasan Prioritas BWP : Bagian Wilayah Perencanaan GFDRR : Global Fund Disaster Risk Reduction JRF : Java Reconstruction Fund DOKRENBANG KEL Rencana Mikro berada di lingkup kwsn prioritas terpilih (kawasan warga miskin) Fokus pd Penataan Lingkungan Permukiman terkonsentrasi pada warmis terbanyak Stimulan BLM dari PDPM dan PNPM PJM PRONANGKIS

12 Fasilitasi replikasi PNPM
Memfasilitasi dan melakukan pendampingan Replikasi PNPM yaitu PDPM Mandiri Perkotaan ( substansi & teknis ) Memfasilitasi dan pendampingan replikasi PLPBK Memfasilitasi replikasi PRB-BK

13 SELESAI Terima kasih