PARADIGMA BARU PENGENDALIAN PEMERINTAHAN

Presentasi berjudul: "PARADIGMA BARU PENGENDALIAN PEMERINTAHAN"— Transcript presentasi:

1 PARADIGMA BARU PENGENDALIAN PEMERINTAHAN
Nala Sea Side Hotel, 15 April 2014 Oleh : Drs. H. Mulya Hudori, M.Pd Jabatan : Kabag TU Kanwil Kemenag Prov. Bkl Disampaikan Dalam Orientasi Manajemen Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Tahun 2014

2 Mari kita berdoa Agar kita selamat & bahagia
dunia akhirat, serta mengikuti Materi Orientasi ini mendapat ridho ALLAH.

3 Curriculum Vitae Nama : Drs. H. Mulya Hudori, M.Pd
Tgl Lahir : Bandung, 5 Nopember 1963 Pangkat/Gol : Pembina Tk 1 / IV/b Pendididikan : S.1 : IAIN Bandung tahun 1988  S.2 : Universitas Bengkulu Tahun 2007 Riwayat Pekerjaan : Kepala MAN Al-Hidayah – IPUH tahun 1992 Kepala MAN IPUH 1997 Kepala MAN Arga Makmur 2003 Kepala MAN 2 Padang Kemiling 2007 Kepala Seksi Penyuluhan Haji dan Umroh pada Bidang Hazawa Kanwil Kemenag tahun 2007 Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Lebong ( ) Kabag TU Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu (2013)

4 Bengkulu yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri, dan
Visi Kementerian Agama Provinsi Bengkulu “Terwujudnya Masyarakat Provinsi Bengkulu yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri, dan Sejahtera Lahir Batin”.

5 Lima Misi Kementerian Agama
Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Meningkatkan Kualitas Kerukunan Umat Beragama Meningkatkan Kualitas Raudhatul Athfal Madrasah, Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji,. Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Bersih dan berwibawa

6 Pengendalian Pemerintahan ???
Pengendalian Pemerintahan dimaksudkan untuk Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

7 PARADIGMA PELAYANAN PEMERINTAHAN
PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU MANAJEMEN PELANGGAN IMPLEMENTASI KARYAWAN CEO MANAJEMEN PELANGGAN IMPLEMENTASI KARYAWAN CEO

8 Paradigma Lama = Kepemimpinan Satu Arah sehingga minim pengawasan dan Cenderung Tidak Berdasarkan Pada Kebutuhan dan Aspirasi Rakyat

9 PARADIGMA BARU = ADA FILTER DAN PENGENDALIAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN

10 POLA KOORDINATIF DALAM MENGHADAPI KOMPLEKSITAS PEMERINTAHAN
MENGATUR//MENGENDALIKAN DALAM MENGHAFAPI DINAMIKA MENGATUR, MENGINTEGRASIKAN, MENCIPTAKAN KETERPADUAN DALAM MENGHADAPI KEANEKARAGAMAN

11 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
DASAR HUKUM YANG MEWAJIBKAN INSTANSI PEMERINTAH UNTUK MENYELENGGARAKAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 ayat (4) : Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

12 Lanjutan.. Pasal 58 ayat (1) dan (2) : Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

13 PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Definisi SPI dan SPIP PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPI adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 1) SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 2)

14 TUJUAN SPIP Menghasilkan data dan informasi yang handal.
Menjaga harta/kekayaan dan catatan organisasi. Meningkatkan efisiensi operasional. Mendorong ketaatan kepada kebijakan menajerial yang telah ditetapkan.

15 MANFAAT SPIP Mendeteksi terjadinya kesalahan (mismanagement) dan fraud dalam pelaksanaan aktivitas organisasi, Membantu pengamanan asset terkait terjadinya kecurangan (fraud), pemborosan, dan salah penggunaan yang tidak sesuai tujuan.

16 Unsur SPIP Lingkungan Pengendalian, Penilaian risiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi serta Pemantauan/monitoring, yang kemudian dituangkan dalam Bab II PP No. 60 Tahun 2008 tersebut.

17 Sistem pengendalian intern ini menjadikan presiden beserta seluruh penyelenggara pemerintah di tingkat pusat dan daerah harus mampu melaksanakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Langkah ini dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan proses pengendalian pada tahap pelaksanaannya

18 SPIP mendorong peningkatan kualitas layanan publik dan akuntabilitas pengelolaan instansi pemerintah. Paradigma pengawasan sebelumnya bersifat searah. Tetapi, dengan adanya SPIP ini, pengendalian harus dilakukan dari semua segi.

19 Bagaimana dengan di Kementerian Agama??
Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan kementerian Agama diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2011

20

21 Hubungkan 9 titik dengan 4 garis lurus tanpa putus

22 Tambahkan 2 titik imajiner

23 Tambahkan 2 titik imajiner

24 Tambahkan 2 titik imajiner

25 Tambahkan 2 titik imajiner
Bidang kreatifitas

26 SAYANG DAHULU,SEKARANG MASIH
Sekian Dulu,Terima Kasih - Wasallammualaikum Wr. Wb. 26