KEKUASAAN POLITIK (THE POWER OF POLITIC)

Presentasi berjudul: "KEKUASAAN POLITIK (THE POWER OF POLITIC)"— Transcript presentasi:

1 KEKUASAAN POLITIK (THE POWER OF POLITIC)

2 KEKUASAAN terkait dengan:
1. Influence: kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mengubah sikap dan perilakunya secara suka rela. 2. Persuasioan: kemampuan untuk meyakinkan orang lain untuk melakukan sesuatu. 3. Manipulasi: pengguna pengaruh tidak menyadari bahwa tingkah lakunya sebenarnya mematuhi keinginan pemegang kekuasaan. 4.Coercion: peragaan kekuasaan atau ancaman paksaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap pihak lain. 5. Force: penggunaan tekanan fisik, seperti membatasi kebebasan, menimbulkan rasa sakit, atau membatasi pemenuhan kebutuhan biologis.

3 Dimensi-dimensi kekuasaan
1. Potensial dan aktual: seseorang dipandang mempunyai kekuasaan potensial apabila dia memiliki sumber-sumber kekuasaan seperti: kekayaan, tanah, senjata, pengetahuan, jabatan dsb. Seseorang memiliki kekuasaan aktual apabila dia telah menggunakan sumber-sumber yang dimilikinya kedalam kegiatan poliitik secara efektif.

4 2. Konsensus dan Paksaan: Konsensus (persetujuan) menggunakan sarana nilai kebaikan bersama, moralitas, agama, keahlian dan popularitas. Paksaan: menggunakan nsarana fisik, ekonomi, sarana psikologis.

5 3. Tujuan positif dan negatif:
Positif dipandang sebagai kekuasaan yang penggunaannya untuk mencapai tujuan yang harus dicapai. Negatif: mencegah pihak lain yang ingin mencapai tujuannya, dimana pihak tersebut merugikan pihak yang bersangkutan.

6 4. Jabatan dan Pribadi Di negara maju kekuasaan terkait dengan jabatan bukan kualitas pribadi. Di negara berkembang: kekuasaan didasarkan atas kualitas pribadi seperti: karisma, penampilan, asal usul keluarga, wahyu

7 5. Implisit dan eksplisit
Implisit: pengaruh tidak dapat dilihat tapi dapat dirasakan Eksplisit: pengaruh yang secara jelas terlihat dan dirasakan.

8 6. Langsung dan tidak langsung
Langsung: penggunaan kekuasaan dengan melakukan hubungan langsung tanpa melalui perantara. Tidak langsung: melalui perantara

9 Pelaksanaan kekuasaan politik
1. Bentuk dan jumlah sumber: sarana paksaan fisisk, kekayaan, harta, jabatan, status sosial dsb. 2. Distribusi sumber kekuasaan dalam masyarakat: sumber kekuasaan tidak perneh didistribusikan secara merata, tergantung kemampuan tiap orang, susunan masyarakat, tingkat perkembangan dan pendidikan teknologi, tipe birokrasi dsb.

10 3. Penggunaan sumber: orang atau kelompok menggunakan sumber kekuasaan dalam kegiatan :
nonpolitik (berbelanja, sumbangan, bentuan) Inventasi sumber dalam bank dan dunia usaha Mempengaruhi proses politik karena kuatnya motivasi, harapan dan keberhasilan, persepsi mengenai bahaya dan resiko dan pengetahuan cara mencapai tujuan. (Andrain)

11 Distribusi kekuasaan Andrain: ada 3 model
1. Elit yang memerintah: setiap masyarakat terdapat dua kelas yang menonjol yaitu kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah. 2. Model Pluralis: setiap individu menjadi anggota satu atau lebih kelompok atau kekuatan sosial tertentu sesuai dengan aspirasi dan kepentingan kultural, ideologis atau ekonomi. Sehingga distribusi nkekuasaan merata, pemerintah hanya sebagai arena persaingan atau kompromi organissai atau kelompok.

12 3. Model kerakyatan: Demokrasi dimana partisipasi setiap warga dalam pembuatan keputusan dapat mempengaruhi sendi kehidupan individu dan masyarakat.

13 Kekuasaan menurut budaya jawa
Anderson: kekuasaan bersifat abstrak, sumber kekuasaan bersifat majemuk, jumlah kekuasaan tidak terbatas. Kekuasaan (kasekten) menurut Jawa: bersifat kongkret, kekuasaan bersifat homogen (berasal dari sumber yang sama)jumlah kekuasaan bersifat tetap.

14 Kewenangan dan legitimasi
Kewenangan merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan ( legitimate power), sedangkan kekuasaan belum tentu memiliki keabsahan.

15 Sumber kewenangan 1. Tradisi (turun temurun) 2. Tuhan, dewa atau wahyu
3.Kualitas pribadi 4. Peraturan perundangan yang mengatur prosedur dan suarat menjadi pemimpin. 5. bersifat prosedural (berdasarkan peraturan perundangan yang bersifat tertulis maupun tak tertulis) dan substansial (berdasarkan faktor dari pemimpin dari tradisi, sakral, kulitas pribadi ).

16 Peralihan kewenangan Menurut Paul John: turun temurun, pemilihan dan paksaan.

17 legitimasi Legitimasi: masyarakat menerima dan mengakui hak moral pemimpin untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik yang mengikat masyarakat.

18 Obyek legitimasi Easton: komunitas politik, rezim, pemerintah
Andrain: masyarakat politik, hukum, lembaga politik, pemimpin politik dan kebijakan.

19 Kadar legitimasi Pra legitimasi: pemerintah sangat yakin memiliki hak moral untuk memerintah sementara yang diperintah belum mengakui hak moral. Tak terlegitimasi: yang diperintah tak mengakui sementara yang memerintah mempertahankan kekuasaannya yang bercorak kekerasan. Berlegitimasi: yang diperintah mengakui dan mendukung hak moral penguasa. Pasca legitimasi: dasar legitimasi yang lama dianggap tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.

20 Cara mendapatkan legitimasi
Simbolis:memanipulasi kecenderungan moral, emosional, tradisi kepercayaan. Prosedural: menjajikan dan memberi kesejahteraan material kepada masyarakat. Materiil: menyelengarakana pemilihan umum untuk menentukan para wakil rakyat, pemerintah untuk mengesahkan kebijakan umum.

21 Tipe legitimasi Tradisional: memberikan dukungan karena darah biru
Ideologi:pemerintah dianggap sebagai penafsir dan pelaksana ideologi Kualitas pribadi: pemimpin mempunyai karisma Prosedural: pemimpin memberi pengakuan karena mendapatkan kewenangan menurut prosedur yang ditetapkan. Instrumental: pemimpin menjanjikan atau menjamin kesejahteraan materi kepada masyarakat.

22 Mengapa legitimasi penting?
Mendatangkan kestabilan politik Meningkatkan kesejahteraan

23 Krisis legitimasi Biasanya terjadi pada masa transisi:mempertanyakan kebijakan pemerintah. Hal ini disebabkan karena: prinsip kewenangan beralih pada prinsip kewenangan yang lain. Persaingan yang tajam dan tidak sehat dan tak tersalurkan dalam prosedur . Pemerintah tak mampu memenuhi janjinya Sosialisasai tentang kewenangan mengalami perubahan. (Lucyian Pye)