KEADAAN AWAL KEMERDEKAAN INDONESIA

Presentasi berjudul: "KEADAAN AWAL KEMERDEKAAN INDONESIA"— Transcript presentasi:

1 KEADAAN AWAL KEMERDEKAAN INDONESIA
PEREKONOMIAN POLITIK KLIK KLIK

2 PEREKONOMIAN KLIK FAKTOR PENYEBAB MEMBURUKNYA PEREKONOMIAN
INFLASI YG TINGGI BLOKADE EKONOMI KAS NEGARA KOSONG USAHA MENEMBUS BLOKADE EKONOMI DIPLOMASI BERAS KE INDIA MENGADAKAN HUBUNGAN DAGANG LANGSUNG DENGAN LUAR NEGERI USAHA MENGATASI KESULITN EKONIMI KONFRENSI EKONOMI PINJAMAN NASIONAL PLANNING BOARD REKONTRUKSI DAN RASIONALISASI KASIMO PLAIN PTE ORI KLIK

3 POLITIK KONTAK FISIK PERANG Perlawanan terhadap sekutu dan NICA di berbagai daerah di Indonesia. PEMBENTUKAN RIS NKRI Belanda mencoba memecah belah Indonesia dengan membentuk negara bagian (boneka) di Indonesia DIPLOMASI PERUNDINGAN Upaya pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan diantaranya dengan perundingan. KLIK

4 PERLAWANAN TERHADAP SEKUTU DAN NICA
PERTEMPURAN SURABAYA KRONOLOGI PERISTIWA Kedatangan sekutu tanggal 25 Oktber 1945 di Surabaya pada awalnya disambut baik oleh masyarakat Surabaya karena bertujuan untuk menciptakan kedamaian indonesia dengan Jepang di Surabaya, namun pada pelaksanaan mereka tidak menjalankan tugas dengan baik hingga menimbulkan kemarahan masyarakat Surabaya. Terbunuhnya Jendral Mallaby pada tanggal 30 Oktober dalam sebuah insiden di Gedung Bank Internatio yang memicu kemarahan pihak Sekutu dan memaksa rakyat Surabaya mengadakan perlawanan terhadap sekutu yang terkenal dengan pertempuran Surabaya. Konflik tersebut terjadi hingga tanggal 28 November 1945 meskipun masih saja terjadi perlawanan sporadis di berbagai daerah di Surabaya.

5 PERTEMPURAN PALAGANG AMBARAWA
KRONOLOGI PERISTIWA Kedatangan pihak Sekutu di Ambarawa pada tanggal 20 Oktober dan pada tanggal 2 Nov1945 berhasil mengadakan perundingan dengan Indonesia hingga menghasilkan beberapa kesepakatan. Namun pada pelaksanaanya Sekutu mengingkari isi perjanjian tersebut hingga memicu kemarahan TKR dan Kelaskaran rakyat dan memaksa untuk mengadakan perlawanan terhadap sekutu. Pertempuran pertama terjadi pada tanggal 20 Nov yang meluas hingga di seluruh daerah di Ambarawa hingga tanggal 12 Desember 1945 dengan hasil TKR dan Kelaskaran berhasil mengusir Sekutu dari bumi Ambarawa. pintu masuknya sekutu dari sektor laut dan dapat mengancam 3 kota besar di Jawa Tengah.

6 PERTEMPURAN MEDAN AREA
KRONOLOGI PERISTIWA Kedatangan pasukan NICA di Sumatra Utara padatanggal 9 Oktober dengan membonceng Sekutu .permasalahan muncul setelah NICA membebaskan para tawanan perang dan langsung membentuk pasukan KNIL, hal inilah yang memicu timbulnya konflik antara pemuda medan dan KNIL. Pertempuran pertama terjadi pada tanggal 13 Oktober hingga menjalar ke berbagai daerah. Mengetahui insidentersbut maka Inggris memberi ultimatum kepada rakyat Medan untuk menyerah dan menyerahkan semua senjata dan memasang peringatan di setiap penjuru kota sejak itu maka peristiwa itu dikelnal dengan sebutan “MedanArea”.

7 BANDUNG LAUTAN API KRONOLOGI PERISTIWA Kedatangan Sekutu yang diboncengi NICA pada tanggal 17 Oktober 1945 langsung memberikan teror kepada masyarakat bandung dan meminta masyarakat untuk segera mengosongkan wilayah Bandung, namun hal itu ditolak dan masyarakat meminta diadakan pmeersetujuan dengan Sekutu untuk membagi Bandung menjadi dua yaitu Bandung Utara dikuasai oleh Sekutu dan Bandung Selatan oleh Indonesia. Namun pada perkembanganya Sekutu mengeluarkan Ultimatum kepada Indonesia untuk segera mengosogkan seluruh Bandung. Sedangkan pemerintah Pusat di Yogyakarta memerintahkan agaar masyarakat Bandung tetap bertahan, namun karena banyaknya tekanan akhirnya masyarakat meninggalkan kota Bandung untuk hijrah ke Yogyakarta tetapi sebelum mereka hijrah mereka membakar semua kota Bandung agar tidak dapat digunakan sebagai markas Sekutudi Jawa Barat.

8 PERTEMPURAN MARGARANA
KRONOLOGI PERISTIWA Hasil perundingan Linggajati yang memutuskan secara de facto wilayah Indonesia hanya Jawa, Sumatra dan Madura mengakibatkan rasa kurang puas dari masyarakat Bali karena tidak diakui sebagai bagian dari Indonesia. Sementara itu rencana Belanda untuk mendirikan negara boneka Indonesia Timur di Bali ditolak oleh I Gusti Ngurahrai sebagai pimpinan angkatan perang di Bali. Untuk menunjukan sikap menentang pada tanggal 18 Novembar 1946 I Gusti Ngurahrai mengadakan penyerangan di daerah utara Tabanan, pada awalnya berhasil namun Belanda membalas dengan mengerahkan kekuatan pasukan penuh dan akhirnya karena kurangnya persenjataan dan jumlah pasukan maka I Gusti Ngurahrai beserta pasukanya dan sebagian masyarakat Bali gugur dalam pertempuran itu , sejak saat itu masyarakat bali menyebut pertempuran itu dengan “Puputan Margarana”.

9 SERANGAN UMUM TERHADAP KOTA YOGYA 1 MARET 1949
Kronologi serangan Puncak serangan umum terhadap kota yogyakarta terjadi pada tanggal 1 Maret 1949, dipimpin oleh Letnan Kolonel Sueharto, Komandan Brigade 10 Daerah wehrkreise III yang membawahi daerah Yogyakarta. Pos komando saat itu di tempatkan di desa MUTO. Untuk memudahkan penyerangan dibentuk sektor-sektor, sektor Barat dipimpin oleh Mayor Vintje Sumual, Sektor selatan dan Timur dipimpin oleh Mayor Sardjono, sektor Utara dipimpin oleh Mayor Kusno. Untuk sektor Kota ditunjuk Letnal Amir Murtono dan Letnan Masduki.

10 PERMULAAN PERUNDINGAN INDONESIA BELANDA ( 10 Februari 1946)
PERUNDINGAN LINGGARJATI 3 RESULUSI DEWAN KEAMANAN PBB 3 4 SERANGAN UMUM 1 MARET 1949 PERSETUJUAN ROEM ROYEN ( 7 MEI 1949) 5

11 PERMULAAN PERUNDINGAN INDONESIA BELANDA ( 10 Februari 1946)
Inggris Mendesak Belanda untuk mengadakan perundingan dengan Indonesia, karena Belanda sangat tergantung kepada Inggris maka belanda terpaksa memenuhi anjuran Inggris, sehingga dimulailah perundingan pendahuluan dengan seorang Pengenah Inggris, yaitu Arcibald Clerk Kerr dan kemudian Killearn

12 Perundingan di mulai tanggal
10 Februari Awalnya Van HJ. Van Mook menyampaikan Pernyataan Politik Pem. Belanda Yang terdiri dari 6 pasal , yang isinya Pidato Ratu Belanda tanggal 7 Deember 1942 ISI POKOKNYA ADALAH Indonesia akan dijadikan Negara commonwealth berbentuk federasi yang memiliki pemerintahan sendiri ( self –governance) di dalam lingkungan kerajaan Masalah dalam negeri diurus oleh Indonesia , sedangkan urusan Luar negeri diurus oleh Pemerintah Belanda Sebelum dibentuk commonwealth akan dibentuk pemerintah peralihan selama 10 Tahun

13 Atas Pernyataan tersebut Pemerintah RI menyampaikan usul balasan pada tanggal 12 Maret 1946 yang berisi RI harus diakui sebagai negara yang berdaulat penuh atas wilayah bekas Hindia Belanda 1 Federasai Indonesia – Belanda akan dilaksanakan dalam masa tertentu dan urusan luar negeri dan pertahanan diserahkan kepada suatu badan federasi yang terdiri atas orang-orang Indonesia dan Belanda. 2 Tentara Belanda segera ditarik dari Indoensia dan jika perlu diganti dengan tentara Republik Indonesia 3 Selama perundingan berlangsung semua aksi militer harus dihentikan dan Pihak RI akan melakukan pengawasan tenaga kerja penggungsian Tawanan Belanda dan interniran lainnya 4

14 Belanda mengakui secara de-facto RI dengan wilayah kekuasaan meliputi
Sebagai kelanjutan Perundingan –perundingan sebelumnya , maka pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati (dekat Cirebon ), dilangsungkan perundingan antara Pemerintahan RI dengan Komisi Umum Belanda. Perundingan dipimpin Oleh Lord Killearn dan menghasilkan persetujuan, Pokok-Pokok isi Perjanjian tersebut adl : PERUNDINGGAN LINGGARJATI Belanda mengakui secara de-facto RI dengan wilayah kekuasaan meliputi Sumatra, Jawa dan madura, dan harus meninggalkan wilayah de-facto plg lmbt 1 januari 1949 1 RI dan Belanda akan bekerja sama dalam Membentuk negara indonesia serikat, dengan Nama Republik Indonesia Serikat , yang salah satu negara bagianya adalah Republik Indonesia 2 Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan Membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya 3

15 RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB
1 Penghentian operasi militer dengan segera oleh Belanda dan penghentian semua aktivitas oleh Republik; kedua belah pihak harus bekerja sama untuk mengadakan perdamaian abadi 2 Pembebasan dengan segera dan dengan tidak bersyarat semua tahanan politik daerah Republik dan Belanja semenjak 19 Januari 1948 Tanggal 28 Januari Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sebuah Resolusi yang berisi sebagai berikut 3 Belanda harus memberikan kesempatan kepada pembesar2 Pemerintah republik untuk kembali ke Yogyakrta dengan segera agar mereka dapat melaksanakan pasal 1 tersebut diatas dan supaya pembesar2 dapat melakukan kewajiban mereka dengan bebas.

16 Perundingan-perundingan akan dilakukan dalam waktu yang secepat-cepatnya dengan dasar persetujuan linggarjati, persetujuan renville, dan terutama berdasarkan pembentukan suatu pemerintah ad interim federal paling lambat tanggal 15 Maret 1949; pemilihan untuk Dewan Pembuat Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Serikat selambat-lambatnya pada tanggal 1 Juli 1949. 4 Mulai Sekarang Komisi Jasa-jasa Baik ( Komisi Tiga Negara) ditukar namanya menjadai Komisi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Indonesia ( United Nations Commissions for Indonesia atau UNCI) yang tuganya adalah membantu melancarkan perundingan2 untuk mengurus pengembalian kekuasaan pemerintah Republik untuk mengamat-amati pemilihan dan berhak memajukan usul-usul mengenai berbagai hal yang dapat membantu tercapainya penyelesaian 5

17 PERJANJIAN ROEM -ROYEN
Perlawanan di jawa dan Sumatra semakin meluas, maka untuk membantu penyelesaiannya UNCI mengadakan Kontak2 dengan pemimpin2 RI di Bangka. Begitu pula BFO mengirimkan utusan ke Bangka dan mengadakan perundingan dengan wakil presiden Moh. Hhatta serta pemimpin2 Republik lainnya dalam usaha mempertemukan pandangan politik. Dalam melaksanakan Resolusi tersebut UNCI akhirnya berhasil Membawa Indonesia dan Belanda ke meja Perundingan. Delegasi indonesia diketuai oleh Mr. Moh Roem, sedangkan pihak Belanda di ketuai oleh Merle Cochran wakil Amerika Serikat Dalam UNCI. Dalam perundungan2 selanjutnya Indonesia diperkuat oleh Drs. Mohh Hatta dan Sri Sultas Hamengkubuwono IX

18 ISI PERSETUJUAN ROEM-ROYEN
Delegasi Indonesia menyatakan Kesediaan Pemerintah RI untuk Mengeluarkan perintah Kepada “ Pengikut Republik Yang bersenjata” untuk Menghentikan Perang Gerilya 1 ISI PERSETUJUAN ROEM-ROYEN Bekerjasama dalam mengembalikan Perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan 2 Turut serta dalam Konferensi Meja Bundar Di Den Hag , dengan maksud Untuk mempercepat kedaulata Yang sungguh dan lengkap keppada Negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat 3

19 KONFERENSI MEJA BUNDAR
Tanggal 23 Agustus , 1949 Konferensi Meja Bundar dibuka di Denhag. Delegasi Belanda diketuai oleh Mr. Van Maarseveen sedangkan UNCI oleh Chritchley. Masalah yang sulit dipecahkan dalam konferensi ini adalah : Uni Indonesia- Belanda. Indonesia Menginginkan agar sifatnya hanya kerjasama yang bebas tanpa adanya organisasi permanen, sedangkan Belanda menginginkan kerjasama yang luas dengan organisasi permanen. Soal Hutang ; Indonesia hanya mengakui soal hutang-hutang Hindia Belanda sampai menyerahkan Belanda kepada Jepang, sebaliknya Belanda menginginkan Indonesia harus mengambil alih semua kekayaan maupun hutang Hindia Belanda sampai saat ini, termasuk biaya perang Kolonial Belanda.

20 Akhirnya setelah melewati perundingan yang berlarut-larut pada tanggal 2 November 1949 tercapailah persetujuan dari KMB. HASIL UTAMA : Bahwa Belanda akan menyerahkan Kedaulatan republik Indonesia Serikat pada akhir Bulan Desember Juga diputuskan beberapa persetujuan pokok mengenai masalah keuangan, ekonomi, budaya dll. Mengenai Irian Barat penyelesaiannya ditunda selama 1 tahun. Khusus dalam Bidang Militer persetujuan KMB memuat ketentuan-ketentuan mengenai pembentukan APRIS dengan TNI sebagai intinya, pembubaran KNIL dan pemasukan bekas anggota KNIL ke dalam APRIS, adanya satu misi militer Belanda di Indonesia untuk membantu melatif APRIS dan pemulangan anggota KL dan KM ke Negeri Belanda