Prospek Jaminan Kesehatan Maskin di Masa Mendatang?

Presentasi berjudul: "Prospek Jaminan Kesehatan Maskin di Masa Mendatang?"— Transcript presentasi:

1 Prospek Jaminan Kesehatan Maskin di Masa Mendatang?
Oleh: Drs.Sugeng Irianto,M.Kes Kepala Bapel Jamkesos DIY Jl.Sardjito No.5 Yogyakarta

2 PROGRAM JAMINAN SAAT INI
No Jenis Jaminan Penyelenggara Biaya Iuran/Premi 1 Askes PNS PT. Askes Pegawai + Pemerintah 2 Askes Jamsostek PT.Jamsostek Pegawai 3 Askes Asabri PT.Asabri 4 Askes Jamkesmas Depkes RI Pemerintah Pusat 5 Askes Jamkesos Jamkesos DIY Pemerintah Provinsi 6 Askes Jamkesda UPT Jamkesda Pemerintah Kab/Kota 7 Askes Swasta Asuransi Swasta Masyarakat 2

3 Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin
Departemen Kesehatan RI Jamkesmas Nasional : 76,4 Juta Jiwa Pemerintah Provinsi /Kabupaten/Kota Jamkesda 137 Daerah : 13 Juta jiwa

4 Sejarah Jamkes Maskin 2001-2002 : PKPS BBM Bidang Kesehatan
: PKPS BBM -> Pola Lama PKPS BBM -> Uji Coba JPK Gakin 2 Prov dan 13 Kab/Kota : JPK-MM : Askeskin : Jamkesmas dan Jamkesda

5 Paket Pelayanan Jamkesmas
Prinsip semua penyakit indikasi medis Manlak Depkes, pola tarif paket INA-CBG Sumber dana Kemenkes RI (APBN- Bansos) PPK Seluruh Puskesmas dan Jaringannya PPK-2/3 Seluruh RS Pemerintah dan sebagaian RS Swasta Rujukan berjenjang 5

6 PENGORGANISASIAN Tim Pengelola Jamkesmas Tim Koordinasi Jamkesmas
Pusat Kemenkes RI Provinsi Dinkes Provinsi Kab/Kota Dinkes Kab-Kota Tim Koordinasi Jamkesmas

7 KELUHAN MASYARAKAT? Ada anggota keluarga masuk dalam daftar C-1 tidak mendapatkan kartu Rumah sakit : ICCU-ICU dan HD dikeluhkan sering penuh Pen Screw : Beli sendiri dulu Obat : Ada resep beban pasien

8 Permasalahan: Masih terdapat penduduk Riil miskin/ tidak mampu tidak masuk program jaminan Masih sering dikeluhkan ruang ranap penuh Masih banyak masyarakat langsung ke RS, program rujukan berjenjang belum optimal Pasien masuk rumah sakit tidak menunjukkan kartu peserta (Umum), setelah 3 hari kartu diberikan petugas.

9 Bagaimana Regulasi ? UU 40 Tahun 2004 tentang SJSN (Belum terbit PP)
RUU BPJS : Dibahas di DPR RI 2010 dan 2011 Informasi Maret 2011: “dihentikan sementara” Pertanyaan ada apa?

10 Jaminan Kesehatan Sejarah Jaminan Kesehatan Daerah
Jaminan Kesehatan Masyarakat Jamkesmas oleh Pemerintah Pusat (Kemenkes) Jamkesda oleh Pemerintah Daerah Prov dan Kab (UPT + PT.Askes) Sejarah Jaminan Kesehatan Daerah Uji Coba JPK oleh Kemenkes (2003/2004) 2005 s/d Skrg Bersama-sama Pusat dan Daerah menyelenggarakan Jaminan Kesehatan

11 Jamkesda ??? Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan Masyarakat tidak mampu yang tidak masuk program Jamkesmas Dilaksanakan Tingkat Prov / Kab-Kota Sumber Dana Pemerintah Daerah (APBD) Kontribusi Daerah terhadap program Pusat Mengacu prinsip2 UU SJSN

12 Paket Pelayanan Jamkesda
Rajal / Ranap di Seluruh Puskesmas Rajal di dokter keluarga Rajal / Ranap di Seluruh RS Pemerintah dan RS Swasta kerja sama Akomodasi Kelas III Obat Formularium RS dan Pola tarif Rumah Sakit Rujukan berjenjang Kasus Kecelakaan COB dengan PT.Jasa Raharja

13 Dasar Hukum UU No.32 Tahun 2004 – Pemerintahan Daerah
Pasal 22 huruf h : Daerah Wajib mengembangkan Sistem Jaminan Sosial PP 38 Tahun 2007 (Pembagian Urusan/Kewenangan) PP 41 Tahun 2007 (Organisasi Perangkat Daerah) UU 40 Tahun 2004 tentang SJSN (belum ada PP) Prinsip2 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

14 PP 38 tahun 2007 : Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan
PROVINSI : Pengelolaan / penyelenggaraan, bimbingan, pengelolaan jaminan kesehatan skala provinsi Bimbingan dan pengendalian penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional KABUPATEN / KOTA : Pengelolaan / penyelengaraan jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal

15 Menurut PP 41 / 2007 : ”ORGANISASI PERANGKAT DAERAH”
PERANGKAT DAERAH TERDIRI : SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN DINAS DAERAH LEMBAGA TEKNIS DAERAH (LTD) INSPEKTORAT BAPPEDA PADA DINAS DAERAH Dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional / teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Daerah Kab / Kota. LTD Mempunyai tugas : melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik LTD yang dimaksud dapat berbentuk : Badan; Kantor dan Rumah Sakit.

16 Pelaksanaan Jamkesda Penyelenggaraan : Pengelola/Penyelenggara :
Tingkat Provinsi Tingkat kabupaten/Kota Pengelola/Penyelenggara : UPT / Satgas/ Dinkes / PT.Askes Mekanisme pelayanan, paket pelayanan dan Jumlah dana serta SDM pengelola : Bervariatif

17 Asosiasi Jamkesda Terbentuk pada tahun 2009
Sebagai Wadah untuk koordinasi program Bersama-sama untuk mengembangkan program jaminan Alamat

18 Jamkesda Saat ini …. Merupakan bentuk kontribusi daerah dalam mendukung program Nasional Sangat Potensial dikembangkan di daerah : Komitmen/dukungan Eksekutif dan Legislatif Ketersediaan Anggaran di daerah cukup besar (67 %) Biaya Pelayanan Kesehatan selalu meningkat, kemampuan masyarakat relatif tetap. (Sakit katastropic  miskin)

19 Jamkesda Saat ini…. Dari Tahun ke Tahun jumlah daerah yang menyelenggarakan Jamkesda terus bertambah. Jamkesda yang ada melakukan perluasan kepesertaan Perluasan Kerja sama dengan PPK (RS)

20 Jamkesda kedepan Tetap melaksanakan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat diluar sasaran Jamkesmas Dengan dukungan Eksekutif dan Legislatif tingkat Provinsi dan kabupate/Kota akan memperluas cakupan Kepesertaan Siap menyesuaikan dengan Ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah RI

21 Jamkesda kedepan Jamkesda menjadi Mitra Pendamping Jamkesmas Untuk menunjang Percepatan pencapaian Kepesertaan Jaminan Semesta Jamkesda Menjadi Bagian Komponen dari Jaminan Sosial Nasional

22 Terima Kasih & Selamat Ber Diskusi