KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2009

Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2009"— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2009
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2009 1

2 LANDASAN KEBIJAKAN UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UU RI No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah UU BHP No. 9 tahun 2009 PP RI No 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahanan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota PP RI No 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar PP RI No 48 Tahun Tentang Pendanaan Pendidikan 2

3 UU SISDIKNAS No 20 TAHUN 2003 (Pasal 34)
Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. 3

4 TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN PEMDA TERKAIT PENGELOLAAN PROGRAM WAJAR
Pemerintah menetapkan kebijakan nasional pelaksanaan program wajib belajar Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan program wajib belajar berdasarkan kebijakan nasional Pemerintah daerah dapat mengatur lebih lanjut pelaksanaan program wajib belajar, sesuai dengan kondisi daerah masing‐masing melalui Peraturan Daerah 4

5 TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN PEMDA TERHADAP PENGAWASAN PROGRAM WAJAR
Pemerintah melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan program wajib belajar secara nasional. Pemerintah daerah melaksanakan pengawasan penyelenggaraan program wajib belajar pada satuan pendidikan di daerah masing‐masing. Pengawasan sebagaimana dimaksud meliputi pengarahan, bimbingan, dan pemberian sanksi 5

6 HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM WAJAR
Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program wajib belajar; serta mendapat data dan informasi tentang penyelenggaraan program wajib belajar. Masyarakat berkewajiban mendukung penyelenggaraan program wajib belajar. 6

7 KEWAJIBAN DAN WEWENANG PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH SERTA HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT TERHADAP PENDANAAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR 7

8 PP No 48 TAHN (Pasal 2) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Masyarakat sebagaimana dimaksud meliputi penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan pihak lain yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan 8

9 TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN PEMDA TERHADAP PENDANAAN PENDIDIKAN
Menyediakan dana untuk biaya investasi lahan, sarana dan prasarana selain lahan dan biaya operasi pada satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar,yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemda sampai terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan Pendanaan tambahan yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah/Pemda menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari Pemerintah; pemda; masyarakat; bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau sumber lain yang sah 9

10 TANGGUNG JAWAB PESERTA DIDIK/ORANG TUA TERHADAP PENDANAAN PENDIDIKAN
Biaya pribadi peserta didik, misalnya uang saku/uang jajan, buku tulis dan alat-alat tulis, dls. Pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan/atau sebagian biaya operasional pendidikan tambahan yang diperlukan untuk pengembangan sekolah menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal. 10

11 Kebijakan BOS Tahun 2009 Biaya satuan BOS, termasuk BOS Buku, per siswa/tahun mulai Januari 2009 naik secara signifikan menjadi: SD di kota Rp400 ribu, SD di kabupaten Rp397 ribu, SMP di kota Rp575 ribu, dan SMP di kabupaten Rp 570 ribu. 2. Dengan kenaikan kesejahteraan guru PNS dan kenaikan BOS sejak Januari 2009, semua SD dan SMP negeri harus membebaskan siswa dari biaya operasional sekolah, kecuali RSBI dan SBI. 11

12 Kebijakan BOS Tahun 2009 (Lanjutan)
Pemda wajib mengendalikan pungutan biaya operasional di SD dan SMP swasta sehingga siswa miskin bebas dari pungutan tersebut dan tidak ada pungutan berlebihan kepada siswa mampu. Pemda wajib menyosialisasikan dan melaksanakan kebijakan BOS tahun 2009 serta menyanksi pihak yang melanggarnya. Pemda wajib memenuhi kekurangan biaya operasional dari APBD bila BOS dari Depdiknas belum mencukupi. 12

13 BOS tidak menghalangi peserta didik, orang tua, atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah   13

14 TERIMA KASIH 14