Governmental System Impact to the Citizens Building Plan

Presentasi berjudul: "Governmental System Impact to the Citizens Building Plan"— Transcript presentasi:

1 Governmental System Impact to the Citizens Building Plan
Dadang Solihin Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Governmental System Impact to the Citizens Building Plan Diskusi dengan Murid Al-Jabr Islamic School Gedung SK 9 Bappenas, 4 Maret 2014

2 If you are planning for a year, sow rice; if you are planning for a decade, plant trees; if you are planning for a lifetime, educate people. Chinese Proverbs dadang-solihin.blogspot.com

3 Apabila anda membuat rencana satu tahun, tanamlah padi.
Apabila anda membuat rencana untuk sepuluh tahun, tanamlah pohon. Apabila anda membuat rencana untuk seumur hidup, didiklah SDM. Pepatah Tiongkok dadang-solihin.blogspot.com

4 dadang-solihin.blogspot.com 4

5 Materi Cita-Cita Rakyat Indonesia Pentahapan Pembangunan 2005-2025
RPJMN Prioritas Nasional Proses Perencanaan Status Hukum Dokumen Perencanaan Persyaratan Dokumen Perencanaan: SMART Syarat Perencanaan Perencanaan yang Ideal Fungsi/Manfaat Perencanaan dadang-solihin.blogspot.com

6 Cita-Cita Rakyat Indonesia
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan." "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur." "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya." "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sumber: Pembukaan UUD 1945 dadang-solihin.blogspot.com

7 Pentahapan Pembangunan 2005-2025
Visi Pembangunan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR (UU 17 TAHUN 2007) dadang-solihin.blogspot.com

8 INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN
RPJMN V I S I INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN M I S I MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MENUJU INDONESIA YANG SEJAHTERA MEMPERKUAT PILAR-PILAR DEMOKRASI MEMPERKUAT DIMENSI KEADILAN DI SEMUA BIDANG AGENDA PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN PENEGAKAN PILAR DEMOKRASI PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN dadang-solihin.blogspot.com

9 Prioritas Nasional 11 Prioritas Nasional Prioritas Lainnya
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2 Pendidikan 3 Kesehatan 4 Penanggulangan Kemiskinan 5 Ketahanan Pangan 6 Infrastruktur 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha 8 Energi 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik 11 Prioritas Nasional 11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi 12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 13 Bidang Perekonomian 14 Bidang Kesejahteraan Rakyat Prioritas Lainnya dadang-solihin.blogspot.com

10 Proses Perencanaan Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. dadang-solihin.blogspot.com

11 Status Hukum Dokumen Perencanaan Peraturan Pimpinan SKPD
NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) UU (Ps. 13 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Perda (Ps. 13 Ayat 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) (Ps. 21 Ayat 1) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3) dadang-solihin.blogspot.com

12 Persyaratan Dokumen Perencanaan: SMART
SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured gets managed”) ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method) RELEVANT (information needs of the people who will use the data) TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision) dadang-solihin.blogspot.com

13 Syarat Perencanaan Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
Tujuan akhir yang dikehendaki. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. Masalah-masalah yang dihadapi. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. dadang-solihin.blogspot.com

14 Perencanaan yang Ideal
Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting). dadang-solihin.blogspot.com

15 Fungsi/Manfaat Perencanaan
Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders Sebagai penuntun arah Minimalisasi ketidakpastian Minimalisasi inefisiensi sumberdaya Penetapan standar dan pengawasan kualitas dadang-solihin.blogspot.com

16 Terima Kasih dadang-solihin.blogspot.com